; Sampai Kapan Bermain-main dengan Angka Kemiskinan? - Muslimah News

Sampai Kapan Bermain-main dengan Angka Kemiskinan?

MuslimahNews, EDITORIAL — Baru-baru ini, situs Katadata merilis artikel dengan judul, 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK: Angka Kemiskinan Turun 1,14%.

Disebutkan, pada 20 Oktober 2018 pemerintahan Presiden Jokowi-JK genap berusia 4 tahun. Dan selama kepemimpinannya jumlah penduduk miskin diklaim berkurang 1,78 juta jiwa menjadi 25,95 juta jiwa pada Maret 2018 dibanding 27,73 juta jiwa pada akhir pemerintahan SBY.

Turunnya jumlah penduduk miskin tersebut membuat angka penduduk miskin juga diklaim turun sebanyak 1,14%. Yakni dari sebelumnya 10.96% menjadi 9,82%. Dan persentase penduduk miskin satu digit ini kemudian disebut-sebut merupakan yang pertama kali pasca terjadinya krisis moneter tahun 1998.

Sebetulnya, angka yang dirilis katadata tersebut bukanlah hal yang baru. Pada 16 Juli 2018 lalu, ketika rilis BPS tersebut baru dipublikasikan, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengatakan, “Hari ini BPS mengumumkan tingkat kemiskinan kita 9,82 persen. The first time in the historic of Indonesia, tingkat kemiskinan di bawah 10 persen“.

Hanya saja, ternyata tak semua positif menyambut kemunculan data ajaib tersebut. Berbagai perdebatan kembali muncul, baik terkait validitas dan konsistensi data, metoda survey yang digunakan, kelayakan penetapan standar, hingga soal kesesuaian simpulan dengan kenyataan.

Terlebih situasi tahun ini merupakan tahun politik yang selalu dipenuhi dengan intrik dan hawa-hawa persaingan. Bagi penguasa sendiri, data ini tentu penting, karena menjadi salah satu alat ukur kinerja yang akan menentukan performa kekuasaan yang sedang dibangunnya. Sementara bagi pihak oposan, mengkritisi data juga menjadi sangat penting. Karena bisa menjadi senjata untuk menunjukkan pada rakyat, bahwa ada masalah dengan penguasa mereka. Jadilah demi memenangi kontestasi, kedua pihak terus berpolemik tentang data kemiskinan.

Lepas dari itu semua, memang tak bisa dipungkiri jika hingga hari ini kemiskinan masih menjadi PR besar bagi negeri sekaya dan sebesar Indonesia. Bisa dibayangkan, di negeri dengan sumberdaya laut dan perairan yang begitu luas, hutan rimba yang membentang, tanah yang demikian subur, sumber daya tambang yang depositnya begitu besar dan beraneka ragam, maupun kekayaan hayati baik hewan maupun tumbuhan yang begitu luar biasa, ternyata kemiskinan masih menjadi soal utama. Bahkan kasus-kasus semacam gizi buruk, human traficking, anak terlantar, anak jalanan dan berbagai kasus lain yang lekat dengan masalah kemiskinan ternyata masih terus bermunculan, seolah tak mau hengkang dari negeri sekaya dan sebesar Indonesia.

Untuk kasus gizi buruk misalnya, hingga Maret 2018 tercatat masih ada 37,2% balita Indonesia yang dinyatakan mengalami gizi buruk kronis alias stunting (beritasatu.com). Meski sering diklaim bahwa tidak semua kasus gizi buruk terjadi akibat kemiskinan melainkan juga akibat rendahnya pengetahuan orangtua tentang gizi, namun biasanya pengetahuan orangtua yang rendah pun ujungnya terkait dengan problem kemiskinan.

Adapun untuk kasus human traficking, International Organization for Migration (IOM) menyebut dalam 10 tahun terakhir, ada 8.515 orang WNI yang menjadi korban pedagangan manusia atau human trafficking. Itu pun hanya kasus yang terlaporkan dan hanya mencakup kasus buruh migran. Sementara yang tidak terlaporkan, termasuk yang terjadi pada bentuk-bentuk human traficking di luar kasus buruh migran, jumlahnya ditengarai jauh lebih banyak. Hingga bisa dipastikan angka tersebut hanya merupakan fenomena puncak gunung es. Kenyataan jauh lebih mengerikan dibanding data yang dipublikasikan.

Lantas bagaimana dengan kasus anak terlantar dan anak jalanan? Nampaknya meskipun pemerintah sejak lama mencita-citakan di 2017 Indonesia bebas dari anak jalanan dan gencar menggagas program kota layak anak sebagai program unggulan, namun nyatanya persoalan anak terlantar dan anak jalanan yang juga terkait isu kemiskinan masih tetap menjadi pekerjaan rumah yang tak mampu dituntaskan. Ratusan ribu bahkan jutaan anak indonesia masih rentan mengalami penelantaran berikut dampak lanjutannya akibat kemiskinan yang juga sulit dituntaskan.

Pertanyaannya, ada apa? Mengapa kesejahteraan sedemikian sulit diwujudkan sementara sumberdaya ekonominya tersedia sedemikian rupa?

Barangkali, data Global Wealth Report 2018 yang dirilis Credit Suisse baru-baru ini bisa sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Dalam rilis tersebut salah satunya disebutkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% total kekayaan penduduk dewasa di tanah air. Sementara 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 75,3% total kekayaan penduduk.

Ini artinya, pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini ternyata hanya dinikmati oleh sebagian orang-orang kaya saja. Dan sekalipun pemerintahan Jokowi-JK mengklaim bahwa indeks ketimpangan (GINI Ratio) terus menurun, bahkan hingga titik terendah sepanjang 7 tahun, yakni 0,389, kondisi ini juga menunjukkan bahwa ketimpangan kekayaan di Indonesia tetap saja masih cukup tinggi.

Oleh karenanya wajar jika besar dan beragamnya sumberdaya ekonomi yang dimiliki Indonesia ternyata tak menjamin seluruh rakyatnya bisa hidup sejahtera. Bahkan klaim bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat dan angka kemiskinan serta GINI Ratio terus menurun, nyatanya tak berbanding lurus dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat. Karena pertumbuhan ekonomi ternyata hanya mengukur peningkatan produksi dan konsumsi pada tataran agregat dan rata-rata. Begitupun dengan GINI Ratio, hanya menghitung rata-rata tingkat pengeluaran saja. Tidak mengukur kesejahteraan dan pengeluaran individu per individu dan sumber pendapatan sebagaimana seharusnya.

Fakta-fakta inilah yang membuktikan bahwa rezim penguasa kapitalis demokrasi neoliberal hari ini telah gagal mengatasi kemiskinan dan gap sosial yang kian menganga di tengah-tengah masyarakat. Bahkan menjadikan kemiskinan dan gap sosial ini justru sebagai dampak penerapan kebijakan ekonomi mereka yang sangat eksploitatif.

Betapa tidak? Rezim penguasa hari ini telah dengan sadar mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme neoliberal sebagai aturan dalam mengurusi perekonomian negara dan mengurusi urusan umat. Sementara sistem ini tegak di atas asas yang batil yakni sekularisme yang menafikan peran agama (aturan halal haram) dalam pengaturan kehidupan. Sekaligus tegak di atas pilar yang rusak yakni prinsip liberalisme dalam kepemilikan, prinsip riba dalam transaksi ekonomi dan prinsip menihilkan peran negara dalam pengurusan urusan rakyat, termasuk dalam distribusi kekayaan di tengah umat.

Jadilah sistem ini sebagai jalan penguasaan kekayaan oleh segelintir orang saja. Kemiskinan justru diproduksi secara struktural. Bahkan dalam konteks internasinal, sistem ini telah terbukti menjadi jalan penjajahan negara besar atas negara yang lebih kecil. Karena yang berlaku dalam sistem ini akhirnya adalah prinsip freefight liberalism yang memungkinkan si kuat memangsa si lemah dan mendorong terjadinya akumulasi kapital pada si kuat. Karenanya, gap sosialpun terus menganga. Yang kaya makin kaya, yang miskin kian miskin.

Dengan kata lain, kondisi hari ini sesungguhnya merupakan konsekuensi logis dari penerapan sistem kapitalisme. Sehingga ikhtiar apapun untuk mengeliminasi kemiskinan dan gap sosial, hanya akan berujung pada kegagalan. Meratanya kesejahteraan dipastikan takkan pernah menjadi kenyataan.

Terlebih, dalam sistem ini, kekuatan rezim penguasa lazimnya disetir oleh kekuatan pengusaha alias kekuatan kapitalis. Mengingat sistem ini bisa hidup memang atas kolaborasi keduanya dalam bentuk hubungan simbiosis mutualisma.

Kondisi ini tentu berbeda secara diametral dengan Islam. Sebagai din yang berasal dari Allah, Islam memiliki seperangkat aturan yang jika diterapkan akan mampu menjamin kesejahteraan bagi semua. Rahmatan lil ‘alamin.

Sistem ekonomi Islam tegak di atas prinsip kepemilikan yang khas, yang membagi antara kepemilikan negara, kepemilikan umum dan kepemilikan individu. Kepemilikan umum semacam kekayaan alam yang jumlahnya tidak terbatas, diharamkan untuk dikuasai oleh individu bahkan oleh negara sebagaimana yang justru terjadi pada sistem kapitalisme. Kenapa? Karena Allah SWT sebagai pemegang kedaulatan tertinggi alias sumber hukum memang telah menetapkannya sebagai milik umum.

Dan adapun negara, diperintah oleh syariat untuk mengelolanya dan digunakan hasilnya untuk modal menyejahterakan rakyat, khususnya melalui jaminan pemenuhan atas hak kolektif rakyat, semacam kesehatan, pendidikan, keamanan, layanan infrastruktur dan fasilitas umum lain sehingga tercipta lingkungan hidup yang layak dan kondusif, dan lain-lain.

Sehingga dari sini saja kita bisa melihat betapa negara dalam sistem Islam akan punya sumber pemasukan keuangan yang sangat banyak. Terlebih, bukan kebetulan jika Allah menakdirkan seluruh wilayah negeri Muslim memiliki berbagai sumber kekayaan yang melimpah yang dibutuhkan oleh penduduknya. Belum lagi sumber kekayaan milik umum yang berupa padang gembalaan dan perairan yang potensi pengembangannya juga sangat luar biasa.

Semua ini kemudian ditopang oleh aturan-aturan lain yang wajib di terapkan oleh negara. Termasuk penegakan hukum terkait mekanisme penafkahan yang menjadi gerbang awal jaminan kesejahteraan di level individu per individu.

Negara, akan menjamin tiap ayah atau para wali mendapatkan pekerjaan yang layak yang memungkinkan bagi mereka memperoleh harta untuk menafkahi keluarga yang ditanggungnya. Negara akan menerapkan sanksi tegas atas pelalaian hak nafkah yang memungkinkan terjadinya kasus-kasus penelantaran anak sebagaimana pada kondisi sekarang. Negara akan menjamin penuh hak nafkah orang-orang yang tak memiliki ayah atau penanggungjawab nafkah, seperti anak-anak yatim, para janda, orang-orang tua dan orang-orang berkebutuhan khusus.

Inilah gambaran global bagaimana Islam menjamin kesejahteraan. Tak hanya dengan pendekatan agregat atau rata-rata sebagaimana dalam sistem sekarang, tapi justru dengan pendekatan orang per orang. Dan penerapan sistem ini secara konsisten, merupakan kewajiban yang melekat pada amanah kepemimpinan. Yang suatu saat akan menjadi sumber kebahagiaan atau malah menjadi sumber sesalan bagi mereka yang memegang tampuk kekuasaan atau kepemimpinan.

Dengan sistem seluarbiasa inilah, di masa lalu, belasan abad umat Islam hidup dalam taraf kesejahteraan yang tidak bisa dikalahkan oleh sistem manapun. Umat Islam kala itu, benar-benar mampu tampil sebagaimana karakter yang Allah sematkan bagi mereka. Khairu Ummah. Sebaik-baik umat.

Kala itu, umat Islam tampil sebagai pioner peradaban dunia. Negerinya menjadi sumber ilmu pengetahuan dan sumber orientasi bagi negeri-negeri lainnya. Bahkan negara Khilafah, tampil sebagai negara adidaya yang sangat disegani musuh karena wibawa dan kebijakannya yang terpancar dan membawa kebaikan yang dirasakan juga oleh lawan.

Inilah yang membuat negara Khilafah sangat sulit ditaklukan. Bahkan menarik berbagai bangsa untuk bergabung tanpa perang ke dalam wilayah Khilafah hingga kekuasaannya membentang meliputi 2/3 dunia.

Cukuplah apa yang digambarkan oleh seorang orientalis ternama bernama Will Durant sebagai bukti yang menggambarkan kehebatan sistem Islam. “Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang bagi siapapun yang memerlukan dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam keluasan wilayah yang belum pernah tercatat lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka. Kegigihan dan kerja keras mereka menjadikan pendidikan menyebar luas sehingga berbagai ilmu, sastra, falsafah dan seni mengalami kejayaan luar biasa; yang menjadikan Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama lima abad.” (Will Durant – The Story of Civilization).

Alaa kulli haalin, sudah saatnya kita campakkan sistem ekonomi kapitalisme neoliberal beserta sistem politik demokrasi yang telah terbukti melahirkan kesengsaraan. Dan beralih pada sistem ekonomi Islam dalam naungan Khilafah yang terbukti menyejahterakan dan mendatangkan keberkahan.

Caranya, dengan terus mewujudkan syarat perubahan, yakni menyadarkan umat tentang fakta kebobrokan sistem yang ada sekarang, sekaligus memahamkan keunggulan sistem Islam dan peta jalan perubahan yakni berdakwah sebagaimana jalan dakwah yang dicontohkan baginda Nabi Saw hingga beliau mampu menegakkan sistem Islam.[]SNA

Bagaimana menurut Anda?