Penyalahgunaan Kekuasaan bukan Karakter Kepemimpinan Islam

MuslimahNews, EDITORIAL — Hari-hari terakhir ini, masyarakat kerap disuguhi berbagai laku tindak penguasa yang — banyak pihak menilai– sudah mengarah pada praktik penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Sebutlah di antaranya, apa yang dipertontonkan Presiden Jokowi saat berpidato di hadapan para perwira Sekolah Staf dan Komando TNI dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri di Istana Negara. Pada kesempatan tersebut, Jokowi dengan terang-terangan meminta para perwira TNI untuk terlibat mensosialisasikan program dan kerja pemerintah ke tengah-tengah masyarakat (23/8/18).

Padahal melibatkan organ TNI dalam politik praktis seperti ini kadung ditetapkan sebagai sebuah keharaman, terlebih di tahun-tahun politik semacam ini. Begitupun berita yang sempat viral soal persekusi Neno Warisman dan para aktivis #2019GantiPresiden di berbagai tempat yang ternyata juga melibatkan aparat keamanan negara.

Di luar dua peristiwa tersebut, sesungguhnya banyak fakta yang menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan nampaknya sudah menjadi karakter bagi penguasa dalam sistem demokrasi. Meski demokrasi secara konsep seolah begitu mengagungkan hak-hak dan kebebasan masyarakat sipil (civil society), namun landasan liberalisme dan sekularisme yang menjadi ruh sistem demokrasi telah otomatis menyebabkan konsep kebebasan dan hak-hak masyarakat sipil tadi harus beradu kuat dengan dorongan untuk berkuasa dan mempertahankan kekuasaan dalam arena politik yang minus aturan halal haram.

Maka, jadilah area politik dalam paradigma demokrasi seperti kawasan hutan belantara. Di mana power dan penguasaan sumberdaya menjadi segalanya. Siapa kuat dia dapat. Free fight liberalism.

Tentu saja, yang berpeluang besar memenangi persaingan ini adalah mereka yang sedang menduduki kekuasaan. Karena di tangan merekalah berbagai alat politik dan segala sumber daya berada, berikut dukungan para pemilik modal yang bersimbiosis mutualisme dalam perjuangan memenangi persaingan. Terkecuali jika tekanan dari rakyat atau oposan sudah sedemikian kuat. Maka tak mustahil kekuasaan itu akan tumbang sebagaimana yang terjadi saat reformasi 1998.

Baca juga:  Ke Mana Dana Rommy Mengalir?

Itulah realitas yang sedang terjadi hari ini. Sekalipun dipoles dengan kampanye apik dan berbagai iklan pencitraan yang berbiaya tinggi, politik demokrasi tetap saja tak mampu menyembunyikan wajahnya yang buruk dan baunya yang busuk.

Kita lihat, betapa orang berbondong-bondong berebut kursi panas kekuasaan hanya demi memuaskan syahwat berkuasa dan demi memperoleh materi sebanyak-banyaknya. Tak penting apa yang disebut dengan idealisme. Tak penting pula apa yang disebut dengan moralitas. Karena bagi para pejuang demokrasi, kekuasaan adalah segalanya.

Tak heran jika segala cara dilakukan demi memenangi persaingan dan melanggengkan kekuasaan. Salah satunya dengan memanfaatkan kekuasaan yang sudah di tangan demi meraih ambisi pribadi dan para sponsor, sekalipun diketahui bahwa hal itu berarti melanggar aturan main yang sudah mereka tetapkan sendiri.

Tak heran pula jika di fase tertentu, kekuasaan demokrasi cenderung akan berubah menjadi refresif bahkan otoriter. Kredo indah soal kedudukan suara rakyat, soal suara mayoritas, soal kebebasan berbicara, dan semua hal yang berbau jaminan akan hak, persamaan dan keadilan akhirnya hanya menjadi bualan di mimbar-mimbar kampanye saja. Selebihnya, praktek kotor perebutan kekuasaan, persekusi pihak-pihak oposan, dan lain-lain akan senantiasa nampak mewarnai ruang nafas masyarakat yang sudah sesak oleh dampak berbagai kebijakan zalim penguasa mereka.

Kondisi ini sangat berbeda jauh dengan Islam. Dalam Islam, politik dan kekuasaan menempati tempat yang agung sebagai washilah untuk berkhidmat pada Pencipta Alam Semesta.

Islam menegaskan, bahwa manusia diciptakan untuk menghamba dan mengelola warisan alam semesta untuk kebaikan manusia sepanjang kehidupan ini ada. Dengan demikian, peran sebagai hamba Allah swt, menyatu dengan peran kekuasaan, kepemimpinan atau kekhalifahan.

Itulah kenapa, kepemimpinan dalam Islam tak bisa dilepaskan dari akidah dan syariah. Kepemimpinan harus berlandaskan akidah dan distandardisasi oleh syariat Islam. Bahkan kepemimpinan ini ada, tak lain hanya berfungsi sebagai metoda untuk menerapkan syariat Islam, yang dengannya hakikat ketaatan bisa diwujudkan.

Baca juga:  Kekuatan Logika dan Logika Kekuatan

Paradigma inilah yang menjadikan kekuasaan atau kepemimpinan dalam Islam tak menjadi ladang rebutan bagi orang-orang. Mereka yang tampil sebagai penguasa adalah mereka yang didaulat dengan baiat oleh rakyat karena ketakwaan dan kapabilitas mereka untuk menerapkan hukum Allah dan melaksanakan fungsi kepemimpinan sebagai pengurus dan penjaga umat. Mereka yang tampil adalah mereka yang sadar bahwa amanahnya sangat berat, dan kelak akan menjadi sumber sesalan jika mereka tak menjalankannya dengan baik berdasar koridor syariat.

Itulah mengapa, saat mereka terpilih oleh umat, tak ada kegembiraan apalagi pesta pora. Yang ada adalah rasa takut yang melingkupi hati dan pikiran mereka, karena kekuasaan bagi mereka tak lebih dari sebuah musibah.

Dimensi ruhiyah inilah yang membuat para penguasa di sepanjang sejarah kekhilafahan Islam berusaha mempersembahkan yang terbaik demi umat dan agamanya. Tak ada fenomena praktik penyalahgunaan kekuasaan kecuali pada sedikit kasus di masa kekuasaan tertentu, yang bagi kita, itu hanya menunjukkan sisi kemanusiaan sistem pemerintahan Islam saja, mengingat sistem ini pelakunya adalah manusia yang bisa khilaf. Namun dari sisi sistemnya sendiri, kekhilafahan adalah sistem ideal yang punya mekanisme internal untuk mengeliminasi celah penyimpangan dan kezaliman sekecil apapun.

Tengoklah sejarah kepemimpinan baginda Rasulullah saw dan khulafaur Rasyidin yang begitu fenomenal. Bagaimana mereka menjadikan penerapan syariat sebagai acuan dalam mengurus kemaslahatan rakyat. Sampai-sampai mereka akhirkan kepentingan pribadi dan keluarga demi memenuhi kebutuhan rakyatnya. Bahkan tak hanya manusia, nasib seekor kambingpun jadi fokus perhatian Khalifah Umar yang kekuasaannya sudah nyaris di bibir tanah Eropa.

Para penguasa dan rakyat di dalam sistem Islam sadar betul bahwa amanah kekuasaan itu berat. Maka penguasa akan sekuat tenaga menjalankan fungsinya. Sementara rakyat membantu dengan jalan taat, mendoakan dan siap memberi nasehat.

Tak ada nuansa persaingan antara penguasa dan rakyat. Yang ada adalah bahu membahu agar semua bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Tak ada pula kesan rakus untuk tetap berkuasa, apalagi hingga menyalahgunakan kekuasaan. Yang ada adalah suasana amar ma’ruf dan nahi munkar sebagai wujud kasih sayang.

Rasulullah saw menggambarkan, bagaimana hubungan antara penguasa dengan rakyat bisa menjadi sesalan. Sabdanya :

Baca juga:  Rizal Ramli Bongkar Kegagalan Jokowi di Bidang Ekonomi

Dia yang berkuasa atas lebih dari sepuluh orang akan membawa belenggu pada hari kiamat sampai keadilan melonggarkan rantainya atau tindakan tiraninya menbawa dia kepada kehancuran.” (HR. At-Tirmidzi)

Siapapun yang mengepalai salah satu urusan kaum Muslimin dan tetap menjauhkan diri dari mereka dan tidak membayar dengan perhatian pada kebutuhan dan kemiskinan mereka, Allah akan tetap jauh dari dirinya pada hari kiamat…” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Al-Hakim)

Jabatan (kedudukan) pada permulaannya penyesalan, pada pertengahannya kesengsaraan dan pada akhirnya azab pada hari kiamat.” (HR. At-Thabrani)

Dimensi ruhiyah inilah yang membuat kekuasaan menjadi sesuatu yang agung dan sakral dalam pandangan Islam. Nilainya tak dipandang rendah hanya sebagai alat mencari dunia fana lagi hina atau semata demi kebanggaan nafsu amarah sesaat sebagaimana perspektif demokrasi.

Kepemimpinan/kekuasaan justru menjadi jalan ketaatan untuk meraih kemuliaan umat dan agama yang akan berujung pada diperolehnya keridaan Allah di dunia dan akhirat.

Kepemimpinan seperti inilah yang seharusnya diwujudkan oleh umat. Bukan malah melanggengkan umur kekuasaan atau kepemimpinan demokrasi yang jelas menjauhkan umat dari keberkahan hidup tersebab jauhnya kekuasaan seperti ini dari tuntunan syari’at. Wallaahu a’lam bish shawwab.[]

Tinggalkan Balasan