Indonesia Mengemis Bantuan Asing untuk Palu Usai Subsidi Pertemuan IMF-World Bank

Oleh: Endiyah Puji Tristanti, S.Si (Penulis dan Pemerhati Politik)

MuslimahNews, ANALISIS — Duka Palu, duka kita. Gempa 7,4 SR disusul tsunami telah menghancurkan Palu-Donggala, Sulawesi Tengah akhir September lalu, belum lama setelah duka Lombok, NTB terjadi. Gempa dan tsunami mengingatkan semua pihak agar memahami bahwa bumi ini lemah dan terbatas. Dan merupakan sebagian dari tanda kekuasaan Allah SWT bagi kaum yang berpikir.

Kepala Pusat Data Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho menyebutkan korban meninggal akibat gempa dan tsunami Palu-Donggala sebanyak 1.763 orang.

Diperkirakan 65.000 rumah rusak, termasuk 10.000 rumah hancur oleh tsunami, dan 15,000 rumah rusak berat akibat gempa bumi. Ribuan orang masih trauma khawatir akan gempa susulan.
Kebutuhan akan air bersih, listrik dan BMM menjadi sangat krusial. Masyarakat tidak dapat menjemput bola bantuan yang datang juga mencari sanak keluarga tanpa BBM. Tanpa listrik dan air bersih, masyarakat kesulitan menjalankan kembali aktivitas rumah tangga.

Namun disayangkan, Sutopo Purwo Nugroho di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Minggu (7/10/2018) menyampaikan masa tanggap darurat hanya berlangsung dua pekan (14 hari), dihentikan pada 11 Oktober 2018. Artinya pencarian terhadap korban di Palu dan Donggala akan tetap dilakukan, hanya saja dengan personel yang minimal. Termasuk juga alat-alat berat akan dikurangi.
Tak hanya duka gempa dan tsunami, nasib naas juga menimpa warga korban. Dalam berita media cetak Tribun Timur dikatakan apabila pengungsi dimintai Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) untuk mendapat bantuan logistik (air mineral).

Baca juga:  Bencana, Agar Kita Segera Bertobat

Ini sangat kontras dengan sikap pemerintah menyiapkan agenda Annual Meeting IMF-World Bank 2018, Nusa Dua Bali. Dana Rp 866 T digelontorkan untuk infrastruktur dan menggelar ‘karpet merah’ menjamu sekitar 20.000 delegasi mancanegara. Tidak ada nalar rasional yang mampu diterima oleh pihak manapun.

Sebagaimana gempa Lombok, untuk gempa dan tsunami Palu pemerintah Indonesia tidak menetapkan Status Bencana Nasional agar punya legitimasi untuk membantu ala kadarnya. Pemerintah hanya sibuk pencitraan di atas duka rakyatnya. Mengiris luka yang masih menganga atas nama pengarusutamaan pariwisata. Khawatir kenyamanan wisatawan mancanegara terganggu dan kepercayaan investor anjlok menyusul anjloknya nilai rupiah terhadap dolar.

Sekali lagi mengaduk-aduk nalar publik. Pemerintah justru memilih kebijakan mengemis bantuan asing untuk tanggap darurat.

Menkopolhukam Wiranto (2/10) menindaklanjuti intruksi presiden untuk mengkoordinir penanganan korban gempa dan tsunami di bawah komando Wakil Presiden. Wiranto mengatakan telah menerima bantuan angkutan udara dari asing. Meski ia tidak mengkonfirmasi bantuan tersebut apakah termasuk personil (militer) operator angkutan udara.

Wiranto juga menjelaskan United Nation Development Programme (UNDP) dan 18 negara sudah menawarkan bantuan. Sebanyak 18 negara itu meliputi Amerika Serikat, Perancis, Ceko, Swiss, Norwegia, Hungaria, Turki, Uni Eropa, Australia, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Qatar, Thailand, India, dan Cina.

Baca juga:  La Udu "Manusia Gua" dan Rekomendasi "Halu" Bank Dunia Soal Kemiskinan

Turut meramaikan ‘pekan amal’ tanggap darurat Palu, PBB menyatakan membutuhkan 50,5 juta dolar (sekitar Rp 765 Miliar) dari masyarakat internasional untuk membantu 191 ribu korban gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah.

Begitu juga pihak Central Emergency Response Fund telah mengalokasikan 15 juta dolar untuk mendukung sejumlah aktivitas termasuk dalam Rencana Tanggap Darurat. Serta akan mendanai proyek-proyek logistik, air dan sanitasi, pengelolaan kamp, kesehatan, tempat penampungan, perlindungan dan ketahanan pangan dan kebutuhan hidup.
Tak ketinggalan HCT (Humaniatrian Country Team) meluncurkan sebuah Rencana Tanggap Darurat guna mencari dana sebesar USD 50,5 juta untuk berbagai aktivitas bantuan amal.

Padahal keterlibatan asing dalam membantu bencana Palu akan semakin membuka dominasi mereka kepada negeri ini. Rumus tetap Barat terhadap negara berkembang (negara jajahan) adalah “no free lunch” tidak ada makan siang gratis. Maka positive thinking terhadap negara penjajah (Barat) merupakan kesalahan dalam berpolitik.
Inilah wajah kepemimpinan sekuler kapitalistik yang tak bisa diharapkan utk mengayomi rakyat. Melindungi kepentingan pemodal adalah dedikasi utama kepemimpinan. Win win solution hanya bisa dibaca dengan nada minor ketergantungan negara kepada Barat.

Kepemimpinan dalam Islam: Pelayan dan Perisai Umat

Baca juga:  Kritik Penyambutan Bos IMF di RI, Fadli: Seperti Kedatangan Raja

Sulit untuk meninggalkan Islam di gudang belakang wacana penyelesaian problematika negara. Sebagai Diin yang sempurna, kepemimpinan Islam tegak di atas konsep raa’in (pelayan) dan junnah (perisai).

Islam menolak konsep government sebagai regulator dan fasilitator semata. Sebab dimensi ruhiyah mengharuskan pemimpin untuk bersikap welas asih kepada rakyatnya. Pemimpin adalah penanggung jawab atas setiap pihak yang berada di bawah kepemimpinannya. Demikian juga pemimpin dalam Islam dituntut berada di garda terdepan melindungi rakyat dari setiap peluang munculnya ancaman pihak lain.

Oleh karena itulah dalam pandangan Islam sikap pemerintah Indonesia termasuk dalam pengabaian kemaslahatan publik. Bahkan termasuk membiarkan mudarat besar terjadi pada negara. Sejumlah hukum syariat telah dilanggar oleh pemerintah. Antara lain alokasi anggaran belanja negara dihamburkan untuk foya-foya menjamu penjajah bernilai haram, sementara menelantarkan korban bencana alam bernilai kezaliman. Juga membuka perbatasan negara untuk menerima negara kafir harbi fi’lan (AS, Prancis, Uni Eropa, Australia, Cina) terlebih awak militer termasuk keharaman pula.

Pemerintah dalam hal ini melakukan pelanggaran berat dan dapat dijatuhi hukuman sampai pada taraf pemakzulan oleh mahkamah madzalim kecuali pemerintah menghentikan kebijakannya dan kembali tunduk pada syariat. Sebab syariat bertujuan melindungi negara dan rakyat dari kerusakan akibat pelanggaran terhadap ketetapan Allah dan Rasul-Nya.[]

Bagaimana menurut Anda?