Bukan Gempa yang Mencelakakan (Mengurai Kelalaian Negara di Balik Kerusakan Gempa)

Oleh: Dr. Rini Syafri

MuslimahNews, FOKUS — Tragis, korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat terus berjatuhan. Hingga Rabu siang delapan Agustus, sudah 347 jiwa melayang sia-sia, dan 1.477 jiwa luka berat. Sementara tercatat yang hidup di pengungsian 156.003 jiwa, serta 42.239 unit rumah dan 458 bangunan sekolah rusak.(cnnindonesia.com)

Sangat Bisa Diantisipasi

Banyaknya korban yang berjatuhan sangat disesalkan. Karena semua aspek yang berujung pada jatuhnya korban berada dalam wilayah upaya manusia, khususnya fungsi pemerintah. Mulai pemberian izin dan pembiaran bangunan yang tidak tahan gempa, pengabaian riset geologi, hingga buruknya kesiapan dan upaya penanggulangan bencana termasuk proses evakuasi yang lambat.

Pada aspek konstruksi bangunan, sudah banyak para ahli bersuara. Seperti Prof Ir H Sarwidi MSCE PhD IP-U, ia menyatakan, “Tiga bulan lalu saya sudah mengingatkan bahwa NTB adalah salah satu daerah di Indonesia yang sebagian besar wilayahnya rawan bencana, termasuk gempa. Karena itu, saya mengingatkan agar konstruksi bangunan termasuk bangunan baru harus memenuhi standar kualitas tahan gempa,” (kumparan.com).

Bahkan di antara para ahli konstruksi berpendapat gempa 7 skala richter sekalipun seharusnya tidak mencelakankan. Demikian ditegaskan Ketua Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (ATAKI) Manahara R Siahaan. (era.id)

Sedangkan pengetahuan kaidah kontruksi bangunan tahan gempa bukanlah hal baru. Bahkan sudah diketahui selama puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Cukup mudah ditemui berbagai model rumah panggung kayu tahan gempa di berbagai wilayah Indonesia, di samping teknologi konstruksi bangunan saat ini begitu maju.

Aspek geologi, Indonesia dikenal berada di Cincin Api Pasifik (Ring of Fire). Yaitu, daerah ‘tapal kuda’ sepanjang 40.000 km yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang Cincin Api ini.

Tidak kurang riset dan ahli yang menegaskan bahwa wilayah Indonesia termasuk Lombok sangat berpotensi gempa. Di antaranya Dr Daryono kepala bidang informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), “Wilayah Indonesia itu sangat berpotensi terjadi gempa bumi karena posisinya yang berada di pertemuan tiga lempeng utama dunia, yaitu Eurasia, Indoaustralia dan Pasifik. Dari tumbukan ini terimplikasi adanya sekitar enam tumbukan lempeng aktif yang berpotensi memicu terjadinya gempa kuat.

Ia menambahkan ada lebih dari 200 patahan aktif, penyebab gempa, yang sudah terpetakan dan masih banyak yang belum. Sejumlah patahan aktif tersebut adalah patahan besar Sumatera yang membelah Aceh sampai Lampung, sesar aktif di Jawa, Lembang, Jogjakarta, di utara Bali, Lombok, NTB, NTT, Sumbawa, di Sulawesi, Sorong, Memberamo, di samping di Kalimantan.

Potensi gempa yang begitu besar juga dinyatakan Danny Hilman Natawidjaya, peneliti utama bagian geologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), “Mungkin kalau kita melihat ke dunia, itu kelihatan bahwa Indonesia itu sangat merah dibandingkan dengan yang lain. Jepang, misalnya merah juga, Filipina saya pikir merah juga’. California itu merah juga karena di situ ada zona San Andreas Fault yang besar dan bergerak sangat cepat.”

Mengingat besarnya potensi dan risiko gempa di Indonesia dan telah panjang catatan sejarahnya, seharusnya pencegahan sangat bisa dilakukan. “Berdasarkan peta itu (penulis: zona gempa) seorang ahli sipil bisa mendisain struktur tahan gempa yang cocok untuk seluruh wilayah di Indonesia. Kalau semua orang, semua bangunan mengikuti, mematuhi peraturan yang ada, saya pikir nggak ada masalah kapan ada gempa terjadi karena yang paling berbahaya waktu gempa itu bukan gempanya tetapi bangunan yang roboh,” kata Danny Hilman Natawidjaja dari LIPI.(bbc.com, 7 Agustus 2018). Artinya jatuhnya korban gempa sangat bisa diantisiapsi.

Kelalaian Negara & Sistem Sekuler

Berdasarkan uraian para ahli tersebut, dapat disimpulkan bukan gempa yang mencelakai jutaan masyarakat Indonesia selama ini termasuk di Lombok, akan tetapi ulah tangan manusia. Utamanya kelalaian pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam pencegahan dan penanggulangan segala sesuatu yang berbahaya bagi masyarakat. Tentang peran penting ini Rasulullah saw menegaskan, yang artinya, “Imam(Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Al- Bukhari)

Mengapa bisa terjadi? Pencermatan seksama terhadap penyelenggaraan kemaslahatan publik, mulai dari pangan, sandang dan papan hingga pendidikan dan kesehatan, menunjukan bahwa pemerintah sudah terbiasa melakukan kelalaian, bahkan fenomena sistem kehidupan sekuler. Tidak saja di negara-negara berkembang seperti Indonesia tetapi juga negara industri seperti Jepang dan Amerika.

Jepang, meski terdepan dalam teknologi kontruksi bangunan tahan gempa, namun tidak sedikit rakyat Jepang yang hidup dalam bahaya gempa. Pada goncangan 6,1 skala richter di Osaka Juni lalu misalnya, sedikitnya 4 korban meninggal dan 381 luka-luka. (detiknews.com, 19/6/2018)

Amerika Serikatpun demikian. Seperti pada kebakaran hutan di California Utara yang nyata-nyata membahayakan kehidupan jutaan orang. Namun berulang tiap tahun dan kian meluas, tahun ini wilayah hutan yang terbakar 22 ribu hektar dan merupakan kebakaran hutan yang terluas di dunia. Sementara upaya pencegahahan sudah disuarakan para ahli kehutanan namun dianggap angin lalu saja. (theverge.com/2018/7/17)

Ini menunjukkan, kelalaian pemerintah sudah menjadi karakter dan sifat bawaan rezim sistem politik demokrasi. Karakter buruk ini tidak dapat dipisahkan dari cacat bawaan sistem yang diterapkan. Berikut konsep-konsep turunannya, seperti Good Governance, Knowledge Based Economy, triple helix A-B-G (Academic-Business-Government).

Karena keduanya, baik karakter rezim yang berkuasa maupun karakter sistem politik demokrasi dengan sistem kehidupan sekuler ibarat dua sisi pada sekeping mata uang, tidak terpisahkan satu sama lain. Keduanya saling mendukung sebagai pelaksana kebatilan. Sikap terhadap kebenaran ilmu pengetahuan (sains) dan teknologipun berada dalam bingkai ini. Negara tidak lebih dari pelayan syahwat pemodal dan kafir penjajah.

Saatnya Kembali Pada Pangkuan Khilafah

Berangkat dari fakta bahwa yang mencelakai, sejatinya bukanlah gempa tapi rezim neolib dan sistem politik demokrasi berikut sistem kehidupan sekuler yang diterapkan. Pada tataran ini menjadi penting memaknai gempa Lombok dan berbagai bencana ekologi lain sebagai peringatan dari Allah SWT agar manusia kembali pada kebenaran.

Allah SWT menegaskan yang artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).” (TQS Ar Ruum: 41).

Maksud dari frase “agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” adalah kembali pada syariat Islam secara kaafah, yakni Khilafah. Karena hanya Khilafah, sistem kehidupan Islam yang berkarakter al haq (kebenaran).

Pun begitu karakter penguasa Islam (Khalifah), yang hadir sebagai penegak syariat Islam. Pada gilirannya kehadiran Khilafah benar-benar ruang subur bagi kemajuan sains dan teknologi yang memberikan kemaslahatan bagi umat manusia.

Tercatat dalam sejarah peradaban Islam, penyelenggaraan kemaslahatan publik Khilafah benar-benar mencapai puncak kebaikan. Pun demikian dalam hal pembangunan pemukiman penduduk dan perkotaan. Pada wilayah rawan gempa penggunaan konstruksi bangunan tahan gempa begitu menjadi perhatian pemerintah.

Sinan (1489-1588) adalah arsitek utama kekhilafahan Ottoman. Dia merancang dan membangun 477 bangunan selama karirnya yang panjang dalam melayani tiga Khalifah di Turki. Karyanya termasuk Masjid Selimiye di Edirne, yang memiliki menara paling tinggi dan paling tahan gempa di seluruh Turki. (press.nationalgeographic.com/2012/01/19)

Pada sejumlah kota tua seperti di Persia dan Khasmir masih bisa disaksikan keagungan arsitektur era peradaban Islam. Meski wilayah tersebut sudah berkali-kali dilanda gempa namun bangunan tersebut tetap berdiri kokoh hingga saat ini. Sementara bangunan yang didirikan era sesudahnya hancur berantakan. (researchgate.net), (http://www.cicop.it, Architectural Issues in Earthquake Rehabilitation of the Iranian Cultural Heritage)

Tidak hanya mengedepan keindahan tetapi bangunan yang didirikan juga memperhatikan aspek kesehatan, kenyamanan dan keselamatan jiwa masyarakat. Semua itu berlangsung di atas kaidah-kaidah syariat tentunya.

Tentu saja Khilafah bukan ISIS, bukan pula negara Islam Indonesia, akan tetapi sistem politik yang didesain Allah SWT sebagai pelaksana syariah. Penebar rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh manusia bahkan seluruh alam. Allah SWT menegaskan yang artinya,”Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”. (TQS Al Anbiya: 107)

Jelaslah, hanya dengan kembali pada pangkuan Khilafah berbagai penderitaan dunia hari ini, termasuk ancaman bahaya gempa akan berakhir. Lebih dari pada itu, Khilafah adalah ajaran Islam yang diwajibkan Allah SWT kepada kita semua. Allahu A’lam.[] Depok, 10 Agustus 2018.

%d blogger menyukai ini: