Perpanjangan Tangan Rezim di Negeri Muslim Bekerja untuk Merusak dan Menyekularisasi Keluarga!

Oleh: Bara’ah Manasrah

MuslimahNews, ANALISIS — Saat kita berbicara tentang keluarga, kita membicarakan tentang keluarga inti yang membentuk masyarakat. Oleh sebab itu, setiap kerusakan dan kegagalan yang memengaruhi keluarga inti ini akan terefleksikan pada masyarakat dan negara secara menyeluruh. Apalagi berbicara tentang proses sistematis kerusakan keluarga inti ini dan bagaimana jika kerusakan ini dilakukan di bawah sepengetahuan negara, atau ia memiliki perpanjangan tangan di dalamnya yang nyata di negeri kaum Muslim. Rezim yang berkuasa telah berupaya dalam mensekularisasi dan merusak keluarga serta masyarakat Muslim demi memuaskan tuan-tuan mereka, yakni orang Amerika dan Eropa, dan untuk mencapai ini, mereka menghabiskan uang yang sangat banyak serta berusaha mengimplementasikannya melalui beberapa cara dan metode, seperti:

1) Pengesahan dan pemasukan hukum dan aturan yang bertentangan dengan ketentuan Islam pada wilayah yang disebut Hukum “Status Pribadi” atau Personal Status Law. Setelah penghancuran Khilafah dan tiadanya Islam sebagai sistem pemerintahan, banyak ketentuan yang juga hilang dari realita kehidupan, dan kaum Muslimin tetap berada dalam aturan yang bukan berasal dari agamanya sendiri, kecuali dalam aspek peribadahan dan hukum terkait “Status Pribadi”. Namun musuh-musuh Islam juga tetap tidak menghendaki hal tersebut ada, sehingga mereka berusaha untuk memisahkannya dari kehidupan kaum Muslimin. Dengan demikian, mereka membuat agen-agennya di negeri kaum Muslimin untuk menetapkan sistem hukum dan peraturan yang bertentangan dengan Islam dan sistem sosialnya dan mengadopsi pandangan Barat. Contohnya di Tunisia, Bourguiba mengaktifkan Kitab Undang-undang Status Pribadi pada 1956 yang dibelokkan dari aturan syariah dan diklaim tidak menyalahi hukum Islam serta bahwa itu diperoleh dari semangat dan ketentuan Islam meskipun secara garis besar bersumber dari hukum Prancis, serta terdiri dari rangkaian hukum yang bertentangan dengan aturan syariah yang pasti. Beberapa contoh di antaranya seperti: mengabaikan perbedaan agama sebagai pelanggaran dalam pernikahan berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional yang menetapkan bahwa “laki-laki dan perempuan dewasa, tanpa ada batasan terkait ras, kewarganegaraan, atau agama, berhak untuk menikah dan membangun keluarga”; lalu seperti larangan poligami dan hukuman bagi suami yang melakukan poligami berdasarkan Bab 18, juga penyalahgunaan hukum Islam tentang adopsi.

Kemudian datang keturunannya yang lain yang melengkapi gerakan perusakan pada aspek sosial, dan mereka menantang aturan Allah, menetapkan hukum yang bertentangan dengan ketentuan Islam yang jelas, di mana aturan baru tersebut ditetapkan di era El Sebsi yang mengizinkan pernikahan antara perempuan Muslim dengan laki-laki kafir.

Baru-baru ini, Presiden Komisi Kebebasan dan Kesetaraan Individu dalam Kepresidenan Republik Tunisia, Bouchra Belhaj Hamida, mengumumkan bahwa komitenya mulai mengusulkan hukum yang akan memasukkan kedua nama suami dan istri sebagai kepala keluarga yang legal, dan penghapusan mahar dalam ikatan pernikahan, di mana ia menganggapnya sebagai penghinaan terhadap perempuan, juga tentang isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam warisan yang saat ini sedang ditinggikan.

Di Mesir dan Arab Saudi, mereka berusaha menentukan usia tertentu untuk pernikahan. Juga di Arab Saudi, perubahan-perubahan telah dibuat untuk sistem perwalian laki-laki “Wilayah” untuk perempuan dan terdapat banyak contoh untuk konteks ini, namun tidak cukup tempat untuk disebutkan.

2) Aktivitas dan acara rekreatif (industri hiburan): program #hiburan telah menjadi salah satu metode umum dalam mengenalkan sekularisme dan kerusakan pada keluarga Muslim. Hal ini dilakukan dengan dalih untuk menghilangkan tekanan hidup, mendukung dan mengembangkan talenta, juga berbicara tentang mencapai penghasilan ekonomi dan keuntungan material untuk masyarakat melalui program-program ini.

Program dan aktivitas yang merusak yang berbenturan dengan nilai-nilai Islam serta memromosikan nilai-nilai Barat telah digalakkan di negeri kaum Muslimin. Mereka melakukannya dengan menyebarkan sifat buruk dan sesuatu yang dibenci oleh Muslim, termasuk pencampuran antara laki-laki dan perempuan, menampakkan aurat dan kejahatan lain atas nama modernitas dan keterbukaan.

Contohnya Arab Saudi, yang menyaksikan kampanye westernisasi dan sekularisasi sistemik yang dilakukan langsung oleh negara demi memuaskan Amerika, telah diumumkan sebuah rencana untuk mentransformasi ekonomi Saudi, yang salah satu pilarnya adalah sektor “Budaya dan Hiburan” serta investasi di sektor pariwisata. Demikian, berdasarkan hal tersebut, “Visi Nasional” menargetkan menggandakan pengeluaran keluarga untuk budaya dan hiburan dalam Kerjaan dari 2.9% menjadi 6%.

Pada konteks ini, Otoritas Hiburan kemudian dibentuk sesuai dengan Visi 2030 yang disampaikan oleh Mohammed bin Salman untuk melegitimasi dan melegalisasi semua tindakan yang merusak dan kemunduran di Arab Saudi. Yang haram menjadi halal oleh para syaikhs Al Saud setelah penindasan dan perampasan sekian lama, terutama terkait dengan perempuan. Hal yang jahat (munkar) menjadi baik (ma’ruf) oleh Otoritas Hiburan atas nama keterbukaan.

Jadi, mereka mengatur pertunjukan-pertunjukan, festival, konser seni dan musik, serta mengawasi pembuatan bioskop, membuka Opera House, mengatur fashion perempuan, mengizinkan perempuan menonton pertandingan sepak bola, dan melaksanakan konser campuran antara laki-laki dan perempuan.

Banyak acara dan program yang rusak yang diselenggarakan di negeri Muslim dengan dukungan dan persetujuan dari negara meskipun tidak diselenggarakan secara langsung olehnya, seperti program pencarian bakat (menari, menyanyi, dan bermain peran) yang ditayangkan oleh media, serta aktivitas-aktivitas yang diselenggarakan oleh badan dan institusi non-pemerintah.

3) Sistem pendidikan dan kurikulum: konsep keluarga dan hubungan antaranggotanya telah dirundung oleh sesuatu yang menimpa konsep dan ide merusak lainnya dan upaya untuk mensekulerisasikan mereka di bawah kebijakan pendidikan yang tidak berdasar pada Islam, serta berusaha menghancurkan budaya Islam di hati setiap anak-anak Muslim.

Hal ini secara nyata terefleksikan pada perubahan yang terus dilakukan oleh rezim yang berkuasa atas kurikulum pendidikan sebagai respon dari suruhan tuannya, yang kami yakini bahwa perubahan ini memfokuskan pada konsep hak perempuan dan kesetaraannya dengan laki-laki, yakni sebuah judul yang luas yang akhir-akhir ini dibawa dalam sub-temanya seperti realisasi diri perempuan, pembuktian dirinya di komunitas dan menghapus hegemoni laki-laki.

Hasilnya, edukasi dan akses pekerjaan menjadi prioritas dibandingkan menikah dan membentuk keluarga bagi banyak anak-anak perempuan. Pernikahan dini juga dipermasalahkan pada perubahan ini. Juga, topik lain yang disampaikan adalah tentang kesehatan reproduksi perempuan, perlunya mengontrol kelahiran, dan pengurangan ukuran keluarga serta jumlah anggotanya.

Pada kerangka ini, kami menemukan mereka membagi keluarga menjadi keluarga inti (kecil) dan keluarga besar (besar), memuji keluarga inti dan tak menyetujui keluarga besar, dan menganggap keluarga yang beranggotakan banyak sebagai “tradisional” dan yang beranggotakan lebih sedikit sebagai “modern”. Hal ini terlihat dari gambar yang mereka letakkan untuk keluarga, terutama di kelas dasar, membandingkan dua gambar, satunya adalah yang tua (gambar keluarga besar) dan yang lainnya yang modern (gambar keluarga kecil).

Yang membuatnya lebih buruk, mereka mengganti gambar para ibu dan nenek yang berkerudung di gambar yang mereka letakkan untuk keluarga dengan gambar lain yang memerlihatkan perempuan tak berkerudung yang berpakaian ala Barat serta mengenakan makeup, seperti di perubahan kurikulum sekolah tahun 2016 di Yordania dan Palestina, serta gambar laki-laki yang jenggotnya dicukur mengganti gambar yang berjenggot. Dengan hal ini, yang muncul di pikiran anak-anak ini adalah bahwa keluarga yang ideal adalah keluarga kecil dan bahwa melihat pelanggaran haram serta menampakkan aurat di keluarga mereka adalah normal, bahkan, sebuah urbanisasi!

Dalam konteks anak-anak, hak anak dan kebebasannya untuk memilih tindakannya juga ditekankan, bahkan jika orang tua mau mencegah anak-anak mereka dari melakukan sesuatu atau jika mereka melakukan kekerasan pada anak-anak, mereka bisa memanggil polisi atau organisasi hak asasi manusia. Hal ini adalah sebuah ajakan bagi anak-anak untuk tidak menaati orang tua mereka dan merupakan sebuah pertentangan untuk konsep perwalian (qiwamah) dan perlindungan menurut hukum syariat.

4) Mendukung dan memfasilitasi kerja organisasi hak asasi manusia (HAM) dan LSM perempuan lokal serta internasional yang berusaha merusak keluarga Muslim, yang melakukan aktivitas mereka atas nama hak perempuan dan anak-anak, maka mereka memasuki sekolah-sekolah dan universitas-universitas, menyebarkan ide beracun di antara muridnya, serta mengatur aktivitas dan acara merusak dan berbahaya bagi keluarga dan masyarakat. Mereka memasuki rumah dan memromosikan program pengendalian kelahiran untuk membatasi keluarga di bawah samara slogan kesehatan dan keamanan perempuan, menentang poligami dan pernikaha dini, dan melawan konsep perwalian di bawah bendera hak-hak perempuan, aktualisasi diri dan otonomi, mencegah laki-laki mengontrol dan membuat hegemoni atas perempuan.

5) Mengesahkan dan menyetujui konvensi internasional yang menargetkan sistem pergaulan (sosial) dalam Islam, termasuk subjek tentang pernikahan dan keluarga, seperti perjanjian CEDAW (Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan) yang menyerukan kebebasan untuk mengadakan hubungan terlarang antara laki-laki dan perempuan dengan dalih kebebasan individu. Ia juga meminta kesetaraan absolut antara laki-laki dan perempuan, penghapusan pernikahan berdasar ketentuan syariah Islam dan mengadopsi pernikahan sipil, serta menyeru penghapusan perwalian ayah (wilayah) terhadap anak-anaknya, terutama anak perempuan, dan hal-hal lain yang menyaahi ketentuan Islam.

Hal-hal tersebut merupakan beberapa metode dan cara yang digunakan oleh rezim yang berkuasa di negeri-negeri kaum Muslimin untuk merusak keluarga Muslim dengan tujuan untuk mensekulerkan mereka; karena itu untuk mensekularisasikan seluruh negeri kaum Muslim. Ini membutuhkan pendirian yang serius oleh segenap kaum Muslim untuk agama dan ummahnya demi menggagalkan rencana dan kejahatan ini. Juga membutuhkan mereka agar bekerja dengan sungguh-sungguh dan jelas untuk membawa negara yang memimpin kita dengan kitab suci Allah, mengurus urusan kita dan menjaga masyarakat serta keluarga kita. Negara ini adalah negara Khilafah Rasyidah kedua dengan manhaj kenabian, yang merupakan janji Allah (SWT) dan kabar baik dari Rasulullah (Saw).[]

%d blogger menyukai ini: