[News] Divestasi Jalan Tol, Pengamat: Tidak Bisa Diterima Akal Sehat

MuslimahNews.com, NASIONAL—Merespons adanya divestasi (pelepasan –red.) ruas jalan tol kepada swasta, pengamat ekonomi Islam, Dr. Fahrur Ulum, M.E.I. menilai, ini tidak bisa diterima akal sehat.

“Divestasi jalan tol kepada swasta ini logika bisnis yang tidak bisa diterima akal sehat, mengarah kepada rakyat yang harus dikorbankan,” paparnya dalam Kabar Petang:Loh…Jalan Tol Kok Dijual?” di kanal YouTube KC News, Sabtu (9/10/2021).

Ia menjelaskan, dengan divestasi kepada swasta, otomatis swasta akan menaikkan tarif tol untuk meraup keuntungan yang banyak. “Ini akan menambah beban rakyat, karena rakyat dalam sistem ekonomi kapitalisme berposisi sebagai konsumen belaka, yang harus dikalahkan oleh fasilitas umum yang dibeli oleh swasta. Meskipun ada payung hukumnya, tetapi faktanya bisa sangat merugikan rakyat,” urainya.

Utang

Ia menuturkan, divestasi dilakukan alasannya menurunkan utang dan mengurangi beban bunga. “Kalau 2021 ini bisa terjual 9 ruas tol, maka bisa mendapat Rp10 triliun untuk mengurangi utang Rp20 triliun yang dimiliki BUMN PT Waskita Karya,” ujarnya.

Alasan berikutnya, ia melanjutkan, adalah agar proses bisnis PT Waskita Karya bisa berkelanjutan yang saat ini sedang terancam karena problem likuiditas, dan satu-satunya solusi adalah divestasi.

“Hanya saja persoalannya, apakah dengan melakukan divestasi, kesulitan likuiditas akan teratasi? Padahal kesulitan likuiditas itu terpisah dengan divestasi sehingga perlu dirasionalkan, yaitu utang dan pendapatan divestasi. Kalau pendapatan divestasi itu bisa menutup semua utang BUMN dalam hal ini PT Waskita Karya berarti ada efisiensi kerja, tetapi kalau tidak bisa berarti inefisiensi. Mungkin akibat mark up proyek atau belum layak dibangun, tetapi dipaksakan dibangun,” ulasnya.

Baca juga:  [Tanya Jawab] Pengembalian Utang yang Lebih Baik

Selain itu, ia menambahkan, strategi PT Waskita Karya lainnya ialah restrukturisasi keuangan dari kreditur. “Selanjutnya mengupayakan penjaminan pinjaman dan surat utang pemerintah. Harapannya kalau mendapat penjaminan dari pemerintah bisa memperoleh kredit dengan bunga yang lebih kompetitif. Ini kabarnya sudah akan cair Rp15,3 triliun,” ucapnya.

Menurutnya, ini memang logika bisnis berdasarkan utang. “Jadi basisnya adalah utang, ada riba, dan kalau kepepet larinya minta kepada pemerintah. Repotnya ketika tidak bisa membayar utang, dengan pemerintah sebagai penjamin, nantinya pemerintah akan merogoh keuangan negara. Dari mana asalnya? Pajak. Lagi-lagi rakyat yang harus menanggung kerugian,” kritiknya.

Sehingga, ia membeberkan, sudahlah berposisi sebagai pembeli, rakyat juga harus menanggung apabila ada kerugian akibat operasional BUMN tadi.

Swastanisasi

Ia mengungkapkan, adanya swastanisasi jalan tol adalah rekomendasi ekonomi kapitalisme yang intinya penjajahan kepada penduduk. “Merekomendasikan agar peran pemerintah dikurangi hanya sebagai perantara, kemudian peran swasta yang ditekankan untuk menguasai sektor-sektor penting,” urainya.

“Akhirnya rakyat hanya sebagai pembeli dan menjadi penumpang saja di negara tersebut. Semua kepemilikan rakyat atau kepemilikan umum sebagaimana yang ada di UUD 1945 tidak terbukti, karena swasta yang menguasai,” imbuhnya.

Apalagi, ia menyatakan, jika suatu saat terjadi kegagalan dari negara, maka pemegang modal yang notabene swasta. yang akan memiliki proyek-proyek tersebut, “Tidak bisa menjadi milik rakyat,” cetusnya.

Baca juga:  "Geber" Pembangunan Jalan Tol: Cerminan Kezaliman Rezim Demokrasi dan Kerusakan Sistem Sekuler

Rent-Seeking

Ia menerangkan, dalam ekonomi kapitalisme ada istilah rent-seeking yang populer di Amerika Serikat pada 1976, yaitu terjadi kongkalikong antara pengusaha dan penguasa. “Para investor selalu mengincar  proyek-proyek agar bisa investasi. Di situ investor masuk kepada penguasa supaya penguasa membuatkan regulasi agar melancarkannya untuk menguasai sektor-sektor penting,” paparnya.

“Termasuk dalam kasus ini. Akhirnya dalam tempo jangka panjang, fasilitas umum itu menjadi milik pribadi atau swasta. Ini imbas sistem kapitalisme yang menyengsarakan rakyat,” tukasnya.

Pengelolaan Islam

Dr. Fahrur mengemukakan, berbeda dengan pengelolaan Islam yang menempatkan jalan sebagai kepemilikan umum. “Semua dana untuk membangun kepemilikan umum itu pun diambil dari sektor kepemilikan umum. Misalnya hasil laut, hutan, danau, hasil tambang, hasil bumi dikumpulkan dan harta-hartanya itu untuk membangun, bukan dengan utang,” jelasnya.

Ia menerangkan tidak dibedakan antara jalan raya dan jalan tol. “Kecuali untuk ketertiban, maka diperbolehkan, seperti jalan untuk truk atau angkutan berat, jalan untuk sepeda dan pejalan kaki, dan lainnya. Semua jalan gratis. Pengerjaannya oleh anak-anak negeri. Kalau terpaksa anak negeri tidak mampu, bisa mengambil dari luar yang digaji, lalu setelah selesai dipulangkan,” paparnya.

Ia mengisahkan, di masa Khilafah Utsmaniyyah, Khalifah Abdul Hamid II membangun Hijaz Railway dari Damaskus hingga Madinah untuk memudahkan jamaah haji berangkat ke tanah suci. “Jika biasanya naik kuda 40 hari, dengan railway cukup 5 hari. Khilafah membangunnya tanpa utang atau biaya dari asing, tetapi dana negara dari kepemilikan umum. Bahkan orang-orang turut menyumbang,” ungkapnya.

Baca juga:  Indef Ungkap Utang Indonesia Ternyata Capai Rp7.000 Triliun

“Kemudian meskipun khilafah sudah tidak ada, keberadaan railway itu tidak menjadi milik swasta, tetapi tetap milik seluruh kaum muslimin. Itu wakafnya seluruh kaum muslimin,” pungkasnya.[MNews/Ruh]

Glosarium:

Likuiditas: perihal posisi uang kas suatu perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tepat pada waktunya; kemampuan memenuhi kewajiban membayar utang dan sebagainya, pada waktunya (tentang perusahaan dan sebagainya).

2 komentar pada “[News] Divestasi Jalan Tol, Pengamat: Tidak Bisa Diterima Akal Sehat

  • 13 Oktober 2021 pada 19:26
    Permalink

    Astaghfirullah dengan sistem yg diterapkan saat ini di hampir seluruh negeri muslim yaitu kapitalisme semakin membuat sengsara rakyat… akankah rakyat tetap ingin dipertahankan…ganti sistem dengan sistem Islam

    Balas
  • 13 Oktober 2021 pada 15:17
    Permalink

    Astaghfirullahal’adziim, kebijakan diluar nalar, adalah buah sistim kqpitalisme, bertolak sengan akal sehat

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *