Peran Perempuan di Era Digital, Bukan untuk Kapitalisasi

Oleh: Arum Harjanti

MuslimahNews.com — Saat ini industri dunia sudah masuk pada tahapan revolusi industri 4.0 (RI 4.0). RI 4.0 adalah nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem siber-fisik, internet untuk segala, komputasi awan dan komputasi kognitif. Industri 4.0 menghasilkan “pabrik cerdas”. Di dalam pabrik cerdas berstruktur moduler, sistem siber-fisik mengawasi proses fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak terpusat.

Indonesia juga sudah bersiap untuk menyambut revolusi ini. Tanggal 4 April 2018 yang lalu, dalam Indonesia Industrial Summit 2018 di Jakarta. Indonesia meluncurkan Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah peta jalan dan strategi Indonesia memasuki era digital yang tengah berjalan saat ini. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa implementasi Making Indonesia 4.0 yang sukses akan mampu mendorong pertumbuhan PDB riil sebesar 1-2 persen per tahun, sehingga pertumbuhan PDB per tahun akan naik dari baseline sebesar 5 persen menjadi 6-7 persen pada periode tahun 2018-2030. Making Indonesia 4.0 juga diklaim menjanjikan pembukaan lapangan pekerjaan sebanyak 7-19 juta orang, baik di sektor manufaktur maupun non-manufaktur pada tahun 2030 sebagai akibat dari permintaan ekspor yang lebih besar.

Hadirnya industri 4.0 tentu saja juga akan memberikan dampak kepada perempuan. Menteri PPPA dalam Seminar Nasional “Peran Perempuan dalam Mendidik Generasi Era Revolusi Industri 4.0” di Universitas Negeri Yogyakarta menyatakan bahwa hadirnya Revolusi Industri 4.0 seharusnya dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh kaum perempuan karena memiliki prospek yang menjanjikan bagi posisi perempuan sebagai bagian dari peradaban dunia.

Waspada Eksploitasi Perempuan Era Digital

Hadirnya Revolusi Industri 4.0 dengan peluang lapangan kerja yang besar dianggap sebagai kesempatan besar untuk meningkatkan pendapatan perempuan. Data terakhir per Februari 2017 dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa hanya terdapat 30% pekerja perempuan di bidang industri sains, teknologi, engineering, dan matematik. Sementara itu, hasil studi dari UNESCO tahun 2015, menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi pekerja perempuan di bidang industri terutama disebabkan oleh persepsi lingkungan kerja di industri merupakan domain pekerja laki-laki, yang melibatkan pekerjaan fisik dan tidak menarik bagi pekerja perempuan. Selain itu, masih banyak lulusan perempuan yang memperoleh gelar terkait industri sains, teknologi, engineering, dan matematik memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk mengejar karier di industri dibandingkan laki-laki.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dalan Seminar dan Lokakarya “Kartini di Era Digital: Perempuan, Inovasi, dan Teknologi” yang diselenggarakan Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) di DPR RI, Jakarta, Rabu (25/04/18). juga meminta kaum perempuan terlibat aktif dalam revolusi digital. Saat ini peran perempuan dalam revolusi digital masih minim. Hasil penelitian Accenture, sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang konsultasi manajemen, pelayanan teknologi dan outsourcing, menunjukan jika pemerintah dan dunia usaha mempercepat keterlibatan perempuan dalam sektor digital atau digital fluency, maka kesetaraan gender di dunia kerja pada negara berkembang akan terwujud di tahun 2040. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus mengambil inisiatif untuk meningkatkan peran perempuan dalam menghadapi revolusi digital dengan berbagai program dan kegiatan yang dibutuhkan perempuan, dan mendorong perempuan mengikuti pendidikan berbasis IT, termasuk pendidikan vokasi supaya lebih mudah terserap dunia kerja.

Belum optimalnya partisipasi perempuan dalam era digital tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Pada tingkat global bahkan menjadi masalah karena dianggap sebagai bentuk ketidaksetaraan gender. Kesenjangan akses perempuan terhadap teknologi informasi dan komputer (TIK) dianggap sebagai penghalang partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Apalagi saat ini sekitar 90 persen pekerjaan di pasar kerja membutuhkan ketrampilan TIK. Pasar ini memberikan peluang besar kepada perempuan, namun stereotip gender dan bias gender menghalanginya.

Para pegiat gender memandang bahwa Teknologi sangat penting untuk kesejahteraan ekonomi perempuan. Dalam pertemuan di Brussel pada tanggal 11 April 2008, yang mengambil tema ‘All on Board – Closing the Digital Gap for Women and Girls in Developing Countries’ disebutkan bahwa teknologi dapat meningkatkan kesejahteraaan wanita karena saat ini terlalu banyak wanita yang miskin. perempuan juga kurang terwakili di tingkat pengambilan keputusan dalam tenaga kerja profesional termasuk di bidang teknologi. Apalagi kesenjangan dalam menggunakan internet meningkat dari 11 persen pada tahun 2013 menjadi 12 persen pada tahun 2016. Oleh karena itu dalam Rencana Strategis UN Women, inovasi dan teknologi sebagai penggerak perubahan merupakan prioritas. Dan diharapkan pada tahun 2021 terdapat perubahan yang signifikan, mulai dari peningkatan perempuan yang terhubung hingga jumlah wanita dalam angkatan kerja yang memberikan layanan.

UN Women sebagai badan dunia yang bertugas mengawal terwujudnya kesetaraan gender pun menetapkan langkah-langkah terarah untuk mengatasi kesenjangan gender dalam TIK. Salah satunya adalah bergabung dengan ITU (lembaga PBB untuk informasi dan komunikasi) merayakan International Girls in ICT Day pada tanggal 26 April 2018. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan akses perempuan dalam dunia digital karena ITU menemukan bahwa persentase perempuan dalam pekerjaan komputasi telah menurun sejak 1991, ketika perempuan memegang 36 persen dari pekerjaan ini menjadi hanya 25 persen pada 2015. Oleh karena itu upaya untuk memecahkan stereotip dan menciptakan akses yang berarti ke TIK pada anak perempuan dan perempuan harus dimulai sejak dini.

Pendidikan perempuan di sektor TIK dianggap akan mempercepat tercapainya kesetaraan gender yang juga menjadi tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan yang dicanangkan oleh PBB, khusunya tujuan ke lima. Langkah ini akan meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui pekerjaan di sektor TIK sehingga akan mengentaskan perempuan dari kemiskinan. Selain itu juga memberi peluang pada perempuan untuk meniti karir pada tingkat menegah dan tinggi, bahkan memungkinkan perempuan yang berbakat untuk melompat ke puncak karir. Kondisi ini akan memberikan dampak yang bagus untuk semua orang, sebagaimana yang dikatakan mantan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, “Kesetaraan untuk perempuan dan anak perempuan tidak hanya merupakan hak asasi manusia, namun itu adalah keharusan sosial dan ekonomi. Jika perempuan dididik dan diberdayakan, ekonomi lebih produktif dan kuat. Jika perempuan sepenuhnya diwakili, masyarakat lebih damai dan stabil.”

Yang luput dari perhatian adalah kenyataan bahwa ternyata kesenjangan digital yang terjadi pada perempuan, baik di indonesia maupun tingkat global, selalu dikaitkan dengan kesenjangan partisipasi perempuan dalam pasar kerja. Adanya kesenjangan ini merupakan tanda masih adanya ketidaksetaraan. Karena itu kesenjangan digital ini adalah masalah yang harus segera diatasi, demi terwujud kesetaraan gender. Kesetaraan gender ini menjadi salah satu indikator untuk menilai sejauh mana pembangunan suatu negara berbasis gender. Lebih lebih tahun 2030 menjadi target pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang sudah dicanangkan oleh PBB khususnya tujuan kelima, yaitu kesetaraan gender. Demikian pula UN Women mencanangkan tercapainya Planet 50×50 pada tahun 2030.

Oleh karena itu, berbagai upaya untuk meningkatkan akses perempuan terhadap TIK sejatinya adalah demi peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Para pegiat gender meyakini meningkatnya partisipasi perempuan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan akan membawa kesejahteraan. Cuitan akun twitter @UN_Women pada tanggal 15 Januari 2018 yang lalu menegaskan hal itu, “When more women work, economies grow. An increase in female labour force participation results in faster economic growth”.

Keyakinan itu diulang kembali dalam cuitan tanggal 1 Mei 2018 “When more women work, economic grow”. Pada dua cuitan itu juga ditambahkan infografik dari data tahun 2015, yang menunjukkan jumlah laki-laki yang bekerja sebesar 76,1%, sementara perempuan yang bekerja hanya 49,6%. Selain itu, juga tertulis “jika perempuan memainkan peran yang sama seperti laki-laki dalam pasar kerja, maka akan menambah PDB tahunan sebesar 28 trilliun dollar Amerika pada tahun 2025”.

Dengan demikian jelaslah, bahwa peningkatan akses perempuan terhadap TIK adalah demi ‘mempekerjakan perempuan’. Perempuan diberdayakan demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Perempuan ‘dipaksa’ bekerja dengan dalih mewujudkan kesetaraan gender yang telah dikampanyekan secara global. Negara seperti Indonesia pun dipaksa mengikutinya, demi tercapainya target global.

Sesungguhnya ini adalah bentuk eksploitasi perempuan dalam bidang ekonomi. Beban ganda harus ditanggung oleh perempuan. berperan di ranah publik dan domestik. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri PPPA dalam Seminar Nasional “Peran Perempuan dalam Mendidik Generasi Era Revolusi Industri 4.0” di Universitas Negeri Yogyakarta, sesungguhnya perempuan adalah pendidik yang dapat mengajar dan membina anak – anak sebagai generasi penerus bangsa. Seorang ibu perlu membuka diri (open mind) dan mau terus belajar mengikuti perubahan jaman yang tentunya diikuti dengan perubahan perilaku, karakter dan sikap anak-anak yang hidup di zaman ini. Kaum perempuan sebagai pendidik generasi penerus harus mampu menerapkan nilai-nilai agama, kebaikan, dan moral dengan cara yang berbeda dengan jaman dahulu.

Kesetaraan gender telah memberikan beban berat pada perempuan. Perempuan diseret ke ranah publik, dan juga menanggung beban sebagai pencari nafkah. Pada akhirnya justru peran sebagai pendidik generasi terabaikan, dan menghantarkan kepada berbagai persoalan generasi dan lemahnya ketahanan keluarga. Hal ini menambah besar resiko munculnya permasalahan pada anak karena kualitas pengasuhan orangtua di Indonesia yang masih rendah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan penyebab tingginya angka kekerasan anak disebabkan minimnya pengasuhan berkualitas dari orang tua.

Muslimah Menyongsong Digitalisasi

Islam telah meletakkan tanggung jawab mencari nafkah pada laki-laki dan memuliakan perempuan sebagai pendidik generasi. Meski bekerja bagi perempuan mubah hukumnya dalam Islam, namun Islam tidak membebaninya dengan kewajiban menanggung nafkah. Para laki-laki dan suamilah yang diwajibkan oleh Allah untuk mencari nafkah. Islam juga meletakkan tanggung jawab nafkah bagi keluarga yang berkendala dan keluarga yang tidak memilki laki-laki pada pundak negara. Islam memiliki berbagai mekanisme dalam sistem ekonomi dan politiknya yang dapat menjamin kesejahteraan rakyatnya individu per individu.

Meski Islam tidak menjadikan kewajiban mencari nafkah pada perempuan, namun Islam memberikan kesempatan yang sama pada perempuan untuk menuntut ilmu, termasuk TIK. Namun akses terhadap TIK ini bukan untuk menjadikan perempuan masuk dalam pasar kerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Penguasaan dan kemudahan akses ini justru dimanfaatkan untuk memudahkan pemenuhan perannya sebagai ibu dan pendidik generasi.

Perempuan memiliki tanggung jawab besar dalam menyiapkan anak-anaknya untuk menjadi generasi unggul pembangun peradaban yang mulia. Perempuanlah yang akan menyiapkan anak-anaknya sesuai dengan kodrat masing-masing. Adalah tugas utama perempuan menjadikan anak perempuan menjadi ibu hebat pembangun peradaban yang taat pada syariat dan menjadikan anak laki-lakinya sebagai calon pemimpin yang bertakwa dan bertanggungjawab atas semua permasalah manusia dalam kehidupan. Karena sesungguhnya, peran perempuan di era digital, bukan untuk dikapitalisasi []

%d blogger menyukai ini: