Legitimasi Ulama untuk Rezim

Oleh: Retno Sukmaningrum

MuslimahNews, ANALISA — Setiap menuju perhelatan politik, baik pilkada maupun pilpres, dipastikan suhu politik akan makin memanas. Tarik-menarik dukungan politik akan dilakukan antar calon. Termasuk tahun ini, menuju Pilpres 2019. Uniknya hingga pertengahan tahun ini belum nampak jelas siapa balon presiden selain petahana.

Terlebih saat Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pengajuan judicial review Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) pasal 222 terkait dengan penerapan presidential threshold atau ambang batas suara dalam mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Para pengamat memprediksi sulitnya menemukan figur baru di Pilpres 2019. Walhasil, sang petahanalah sekarang yang sibuk mencari dukungan dan legitimasi dari berbagai kalangan.

Di tengah tuduhan dan tudingan kebijakan rezim yang berkuasa saat ini anti Islam dengan membubarkan ormas Islam, mengkriminalisasi ajaran islam dan menzalimi para ulama, membuat dukungan suara ulama dan umat Islam sangat penting. Selain untuk melanggengkan kekuasaan yang sudah digenggam, juga untuk melegitimasi bahwa kemenangan bukanlah semata karena permainan UU namun benar-benar karena keinginan umat (Islam).
Bentuk mencari dukungan ulama sangat serius dilakukan, baik secara personal maupun dalam komunitas.

Jika sebelumnya, TGB selaku gubernur NTB yang dipandang sebagai ulama secara personal tiba-tiba menyatakan dukungan pada Jokowi. Yang terbaru, sejumlah orang mendeklarasikan Solidaritas Ulama Muda Jokowi (SAMAWI) untuk mendukung Joko Widodo meneruskan periode keduanya sebagai Presiden RI. SAMAWI diklaim sebagai organisasi yang dibentuk para anak muda dari berbagai latar belakang profesi dan organisasi Islam, konon, katanya sebagai wujud ijtihad dan ikhtiar politik sekaligus bentuk bakti kepada bangsa, agama, dan negara.

Ada enam aktivis yang membidani SAMAWI dan sekarang duduk sebagai Dewan Pendiri yakni Addin Jauharudin (Cirebon, Jawa Barat), Djihadul Mubaroq (Jawa Tengah), Mulyadi P Tamsir (Kalimantan), Aminuddin Ma’ruf (Jakarta), Ahmad Nawawi (Banten), dan Nizar Ahmad Saputra (Bandung, Jawa Barat). Saat ini, SAMAWI meng-klaim sudah membentuk 10 wilayah yakni Aceh, Sumut, Sumbar, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalsel, dan NTB.

Pada 10 provinsi ini, kepengurusan SAMAWI telah terbentuk hingga tingkat desa. Organisasi itu disebut terdiri dari tokoh agama, pimpinan pesantren, organisasi kepemudaan, guru madrasah, penceramah, dan para pelajar. “Alasan kenapa kita para pemuda Islam dan ulama mendukung Jokowi, karena karena alasan rasional dan objektif, di antaranya karena Presiden Jokowi sudah terbukti melakukan kerja-kerja nyata untuk kemajuan Islam baik di Indonesia bahkan dunia,” klaim salah satu Dewan Pendiri SAMAWI Ustadz Ahmad Nawawi di Sentul International Convention Centre (SICC), Jabar, Selasa (10/07/2018).

Deklarasi mereka dihadiri Presiden yang dalam pidatonya mengajak ulama dan umara berjalan beriringan. Khusus kepada para anggota SAMAWI, Jokowi berpesan untuk menjaga negara dan bangsa serta mengingatkan seluruh umat terus menjaga ukhuwah.

Rezim selalu saja menempatkan diri sebagai pihak yang menjadi korban akibat gesekan umat, apalagi jika terkait dengan sebutan isu primordial [baca : agama Islam]. Namun pada faktanya, justru penguasalah yang memicu gesekan antar umat dan mengkriminalisasi umat. Suasana menciptakan kubu tandingan di antara umat, bahkan ‘memunculkan’ gerakan ulama pro rezim sangat dirasakan umat hari ini.

Termasuk deklarasi ulama muda di atas, mau tak mau membuat membuat prasangka bahwa deklarasi itu berbau rekayasa sebagaimana Reuni 98 beberapa waktu lalu. Masyarakat bisa jadi terheran-heran, jika aktivis 98 –yang saat itu berusia 20-30 tahun- tiba-tiba hadir pada reuni 2018 pada sosok lansia –berumur sekitar 70 tahun- dan anak baru gede! Demikian pula Deklarasi SAMAWI.

Meski diklaim gerakan ini dibidani para ulama dan sudah mempunyai beberapa cabang di beberapa kota, namun deklarasi Sentul masih mengundang tanya dari beberapa kalangan. Salah satunya Hidayat Nurwahid yang menilai bahwa yang hadir di Sentul tidak tampak berwajah dan berperilaku seperti ulama.

Jika lantas muncul pertanyaan, benar tidaknya yang hadir pada deklarasi tersebut adalah para ulama, menjadi wajar. Dikarenakan dari pihak Presiden sendiri yang saat berdialog dengan para ‘ulama’ itu tak berbeda dengan dialog berhadiah sepeda layaknya saat kunjungan ke sekolah atau pesantran. Pertanyaan berhadiah yang dilemparkan kepada peserta untuk menyebutkan isi Pancasila dan menyebutkan 10 jenis ikan, sangat tidak kompatibel untuk ditanyakan kepada ulama muda sekalipun.

Sikap rezim yang membutuhkan dukungan ulama -hingga mendesain deklarasi ulama muda dalam urusan politik-, sangat berbeda pada saat Islam dan ulamanya mengkritisi kebijakan politik rezim. Ketika Ulama berbicara politik di mimbar dakwah maka dengan menggunakan semua alat kekuasaannya, rezim mempertontonkan represivitasnya.

Perangkat audio visual dipasang untuk merekam setiap ceramah di masjid-masjid. Mereka sebut setiap ceramah kritis terhadap kebijakan publik sebagai bentuk radikalisme. Kalau sebelumnya umat disuguhi nama-nama ustadz yang sesuai selera rezim, hari ini umat kembali dikejutkan dengan pengumuman 41 dari 100 masjid kantor pemerintahan di Jakarta yang terindikasi paham radikal.

Agus Muhammad, selaku koordinator penelitian -yang dilakukan P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat)-, di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, menjelaskan bahwa penelitian ini dilakukan 35 masjid di kementrian, di BUMN 37 masjid, dan di lembaga negara sebanyak 28 masjid. Penelitian dilakukan pada 29 September-21 Oktober 2017, dengan merekam khutbah Jumat selama periode tersebut.

Kesimpulannya, dalam penelitian ini, paham radikal yang dimaksud adalah paham yang menganggap satu kelompok paling benar dan kelompok lain salah, mudah mengkafirkan orang lain, berpaham intoleransi, cenderung memaksakan keyakinan pada orang lain, dan menganggap demokrasi produk kafir serta membolehkan segala cara atas nama negara.

Sebagaimana pengumuman penceramah yang di acc pemerintah, pengumuman tentang masjid yang terindikasi paham radikal ini pun menuai protes. Meski Kemenag meminta survei tersebut diseminarkan terlebih dahulu sebelum di-publish, namun sikap pemerintah tetaplah setali tiga uang dalam memaknai radikalisme dengan pihak P3M.

Ujung-ujungnya adalah meminta pengurus masjid pemerintahan lebih selektif dalam memilih Khatib dan setiap khatib dibatasi jadwal khutbahnya, paling banyak hanya dua kali dalam setahun dalam satu masjid. Selain itu, Kemenag melakukan pembinaan terhadap pengurus masjid agar masjid tetap steril dari radikalisme.

Dengan melihat sepak terjang rezim hari ini dalam memperlakukan Islam, umat dan ulamanya, semakin menunjukkan bahwa Islam tak lebih digunakan sebagai kendaraan politik. Dimanfaatkan saat dibutuhkan, ditendang saat perhelatan sudah berakhir. Pengerdilan ajaran Islam dan pembatasan bahasan Islam mereka lakukan sesuai kebutuhan mereka. Mereka bisa masuk masjid dan pesantren mempromosikan visi misi politik mereka, namun melarang ulama berbicara politik di hadapan umatnya.

Bila demikian, lantas pantaskah jika rezim mendapatkan legitimasi para ulama? Kalaupun ada ulama yang memberikan legitimasinya, layakkah mereka disebut ulama?

Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah ulama” (QS. Fathir: 28)

Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi” (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi)”

Seorang ulama menjalankan peran sebagaimana para nabi, yakni memberikan petunjuk kepada umat dengan aturan Islam, seperti mengeluarkan fatwa, laksana bintang-bintang di langit yang memberikan petunjuk dalam kegelapan bumi dan laut. (HR. Ahmad)

Sosok ulama jelas harus memenuhi kriteria Alquran dan Assunnah, bukan sekadar figur yang memberikan stempel untuk melegitimasi kekuasaan rezim, Jika demikian halnya, maka mereka bukan bicara tentang me-ri’ayah umat Islam, namun mereka tengah merancang kehancuran umat Islam. Mereka tak sadar, rancangan Allah lebih hebat. Tinggal tunggu saatnya. []

%d blogger menyukai ini: