; Nasib Horor Guru Honorer di Bawah Naungan Rezim Sekuler - Muslimah News

Nasib Horor Guru Honorer di Bawah Naungan Rezim Sekuler

MuslimahNews, EDITORIAL — Aksi para guru honorer di depan istana akhir bulan lalu nampak menyisakan kekecewaan luar biasa. Bukan hanya karena tuntutan mereka agar diangkat menjadi PNS tak dipenuhi pemerintah. Tapi karena kehadiran mereka di depan pintu istana ternyata sedikitpun tak sanggup menarik empati pemimpin negara dan atau para pejabatnya.

Bisa dibayangkan. Bukan hanya ratusan orang yang hadir di aksi tersebut. Sekitar 70 ribu guru honorer dari 34 provinsi datang berbondong-bondong mendatangi istana untuk memperjelas status dan nasib mereka. Tapi kehadiran mereka ternyata tak dianggap ada.

Sebagaimana diketahui, mereka yang hadir aksi adalah para guru yang sudah bertahun-tahun mengabdi sebagai pendidik generasi bangsa. Namun, pengabdian dan posisi strategis mereka selama ini nyaris tak mendapat apresiasi yang layak dari negara.

Gaji minim dan kerap ditunggak, medan tempuh yang rata-rata berat, fasilitas sekolah yang seadanya, beban kerja tak sewajarnya adalah fakta-fakta yang kadung lekat dengan dunia mereka.

Mirisnya, media justru mempertontonkan ketidakdewasaan penguasa. Alih-alih menemui para peserta aksi yang rela bermalam dan mengorbankan banyak hal sekedar untuk menyampaikan aspirasi mereka. Kepala negara malah memprioritaskan hadir di sebuah acara seremonial dan melakukan aksi blusukan di pasar yang dituding banyak pihak hanya dilakukan demi target pencitraan. Di pihak lain, para pejabat terkait pun justru terkesan saling lempar tanggungjawab soal siapa yang seharusnya turun menyelesaikan persoalan.

Karut marut soal nasib guru honorer ini memang sudah terjadi sejak lama. Namun negara nampak telah gagal memberi solusi tuntas atas persoalan minimnya kesejahteraan yang sejatinya memang menjadi hak setiap rakyat sekaligus menjadi tugas negara untuk memenuhinya. Bil khusus bagi para guru honorer yang sebagaimana guru berstatus PNS lainnya, memiliki tugas yang sangat strategis dalam menyiapkan generasi berkualitas di masa depan.

Kita tahu, guru –apapun status kepegawaiannya– adalah orang yang telah berjasa mengenalkan generasi pada dunia tulis baca dan ilmu-ilmu lainnya. Dengan kemampuan inilah mereka bisa membuka lebih luas jendela pengetahuan yang dibutuhkan untuk bekal mengarungi kehidupan. Guru pulalah –apapun statusnya–yang berjasa menanamkan nilai-nilai kebaikan sehingga bangsa ini mampu tampil sebagai masyarakat berperadaban.

Namun perlakuan diskriminatif negara terhadap sebagian dari mereka menunjukkan adanya penafian atas besarnya kontribusi guru tersebab statusnya atas masa depan generasi bangsa. Ada guru yang diapresiasi sedemikian besar, tapi di pihak lain ada guru yang dimarginalkan. Dan jumlah guru terpinggirkan ini ternyata cukup besar.

Per Juni 2018, tercatat jumlah guru secara nasional ada sekitar 3,017 juta orang. Jumlah tersebut setengahnya meliputi guru dengan status PNS dan setengahnya lagi dengan status honorer, baik di sekolah negeri maupun swasta (Detik.com). Dan sebagaimana diketahui, guru dengan status PNS kondisinya jauh lebih sejahtera dibandingkan dengan para guru berstatus honorer. Padahal mereka adalah sama-sama guru.

Negara mengklaim, bahwa sudah banyak ikhtiar dilakukan untuk mengatasi problem ini. Bahkan mereka menyatakan secara de jure, persoalan mengenai tenaga honorer sebenarnya sudah selesai karena menurut PP 56 Tahun 2012, pemerintah telah memberikan kesempatan terakhir kepada Tenaga Honorer Katagori 2 (termasuk guru di dalamnya) untuk mengikuti seleksi pada tahun 2013. Lalu bagi eks THK2 yang tidak memenuhi persyaratan dalam seleksi CPNS 2018 dapat mengikuti seleksi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) alias tenaga kontrak setelah pemerintah menetapkan peraturan untuk PPPK. Dan yang tidak lolos seleksi CPNS dan PPPK maka dilakukan pendekatan kesejahteraan (melalui UMR) oleh pemda dengan wacana penambahana transfer keuangan dari pusat untuk dana alokasi umum di daerah, salah satunya untuk peningkatan kesejahteraan para guru honorer.

Faktanya, semua solusi di atas hanya hebat di atas kertas. Persyaratan yang ketat dan menyulitkan (misal syarat usia) serta kuota yang sangat terbatas untuk menjadi PNS dan tenaga PPPK membuat jumlah yang terserap sangat sedikit.

Begitupun pelibatan Pemda dalam menyelesaikan soal guru honorer melalui pendekatan kesejahteraan tak mudah untuk diwujudkan. Mengingat selama ini banyak Pemda yang masih kesulitan menanggung beban pendanaan dalam pelaksanaan berbagai tupoksinya, termasuk pemberian layanan publik dengan layanan yang optimal.

Alhasil, perbedaan perlakuan negara yang kerap berujung kekisruhan ini sejatinya menunjukkan bagaimana lemahnya visi negara terhadap pendidikan dan terhadap profil generasi masa depan yang ingin diwujudkan. Negara saat ini nampak tak sungguh-sungguh menganggap bahwa pendidikan adalah investasi masa depan generasi. Negara pun nampak tak sungguh-sungguh menempatkan pendidikan sebagai salah satu pilar peradaban yang seharusnya mendapat prioritas untuk di-ri’ayah/diurus demi kemaslahatan masyarakat dan negara yang lebih besar.

Sehingga wajarlah jika level keseriusan untuk menyelesaikan semua karut marut dunia pendidikan, termasuk soal nasib para guru honorer yang perannya sangat dibutuhkan bahkan menjadi salah satu pilar penting penyelenggaraan pendidikan ini nampaknya masih sangat rendah. Kalah oleh target-target politik dan target pembangunan sektor lain yang secara pragmatis memang lebih bisa menguatkan citra demi melanggengkan kekuasaan.

Bahwa ada argumentasi yang dimunculkan soal ketidaksiapan pendanaan negara dalam menyelesaikan kasus ini, maka hal itu justru makin menunjukkan bahwa negara sesungguhnya telah gagal mengurusi urusan umat dengan segala potensi yang dimilikinya.

Bagaimana bisa, negara sekaya raya Indonesia tak mampu mensejahterakan rakyat termasuk para guru seluruhnya? Kemana semua kekayaan alam yang dimiliki umat, berupa hasil-hasil tambang berupa emas dan lainnya, minyak bumi, gas, hasil hutan, laut, dan sebagainya? Mengapa kesejahteraan dan kehidupan penuh berkah demikian sulit diwujudkan oleh sistem sekuler dan negara bangsa sebesar Indonesia?

Sungguh kondisi ini berbeda dengan saat sistem Islam diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam sistem Islam, aspek pendidikan mendapat perhatian sedemikian besar sejalan dengan pandangan syariat Islam yang menempatkan pendidikan sebagai salah satu pilar peradaban.

Secara konsep, Islam menempatkan ilmu, orang yang berilmu dan mempelajari ilmu ada dalam posisi yang mulia. Menuntutnya, dihukumi wajib. Bahkan majelis-majelis ilmu diibaratkan sebagai taman-taman surga. Dan para penuntutnya diberi jaminan doa terbaik dari para malaikat dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Inilah yang memengaruhi visi negara Islam (Khilafah) dalam berbagai kebijakan pendidikan. Khilafah memberikan perhatian maksimal dalam mewujudkan sistem pendidikan terbaik bagi rakyat dan semua yang terlibat dalam mewujudkannya, termasuk para guru.

Dalam sistem Khilafah, tak pernah terdengar kasus-kasus kekisruhan akibat diskriminasi dalam penyelenggaraan pendidikan termasuk soal jaminan kesejahteraan para guru. Yang ada bahkan kisah-kisah hebat menyangkut perhatian besar penguasa dan berbagai kemudahan yang disediakan negara terhadap layanan pendidikan bagi umat dan para pelaksananya.

Pendidikan gratis, santunan bagi pelajar, lembaga-lembaga pendidikan berkelas dan mudah diakses, gaji guru yang fantastis, dan lain-lain adalah perkara-perkara yang lumrah ditemui sepanjang sejarah peradaban Islam. Hingga dunia pendidikan yang diatur oleh khilafah berhasil menghantarkan umat Islam sebagai umat terbaik bahkan menjadi mercusuar peradaban dunia di era kegelapan.

Saat itu, tak ada diskriminasi perlakuan kepada setiap yang berjasa dalam pendidikan. Kiprah para guru bahkan diapresiasi sedemikian besar oleh negara. Tercatat, dimasa kekhalifahan Umar Bin Khatthab, seorang guru setingkat TK saja diberi gaji 15 dinar emas per bulan (1 dinar=4,25 gr emas). Para guru atau ulama yang berhasil menyusun kitab ajaran, diapresiasi dengan emas seberat buku yang diterbitkan.

Di luar itu, mereka tak dipusingkan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk mengakses berbagai layanan publik semisal kesehatan dan biaya hidup yang serba mahal sebagaimana kehidupan kita sekarang. Karena pilar sistem politik ekonomi islam dan sistem keuangan yang diterapkan negara sedemikian kokoh dan menjamin kesejahteraan orang per orang.

Negara Khilafah benar-benar akan melaksanakan kewajiban syar’i-nya sebagai pengurus umat, termasuk melaksanakan perintah Allah untuk mengelola kekayaan milik umat (termasuk sumber daya alam yang luar biasa itu) semata-mata demi kesejahteraan umat. Negara Khilafah tak akan membiarkan perampokan kekayaan alam milik umat bahkan menyerahkannya kepada pihak asing, karena hal itu merupakan kejahatan dan pengkhianatan terhadap amanah kepemimpinan yang umat berikan atas nama Allah SWT.

Sistem keuangan Islam, juga menetapkan berbagai sumber pendapatan negara yang tak mungkin terealisasi oleh sistem negara bangsa penganut kapitalisme neolib seperti sekarang. Misalnya, pos fay’i, ghanimah, kharaj dan lain-lain yang lekat dengan hukum-hukum tentang jihad, hukum tentang kesatuan wilayah negara dan lain-lain.

Sehingga sistem Khilafah akan mampu menyatukan semua potensi yang dimiliki umat Islam di berbagai wilayah hingga negara Khilafah memiliki kapabilitas untuk menyejahterakan umat termasuk para guru hingga taraf yang tidak pernah bisa diwujudkan oleh sistem manapun.

Sementara sistem negara bangsa justru membatasi sumber-sumber keuangan negara hanya pada apa yang ada di wilayah negaranya, bahkan menjadi jalan penguasaan aset umat oleh segelintir kapitalis termasuk penjajahan oleh asing.

Konsep ekonomi Islam dan politik negara kesatuan inilah yang dianggap akan membahayakan eksistensi kapitalisme global dan para pengusung yang diuntungkan oleh keberadaannya. Hingga mereka terus berusaha menjauhkan umat dari upaya mengembalikan sistem ini dalam kehidupan mereka. Salah satunya dengan jalan memonsterisasi sosok negara Khilafah dan terus mempertahankan sistem sekuler kapitalis neolib yang sudah terbukti rusak dan merusak.

Oleh karenanya, ikhtiar mengembalikan sistem Khilafah sebagai bentuk kepemimpinan Islam sesungguhnya bukan hanya tanggungjawab para aktivis dakwah Islam, tapi juga seluruh komunitas dalam tubuh umat termasuk para guru. Karena, sistem inilah satu-satunya yang bisa diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan dan keberkahan bagi semua karena tegak di atas kekuatan akidah dan aturan hidup yang berasal dari Zat Yang Maha Adil. Maha Sempurna dan Maha Benar.[]SNA

Bagaimana menurut Anda?