Indonesia dalam Kepungan Intervensi Asing

Oleh: Iffah Ainur Rochmah

MuslimahNews, KOMPOL — Kapolres Ketapang Kalimantan Barat dicopot dari jabatannya setelah ramainya reaksi publik terhadap foto Plakat Kepolisian Bersama RI-China di Ketapang.

Di Plakat itu terdapat bendera masing-masing negara Indonesia dan Cina, juga tulisan berbahasa Indonesia dan Cina. Terdapat juga nama ‘Ketapang Ecology and Agriculture Forestry Industrial Park’ sebuah kawasan industri yang memiliki nilai investasi Cina sekitar 4,5 Trilyun, penghasil Plywood, tepung tapioca dan air bersih. Dan yang paling utama adalah tulisan besar Kantor Polisi Bersama.

Masyarakat mempertanyakan mengapa sampai ada Kantor Polisi Bersama? Kepolisian Indonesia hanya menyatakan bahwa terjadi kesalahan prosedur bila sebuah Polres menjalin kerjasama dengan pihak asing tanpa seijin Polri.

Semua kerjasama dengan asing semestinya bermula dari pusat (Polri). Pihak Polres Ketapang sendiri membantah sudah terjadi kerjasama, faktanya baru ada plakat yang menjadi contoh yang dibawa oleh kepolisian Cina- bila nanti benar terjadi kerjasama. Apakah bisa dipercaya?

Ini adalah bukti ke sekian atas adanya eksistensi asing yang sangat nyata pengaruh bahkan dominasinya di negeri ini. Beberapa poin berikut harus menjadi kewaspadaan kita:

  1. Polri menyatakan bahwa ada kesalahan prosedur dalam kasus Ketapang. Seharusnya pemerintah pusat dulu yang meneken kerjasama berikutnya daerah menindaklanjuti. Pernyataan ini adalah konfirmasi/pembenaran bahwa memang kerjasama sejenis ini dimungkinkan dan banyak terjadi. Untuk kepentingan apa? Diantaranya karena ada investasi-investasi besar yang ditanamkan oleh asing di negeri ini. Mereka ingin menjamin keamanan investasinya melalui kerjasama antar aparat keamanan. Sebelumnya, Kepolisian Jepang sebagai Negara dengan investasi terbesar di Indonesia (saat itu) juga melakukan kerjasama dengan polri. Salah satu konsekuensi dari kerjasama itu adalah masuknya personel (kepolisian atau militer) asing yang menjalankan pekerjaan keamanan dan militernya di wilayah teritori kita.
  2. Adanya Kantor Polisi Bersama sebenarnya tidak hanya bermakna adanya kerjasama. Kantor Polisi Bersama artinya berbagi teritori kerja. Bukan tidak mungkin, menyerahkan area yang dimaksud kepada mitra kerjasama. Apalagi bila faktanya kepolisian lokal pasti akan kesulitan mengurusi ‘warga setempat’ di kawasan itu yang tidak lain adalah tenaga kerja asing (TKA) Cina. Yang pasti, polisi lokal mengalami kesulitan komunikasi karena perbedaan bahasa. Jika sudah demikian, dimana letak kedaulatan?
  3. Masuknya investasi asing Cina ke Indonesia memiliki manajemen khusus yang dinamai Turnkey Project Management. Manajemen proyek kunci putar ini semestinya disadari sangat merugikan dan berbahaya bagi bangsa ini. Manajemen ini memberi peluang sangat besar adanya tekanan pihak investor terhadap negeri ini. Yang sudah diindra publik soal membludaknya TKA Cina- mendapat perlakuan khusus- karena alasan investasi Negara mereka. Banyak kerugian dan risiko yang harus ditanggung oleh Indonesia. Tenaga kerja lokal tidak terpakai, perlakuan diskriminatif, penyediaan sarana sesuai kebutuhan TKA yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam (miras, prostitusi hingga narkoba). Potensi kerja intelijen oleh TKA juga disinyalir oleh banyak pengamat. Karena Cina adalah Negara dengan kebijakan wajib militer bagi warganegaranya. Bahkan Turnkey Project juga memungkinkan Cina menguasai aset strategis milik bangsa ini bila proyeksi keuntungan dari investasi itu tidak bisa dicapai. Sebagai pelajaran, Cina menguasai pelabuhan Srilangka dengan project serupa.
  4. Juga harus disadari bahwa saat ini negeri ini bukan hanya rawan intervensi asing namun sudah dikepung intervensi asing dalam semua aspek. Secara ekonomi sudah terbukti, secara militer sedang berjalan.. lebih dari itu, sumber pemikiran dan cara fikir mulai dari pejabat publik hingga masyarakat awam di negeri ini adalah sekularisme dan kapitalisme. Bukan halal haram sebagaimana tuntunan bagi setiap muslim. Karena cengekeraman asing sudah tidak lagi dirasakan kecuali untuk perkara-perkara besar.

Mengapa muncul kasus Ketapang? Karena regulasi berupa perundangan dan aturan lain sangat ramah terhadap asing. Bahkan menganggap asing melalui investasinya adalah dewa penolong atas beragam persoalan ekonomi.

Kewaspadaan terhadap bahaya yang potensial dibawa oleh asing tidak lagi melekat. Apakah persoalan yang muncul akibat pengaruh budaya, perilaku buruk bertentangan dengan Islam dan bahkan potensi tekanan militer dari asing dianggap lebih ringan risikonya dibandingkan keuntungan ekonomi yang bisa didapat dari investasi asing? Negara membiarkan rakyat membentengi dirinya sendiri dari dampak buruk investasi asing. Bahkan investasi asing yang justru merugikan dengan Turnkey Project Management pun dimuluskan jalannya.

Regulasi dan perundang-undangan seperti ini lahir dari cara berpikir yang salah tentang peran Negara. Negara semestinya tidak hanya menjadi regulator atau bahkan operator yang memfasilitasi pihak manapun yang ingin ‘berkiprah’ di negeri ini. Inilah Negara yang sejalan ideologi kapitalisme.

Sebaliknya, Islam mengharuskan Negara menjadi penanggung jawab atas keselamatan seluruh rakyat, melindungi mereka dari kerusakan dan menjaga mereka dari kezaliman pihak manapun, apalagi dari asing.
Islam membolehkan melakukan perjanjian dengan asing.

Sebagaimana Rasulullah SAW melakukan perjanjian dengan Yuhanah bin Ru’bah pemilik kota Ilah dan bani Dhamrah.
المسلون عند شروطهم
Kaum Muslimin (wajib) terikat pada syarat-syarat yang mereka buat.”

Namun bila perjanjian tersebut merugikan, menimbulkan bahaya bagi masyarakat dan bertentangan syariat maka harus DIHENTIKAN. Sabda Rasul:
Semua syarat yang bertentangan dengan Kitabullah maka bathil

Meski ada keuntungan secara materi, kerjasama dengan asing tidak boleh dilakukan bila berpotensi mengurangi kedaulatan, mengganggu keamanan dan ketertiban serta menjadi pintu menyebarluasnya kemaksiatan. Kerjasama yang merugikan kaum Muslimin harus dihentikan.

Tegas Islam melarang apa pun yang menjadi pintu bagi orang-orang kafir (asing dan aseng) untuk menguasai kaum Muslim sebagaimana firman Allah bahwa sekali-kali Allah tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang-orang mukmin. Sistem apa yang bisa mewujudkan Negara yang berperan sebagaimana digambarkan Islam? Tidak lain adalah sistem Khilafah.[]

%d blogger menyukai ini: