Gas 3 Kg Nonsubsidi Diluncurkan, Rakyat Dikorbankan

MuslimahNews, EDITORIAL — Pasca lebaran ini, nampaknya para ibu harus siap-siap menyusun ulang penggunaan uang belanja harian mereka dan siap-siap mengencangkan ikat pinggang. Pasalnya, mulai 1 Juli mendatang Pertamina secara resmi akan meluncurkan gas 3 kg nonsubsidi yang dijual pada kisaran harga Rp39 ribu.

Pada saat yang sama, pemerintah pun akan membatasi produksi dan distribusi gas melon bersubsidi yang selama ini dijual dengan harga jauh lebih murah yakni ‘hanya’ 16 ribu rupiah.

Sebagai produsen tunggal elpiji, PT Pertamina mengaku rencana ini sudah mendapat restu dari pemerintah. Bahkan sebetulnya peluncurannya sendiri sudah berjalan sejak Maret lalu, hanya masih dalam bentuk uji coba dengan melibatkan sekitar 200 KK di Tangerang Selatan.

Keputusan ini diambil karena penyaluran gas melon bersubsidi selama ini dianggap tidak tepat sasaran. Distribusinya yang bersifat terbuka dipandang telah menyebabkan elpiji bersubsidi ini tak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat miskin saja, tapi juga oleh kalangan mampu.

Selain itu penggunaanya pun disebut-sebut menjadi tidak terkendali. Tak sedikit masyarakat yang memanfaatkan elpiji subsidi ini untuk aktivitas produksi, semisal untuk bahan bakar mesin pembajak sawah menggantikan BBM, atau digunakan oleh para pedagang kecil yang kian banyak bermunculan. Kondisi inilah yang lantas diklaim oleh pemerintah telah menyebabkan beban APBN makin berat.

Pemerintah mengklaim bahwa selama ini ada 65 juta rumah tangga yang menikmati gas melon bersubsidi. Untuk itu, pemerintah harus mengeluarkan budget sekitar 40-44 triliun rupiah. Sementara jika hanya penduduk miskin saja yang menikmati (sekitar 26,6 juta KK), maka pemerintah cukup mengeluarkan budget sekira 20 triliun rupiah saja.

Hitungan inilah yang digunakan oleh pemerintah untuk mengubah kebijakan soal subsidi elpiji. Pemerintah akan membatasi penggunaan elpiji subsidi hanya untuk rakyat miskin dan rentan miskin dengan menerapkan strategi penyaluran secara tertutup, yakni dengan menggunakan kartu keluarga sejahtera. Disebutkan tiap rumah tangga miskin akan mendapat subsidi elpiji Rp75 ribu per bulan.

Persoalannya, yang dimaksudkan dengan penduduk miskin adalah mereka yang rata-rata pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan. Sementara, batas garis kemiskinan yang ditetapkan pemerintah sangat jauh dari manusiawi.

Per September 2017 lalu saja, BPS menyebut bahwa batas garis kemiskinan penduduk Indonesia adalah pengeluaran sebesar rata-rata Rp 387.160 per kapita per bulan. Artinya penduduk yang pengeluarannya rata-rata di atas angka itu sudah tidak dianggap miskin lagi. Dengan dasar angka itulah pemerintah menghitung jumlah penduduk miskin dan rumah tangga miskin di Indonesia.

Padahal di tengah situasi ekonomi serba tak menentu seperti saat ini, termasuk tingkat inflasi yang sangat tinggi kita bisa menghitung apa saja yang bisa dipenuhi dengan uang sekecil itu. Alih-alih untuk konsumsi barang sekunder atau tersier, bahkan untuk kebutuhan konsumsi sehari-haripun, termasuk untuk memenuhi kebutuhan akan bahan bakar, mereka sangat kesulitan. Sehingga bisa dipastikan jumlah penduduk miskin dan rumahtangga miskin sebenarnya jauh lebih banyak dari yang selama ini disebutkan pemerintah.

Mirisnya, pemerintah tak peduli dengan realitas tersebut. Masyarakat dibiarkan menanggung beban yang begitu berat dan terus bertambah berat dengan dalih negara sudah tak kuat menanggung beban anggaran belanja negaranya. Padahal jika dicermati, proporsi belanja negara untuk biaya subsidi dan biaya layanan publik lainnya masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan belanja pegawai dan biaya-biaya lainnya.

Bahkan jika pemerintah mau, dengan semua potensi sumberdaya yang dimiliki indonesia, pemerintah bisa menyejahterakan dan meringankan beban rakyatnya, termasuk dengan cara memberi layanan elpiji atau bahan bakar dan layanan publik lainnya dengan mudah dan murah.

Masalahnya, paradigma kepemimpinan dan tata kelola negara yang diadopsi pemerintahan kapitalistik neolib saat ini bukan dalam kerangka ri’ayah atau melayani dan mengurusi urusan umat, melainkan kepemimpinan dan tatakelola yang hanya berorientasi pada kekuasaan dan kepentingan kelompok atau rezim.

Hal ini nampak dari berbagai kebijakan, termasuk di dalamnya kebijakan ekonomi yang memihak bukan pada kepentingan rakyat banyak, melainkan memihak pada kepentingan kelompok tertentu, yakni kelompok pengusaha yang mem-back up dan di-back up oleh kekuasaan.

Bahkan ironisnya, dalam banyak kasus, negara secara telanjang telah menampakkan posisinya sebagai pedagang, dengan membentuk badan-badan usaha di berbagai sektor layanan publik, seperti sektor kesehatan, transportasi dan termasuk di dalamnya bahan bakar.

Dalam kasus bahan bakar migas yang sejatinya sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, hal ini sangat nampak sekali. Pemerintah melalui pertamina sebagai salah satu badan usaha miliknya, sudah berkali-kali mengeluarkan kebijakan yang menyulitkan rakyat. Mulai dari pengalihan minyak tanah ke gas, lonjakan-lonjakan harga gas 12 kg, munculnya elpiji komersial bermerek Bright Gas alias gas nonsubsidi, hingga pembatasan gas subsidi yang berangsur dilakukan dan akan berjalan penuh Juli nanti. Ditengarai subsidi ini akan terus dikurangi hingga masyarakat lambat laun dipaksa membeli produk elpiji komersial yang tentunya lebih menguntungkan pihak pemerintah.

Entah bagaimana nasib rakyat ke depan. Yang jelas, keengganan pemerintah untuk memberi layanan mudah dan murah kepada seluruh rakyat nampaknya sudah menjadi rumus final. Pemerintah dirasuki mantra pemikiran ekonomi neolib kapitalistik yang mendoktrin bahwa subsidi adalah keharaman.

Ya, dalam sistem rusak ini, peran pemerintah dalam pengurusan urusan masyarakat memang harus diminimalisir. Negara cukup berperan sebagai regulator, sekaligus businessman. Sementara rakyat dipaksa harus mandiri bersaing menjalani hidup dengan prinsip free fight liberalism. Bahkan kalau perlu rakyat dipaksa bersaing melawan kekuatan negara yang berkolaborasi dengan pengusaha dalam hubungan simbiosis mutualisme.

Tak heran jika dalam kasus elpiji ini, pemerintah melakukan hitung dagang dengan rakyatnya. Pemerintah tak mau rugi jika terlalu baik kepada rakyatnya.

Untuk melegitimasi kezaliman ini, rezim neolib tak segan-segan menjadikan demokrasi sebagai alatnya. Berbagai undang-undang yang pro kapitalis diproduksi dalam berbagai bentuk dan ragam. Konsep trias politica yang diterapkan dan diagung-agungkan sebagai sistem politik ideal serta dianggap sebagai puncak peradaban modern pun ternyata menjadi jalan membangun sebuah kerajaan bisnis bernama negara korporatokrasi, yang tak hanya bersifat lokal, tapi juga internasional, melibatkan kepentingan negara-negara adidaya yang berambisi menghegemoni dunia melalui perjanjian-perjanjian internasional sebagai jalan masuknya. Dan adapun rakyat, mereka mau tidak mau harus menerima kenyataan sebagai objek penderita yang siap dimanfaatkan dan diperas semua sumberdaya miliknya hingga tak bersisa kecuali kesedihan.

Tentu saja kondisi ini akan sangat jauh berbeda jika konsep kepemimpinan dan tata kelola negara dikembalikan kepada Islam. Dalam Islam, kepemimpinan adalah wasilah bagi pengaturan urusan umat sesuai dengan tuntunan Zat Yang Menciptakan manusia, kehidupan dan alam semesta. Di dalamnya bukan hanya mengandung dimensi profan atau duniawiyah semata, tetapi juga dimensi ukhrawiyah.

Seorang pemimpin yang diangkat oleh umat, hakikatnya adalah penerima amanah dari Allah agar mengurusi rakyatnya sesuai dengan aturan-aturan Allah. Aturan-aturan Allah inilah yang akan menjamin tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan yang tentu secara fitrah didambakan oleh umat manusia manapun dan kapanpun. Di saat yang sama, bagi Sang Pemimpin, konsistensi terhadap pelaksanaan aturan-aturan ini diyakini akan menjadi sumber kebahagiaan abadi atau sebaliknya menjadi sumber sesalan panjang di akhirat kelak.

Adapun dari sisi tatakelola negara, maka Islam telah memberi seperangkat aturan yang menolak berbagai bentuk kezaliman. Di antaranya tergambar dalam sistem politik ekonomi Islam yang berorientasi pada pemberian jaminan kesejahteraan rakyat person to person, bukan general.

Sistem ini memastikan setiap individu rakyat terpenuhi kebutuhan asasinya dan beroleh kesempatan sebesar-besarnya untuk meraih taraf kehidupan yang tinggi melalui pemberian akses yang seluas-luasnya terhadap faktor-faktor ekonomi. Kalaupun ada pembatasan syariat, maka itupun terkait dengan jaminan kemaslahatan hidup mereka dan jaminan atas tidak merebaknya kezaliman di antara mereka.

Di antara batasan atau aturan-aturan syariat tersebut adalah terkait konsep kepemilikan, mekanisme perolehan dan pengembangan kepemilikan serta pembelanjaan kepemilikan. Islam telah menetapkan benda-benda tertentu sebagai milik individu, milik negara dan milik umum. Dalam konteks migas yang jumlahnya tak terbatas, Islam menetapkannya sebagai milik umum alias milik umat, bukan milik individu atau milik negara. Sehingga haram bagi negara melakukan swastanisasi, asingisasi maupun kapitalisasi.

Dalam konteks perolehan kepemilikan, maka Islam mengatur mekanisme yang sedemikian rinci dan solutif, hingga dengan mekanisme itu setiap individu dijamin memperoleh hak-hak dasarnya. Mulai dari mekanisme bekerja dalam berbagai bentuk bisnis halal, mekanisme penafkahan, infak sedekah dan zakat, hingga pemberian oleh negara dari harta milik negara, maupun pembagian manfaat dari hasil harta milik umum yang dikelola oleh negara dalam bentuk berbagai jaminan layanan publik maupun produk-produk yang dibutuhkan publik.

Terkait migas yang terkategori milik umat misalnya, maka sebagai pemilik kekuasaan dan pemegang amanah kepemimpinan, negara akan berusaha optimal mengelola dan memanfaatkannya untuk sebesar-besar kemaslahatan seluruh umat tanpa kecuali; laki-laki atau perempuan, kaya atau pun miskin. Negara yang berparadigma Islam tidak akan membiarkan ada pihak manapun baik personal maupun negara adidaya yang berniat menarik keuntungan hingga rakyatnya terzalimi.

Tak heran jika sepanjang kurun 13 abad kepemimpinan Islam eksis, rakyat yang hidup di dalam naungannya merasakan kesejahteraan yang luar biasa. Semua hak-haknya terpenuhi dengan baik, hingga mereka punya banyak kesempatan untuk membangun taraf hidup yang sedemikian tinggi yang nampak dalam bentuk peradaban dan produk-produk fisik (madaniyah) yang mencengangkan masyarakat dunia. Di sepanjang itu pula umat Islam tampil sebagai pionir kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan, sekaligus menjadi tempat belajar bagi Barat menemukan peradaban modern mereka.

Inilah yang saat ini hilang dari tengah umat. Hingga kehinaan demi kehinaan dan kezaliman demi kezaliman akibat mereka menjauh dari paradigma kepemimpinan dan tata kelola negara Islam harus terus mereka terima. Hidup sejahtera dalam naungan rezim kapitalisme neolib hanya menjadi angan-angan kosong dan mimpi-mimpi yang dijual oleh mereka yang rakus akan kekuasaan dan materi.

Saatnya kita sadar bahwa seluruh persoalan umat, termasuk di dalamnya soal kapitalisasi migas yang menzalimi pemiliknya yaitu rakyat, hanya akan selesai jika umat kembali kepada Islam. Pun di saat yang sama kita wajib mencampakkan sistem kapitalisme neolib yang sejatinya telah menjadi alat perampokan sekaligus penjajahan para kapitalis, baik lokal maupun internasional.[]MNews

%d blogger menyukai ini: