Ada Apa dengan THR?

Oleh: Sari Zunairah Ashleena S.IP

Muslimahnews.com — Pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya) tahun ini ramai diperbincangkan. Pasalnya, besaran THR yang diberikan lebih gemuk dari tahun lalu. Berdasarkan PP 19/2018 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, ditetapkan mengenai besaran pemberian THR dan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), prajurit TNI, dan anggota Polri. Komponen THR yang lebih gemuk merujuk pada ukuran pemberian yang tidak hanya dari gaji pokok, melainkan mengikutsertakan sejumlah tunjangan dalam satu bulan kerja. Dengan kata lain, para Aparatur Sipil Negara tahun ini, mendapatkan THR lebih dari satu kali gaji pokok. Besaran yang didapat untuk THR mereka adalah satu kali take home pay.

Pemerintah berasumsi bahwa pemberian THR yang besar akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan proyeksi Bank Indonesia (BI) bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal II 2018 berada di kisaran 5,15 persen, didorong oleh stimulus pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pemberian gaji ke-13 dan THR akan membuat kontribusi pertumbuhan dari indikator konsumsi rumah tangga meningkat.

Benarkah THR Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia?

Rasanya terlalu naif jika hanya hanya dengan THR, akan terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Pasalnya, THR hanya bisa meningkatkan konsumsi rumah tangga dalam jangka waktu sesaat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya diukur dengan konsumsi rumah tangga saja. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Iklim dunia usaha, neraca perdagangan luar negeri, nilai tukar rupiah, industri, dan yang lainnya perlu mendapat perhatian penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, semata-mata pertumbuhan ekonomi, tidak secara otomatis memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Selama ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di kisaran 5%, namun angka kemiskinan tetap saja besar. Berdasarkan data Kementerian Sosial tahun 2017 terdapat 26,58 juta penduduk miskin atau sekitar 10,12 persen di Indonesia.

Itu jika menggunakan standar Pemerintah. Namun jika menggunakan standar Bank Dunia, sebesar USD 1,9 per hari, atau setara Rp 775.200 per bulan (kurs 13.600). Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengungkapan, angka kemiskinan bisa lebih dari dua kali lipat. Yaitu sekitar 70 juta orang. Walhasil, pertumbuhan ekonomi tidak berdampak langsung pada kesejahteraan.

Masalah lain yang harus diperhatikan saat ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah, sehat dan stabilnya ekonomi negeri ini. Menurut Ekonom INDEF, Bhima Yudistira, Ekonomi Indonesia saat ini tidak sehat. Neraca perdagangan Indonesia pada April 2018 mengalami defisit sebesar 1,63 miliar dolar AS. Transaksi berjalan juga defisit -2,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan ekonomi stagnan di 5 persen, konsumsi rumah tangga juga stagnan di 4,95 persen. Impor migas tumbuh 40,8 persen (yoy) terkait efek kenaikan harga minyak mentah dunia. Tekanan impor juga berasal dari impor barang konsumsi yang tumbuh 25,8 persen dibanding bulan Maret. Dengan memperhatikan aspek neraca perdagangan saja, terlihat bahwa konsumsi rumah tangga, bukan satu satunya penentu pertumbuhan ekonomi. Bahkan pertumbuhan ekonomi bisa terkoreksi dengan tekanan impor.

Walaupun saat pembagian THR, akan menaikan pendapatan masyarakat, dan terjadi peningkatan konsumsi. Peningkatan konsumsi, berarti meningkatkan demand barang, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diprediksi bisa mencapai 5.15%. Namun, jika disertai tekanan impor dan defisit neraca perdagangan serta defisit transaksi, ini bisa menyebabkan konsumsi rumah tangga tidak akan secara siginifikan menaikkan pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi konsumsi rumah tangga naik karena terjadi peningkatan pendapatan dari THR, namun produk siapa dan dari mana yang dibeli oleh keluarga Indonesia? Banjir impor di negeri ini akan menyebabkan uang THR pun lari untuk barang impor. Terjadilah tekanan impor. Dampaknya, neraca perdagangan semakin tertekan dan rupiah pun semakin terdepresiasi.

Hal inilah yang akan menyebabkan ekonomi tetap stagnan. Impor yang terus membengkak untuk seluruh komoditas, termasuk impor barang konsumsi, telah membantu menyejahterakan rakyat negeri lain. Walaupun kelihatannya pertumbuhan ekonomi negeri ini meningkat. Hal lain yang harus diperhatikan adalah, tingkat penurunan mata uang rupiah akibat impor membengkak, semakin terpuruk. Seperti yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani, sistem nilai tukar saat ini fleksibel. Artinya, pada saat ekonomi berkembang positif, rupiah bisa menguat. Namun, Kalau sedang terkena imbas seperti yang terjadi saat ini, rupiah juga akan mengalami tekanan atau koreksi.

Saat ini rupiah terpuruk hingga lebih dari 14.000/dollar. Pemicu utamanya adalah imbas kenaikan suku bunga Dollar AS. Namun, faktor lain yang terus membuat rupiah terpuruk adalah impor dan utang luar negeri yang terus membengkak. Fundamental rupiah sangat lemah, karena sebagai fiat money, rupiah bersandarkan pada Dollar AS. Sehingga walaupun ada gejala ekonomi berkembang positif, akibat THR dan meningkatnya konsumsi, rupiah tidak akan terdongkrak secara signifikan.

Ekonomi Indonesia saat ini melemah karena besarnya utang luar negeri dan kebijakan impor yang gemuk. Neraca transaksi defisit, neraca perdagangan juga mengalami defisit. Sehingga rupiah pun ikut terpukul. Jika hal ini dibiarkan, maka inflasi akan meningkat. Rasanya percuma saja pendapatan masyarakat meningkat sesaat dari THR, karena inflasi tetap terjadi. Percuma, uang banyak beredar, jika nilai rupiah terus terdepresiasi.

Jika pemerintah berdalih bahwa pemberian THR akan menumbuhkan ekonomi lebih baik, maka dalih ini sulit diterima. Karena faktor-faktor lain tidak ikut diperbaiki. Wajar jika Fadli Zon mencium adanya nilai politis dalam pemberian THR yang lebih besar dari tahun sebelumnya.

Pembayaran THR yang gemuk ini sangat kontroversial dengan pernyataan pemerintah sebelumnya. Kebutuhan untuk membayar gaji PNS selama ini dikatakan membebani APBN. Pemerintah sendiri telah berkali-kali mengeluhkan soal gendutnya anggaran belanja untuk membayar gaji PNS selama ini. Pada APBN 2018, dari total dana sebesar Rp 2.221 triliun, sebanyak Rp 369 triliun di antaranya untuk menggaji PNS. Besaran tersebut belum lagi ditambah dengan gaji bagi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Melalui peraturan presiden nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP). Diunduh dari situs setneg.go.id, Senin (28/5/2018), Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan atau gaji Rp 112.548.000. Sementara itu, jajaran Anggota Dewan Pengarah masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulan.

Ironis bukan? Dulu pemerintah mengeluh bahwa gaji PNS membebani APBN. Namun, menjelang tahun politik, pemerintah justru mengeluarkan biaya besar untuk THR dan Gaji 13 bagi PNS. Bahkan pemerintah memberikan jorjoran gaji bagi Dewan BPIP, melebihi gaji Presiden dan menteri. Apakah hanya sekedar kebetulan? Rasanya rakyat Indonesia sudah mulai cerdas dalam menilai dan mengetahui, “Ada apa dengan THR?”

Penyelamatan ekonomi negeri, dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya dengan pemberian THR. Memang, jika pendapatan masyarakat meningkat, ekonomi akan tumbuh. Namun, peningkatan pendapatan yang bisa berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, adalah pendapatan yang stabil, bukan sesaat atau temporer. Ini pun harus disertai dengan stabilitas ekonomi, kuatnya mata uang, dan sehatnya sektor riil ekonomi.

Pemberian THR besar, ibarat obat peredam gejala ringan untuk sakit kepala berat. Masalah utama, atau akar masalah sakit beratnya ekonomi Indonesia ada pada cacatnya sistem ekonomi yang diterapkan. Yaitu sistem ribawi yang menjadikan uang beranak uang, hingga terjadi depresiasi mata uang. Sistem fiat money pada rupiah yang menjadikan mata uang rentan anjlok nilainya dan inflasi. Sistem ekonomi non riil yang ibarat perjudian, sehingga menyebabkan arus modal keluar masuk sulit terkontrol. Dan sistem kebebasan kepemilikan yang menjadikan pemilik modal bisa menguasai aset-aset negeri ini, ditambah sistem kartel dan kebijakan impor yang terbuka lebar.

Jika aspek-aspek utama tersebut tidak diganti, maka, sebesar apapun THR diberikan, setinggi apapun pertumbuhan ekonomi yang diraih, penyakit kronis ekonomi tidak akan sembuh. Pertumbuhan ekonomi bisa saja membaik saat tinggi konsumsi, namun tidak berpengaruh pada kesejahteraan. Jadi, berharap pertumbuhan ekonomi tinggi dan ekonomi membaik dari THR? Non sense. Alias omong kosong. Wallahu a’lam.[]

%d blogger menyukai ini: