Lagi, Penghargaan HAM untuk Aung San Suu Kyi Dicabut Karena Sikap Atas Rohingya
Gelar bergengsi di bidang penegakan hak asasi manusia (HAM) yang diberikan sebuah museum di Amerika Serikat bagi pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, resmi dicabut.
Suu Kyi mendapatkan Elie Wiesel Award enam tahun lalu dari Holocaust Memorial Museum di Amerika atas ‘kepemimpinannya dan pengorbannya yang luar biasa dalam melawan tirani di Myanmar’.
Penghargaan ini juga sebagai pengakuan atas berbagai upaya Suu Kyi dalam ‘mewujudkan kebebasan dan martabat rakyat Myanmar’.
Namun penghargaan ini dicabut karena Holocaust Memorial Museum berpandangan Suu Kyi ‘diam saja melihat genosida yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap warga minoritas Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine’.
“Ketika militer menyerang Rohingya pada 2016 dan 2017, kami berharap Anda -yang kami anggap peduli dengan HAM- melakukan sesuatu untuk mengutuk dan menghentikan operasi militer yang dilakukan secara brutal serta mengeluarkan pernyataan solidaritas bagi warga Rohingya yang diserang,” demikian isi surat Holocaust Memorial Museum untuk Suu Kyi.
Yang terjadi, selain diam saja, partai yang ia pimpin, Liga Nasional untuk Demokrasi, yang menang pemilu dan sekarang berkuasa, menolak bekerja sama dengan tim penyelidik PBB dan terus saja mengeluarkan retorika anti-Rohingya.
Partainya juga menghalangi wartawan yang ingin memberitakan pembunuhan besar-besaran dan eksodus warga Rohingya ke negara tetangga, Bangladesh.
Holocaust Memorial Museum mengatakan mestinya Suu Kyi menggunakan otoritas moral untuk mengatasi keadaan setelah menyaksikan skala kejahatan yang dilakukan oleh militer terhadap warga sipil Rohingya.
‘Disayangkan’ Pemerintah Myanmar
Sekitar 700.000 warga Rohingya menyelamatkan diri ke Bangladesh sejak konflik pecah pada Agustus 2017.
Penelusuran yang dilakukan para wartawan dan berbagai organisasi HAM menemukan bukti-bukti kuat adanya pelanggaran HAM berat di Rakhine. Para saksi dan korban yang selamat mengatakan militer dan kelompok militan yang didukung tentara melakukan pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran rumah warga Rohingya.
PBB menyebut perlakuan yang menimpa warga minoritas Muslim Rohingya sebagai ‘jelas-jelas pembersihan etnik’.
Militer dan pemerintah Myanmar selalu menolak tuduhan pelanggaran HAM berat meski belakangan militer mengakui keterlibatan personel mereka dalam kasus pembunuhan warga Rohingya.
Menanggapi keputusan Holocaust Memorial Museum mencabut gelar ‘pahlawan HAM’ untuk Suu Kyi, Kedutaan Besar Myanmar di Washington mengatakan bahwa ‘pencabutan penghargaan ini sangat disayangkan.
Pernyataan yang dikeluarkan Kedutaan Myanmar juga menyebut Holocaust Memorial Museum ‘diperalat oleh pihak-pihak yang gagal memahami situasi yang sebenarnya terjadi di Rakhine’.
Ini bukan untuk pertama kalinya gelar kehormatan bagi Suu Kyi dicabut.
Pada awal Oktober 2017 kota Oxford di Inggris mencabut gelar warga kehormatan untuk dirinya ‘karena dinilai tak berbuat banyak mengatasi krisis kemanusiaan di Rakhine’.
Kota Dublin, di Republik Irlandia, juga mencabut gelar kehormatan untuk Suu Kyi.
Suu Kyi meraih Hadiah Nobel Perdamaian pada 1991 atas upayanya melawan pemerintah militer namun krisis Rohingya mendorong petisi online yang mendesak hadiah ini dicabut.
Petisi untuk Komite Nobel di Norwegia tersebut didukung oleh ratusan ribu tanda tangan.[] (bbc.com.indonesia, 09/03/2018)