Kapitalisme Bangkrut, Perempuan Didorong ke Jurang Dunia Kerja

Oleh: Dr Arum Harjanti

MuslimahNews, FOKUS — Pertemuan tahunan International Monetary Fund (IMF)- World Bank (WB) tahun 2018 sudah diadakan pada tanggal 8-14 Oktober 2018. Salah satu rangkaian acaranya adalah seminar Empowering Women in the Workplace yang diadakan di Hotel Westin Bali pada tanggal 9 Oktober 2018 yang lalu.

Dalam agenda itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan perempuan sangat berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sebuah negara, oleh karena itu peran perempuan dalam lapangan kerja harus ditingkatkan. Bahkan menurutnya sebuah negara itu harus meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan, karena hal itu baik untuk perekonomian, untuk perempuan dan untuk keluarganya.

Dalam Pertemuan Parlemen Tingkat Tinggi di Sidang Tahunan IMF dan World Bank pada 8-9 Oktober 2018 yang lalu, Anggota DPR RI Komisi I Evita Nursanty dari Fraksi PDIP yang menjadi Pembicara pada sesi Partisipasi Perempuan dalam Pertumbuhan Ekonomi mengatakan bahwa partisipasi perempuan telah terbukti mampu memberdayakan keluarga dan lingkungannya.

Pentingnya peran perempuan juga disampaikan oleh Yenny Wahid, Direktur Wahid Foundation mengatakan bahwa kelompok perempuan pada dasarnya memiliki peran yang besar dalam rangka pengentasan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Benarkah bekerjanya perempuan memberi manfaat pada dirinya dan keluarganya? Bagaimana dampaknya terhadap keluarga? Bagaimana sesungguhnya peran perempuan dalam pandangan Islam?

Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Pentingnya peran perempuan dalam dunia kerja memang diaruskan secara global. Fakta kemiskinan perempuan yang terjadi di dunia dan masih rendahnya partisipasi kerja perempuan menjadi alasan peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan. World Employment and Social Outlook: Trends for Women 2017, yang diterbitkan oleh ILO menyebutkan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja masih cukup lebar dan tersebar luas.

Partisipasi perempuan dalam pasar kerja baru sekitar 49,4%, lebih rendah 26,7% bila dibandingkan dengan partisipasi laki-laki. Sementara itu World Employment Social Outlook Trends 2016, menyebutkan bahwa perempuan adalah separuh potensi dunia dan memanfaatkannya membutuhkan akses terhadap pekerjaaan yang layak, gaji berkualitas baik, dan lain-lain.

Kesenjangan ini menjadi salah satu tantangan paling mendesak yang dihadapi masyarakat global. Managing Director IMF Christine Lagarde menyampaikan saat ini di dunia masih kental dengan patriarki, padahal perempuan juga memiliki hak yang sama untuk bekerja di luar rumah.

Baca juga:  Kado Akhir Tahun Bukti Kegagalan Rezim: Keutuhan Keluarga Terancam!

Dalam kaca mata kesetaraan gender, Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (PEP) adalah satu keharusan sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi kerja perempuan demi pemenuhan hak ekonomi perempuan. Hak ekonomi ini menjadi salah satu hak asasi perempuan yang harus dipenuhi sesuai dengan arahan Landasan Aksi Beijing bidang ke- 6. Peningkatan partisipasi perempuan ini juga dibutuhkan untuk mewujudkan target global Planet 50:50 pada tahun 2030.

Peningkatan peran perempuan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan membantu memastikan pembangunan berkelanjutan di semua negara. Berbagai Studi menemukan bahwa keterlibatan perempuan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semua negara dan dapat mengurangi jumlah kemiskinan. Oleh karena itu dibutuhkan adanya perubahan kebijakan negara yang mendukung pertisipasi perempuan dalam dunia kerja

Peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja sudah tentu akan meningkatkan jumlah tenaga kerja. Pada Pertemuan Para Menteri Keuangan G20 dan Gubernur Bank Sentral pada bulan Februari 2014, mereka berkomitmen untuk mengembangkan kebijakan yang tepat yang mampu “mengangkat PDB kolektif G20 lebih dari 2 persen di atas tern garis pertumbuhan. Dan salah satu cara untuk mencapainya adalah pemanfaatan tenaga kerja perempuan yang lebih tinggi. Negara-negara G20 memiliki banyak keuntungan dari peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan dalam hal pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Dalam beberapa dekade terakhir, di sebagian besar wilayah OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) atau Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi yang merupakan sebuah organisasi internasional dengan tiga puluh negara yang menerima prinsip demokrasi perwakilan dan ekonomi pasar bebas, pertumbuhan ekonominya berasal dari mempekerjakan lebih banyak perempuan.

Sejak tahun 1995, telah terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja perempuan di Eropa secara keseluruhan dan peningkatan seperempat pertumbuhan ekonomi tahunan. Diperkirakan bahwa jika jumlah pekerja perempuan ditingkatkan sesuai sama besarnya dengan pekerja laki-laki, peningkatan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) akan substansial, khususnya di negara-negara seperti Jepang. Sebuah studi di Inggris menemukan bahwa negara dapat memperoleh 2% dari PDB dengan memanfaatkan ketrampilan perempuan.

Baca juga:  Perempuan Butuh Kepemimpinan Islam

Dengan demikian jelaslah bahwa upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja semata untuk menjaga kepentingan negara-negara kapitalis tersebut. Alih alih sejahtera, justru Perempuan dieksploitasi tenaganya untuk menjalankan roda ekonomi demi kesejahteraan para pemiliki modal. Berbagai upaya yang dilakukan untuk menjamin ‘kebaikan’ bagi perempuan bekerja , seperti gaji yang setara dengan laki-laki, tempat kerja yang nyaman, hak cuti dan sebagainya, sesungguhnya adalah untuk mempertahankan perempuan tetap bekerja. Berbagai aturan “responsif gender’ ini sesungguhnya dikemas sedemikian rupa demi terwujudnya kesetaraan gender. Bahkan Direktur Eksekutif UN Women meminta semua wanita harus memiliki hak untuk gerakan otonom, tanpa memerlukan izin dari pasangan atau saudara laki-laki bila ingin bermigrasi demi mencari pekerjaan.
Nampaklah arah pemberdayaan perempuan ala pegiat gender membuat perempuan melanggar hukum Islam. Karena dalam pandangan Islam, untuk beklerja, apalagi harus berpindah tempat, seorang perempuan memiliki kewajiban untuk meminta ijin kepada suami atau walinya.

Bahkan tidak hanya itu saja. Bekerjanya perempuan akan memberikan beban ganda terhadap perempuan di samping tugas kodratinya sebagai istri dan ibu. Bahkan akan berpotensi besar terlalaikannya kewajiban tersebut. Apalagi dengan pengarusan migrasi yang aman dalam bentuk Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) yang sedang diperjuangkan oleh the International Organization for Migration, OHCHR dan UN Women, membuat perempuan bekerja jauh dari rumah.

Bekerjanya perempuan memberikan ancaman yang besar terhadap hancurnya ketahanan keluarga karena terabaikannya peran perempuan sebagai istri dan ibu yang mendidik generasinya. Tingginya angka perceraian dari tahun ke tahun menunjukkan betapa rapuhnya ketahanan keluarga, dan salah satu penyebab rapuhnya ketahanan keluarga adalah karena bekerjanya para ibu.

Sementara itu, permasalahan pada anak juga menunjukkan peningkatan. Meningkatnya jumlah anak sebagai pelaku kejahatan menunjukkan buruknya lingkungan keluarga Dan buruknya pengasuhan anak, menjadi bukti yang tidak terbantahkan Banyaknya kekerasan pada anak, menurut Menteri PPPA, mneunjukkan saat ini keluarga di Indonesia belum ideal.

Demikian besar dampak buruk pengarusan secara masif pemberdayaan ekonomi perempuan. Keluarga mengalami kehancuran, sementara para kapital justru makin berjaya dengan tumbal para perempuan. Apalagi mayoritas yang menjadi penyebab bekerjanya perempuan adalah faktor kemiskinan seperti yang dikatakan oleh Pengamat Politik, Faisal Basri. Dikatakannya, fakta di lapangan saat ini memang banyak kaum hawa yang memilih menjadi wanita karier ketimbang ibu rumah tangga, namun hal tersebut lebih banyak didorong oleh keterpaksaan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Baca juga:  Perempuan: Tonggak Peradaban!

Kemiskinan yang terjadi saat ini sesungguhnya merupakan dampak dari penerapan sistem ekonomi kapitalis. Sistem ini membuat yang kaya makin kaya, sementara yang miskin makin miskin. Sistem ini membuat negara abai pada rakyatnya yang lemah, dan hanya berpihak pada para kapital pemilik modal besar. Sistem ini jugalah yang mempropagandakan kesetaraan gender dengan pemberdayaan ekonomi perempuan, yang juga membawa kerusakan pada keluarga teritama di negeri-negeri Muslim. Jelaslah keburukan sistem kehidupan kapitalistik dalam kehidupan kaum Muslim.

Pemberdayaan Perempuan menurut Islam

Islam telah menetapkan kewajiban mencari nafkah pada kaum laki-laki. Islam juga mewajibkan negara untuk menjamin nafkah perempuan dan keluarganya bila tidak memiliki laki-laki yang dapat mencari nafkah sebagaimana menjamin nafkah keluarga miskin. Islam memiliki mekanisme yang komprehensif dan berbagai sumber dana yang dapat menjamin nafkah setiap individu.

Perempuan tidak diwajibkan untuk mencari nafkah, namun diperintahkan untuk bertanggungjawab atas pengaturan urusan rumah sebagai ummu wa rabbatul bait dan pendidik generasi. Dengan nafkah yang ditanggung negara, maka perempuan dapat fokus dalam melaksanakan amanahnya dengan baik ditengath berbagai tantangan masa kini, baik berupa kemajuan teknologi maupun berkembangnya pemikiran yang tidak Islami.

Perempuan juga dapat dengan optimal mendidik generasi menjadi generasi berkualitas berkepribadian Islam. Sehingga terwujudnya masyarakat berperadaban tinggi dan mulia akan menjadi satu kenyataan.

Islam juga memberikan ruang pada perempuan untuk berkiprah dalam masyarakat sesuai dengan kemampuannya dalam koridor hukum Syara’, dalam berbagai bidang kehidupan, membawa manfaat untuk umat. Termasuk dalam bidang politik.

Demikianlah Islam memberdayakan perempuan dalam kehidupan membangun peradaban yang mulia dalam naungan Islam. Dan tentu saja peran optimal perempuan baik dalam keluarga maupun masyarakat hanya dapat diwujudkan dalam sistem kehidupan yang juga sesuai dengan aturan Islam.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *