TNI-Polri Diminta Sosialisasi Kerja Pemerintah, Jokowi Langgar Konstitusi?

MuslimahNews.com — “Semua lembaga harus tunduk pada aturan dalam UU sebagai turunan dari Konstitusi. Presiden tidak boleh melanggar konstitusi dan UU. TNI Polri tidak boleh berkampanye,” ujar Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean pada akun Twitter pribadinya @LawanPolitikJKW, Kamis (24/8/2018). Dia menilai Jokowi harus lebih banyak belajar mengenai arti alat negara. Terutama dalam menggunakan TNI dan Polri.

Menurut Ferdinand, menginstruksikan TNI dan Polri menjelaskan kinerja pemerintah merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. Sebab, TNI dan Polri, memiliki tugas menegakkan kedaulatan NKRI, memberikan perlindungan, memelihara keamanan dan ketertiban bukan bertugas sebagai penerjemah pemerintah yang berbau kampanye.

Ferdinand menambahkan dalam Pilpres 2019, Jokowi merupakan peserta. Oleh karena itu narasi kampanye Jokowi tidak jauh dari capaian kerja selama ini. Dengan meminta TNI-Polri menjelaskan kinerja pemerintah, sama saja menyuruh alat negara menjadi juru kampanye Jokowi.

“Ini melanggar UU dan Konstitusi,” tukasnya. “Kekuasaan itu amanah, sekeras apapun upaya kita, jika Allah tidak berkehendak maka itu tidak akan jadi. Maka jangan kita bawa bangsa ini ke dalam situasi tak menentu dengan menabraki UU. Kasihan bangsa,” ujarnya lagi.[]

Bagaimana menurut Anda?
Baca juga:  Mencari Pemimpin Dunia Akhirat