Antara Kriminalisasi Nikah Dini dan Dekadensi Moral Generasi

MuslimahNews, EDITORIAL — Peristiwa nikah sirri pasangan ABG berusia 14 dan 15 tahun di Tapin Kalimantan Selatan yang videonya sempat viral di medsos beberapa waktu lalu seakan menjadi momentum bagi pemerintah untuk menggencarkan kembali kampanye penolakan pernikahan dini. Pemerintah, diwakili Menteri PPPA Yohana Yambise menyatakan sangat prihatin atas kejadian tersebut dan meminta agar kementeriannya melakukan pendampingan dan pemantauan pada kedua pasangan, sekaligus menginstruksikan agar pernikahan tersebut tidak dilegalisasi oleh negara hingga mereka cukup umur.

Menteri Yohana juga mengingatkan agar peristiwa semacam ini tidak ditoleransi, bahkan harus ditolak bersama-sama. Terlebih kasus pernikahan yang akhirnya dibatalkan tersebut dianggap telah menambah daftar panjang kasus pernikahan dini di Indonesia yang tercatat masih sangat tinggi.

Berdasarkan data UNICEF, saat ini Indonesia menempati urutan ketujuh di dunia dan kedua tertinggi di Asia Tenggara dalam kasus perkawinan anak. Itulah mengapa pemerintah merasa perlu untuk mengupayakan berbagai cara agar bisa mengeliminir kasus yang sudah menjadi isu internasional tersebut. Salah satunya dengan melakukan kesepakatan bersama kementrian agama agar KUA di manapun tidak mudah memberi dispensasi bagi pihak-pihak yang meminta izin melakukan pernikahan dini.

Selain itu, pemerintah juga terus melakukan propaganda massif melawan praktik pernikahan dini atau perkawinan anak ke tengah masyarakat. Hal ini sebagaimana dilakukan BKKBN ketika memperingati Hari Anak Nasional 22 Juli lalu, yang juga mengangkat tema “stop perkawinan anak” dan diikuti deklarasi penolakan pernikahan dini oleh ratusan remaja yang hadir di acara tersebut.

Praktek pernikahan dini atau perkawinan anak yang disebut masih di bawah umur kini memang kadung dianggap sebagai problem, bahkan kejahatan. Dan dalam sistem hukum Indonesia, hal ini diatur dalam UU Perlindungan Anak (UU No 23/2002) yang salah satu pasalnya melarang pernikahan anak di bawah umur sesuai definisi anak yang diadopsi oleh UU, yakni seseorang yang masih di bawah usia 18 tahun. Dalam pasal 26 UU tersebut orang tua diwajibkan untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak sampai usia 18 tahun.

Ada beberapa alasan yang dijadikan dasar penolakan pemerintah yang didukung kalangan gender atas praktik pernikahan dini atau perkawinan anak. Selain soal psikis dan biologis yang dianggap belum matang hingga pernikahannya bisa rentan terhadap masalah termasuk perceraian, perkawinan anak atau pernikahan dini juga dianggap telah mencederai hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta untuk mendapat perlindungan. Padahal menurut pemerintah, hak anak ini harus dijaga agar kelak dihasilkan generasi penerus bangsa yang GENIUS (Gesit Empati beraNI Unggul Sehat) dan Generasi Berencana untuk Indonesia Emas.

Namun yang juga acapkali muncul dalam berbagai perdebatan tentang pernikahan dini atau perkawinan anak, adalah alasan panjangnya usia produktif anak untuk melahirkan. Makin rendah usia pernikahan, maka makin besar pula peluang melahirkan. Dan ini tentu bertentangan dengan target pemerintah dan program-program internasional terkait kependudukan. Alasan inilah yang juga muncul ketika UU Perkawinan yang menyebutkan kebolehan anak perempuan berusia 16 tahun menikah digugat oleh pemerintah beserta kalangan aktivis gender.

Bahwa hak anak merupakan hal yang wajib dijaga, memang tak bisa dinafikan. Mengingat, anak merupakan aset strategis bangsa yang kelak akan menentukan masa depan umat secara keseluruhan. Bahkan kewajiban ini bukan hanya terbeban kepada pihak pemerintah saja, tetapi menjadi kewajiban bagi semua pihak, baik keluarga (orangtua), lembaga pendidikan, maupun masyarakat secara umum.

Namun ironisnya, propaganda pencegahan pernikahan dini dan perkawinan anak atas nama perlindungan anak yang digembar gemborkan pemerintah atas dukungan kalangan gender dan terus diperjuangkan secara normatif ini seringkali tidak sinkron dengan pensikapan terhadap realitas maraknya dekadensi moral di kalangan generasi. Padahal persoalan dekadensi moral ini kasusnya jauh lebih banyak dan dampaknya jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan jumlah kasus dan dampak pernikahan dini atau pernikahan anak.

Bukan rahasia jika seks bebas di kalangan remaja, bahkan anak-anak di Indonesia sudah sedemikian merebak hingga taraf mengenaskan karena ada yang sudah menjurus pada tindak kekerasan seperti pemerkosaan anak oleh anak. Demikian juga dengan dampak turunannya, seperti kehamilan di luar nikah yang sebagian berujung pernikahan dini, serta kelahiran tak diinginkan yang berujung aborsi atau penelantaran anak, hingga merebaknya prostitusi anak dan penyakit seksual menular di kalangan anak yang kasusnya juga terus meningkat.

Atas semua realitas memprihatinkan ini, tak tampak upaya pencegahan dan penolakan pihak pemerintah dan kalangan gender yang lebih massif dibanding upaya pencegahan dan penolakan mereka atas praktek pernikahan dini dan perkawinan anak. Padahal dua realitas ini jauh berbeda dampaknya karena yang yang satu umumnya dilakukan atas dasar niat baik (misal menghindari zina), kesadaran dan dukungan keluarga, sementara yang kedua dilakukan atas dasar niat buruk, syahwat sesaat dan dipastikan tanpa pengawasan apalagi dukungan keluarga.

Minimnya perhatian dan kesungguhan penguasa untuk mengatasi kerusakan moral generasi juga bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan yang kurang berorientasi pada penyelamatan generasi. Lihat saja bagaimana longgarnya aturan pemerintah menyangkut informasi dan media massa. Media televisi dan internet kini justru menjadi jalan mulus bagi proses introduksi produk-produk pornografi dan pornoaksi yang merusak alam pikir dan laku anak-anak. Sementara di pihak lain sistem pendidikan dan pergaulan makin dijauhkan dari aturan-aturan agama, hingga alih-alaih mampu menghasilkan output generasi yang punya kepribadian yang matang dan visioner, tapi justru membuat mereka tumbuh sebagai generasi GeJe (ga jelas) dengan orientasi seksual yang berkembang lebih cepat dibanding daya nalar dan kecerdasan spiritualnya.

Sistem hukum yang diterapkan pun sama sekali tak berorientasi pencegahan apalagi berdampak penjeraan bagi para pelaku kejahatan. Terlebih, definisi kejahatan dalam sistem hukum sekuler yang diadopsi pemerintah ini tak mencakup di dalamnya laku seks bebas dan maksiat lainnya. Bahkan yang ironis, dalam sistem hukum sekuler ini, definisi kejahatan tak jelas tolok ukurnya, hingga seringkali bertentangan dengan aturan-aturan agama (baca : Islam) sebagaimana yang nampak pada kasus pernikahan sirri, maupun beberapa kasus pernikahan dini.

Tak jarang pernikahan sirri dan dini dikriminalisasi sedemikian rupa, padahal jika dilihat dari syarat sahnya menurut Islam bisa jadi memenuhi syarat. Misal terkait ketentuan usia pernikahan. Dalam Islam batasan akil baligh itu tidak diukur oleh usia, tapi oleh sampainya si anak pada batas-batas kedewasaan, yaitu haidl bagi anak perempuan dan ihtilam (mimpi basah) bagi laki-laki.

Sementara dalam sistem hukum negara, definisi anak merujuk pada definisi yang ada dalam Konvensi Hak Anak PBB yakni bahwa anak adalah seseorang yang usianya di bawah 18 tahun. Sehingga tak jarang kejahatan yang dilakukan anak usia di bawah 18 tak bisa dijerat dengan hukum, bahkan dianggap sebagai kewajaran.

Kondisi ini kemudian diperparah dengan penerapan kebijakan ekonomi yang pelan tapi pasti terus merenggut hak pengasuhan dan pendidikan anak oleh ibu atau para orangtuanya. Sistem ekonomi neoliberal kapitalistik yang diterapkan penguasa ini telah memproduksi kemiskinan dan gap sosial yang sangat lebar. Yang memaksa para ibu untuk menghabiskan waktunya di pabrik-pabrik dan aktivitas ekonomi di luar rumah lainnya, yang berkonsekuensi berkurangnya waktu interaksi dan pendampingan mereka terhadap tumbuh kembang anak dalam seluruh aspeknya, termasuk aspek spiritualitas.

Itulah mengapa potret generasi penerus hari ini nampak sangat buram. Hanya sedikit yang terselamatkan dari berbagai fitnah zaman yang kian terjauhkan dari Islam. Berbagai problem terkait generasi terus bermunculan. Dan membuat orang-orang yang berkesadaran ketar ketir jika mengingat masa depan.

Rezim penguasa sekuler hari ini nampaknya tak peduli dengan wajah umat ini ke depan. Jikapun ada sedikit perhatian, maka solusi pragmatis yang ditawarkan tak jarang malah mengukuhkan kerusakan dan tetap membuat beban berat kian tertumpu pada para orangtua yang sudah kelimpungan dengan berbagai permasalahan hidup yang di hadapi. Inilah yang terjadi pada proyek mainstreaming kesehatan reproduksi remaja dan ide keadilan dan kesetaraan jender yang berparadigma sekuler. Yang menafikan kemampuan agama Islam dalam menyelesaikan seluruh problem kehidupan termasuk dekadensi moral generasi.

Padahal dalam Islam, terdapat banyak sekali aturan yang jika diterapkan akan memberi pelindungan dan pemenuhan hak secara maksimal pada generasi. Mulai hak hidup, hak beroleh pengasuhan dan pendidikan terbaik, hak nafkah, hak keamanan dll.

Aturan-aturan tersebut melekat pada aturan-aturan yang menyangkut keluarga sebagai pilar pertama penjagaan generasi, berikutnya aturan menyangkut muamalah di tengah masyarakat termasuk yang mewujud dalam sistem sosial/pergaulan, sistem ekonomi, sistem persanksian, serta sistem kontrol (amar ma’ruf nahi munkar dan dakwah) di antara anggota-anggotanya, serta pada aturan-aturan yang melekat pada negara yang secara syar’i berkewajiban menegakkan semua aturan tadi dengan kekuatan politis yang dimilikinya. Penguasa atau negaralah yang menjadi pilar ke tiga penegakkan hukum berupa kewajiban menerapkan seluruh hukum Islam tadi di tengah umat secara tegas dan konsisten.

Tegaknya 3 pilar ini dipastikan akan menjadi jaminan bagi lahirnya generasi terbaik. Dan hal ini bisa dibuktikan dengan mengkaji ulang sejarah peradaban Islam, dimana sepanjang belasan abad, umat Islam mampu tampil sebagai umat terbaik, menjadi pionir peradaban dunia dengan lahirnya generasi cemerlang yang berkualitas unggul.

Rahasia inilah yang saat ini dilupakan umat Islam dan para penguasa mereka. Sekulerisme seakan telah membutakan nalar sehingga berbagai kerusakan dipandang sebagai kemajuan. Kemunduran dikira sebagai kemajuan. Yang lurus dikatakan bengkok. Dan yang bengkok dikatakan lurus. Saatnya umat kembali pada hukum-hukum Islam yang punya standar aturan jelas tentang benar salah, agar generasi bisa segera terselamatkan dari kehancuran.[]

%d blogger menyukai ini: