Demokrasi, Sistem yang Rawan Penyalahgunaan Kekuasaan

MuslimahNews.com — Permintaan Presiden kepada TNI-Polri untuk menyosialisasikan kinerja pemerintahan dan capaiannya menuai reaksi kontra, bahkan dianggap melanggar UU yang ada. Berbagai kalangan juga berpendapat tindakan ini mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Tokoh militer JS Prabowo ikut bereaksi terkait hal tersebut. Kata dia, TNI dan Polri adalah alat negara. Bukan alat pemerintah. “Lalu apa boleh ditugasi sebagai juru bicara pemerintah? Sepertinya gak bener deh,” kicau purnawirawan TNI bintang tiga ini di akun Twitter-nya @marierteman.

Ustazah Ratu Erma menyatakan hal senada kepada MNews, Kamis (30/8/2018). Menurutnya, banyak di media yang menekankan jangan sampai menjelang tahun politik aparat digunakan untuk mendukung pemenangan kandidat seperti yang telah terjadi di masa-masa sebelumnya.

Termasuk pada peristiwa penghadangan deklarasi gerakan #2019GantiPresiden, Ustazah Ratu Erma menjelaskan bahwa hal ini juga memunculkan rasa prihatin terhadap sikap pemerintah yang cenderung membiarkan terjadinya persekusi terhadap warga negaranya.
“Sikap represif aparat turut menguatkan kesan adanya keberpihakan mereka pada kubu penguasa. Semestinya aparat memberi ruang kebebasan berpendapat pada masyarakat yang berbeda pandangan karena itu adalah haknya yang dijamin oleh hukum,” tukas Ustazah Ratu.

Baca juga:  Kekuatan Logika dan Logika Kekuatan

Rezim Anti Kritik

Mencermati sikap pemerintah dalam dua fenomena itu, kata Ustazah Ratu Erma, menunjukkan bahwa penguasa dalam sistem demokrasi cenderung akan mempertahankan hegemoninya dengan berbagai cara. Baik apakah Ia akan menggunakan kekuasaannya untuk mengangkangi Undang-undang, menggunakan aparat keamanan untuk menjaga kepentingannya termasuk memberdayakan kelompok tertentu di masyarakat untuk menghadang kelompok lain yang berseberangan.
“Rezim dalam sistem demokrasi-sekuler anti kritik, karena ia ‘wajib’ mempertahankan kedudukannya demi melayani kepentingan konglomerat yang mendukungnya naik ke kursi singgasana kekuasaan. Ia menjalankan undang-undang yang dibuat untuk kepentingan konglomerat. Undang-undang demokrasi-sekuler bersifat kebenaran sepihak dan tidak mengindahkan kepentingan umum.”

Karenanya, lanjut Ustazah Ratu Erma, jika ada Undang-undang sebelumnya yang tidak sejalan dengan kepentingan penguasa, Ia akan menggantinya, atau menabraknya dengan dalih kepentingan publik. “Penguasa di rezim demokrasi sekuler tidak mempunyai ketakwaan. Bahkan bisa jadi Ia bukan negarawan, tidak berkapasitas pemimpin, boleh jadi Ia hanya simbol semata. Namun karena ada kelompok kuat konglomerasi yang memback-upnya, Ia bisa berkuasa meski dengan banyak melanggar aturan yang ada.”

Ustazah lalu menjelaskan konsekuensi dari hal itu, “Mau tidak mau Ia akan bertindak represif terhadap rakyat dan lawan politiknya, tidak berjiwa santun dan berkasih sayang, terbukti dengan banyaknya kebijakan politik yang banyak merugikan rakyat.”

Baca juga:  Pemimpin Bodoh dan Dampak Buruknya

Pemimpin Islam

“Mestinya kita umat Islam mempunyai pemimpin yang menerapkan hukum Islam yang lengkap dan sempurna. Ia tidak akan sedikitpun menyelewengkan kekuasaannya untuk memperkaya diri dengan korupsi. Ia akan menggunakan aparat untuk menjaga keamanan dalam negeri dan kedaulatan bangsa, bukan untuk menindak bengis rakyat yang menentang kebijakannya. Ia akan mendengar keluhan rakyatnya dan berupaya menjalankan hukum-hukum Islam untuk menyejahterakan rakyatnya,” katanya lagi.
Pemimpin Islam memiliki keperibadian Islam yang kuat, kata Ustazah Ratu, ketakwaan yang tinggi, santun dan berkasih sayang pada rakyat. Ia tidak akan pernah mengambil hak rakyat, menebar nasehat kebaikan dan menerapkan hukum Allah SWT yang membawa rahmat bagi semesta alam.[]

Bagaimana menurut Anda?