Terikat Aturan Politik Kolonial, Pemerintah Lamban Tangani Korban Gempa Lombok

MuslimahNews.com — “Mengapa jika untuk wisatawan pihak maskapai bisa menyediakan flight tambahan untuk evakuasi? Dan mengapa untuk mengakses korban gempa yang masih banyak terisolir dan belum mendapat akses terhadap berbagai bantuan tidak sungguh-sungguh dan bersegera mengupayakan?” Ustazah Ratu Erma menjelaskan kepada MNews bahwa terdapat perbedaan perlakuan pemerintah kepada rakyat dan turis dalam penanganan bencana Lombok, Kamis (16/8/2018).

Seorang pemimpin dan pemerintahannya, kata Ustazah Ratu Erma, punya kekuasaan untuk menginstruksikan semua stake holder untuk segera melakukan aksi tanggap darurat terhadap korban gempa. Sayangnya, kaki dan tangan pemerintah ini telah diikat aturan politik kolonial, yaitu ia hanya berperan sebagai regulator. “Ia tak berdaya dalam alokasi dana bencana, dan hanya bisa mengajak kerjasama dengan NGO atau CSR korporasi yang tidak ‘tulus’ membantu. Pemerintah hanya bisa memberi instruksi dan informasi tanpa mampu menjamin layanan terwujud atau tidak,” ungkap Ustazah Ratu.

“Karena itu wajib ada koreksi total terhadap seluruh sistem dan mekanisme penanggulangan bencana yang meliputi koreksi atas paradigma dan tanggungjawab layanan terhadap masyarakat. Jika masih berkawan dengan ideologi kapitalis-sekuler, maka bencana tetap disikapi sebagai fenomena alam yang tidak menggugah kesadaran umat manusia sebagai hamba Allah untuk melakukan kesalehan atas berbagai karunia hidup yang dilimpahkan Allah pada bumi ini,” jelas Ustazah Ratu.

Lalu Ustazah Ratu menjelaskan bahwa kebanyakan umat hari ini hanya pandai menikmati karunia berupa potensi alam dan keindahannya, namun tidak mensyukurinya, melainkan kufur terhadapnya. “Sudah semestinya setiap bencana yang terjadi menjadi tadzkirah bagi umat untuk berbenah dan berjuang agar hukum-hukum Allah tegak dan kehidupan dunia sejahtera,” ujar Ustazah Ratu Erma.

Lombok telah menjadi salah satu kawasan wisata bertaraf internasional yang menjadi sumber devisa negara. Karenanya tak heran jika pemerintah cekatan dalam urusan ini, yaitu dengan mengambil kebijakan lebih mendahulukan pemulihan pariwisata agar turis segera datang kembali ke Lombok.

Sesaat setelah terjadi gempa Lombok, Presiden Jokowi menyatakan, “Saya pesan kepada Menko Polhukam agar penanganan turis ini juga dilakukan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada pelayanan yang kurang terutama dalam rangka pengaturan jadwal penerbangan,” sebagaimana dikutip Tribun (07/08/2018).

Begitu pun dengan Menpar Arief Yahya yang berterima kasih pada Menhub Budi Karya Sumadi yang bergerak cepat memindahkan wisatawan dari Gili Trawangan. Juga Garuda Indonesia yang menambah flights, serta Angkasa Pura dan Airnav yang menyiapkan slots.

Sementara itu, kata Ustazah Ratu, untuk bantuan bagi korban gempa, kita bisa lihat perbedaan respons yang diberikan. Dalam pernyataannya, Presiden memastikan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan bagi para korban terdampak gempa seperti yang mengalami kerusakan tempat tinggal maupun yang lainnya. Namun, pemerintah akan terlebih dahulu meninjau langsung di lapangan untuk memberikan kepastian mengenai jumlah bantuan yang akan diterima para korban terdampak.

“Semestinya, jika politik penanggulangan bencana sesuai dengan ideologi Islam, ia akan berpijak pada khidmatul ummah, ia akan mendahulukan kebutuhan rakyatnya, bukan mengurusi kepentingan orang lain. Terlebih untuk urusan lifestyle pariwisata yang sarat kapitalisasi dan liberalisasi budaya. Belum lagi dalam soal pencegahan, tanggap darurat dan pemulihan bencana, tidak ada upaya sungguh-sungguh untuk mitigasi bencana. Anggaran bencana yang tidak memadai, dan pemenuhan kebutuhan korban gempa yang terlihat lambat,” kata Ustazah Ratu Erma.[] MNews

Photo: Antara

%d blogger menyukai ini: