Waspadai Media Sosial Sarana LGBT Menghancurkan Generasi

Oleh: Sayyidah

MuslimahNews, ANALISIS — Lagi-lagi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika telah memblokir grup facebook LGBT sebagaimana dalam siaran pers NO 275/HM/KOMINFO/10/2018. Grup facebook LGBT yang “beroperasi” di Garut itu diblokir karena mengandung konten pornografi. Grup itu dianggap meresahkan masyarakat karena membahayakan anak-anak dan remaja Garut. Disinyalir angggotanya hingga 2600 melibatkan pelajar SMP dan SMA, karena itu Pemkab Garut dan KPAI menuntut Kominfo untuk memblokir grup LGBT tersebut.

Keresahan masyarakat atas maraknya penyebaran LGBT bukan kali pertama, sepanjang Januari 2018, dari hasil penelusuran dan pengaduan masyarakat ada 169 situs LGBT yang memuat konten pornografi. Tercatat ada 72.407 konten pornografi. Kemkominfo dan Google sendiri sudah memblokir Blued dan 13 aplikasi LGBT lainnya dari Play Store.

Kendati begitu, aplikasi-aplikasi LGBT ini masih tampak bisa ditemukan di toko aplikasi IOS, Apps Store. Sejumlah aplikasi LGBT lain seperti Grindr, Boyahoy, Hornet, dan masih banyak yang lainnya masih bisa diakses. Berikutnya pemerintah dituntut untuk mengawasi dan memberi sanksi tegas bukan hanya aplikasi Facebook dan Youtube. Medsos lain seperti LINE, Whatsapp, Instagram juga harus dikontrol pemerintah.

Dengan pemblokiran yang dilakukan Kominfo tak menyurutkan kampanye kaum terlaknat LGBT, bahkan seolah pepatah “mati satu tumbuh seribu”, grup-grup online LGBT dari berbagai daerah di seluruh Indonesia dengan beragam aplikasi media sosial masih sangat banyak. Kampanye via media sosial ini mereka lakukan dalam rangka menularkan perilaku mereka untuk mencapai target komunitas dalam upaya pelegagalan eksistensi mereka sah secara hukum.

Media sosial sesungguhnya adalah sarana komunikasi modern, dengan beragam aplikasi di dunia maya. Namun demikian dalam sistem sekuler- kapitalisme media sosial justru menjadi sarana untuk menyebarkan LGBT- perilaku berbahaya yang merusak peradaban manusia.

Memblokir sosial media sebagai sarana penyebaran LGBT tidaklah mudah, apalagi ketetapan pemblokiran aplikasi harus mengikuti beberapa aturan di antaranya jika konten dari aplikasi tersebut mengandung pornografi, tidak berlaku pada aplikasi yang “hanya” berisi ide rusak LGBT.

Bahkan sangat sulit membasmi LGBT dikarenakan gerakan kaum terlaknat ini bukan sekadar gerakan sosial media. LGBT ini merupakan gerakan yang secara serius juga dilakukan di dunia nyata dan tumbuh subur dalam sistem sekuler-liberal.

Dalam sistem sekuler-liberal menjadi LGBT tidak dianggap perilaku menyimpang apalagi kriminal, LGBT adalah hak orientasi seksual seseorang yang yang harus diakui dan dilindungi karena menjadi bagian dari HAM. Saat ini, LGBT mendapat dukungan politik PBB dan Human Rights Watch (HRW). Dukungan ini kemudian menjadi “perlindungan hukum“ atas penyebarannya perilaku bahaya LGBT.

Sehingga wajar kaum terlaknat ini semakin berani dan kreatif dalam menjajakan perilakunya termasuk via aplikasi media sosial, karena mereka menyadari 90% anak-anak muda mengakses media sosial dan mereka adalah sasaran empuk being LGBT.

Sistem sekuler-liberal yang dianut negara ini telah menghancurkan generasi dan peradaban manusia. Dengan tunduk “mengamini” semua kebijakan yang mendukung perjuangan pengakuan hak dan inklusifitas LGBT di Asia. Program UNDP untuk Asia-Pasifik, Being LGBT in Asia, UNDP menggelontorkan dana USD 8 juta untuk keberhasilan program ini dalam memajukan dan menyejahterakan komunitas LGBT di Indonesia dan tiga negara lain.

Lebih jauh dalam Being LGBT in Asia: Indonesia Country Report tahun 2014, program ini memberi rekomendasi secara khusus kepada pemerintah Republik Indonesia agar secara sah mengakui keberadaan pelaku LGBT sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang mendapat perlindungan HAM sebagaimana warga sipil yang lain. Mengamini rekomendasi tersebut, Presiden RI Joko Widodo menyatakan bahwa polisi harus melindungi LGBT dan kelompok minoritas lain, “Jika ada yang terancam karena seksualitasnya, polisi harus bertindak melindungi mereka”.

Lebih tegas Luhut Binsar Panjaitan menyebut komunitas LGBT memiliki hak untuk dilindungi karena mereka juga warga negara serta menyeru publik untuk mengendalikan kemarahan dan tidak menghakimi komunitas LGBT.

Menteri Agama Lukman Hakim secara kontradiktif mengajak umat Muslim Indonesia untuk memeluk dan mengasuh kaum LGBT, karena mereka juga adalah warga negara. Dan puncaknya adalah penolakan MK 2017 untuk memkriminalkan pelaku LGBT, dengan memenangkan pandangan liberal dari konservatif.

Semua dukungan global, regional dan nasional atas nama HAM dan inklusifitas yang mengalir untuk kaum LGBT ini bermakna satu hal bahwa sistem sekuler-liberal adalah biang penyebaran LGBT dengan perlindungan hukum kebebasan berperilaku atas nama HAM. Dukungan inilah yang menjadikan kaum terlaknat ini semakin berani dan menggurita baik di dunia nyata maupun via sosial media yang dalam sistem sekuler-liberal justru menjadi mesin perusak penghancur generasi.

Dengan besarnya arus dukungan global terhadap LGBT dalam sistem sekuler-liberal saat ini, tentu tak akan mampu dihadapi oleh individu atau keluarga. Yang dibutuhkan oleh umat adalah sebuah kekuatan global baru pengganti sistem sekuler-liberal, Khilafah Islamiyah yaitu sistem pemerintahan yang menyatukan seluruh Negara Islam dunia dalam satu kepemimpinan dan menerapkan syariat Islam kaffah. Hanya Khilafah yang berani keluar dari PBB dan membatalkan semua perjanjian internasional apapun yang bertentangan dengan syariat di antaranya pengakuan terhadap eksistensi LGBT.

Khalifahlah yang akan menerapkan hukum yang tegas untuk menghentikan kampanye dan tindakan LGBT: memblokir kampanye LGBT di media sosial, membubarkan dan melarang organisasi mereka, menindak tegas para pimpinan mereka, serta menghukum para pelaku liwath dengan hukuman mati setelah terbukti di pengadilan.

Selain itu, Khilafah akan menjadi pelindung utama umat dari arus LGBT lewat penerapan edukasi berbasis akidah yang memunculkan ketakwaan individu umat, kampanye sistem pergaulan Islam secara masif via media massa maupun media sosial. Dengan demikian media sosial menjadi sarana yang berkah dalam penyebaran dakwah syariat Islam sehingga mewujudkan generasi mulia bertakwa dan generasi produktif pembangun peradaban.

Menyelematkan generasi mengharuskan semua pihak berperan aktif untuk lebih giat mendakwakan Islam kaffah dan institusinya Khilafah Islamiyah. Perjuangan ini harus dilakukan secara masif menggunakan berbagai sarana, termasuk kreatif “menguasai” media sosial.

Khususnya Generasi muda Islam harus menjadikan sarana media sosial untuk dakwah Islam dengan terus mengampanyekan sistem pergaulan Islam serta mengungkap ide sesat HAM dan inklusifitas yang didengungkan Barat dalam promosi LGBT. Perang opini harus dimenangkan oleh generasi Muslim, kekuatan narasi Islam kaffah dan Khilafah menjadi kunci menjemput kemenangan yang dijanjikan Allah SWT. Wallahu’alam bishshawab.[]

Daftar Pustaka
Being LGBT in Asia, UNDP in Asia Pacific. www.asia-pacific.undp.org
Pemerhati Pertanyakan Dana USD 8 Miliar untuk LGBT Indonesia. 14 Februari 2016. www.okezone.com
Presiden Jokowi: Polisi Harus Melindungi Kaum LGBT dan Minoritas Lain. 19 Oktober 2016. www.bbc.com
Kalla Request UNDP to not Fund LGBT Groups. 15 Februari 2016. The Jakarta Post.
Indonesia Religion Minister’s Contradicting LGBT ‘Embrace’, Phelime Kine. 19 Desember 2017. www.hrw.org
Upaya Kriminalisasi LGBT dan Kumpul Kebo Ditolak MK. 13 Desember 2017. Vice.com

%d blogger menyukai ini: