; Sulit Wujudkan Kesejahteraan, Pengamat Kritik Sistem Kapitalisme Demokrasi - Muslimah News

Sulit Wujudkan Kesejahteraan, Pengamat Kritik Sistem Kapitalisme Demokrasi

MuslimahNews.com — “Sistem Keuangan Negara yang tidak terjerat proyek atau utang ribawi dengan negara luar, menjadi kunci kekuatan keuangan negara untuk mewujudkan kesejahteraan. Maka memang cukup mengeryitkan dahi juga, jika ada sebuah negara yang utang ribawinya sedemikian besar, namun dinilai sebagai pejabat dengan kinerja terbaik dalam mengelola keuangan negara,” ungkap Dosen dan Peneliti Ekonomi Syariah, Nida Sa’adah SE Ak MEI kepada MNews, Kamis (1/11/3018).

Tentang kesejahteraan, sedemikian sulitkah untuk mewujudkannya? Nida mengatakan, “Faktanya ketika Peradaban Islam pertama masih eksis selama 1300 tahun lebih, Baitul Mal (Sistem Keuangan Negara) hanya mengalami 2 kali defisit, yakni di masa Rasulullah Saw dan Abu Furad. Di masa Rasul pun defisit hanya berlangsung kurang dari 1 tahun, dan utang kepada individu semuanya bisa dilunasi pasca Fathu Makkah. Di masa Abu Furad karena kecurangan pejabat negara dan bisa segera dinormalisasi ketika semuanya dijalankan kembali sesuai syariat Islam,” sambungnya.

Nida lalu menjelaskan bahwa Islam adalah satu-satunya jaminan untuk bisa bekerja dengan baik, menghasilkan sesuatu yang benar-benar bermanfaat secara hakiki, bukan dengan parameter yang absurd.

“Mewujudkan kesejahteraan, menghilangkan kemiskinan sudah terbukti hanya bisa dilakukan dengan memberlakukan syariat Islam secara bernegara,” kata Nida Sa’adah.

Nida lalu melanjutkan, Islam pula yang juga telah terbukti berhasil membangun komitmen yang sangat kuat pada pejabat-pejabat negara ketika melayani urusan rakyatnya. Bukan karena motif dihargai manusia, tapi karena rasa takutnya kepada Allah SWT tentang urusan kepemimpinannya.

Negara Khilafah, menurut Nida, dengan perangkat politik berdasar tuntunan wahyu, sudah terbukti pula, berhasil mewujudkan kesejahteraan sampai ke level individu warga negara.

Nida mengutip hadis Nabi Saw yang telah menetapkan Imam (kepala negara) itu laksana penggembala, hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap (urusan rakyatnya). “Dalam sabda Nabi dengan tegas menyatakan, bahwa ‘wahuwa mas’ulun’, hanya dialah yang bertanggung jawab. Dengan kata lain, yang bertanggung jawab untuk mengurusi urusan rakyat hanyalah negara, bukan yang lain.”[]

Bagaimana menurut Anda?