Revolusi Paradigma untuk Pendidikan Indonesia

Oleh: Wulan Citra Dewi, S.Pd.

MuslimahNews.com — Ada yang ramai di tahun ajaran baru kali ini. Sesuai dengan Peraturan Mendikbud No 14/2018 yang diterbitkan pada awal Mei, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan bahwa penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini wajib menggunakan sistem zonasi. (Media Indonesia, 29/5/18)

Riuh pro kontra terkait kebijakan ini pun tak terelakkan. Dari berita yang beredar, siswa ataupun orang tua siswa banyak yang merasa kecewa dan dirugikan. Ada apa?

Hal Ihwal Zonasi Pendidikan

Jamak dipahami bahwa muncul dua label yang kontras berbeda tersemat pada sekolah-sekolah di negeri ini. Ada sebutan sekolah favorit dan juga sekolah tidak favorit. Sekolah favorit identik dengan prestasi, fasilitas yang memadai, prasarana dan sarana sudah pasti terpenuhi. Peserta didiknya pun identik dengan kedisiplinan tinggi, rajin belajar, dan tentu saja berlomba dalam prestasi.

Sedangkan sekolah tidak favorit, berbanding terbalik dari itu semua. Alhasil, tidak terjadi penyebaran siswa berprestasi secara merata di setiap sekolah. Atau dengan kata lain, anak-anak yang berprestasi hanya berkumpul di sekolah-sekolah favorit saja.

Fakta ini kemudian menjadi alasan kuat untuk diberlakukannya zonasi pendidikan. Yakni, calon siswa hanya bisa bersekolah di sekolah yang jarak radius maksimal 6km dari tempat tinggalnya. Tidak boleh melewati radius tersebut. Tujuannya adalah pemerataan, tidak ada lagi kasta di dunia pendidikan. Tidak ada lagi istilah sekolah favorit atau tidak favorit karena setiap calon siswa wajib bersekolah di sekolah yang sezona dengan tempat tinggalnya. Minim sekali kesempatan untuk eksodus ke sekolah yang berada di zona seberang.

Alhasil, banyak siswa maupun orang tua siswa yang merasa kecewa karena sekolah yang diidamkan tidak serta merta didapatkan. Kerja keras untuk dapat sekolah di tempat terbaik harus pupus dengan diberlakukannya zonasi ini. Mengingat, tidak semua wilayah memiliki sekolah yang berfasilitas layak. Baik itu prasarana maupun sarananya.

Belum lagi persoalan pelik lainnya, semisal kuantitas sekolah yang lebih kecil dibanding kuantitas siswa. Sehingga terpaksa, yang berprestasipun harus rela belajar di sekolah swasta. Ternyata zonasi masih menyisakan segudang masalah.

Zonasi sebagai Solusi?

Sekilas, tujuan dari zonasi pendidikan ini memang terlihat bijak dan tepat. Selain menghilangkan kasta di dunia pendidikan, zonasi semisal ini tentu saja akan mengurangi kemacetan. Karena lokasi sekolah yang sezona dengan tempat tinggal, tidak memaksa para orang tua atau siswa tumpah ruah ke jalan raya untuk menuju ke sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya. Kemacetanpun bisa sedikit teratasi.

Namun, sepertinya ada banyak hal yang luput dari perhatian pembuat aturan. Bahwa masalah pendidikan bukan sekedar zonasi semata. Ada hal yang jauh lebih penting dari itu semua, yakni pemerataan kualitas dan kuantitas yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Inilah kunci utamanya.

Jika saja sekolah di setiap wilayah memiliki kualitas dan kuantitas yang merata, rasanya mustahil para calon siswa mau repot-repot memilih sekolah yang jauh dari tempat tinggalnya. Secara alami, zonasi yang digagas Kemndikbud ini justru dapat terealisasi jika kualitas dan kuantitas sekolah disetarakan seindonesia. Masalahnya, apakah hal ini menjadi fokus perhatian pemerintah?

Sayangnya, pemerintah terlihat berlepas tangan dalam hal ini. Sebaliknya, pendidikan di negeri kita justru tersandera oleh kapitalisasi. Di mana peran negara sangat minim dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas sekolah. Alhasil, banyak sekali terjadi ketimpangan antara jumlah sekolah dengan jumlah siswa atau sebaliknya di berbagai wilayah.

Begitupun dari sisi kualitas, masih banyak pula sekolah-sekolah yang tertinggal akibat minimnya prasarana dan sarana di wilayahnya. Tentu saja, semua ini terjadi akibat paradigma kapitalisme yang tidak menjadikan pendidikan sebagai kebutuhan dasar setiap warna negara. Melainkan menjadikan pendidikan sebagai komoditas untuk diperjualbelikan. Jika demikian, solusikah sistem zonasi untuk dunia pendidikan? Tidak!

Revolusi Paradigma

Sampai kapanpun, paradigma kapitalisme dalam memandang segala sesuatu tidak akan pernah memberikan kebaikan. Kecuali bagi segelintir orang saja, yakni mereka para kapital. Adapun masyarakat secara jamak, hanya akan peroleh imbas derita. Lagi dan lagi.

Demikian pula halnya di dunia pendidikan. Tidak akan pernah terwujud pemerataan pendidikan yang menghasilkan genererasi emas dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali, jika dunia pendidikan masih tersandera oleh kapitalisasi.

Maka dibutuhkan revolusi paradigma untuk dapat keluar dari pusaran masalah ini. Buang jauh paradigma yang memandang bahwa segala sesuatunya harus menghasilkan keuntungan. Ini adalah paradigma ala kapitalisme yang menjadi biang atas peliknya berbagai persoalan yang melilit segenap warga negara. Tidak layak dipertahankan paradigma usang semacam ini. Campakkan!

Islam dengan sistem kehidupannya yang komprehensif telah terbukti mampu menciptakan atmosfer pendidikan bagi seluruh lapisan manusia. Dalam sistem Islam, pendidikan menjadi mercusuar peradaban yang memancarkan kemaslahatan bagi kehidupan.

Ilmuan-ilmuan yang dihasilkan adalah mereka yang faqih fiddin dan ahli dalam keilmuan yang digeluti. Bahkan hingga saat ini, karya-karya para ilmuan yang terlahir dari sistem pendidikan Islam masih terus digunakan sebagai rujukan. Masya Allah!

Bagaimana kegemilangan ini bisa terjadi? Tidak lain adalah sebab paradigma khas yang terpancar dari Islam itu sendiri. Sistem Islam memandang pendidikan sebagai hak dasar seluruh warga negara tanpa terkecuali. Karenanya, menjadi wajib bagi negara untuk memberikan pengurusan secara optimal dalam perkara ini. Baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, negara wajib memenuhi secara prima di setiap wilayah yang ada.

Hal penting lainnya, sistem Islam membebaskan para pencari ilmu dari biaya-biaya pendidikan. Negaralah yang akan menaggungnya. Hal ini mampu menjadikan kemuliaan ilmu dapat dirasakan oleh semua masyarakat tanpa terhalang kesulitan dana.

Demikianlah yang pernah terjadi selama ribuan tahun lamanya. Tak kurang dari 13 abad Islam memimpin dunia, dan pendidikan masuk dalam urusan yang diprioritaskan. Bahkan, tak terhitung jumlahnya para pelajar Barat yang menimba ilmu di dunia Islam. Semua itu mereka dapatkan secara cuma-cuma.

Lebih-lebih lagi bagi warga negara dunia Islam, mereka lebih layak memperolehnya. Tidak heran jika kemudian deretan nama-nama ilmuan Muslim masih mejeng dan tenar di abad milenia saat ini. Karena mereka mendapatkan pendidikan terbaik dari sebuah sistem kehidupan yang baik, yakni sistem Islam. Inilah pentingnya revolusi sebuah paradigma!

Semoga, seluruh lapisan masyarakat dan juga jajaran pemerintahan dapat mengambil pelajaran berharga. Bahwa tidak pernah ada kebaikan dalam dunia pendidikan kita selama kapitalisme menjadi asasnya. Sistem zonasi pendidikan, bongkar pasang kurikulum, dan kebijakan-kebijakan lainnya hanya akan menjadi tambal sulam masalah. Trial and error semata. Terus diulang-ulang. Tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Mau sampai kapan?

Saatnya kita berani melakukan revolusi paradigma. Campakkan paradigma kapitalisme, kembali pada paradigma Islam. Bersama kita pasti bisa. Demi masa depan generasi dan bangsa yang lebih baik![]

%d blogger menyukai ini: