Islam Nusantara untuk Kapitalisasi?

Oleh: Retno Sukmaningrum

MuslimahNews, ANALISIS — Keberadaan ulama di tengah umat laksana harimau di tengah hutan. Ulama yang akan menjaga umat dari kerusakan. Sebaliknya ulama akan tampak kewibawaannya saat menjaga hak-hak umat. Sebaliknya jika ulama mulai meninggalkan umat maka hilanglah kewibawaanya, laksana harimau tanpa taring. Hari ini makin ditampakkan siapakah sejatinya ulama yang menjaga umat dan siapa yang telah berubah menjadi alat stempel kekuasaan.

Pengarusan Islam moderat –yang digemakan sebagai Islam Nusantara- yang makin masif telah membangunkan kesadaran ulama tentang makar jahat terhadap Islam. Di berbagai daerah mulai terjadi penolakan oleh ulama. Penolakan yang cukup keras dilakukan MUI Sumbar. Dalam rilis resminya dinyatakan, “Kami MUI Sumbar dan MUI Kab/Kota se-Sumbar menyatakan tanpa ada keraguan bahwa: ‘Islam Nusantara’ dalam konsep/pengertian definisi apa pun tidak dibutuhkan di ranah Minang (Sumatera Barat). Bagi kami, nama ‘Islam’ telah sempurna dan tidak perlu lagi ditambah dengan embel-embel apa pun.“

Statement keras MUI Sumbar berseberangan dengan sikap MUI Pusat yang justru mendukung Islam Nusantara. Anggapan bahwa perbedaan sikap antara MUI pusat dan daerah karena pemahaman yang tidak selaras, mendorong pemerintah mengirim utusan untuk meluruskan hal tersebut. Utusan Khusus Presiden RI untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP), Din Syamsuddin meminta agar ulama Sumatera Barat tidak menolak wawasan keislaman yang dikembangkan NU, yaitu Islam Nusantara.

Din mengatakan, Islam Nusantara merupakan pandangan ulama warga Nahdliyin. Jika tidak setuju tidak perlu melakukan penolakan karena bisa memicu perpecahan antarumat Islam. Selanjutnya Din menyatakan, “Watak wasathiyah yang diajarkan oleh Islam itu ya kalau dengan agama lain bagimu agamamu bagiku agamaku. Dan kalau sesama Muslim, ‘bagimu pendapatmu bagiku pendapatku’, tapi kita tetap bersaudara. Jadi mohon, dan saya kira itu tidak bisa diklaim itu seluruh kalangan ulama di Sumetara Barat.”

Tampaknya Din lupa bahwa perbedaan pendapat dalam ranah Islam itu boleh terjadi. Tetapi, berdasarkan konsep dasar syariat, jika ada pendapat baru yang berlawanan dengan esensi dasar Islam, jelas harus ditolak. Apalagi jika hal tersebut bakal mencederai akidah dan membahayakan pelaksanaan syariat Islam kafah.

Islam Nusantara nyatanya bukan sekadar istilah baru, namun sebuah istilah yang menganut pemahaman tertentu. Istilah Islam Nusantara terbukti mengacu pada pemahaman Islam wasathiyyah atau Islam moderat. Dan jika dianggap itu hanyalah ranah pendapat ‘milik kelompok tertentu’ yang patut dihargai, justru yang tampak adalah pemaksaan akan pendapat yang ditolak oleh kalangan Muslim sendiri, yang direpresentasikan oleh para ulama. Dan pada saat rezim berpihak dan mengakomodir pendapat itu, yang justru nampak adalah ‘dukungan pendapat itu akan keinginan rezim’. Yang bisa jadi juga menjadi keinginan Negara asing, Barat, yang selama ini memusuhi Islam.

Bentuk ‘pemaksaan’ tampak dalam penderasan istilah tersebut memang kian tajam. Berbagai seminar dan konferensi saling berkesinambungan digelar demi mengokohkan kebutuhan moderasi Islam. Termasuk Konferensi Ulama Internasional yang baru saja terselenggara di Lombok Tengah, NTB, 28-29 Juli 2018.

Konferensi ini merupakan lanjutan konferensi serupa di tahun lalu.
Jika tahun lalu bicara tentang pentingnya untuk terus menerus meneguhkan pandangan keagamaan wasathiyyah, yang wasathiyyah itu dimaknai sebagai moderasi Islam, maka dalam konferensi tahun ini tema besar moderasi Islam diperinci lebih jauh, dengan ragam kategori aspek. Antara lain moderasi Islam di dalam aspek teologis, aspek hukum, aspek kehidupan sosial mengingat Indonesia yang heterogen.

Konferensi yang akhirnya melahirkan “Lombok Message” tersebut, sejalan dengan narasi yang digaungkan oleh AS. AS yang menjadi tuan rumah KTT perdamaian tanggal 24 Juli 2018 menggencarkan narasi perdamaian dengan balutan kebebasan beragama.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyampaikan, bahwa dalam KTT tersebut dibahas mengenai kebebasan beragama yang mempertemukan pejabat pemerintah, para pemimpin agama, aktivis HAM, dan anggota organisasi masyarakat madani dari seluruh dunia. Kata Pompeo, “Ketika orang-orang diizinkan bertindak dan berprilaku bebas sesuai dengan keyakinan mereka, mereka akan memiliki kapasitas untuk mencapai yang hebat.

Bertindak dan berperilaku bebas adaha ruh liberalisme. Konsep yang mendasari kapitalisme, sebagai ideologi sentral yang dijajakan AS kepada semua bangsa. Bersama demokrasi dan pluralisme ide ini dipaksakan dianut semua bangsa, dan menegasikan semua ajaran agama.

Tampaklah ide ini mejadi semangat dasar Islam moderat, juga Islam Nusantara dalam mendudukkan semua agama sama dan benar. Sebaliknya, adopsi ide ini makin mengerdilkan nilai-nilai dan ajaran Islam, khususnya Islam politik yang berisikan syariat jihad dan Khilafah.
Tentu negara kapitalis yang mewujud pada Amerika Serikat, beranggapan bahwa ajaran politik dalam syariat Islam akan membuat potensi benturan di antara masyarakat. Jika benturan ini terjadi, tentu akan mengganggu agenda utama mereka yakni kapitalisasi dunia Islam, termasuk Indonesia yang kaya raya. Sebagaimana statement Pompeo, “Para investor lebih memilih negara-negara yang memiliki kebebasan beragama yang luas” dan “memandang tempat-tempat yang memiliki kebebasan beragama sebagai tempat yang lebih terbuka dan berisiko lebih kecil.”

Makin jelaslah bahwa agenda Islam wasathiyah alias Islam Nusantara ini dideraskan demi kepentingan ekonomi negara kapitalis.

Jika rezim saat ini menggencarkan berbagai kebijakan untuk mendatangkan investor, bahkan bersedia melego harta rakyat –seperti tambang raksasa Freeport, Pertamina dan sebagainya- untuk asing atas nama ‘pembangunan’, mereka tentu ingin mendapatkan jaminan stabilitas keamanan. Dan ini tidak akan diperoleh jika Islam politik dibiarkan hidup. Mengapa? Karena ruh dasar Islam adalah dakwah amar ma’ruf nahi munkar. Kritis dan tegas akan pelanggaran hukum, apalagi yang terkait dengan hak dasar rakyat yang patut untuk dipenuhi kesejahteraannya, bukan bekerja demi kepentingan penjajah asing. []

%d blogger menyukai ini: