Kedaulatan yang Nyaris Hilang

MuslimahNews, EDITORIAL — Viralnya foto plakat kerjasama polisi Tiongkok-Polres Ketapang Kalbar berakhir dengan pencopotan jabatan Kapolres yang bersangkutan. Namun bagi sebagian masyarakat, peristiwa ini menyisakan tanda tanya besar, apa yang sedang terjadi dengan kedaulatan Indonesia? Mengapa institusi kepolisian negara asing setingkat polres bisa menginisiasi kerjasama dengan institusi kepolisian RI setingkat Polres secara langsung tanpa melewati prosedur resmi, bahkan berani menggagas pendirian kantor bersama? Sedemikian lemahkah wibawa dan pertahanan negeri ini di hadapan negara asing?

Pertanyaan-pertanyaan seperti ini wajar adanya, mengingat persoalan kedaulatan memang sedang menjadi problem besar bangsa ini. Bahkan isu intervensi asing terus berkelindan dengan berbagai problem politik, ekonomi, sosial bahkan problem hukum yang tak henti mendera. Hingga slogan “NKRI harga mati” pun saat ini sering diplesetkan menjadi “NKRI mati harga”.

Diakui atau tidak, sudah sejak lama kedaulatan negeri ini nyaris hilang setelah dirampas oleh kekuatan modal asing yang menggurita di bawah payung hukum bernama pembangunan berkelanjutan. Meski dari rezim ke rezim pertumbuhan ekonomi selalu diklaim naik, tapi ternyata tak mampu memberi kesejahteraan pada rakyatnya.

Bahkan bisa dikatakan bahwa kekayaan satu-satunya yang dimiliki mayoritas bangsa ini adalah kemiskinan. Karena aneka kekayaan alam yang Allah SWT anugerahkan sedemikian melimpah kepada mereka tak bisa mereka nikmati karena telah dirampas secara legal oleh kekuatan asing bersama para pemilik modal yang berkolaborasi dengan kerakusan penguasa mereka.

Dari tahun ke tahun utang luar negeri pun terus menumpuk. Sementara nilai mata uang yang merepresentasi kekuatan ekonomi terus terpuruk. Bahkan hingga taraf yang tak masuk akal dan membuat negeri ini kian terjerat dalam jebakan penjajahan gaya baru.

Negarapun seolah tak punya pilihan selain terus memalak rakyat dengan pajak yang mencekik demi membayar bunga yang kian melebihi jumlah utangnya. Dan di saat yang sama penguasa kian mudah didikte asing hingga sumber-sumber kekayaan alam strategis dan aset-aset badan-badan usaha milik negara pun satu persatu dijual gegara utang.

Sebetulnya tak ada yang salah dengan kata pembangunan. Tapi paradigma neolib kapitalistik yang kadung diadopsi dan mendasari praktik pembangunan membuat negeri ini menjadi kacau balau. Alih-alih mampu mewujudkan kesejahteraan. Yang ada malah membawa negeri ini ke jurang kehinaan.

Apalagi ditambah dengan laku para penguasa yang kian jauh dari karakter raain (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi umat. Para penguasa yang lahir dari sistem neolib kapitalis dan demokrasi ini justru berlomba-lomba menampilkan wajah hipokrit dan tak sungkan mengkhianati rakyat dan tunduk pada kemauan asing.

Nyaris tak ada sosok pemimpin sebagaimana yang digambarkan Islam. Yakni pemimpin yang siap menjadi penggembala umat; yang siap memenuhi seluruh hajat hidup mereka, membelanya dari segala hal yang mengancam keselamatannya, sekaligus membela marwah negeri dan agamanya dari rongrongan bangsa asing yang ingin menjajahnya.

Paradigma sekuler semacam ini memang telah menghapus dimensi ruhiyah dari kepemimpinan dan pengurusan umat. Para pemimpin atau pejabat tak lagi memandang kepemimpinan sebagai amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi justru memandang kekuasaan ini sebagai jalan memuaskan nafsu mengeksiskan diri dan memperoleh kekayaan duniawiyah. Wajar jika mereka abaikan tuntunan agama dalam kepemimpinan mereka, dan menjadikan maslahat dirinya sebagai tolak ukur perbuatan dan kebijakan yang dikeluarkan.

Memang sulit berharap kedaulatan dan kemuliaan umat terjaga sepanjang mereka bersikukuh mempertahankan sistem rusak ini. Sehingga butuh penyadaran massif tentang hakikat kerusakannya dan apa yang semestinya mereka lakukan dalam kapasitas mereka sebagai makhluk yang tidak bisa lepas dari pertanggungjawaban. Dan bahwa hanya Islam satu-satunya yang bisa diandalkan membawa umat ini pada kemuliaan sekaligus menjaga kedaulatan negeri ini dari konspirasi penjajahan. Termasuk penjajahan atas nama kerjasama antar negara dan perbantuan.[]

%d blogger menyukai ini: