Divestasi Freeport, Mustahil Kembalikan Harta Rakyat

Oleh: Sari Zunairah Ashleena, S.I.P.

MuslimahNews, FOKUS — Divestasi saham PT Freeport kepada pemerintah Indonesia diekspos sebagai suatu keberhasilan pemerintah. Namun, benarkah ini suatu keberhasilan? Dan apakah bisa dikatakan suatu keberhasilan jika ternyata lost yang diterima oleh rakyat negeri ini jadi jauh lebih banyak dibanding gain atau pendapatan?

Pembelian ulang saham PT Freeport Indonesia (PT.FI) dari Freeport Mc Moran (PT FCx) atau divestasi telah resmi ditandangai pemerintah. PT Freeport Indonesia akan mempunyai porsi saham sebesar 51,38 persen dari Indonesia dan 48,62 persen dari Freeport McMooran. Nilai saham yang disepakati dalam proses divestasi ini sebesar 3,85 miliar dolar AS atau atau sekitar Rp 53,9 triliun (kurs Rp 14 ribu per dolar AS).

Sri Mulyani menjelaskan porsi saham tersebut 41,38 diambil dari 40 persen dari pembelian particpating interest Rio Tinto terhadap Freeport Indonesia dan 1,38 persen dari pembelian saham Indocopper. Dengan divestasi ini, Richard Adkerson, CEO PT FCX, mengestimasi keuntungan langsung untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dividen untuk Inalum, berdasarkan harga tembaga ke depan, sekitar 60 hingga 90 miliar dolar AS dalam bentuk pajak, royalti, dan dividen untuk PT Inalum.

Total dana yang diperlukan untuk divestasi 51 persen saham Freeport adalah 3,85 miliar dollar AS atau setara Rp 55,44 triliun dengan perhitungan kurs Rp 14.400 per dollar AS. Menkeu berharap, kerja sama Freeport McMoran dan Inalum diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan nilai tambah industri ekstraktif ke depan serta memberi nilai kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.

Ironisnya, kerjasama Pemerintah dengan PT FCX sendiri sudah akan berakhir tiga tahun lagi, yaitu di tahun 2021. Sebenarnya, dengan berakhirnya perjanjian PT FCX di Indonesia, di tahun tersebut, Pemerintah bisa mendapatkan seluruh tambang yang kini dikuasai PT FCX tanpa harus keluar uang.

Realitanya, justru pemerintah tidak mengambil opsi tersebut dan memilih mengeluarkan biaya besar. Apalagi izin IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus) sementara bagi FI habis pada 4 Juli 2018. Melalui revisi SK Nomor 413K/30/MEM/2017, IUPK diperpanjang hingga 31 Juli 2018.

Sejak 2017, IUPK ini sudah berkali-kali diperpanjang. Jika IUPK nya telah habis, pemerintah bisa dengan mudah membekukan aktivitas PT FI dan PT FCX ini di lapangan. Dan menanti hingga 2021 untuk mengakuisisi perusahaan tersebut tanpa keluar biaya besar. Lantas kenapa harus divestasi?

Hal yang aneh lagi adalah, saat perjanjian divestasi ini ditandangani, terdapat isu besar yang dipertanyakan Freeport. Yakni hak jangka panjang FCX di FI hingga tahun 2041 dan butir-butir yang menjamin FCX tetap memegang kontrol operasional atas FI, meskipun tidak menjadi pemegang saham mayoritas. Artinya, walaupun saham nanti dikuasai Pemerintah melalui BUMN nya, yaitu PT Inalum sebesar 51 %, namun kontrol operasional tetap dipegang PT FCX. Lantas apa untungnya memiliki saham mayoritas, jika tidak punya kontrol terhadap perusahaannya sendiri? Apa sesungguhnya yang terjadi pada pemerintah ini, sehingga mau ‘diperdaya’ dan akhirnya memang terperdaya? Mengapa proses negoisasi yang panjang –dari head of agreement hingga keputusan makan waktu hampir 4 tahun- tidak memberi hasil yang menguntungkan rakyat?

Selain itu, terkait harga, sejak lama Rio Tinto pasang harga di 3,5 miliar dolar AS. Tidak mau nego, Indonesia akhirnya menyerah, terima harga 3,5 miliar. Penentu harga adalah Rio Tinto, dan pemerintah menyerah begitu saja. Padahal sebelumnya, pada 1 November 2013 Indonesia “merebut kembali” Inalum dari Jepang.

Pihak Jepang, yaitu NAA (Nippon Asahan Aluminium) ngotot dengan harga 626 juta dolar AS sementara pemerintah bertahan pada harga 558 juta dolar AS. Jadi ada selisih 68 juta dolar AS. Namun akhirnya Jepang takluk. Kenapa pada perusahaan seperti Rio Tinto, pemerintah tidak bisa nego dan takluk pada mereka? Persoalannya, pemerintah tak punya bargaining position terhadap korporasi kakap yang jelas-jelas telah merampok kekayaan rakyat setengah abad lamanya.

Sebagai catatan, aset Inalum saat ini sekitar Rp 90 triliun. Dengan kesepakatan harga 3,85 miliar dolar AS, transaksi ini nilainya setara 61 persen aset Inalum. Lalu dari mana Inalum mendapatkan pendanaan untuk membeli saham Freeport? Ternyata, PT Indonesia Asahan Alumunium atau Inalum (Persero) akan menerima pinjaman dari 11 bank untuk mencaplok 51 persen saham di PT Freeport Indonesia (PTFI). Total dana yang diperlukan untuk divestasi itu adalah 3,85 miliar dollar AS atau setara Rp 55,44 triliun dengan perhitungan kurs Rp 14.400 per dollar AS.

Untuk proses divestasi saham Freeport, Inalum akan ikut mengandalkan dana dari holding BUMN pertambangan yang dipimpin oleh Inalum, sekalipun pembiayaannya masih didiskusikan. Tapi, posisi cash di holding Inalum sendiri 1,5 miliar dollar AS, masih jauh dari kebutuhan keseluruhan dana.

Kepala Komunikasi Perusahaan dan Hubungan Pemerintah PT Inalum, Rendi Witular, mengatakan banyak lembaga pembiayaan asing yang tertarik untuk ikut andil dalam proses divestasi saham perusahaan tambang emas terbesar dunia itu. Rendi mengatakan, perseroan memilih menggunakan dana asing karena bunga yang ditawarkan lebih murah.

Adapun pendanaan asing ini masuk dalam sindikasi perbankan. Dalam sindikasi tersebut yang terdiri dari sekitar 11 bank berisikan mayoritas bank asing, sementara untuk bank lokal hanya tiga bank yang dilibatkan. Dengan pembiayaan dari sindikasi bank asing, dapat dibayangkan, bahwa sebenarnya,kita telah kehilangan PT Freeport untuk kesekian kali.

Divestasi dan penguasaan saham sebesar 51 % hanya sebuah pencitraan politik bagi rezim. Karena hakikatnya pemerintah rugi dengan divestasi ini. Pertama, seharusnya kita bisa kembali mengambil Freeport tanpa keluar biaya, karena kontraknya berakhir 2021, dan izin IUPK Freeport telah berakhir 31 Juli 2018. Divestasi telah merugikan negara sebesar 3,85 miliar dollar AS atau setara Rp 55,44 triliun.

Kedua, ketika perjanjian Inalum yang mewakili pemerintah negeri ini menguasai saham mayoritas yaitu 51%, penguasaannya adalah penguasaan basa basi. Karena kontrol operasional Freeport tetap ada pada PT FCX.

Ketiga, pembiayaan untuk divestasi ini adalah dari asing yaitu sindikasi bank Asing kepada Inalum. Maka jelas, ini merupakan hutang riba yang harus dibayar pemerintah. Jika klaim Adkerson –CEO FCX- benar, bahwa pemerintah akan dapat keuntungan 60-90 milyar dollar, maka keuntungan ini akan lari pada sindikasi BANK yang meminjami PT Inalum untuk pembayaran hutang berikut bunganya. Ini namanya: gali lubang untuk dikubur.

Itulah kenyataan pahit yang dialami bangsa ini. Wajar jika beberapa public figure yang mengerti persolan ini –seperti mantan Menkeu Fuad Bawazier, Amien Rais, Dradjad Wibowo dan Marwan Batubara- cenderung sinis atas usaha yang diklaim sebagai prestasi rezim Jokowi.

Bagaimana tidak, jika pemerintah ternyata belum berhasil menarik kembali salah satu kekayaan terbesar rakyat. Jadi jika publik kritis, bukan sekadar omongan miring-miring kepada pemerintah, karena memang kinerja mereka belum pantas mendapat pujian. Memang, sebelum kedaulatan penuh kembali pada bangsa ini, sungguh mustahil untuk menarik kembali harta milik rakyat. Sanggupkah rezim demokrasi melakukannya??[]

%d blogger menyukai ini: