Demokrasi dan Peluang Penyalahgunaan Kekuasaan

Oleh: Ustazah Ratu Erma Rachmayanti

MuslimahNews, ANALISIS — Jelang tahun politik 2019, banyak polemik terjadi, lebih-lebih setelah pendaftaran resmi capres dan cawapres. Meski belum memasuki masa kampanye, aksi saling mengunggulkan capres-cawapres di masing-masing kubu terbilang gencar. Tak urung hal ini menimbulkan kegaduhan di tengah publik, antara kubu Pro-Jo dan pendukung Prabowo kerap berkonflik di medsos dan dunia nyata. Perang tagar dan aksi penghadangan deklarasi #2019GantiPresiden oleh kelompok tertentu, menjadi buktinya.

Sikap aparat keamanan dinilai tidak netral, alih-alih mengamankan dan menjaga ketertiban, mereka justru turut menghadang dan bertindak represif terhadap warga yang mengenakan atribut 2019 ganti presiden, termasuk didalamnya para perempuan. Seolah mereka tengah berpihak pada kubu pro pemerintah, adapun pemerintah terlihat membiarkan hal ini.

Sisi lain permintaan Jokowi pada aparat militer untuk memasyarakatkan hasil kinerja pemerintah menuai pro-kontra antara kubu partai koalisi dan oposisi. Pihak oposisi yang diwakili sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani, Waketum Partai Demokrat Syarifudin Hasan dan Sekjen PAN, Eddy Soeparno menyatakan bahwa instruksi Jokowi pada dua institusi ini – TNI-Polri – mengarah pada penyalah-gunaan kekuasaan. Mestinya ia tidak menyeret TNI-Polri pada politik praktis dan harus bersikap netral di tahun politik mendatang.

Para pengamat juga menilai bahwa tindakan Jokowi ini terindikasi menyalah-gunakan wewenang karena bertentangan dengan UU TNI no. 34 pasal 7 ayat (2) dan (3). Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri menganggap instruksi Jokowi ini sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Kepala Divisi Pembelaan HAM Kontras, Raden Arif Nur Fikri menegaskan tak layak Jokowi meminta pelibatan TNI-Polri dalam sosialisasikan program kerja pemerintah. ”Tugas TNI dalam UU sudah jelas, bukan mengkampanyekan, tapi menjaga pertahanan. Bukan menyampaikan harga bawang sekian di era Jokowi. Bukan menyampaikan pemerintah Jokowi sudah membangun tol atau akses jalan,” ujar Arif.

Baca juga:  Hakteknas dan Kemandirian Bangsa

Instabilitas Pemerintahan dalam Sistem Demokrasi

Suara gaduh, upaya menggoyang kekuasaan, dan polemik menjelang pemilu menjadi ciri khas pemerintahan demokrasi. Kekuasaan oposan ataupun rival dalam satu kubu, berhak sewaktu-waktu menggoyang penguasa, sekalipun hanya karena faktor like –dislike, yang dikemas dengan isu kepercayaan publik. Pihak mayoritas, berperan dalam memainkan sentimen masyarakat. Intinya, siapa yang memegang kuasa uang, ia akan mampu mengendalikan media, masyarakat sipil dan faktor lainnya untuk mengubah pemerintahan.

Sisi lain, pihak berkuasa tentunya akan mempertahankan kekuasaannya dengan segala cara, termasuk menggunakan aparat dan memberdayakan kelompok masyarakat. Entahlah mereka digunakan untuk melindunginya, maupun digunakan untuk menghadang oposannya. Demikian seterusnya, setiap rezim berganti, instabilitas politik tidak kunjung reda. Mengapa? Karena dalam demokrasi, kekuasaan digunakan untuk mengamankan posisi dan keuntungan diri dan kelompok pendukung, bukan untuk melayani rakyat. Elite politik tidak peduli pada konflik masyarakat akibat dari keegoan masing-masing. Karena dimata mereka rakyat adalah kendaraan politik menuju kekuasaan.

Sebuah tesis menyatakan bahwa demokrasi liberal di tengah masyarakat yang belum sejahtera rawan dibajak, terutama oleh para “pemilik modal”. Demokrasi dapat diselewengkan untuk melayani kepentingan pemilik modal ketimbang mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Realitas ini terjadi di setiap negara yang menerapkan demokrasi, baik yang sudah full democraties, atau flawed democraties. Di Australia, dalam 11 tahun terakhir telah terjadi pergantian PM sebanyak enam kali, namun tak satupun dari mereka yang dapat menyelesaikan masa jabatan tiga tahunnya. Mereka digoyang dengan hasil survei partai buruh sebagai oposan. PM Turnbull yang dikalahkan oleh Scott Marrison yang menjadi PM ke-30 mengalami tekanan akibat elektabilitas menurun dan kecaman dari sejumlah anggota parlemen dari kubu Konservatif.

Baca juga:  'Pasien' KPK terus Bertambah, Indonesia jadi Negara Maling?

Di AS, sedang diramaikan opini tentang impeachment Presiden Donald Trump. Isu pemakzulan ini dipicu adanya keputusan pengadilan Virginia yang menyatakan mantan manager kampanye pemenangan Trump divonis bersalah dengan delapan butir dakwaan. Juga pengakuan dari pengacara Trump, Michael Cohen yang mengaku bersalah telah melakukan suap pada masa pemilihan presiden lalu. Dan Cohen mengatakan bahwa hal itu atas perintah Trump. Meski begitu, kemungkinan pemakzulan ini tipis karena kekuasaan mayoritas ada di pihak Partai Republik yang masih sangat setia kepada presiden. Jika kubu Demokrat sebagai oposan bisa meraih kendali parlemen, ada kemungkinan pemakzulan bisa terjadi.

Dampak dari kisruh elite politik, maka rakyat menjadi korban. Terkadang rasionalitas diabaikan, kubu pendukung rezim yang merasa diuntungkan karena kebijakannya akan membela membabi buta, tanpa melihat obyektif kehidupan seluruh masyarakat. Kubu yang menginginkan perubahan pun menjadi korban persekusi penguasa dan bullying dari kelompok pendukung rezim. Aktor dibalik elite politik tetap memantau situasi keberpihakan rakyat pada jagoannya. Jika angin tetap mengarah pada petahana, maka ia akan support penuh, dan jika angin mengarah pada oposan, tak segan-segan ia akan beralih untuk segera mendukungnya. Lagi-lagi saat jagoannya berkuasa, maka ia akan menagih keberpihakan mereka dengan sejumlah perundang-undangan yang mengabaikan kesejahteraan mayoritas rakyat.

Pemerintahan Demokrasi Meniscayakan Abuse of Power

Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh pemegang kekuasaan dengan mengatasnamakan kepentingan dan kesejahteraan umum (public welfare) atau mengatasnamakan peraturan hukum sering kali terjadi dalam pemerintahan demokrasi. Karena hukum dalam demokrasi liberal mengabaikan kepentingan umum. Kepentingan umum sering kali tidak dirumuskan secara jelas, sehingga interprestasi yang sah dilakukan secara sepihak (justification) untuk membenarkan tindakan pemegang kekuasaan. Karenanya hukum menjadi alat untuk mencapai maksud dan tujuan penguasa yang terkadang sulit dipertanggungjawabkan secara konstitusional.

Itulah yang banyak terjadi akhir-akhir ini. Dengan alasan melejitkan pembangunan, menjaga stabilitas politik, ekonomi dan sosial-budaya, TNI-Polri diminta untuk menyosialisasikan capaian kerja pemerintah, sementara undang-undang menetapkan bahwa institusi ini punya tugas pokok untuk menjaga keamanan. Begitu pula dengan pemanfaatan mereka dalam menghadang arus politik lawan, membersihkan citra diri penguasa, pelarangan dakwah Islam, membungkam sikap kritis rakyat, menghadang kebebasan berbicara dan berpendapat dengan alasan menjaga stabilitas keamanan. Padahal tindakan represif terhadap warga negara tindak kesewenangan yang melanggar konstitusional.

Jauh berbeda dengan perilaku penguasa dalam Islam, ketakwaan pada Allah SWT menjadi pegangan dasar dalam bertindak terhadap rakyatnya. Kecenderungan hegemoni dan tirani dari pemimpin akan dicegah dengan keimanannya pada Allah SWT dan komitmennya pada Syari’ah Islam. Ia mengerti bagaimana perilaku seorang penguasa dalam melayani rakyatnya. Ia tercegah dari tindakan mengeksploitasi rakyat untuk kepentingan kekuasaannya.

Baca juga:  [Tanya-Jawab] Banyak Perempuan di DPR, Selesaikah Masalah Perempuan?

Penguasa dalam Islam tidak akan sedikitpun menyelewengkan kekuasaannya untuk memperkaya diri dengan korupsi. Ia akan menggunakan aparat untuk menjaga keamanan dalam negeri dan kedaulatan bangsa, bukan untuk menindak bengis rakyat yang menentang kebijakannya. Ia akan mendengar keluhan rakyatnya dan berupaya menjalankan hukum-hukum Islam untuk menyejahterakan rakyatnya. Khalifah, pemimpin dalam sistem Khilafah mempunyai kepribadian Islam yang kuat, ketakwaan yang tinggi, santun dan berkasih sayang pada rakyat, tidak merampas hak rakyat, menebar nasihat kebaikan dan menerapkan hukum Allah SWT di segala aspek kehidupan yang membawa rahmat bagi semesta alam.[]

Bagaimana menurut Anda?