Tol Dijual untuk Menutup Utang, Sampai Kapan Dapat Bertahan?


Penulis: Asy Syifa Ummu Sidiq


MuslimahNews.com, OPINI — BUMN adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh negara. Aktivitasnya  melayani kebutuhan rakyat, termasuk menyediakan sarana transportasi yang memadai. Saat ini, pemerintah sedang getol membangun jalan tol. Ruas jalan bebas hambatan ini digadang-gadang akan memuluskan perjalanan dan meningkatkan laju ekonomi masyarakat.

Namun, tahukah jika operasional jalan tol tersebut sudah banyak yang dikuasai asing? Sebelumnya, diberitakan oleh sindonews.com (10/5/21) ada 12 jalan tol yang dijual oleh perusahaan pelat merah. Sekarang kabarnya akan ada enam ruas jalan tol yang akan dijual. Menurut Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo, hal ini dilakukan untuk membayar utang.

Bisnis yang Menggiurkan

Sebagaimana dilansir oleh tribunbatam.id (25/7/21), setidaknya ada tiga investor yang akan membeli saham jalan tol. Di antaranya, Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), APG Asset Management (APG), dan Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) termasuk Indonesia Investment Authority (INA). Masing-masing investor  menyiapkan dana 1 miliat US$ dengan INA 0,75 US$.

Jalan tol sejak dahulu memang memiliki prospek tinggi. Pengelolanya dapat dipastikan akan mendapat untung berkali-kali lipat. Seperti yang kita ketahui selama ini, untuk masuk tol saja, perlu merogoh kocek yang lumayan. Bukan hanya kendaraan pribadi yang lalu lalang, tapi kendaraan bermuatan besar pun melewatinya. Bisnis jalan bebas hambatan tak akan pernah sepi walau pandemi datang. Maka tak heran jika banyak investor meliriknya.

Kepemilikan Sarana Umum

Pengadaan sarana transportasi yang mudah, aman, dan cepat merupakan tanggung jawab negara. Setiap rakyat harusnya bisa menikmatinya. Sayangnya, yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Hanya masyarakat  berdompet tebal yang mampu membayar biayanya. Kondisi ini tak lagi ideal bagi negara. Pasalnya membuat tugasnya terlalaikan.

Sebagai pengayom rakyat bukankah kewajiban negara memberikan pelayanan yang sama pada setiap warga? Tak peduli kaya atau miskin. Namun, jika pada akhirnya hanya orang kaya yang bisa lewat tol, apa gunanya berbangga dengan pembangunan banyak tol? Apalagi ujung-ujungnya tol dijual untuk menutup utang.

Pengelolaan Perusahaan Pelat Merah

Utang yang menggunung di BUMN memperlihatkan ketakbecusan dalam pengelolaannya. Misalnya PT. Waskita Karya tbk, sampai memiliki utang Rp90 triliun itu perlu dipertanyakan. Bagaimana pengelolaan keuangan selama ini? Dipakai untuk apa utang sebesar itu? Tidakkah ada dana dari negara sendiri?

Menurut Wamen BUMN tersebut, BUMN Karya memang mengalami kesulitan. Apalagi saat tidak ada Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 2017-2019 untuk Proyek Strategis Negara (PSN). Kondisi ini bisa jadi alasan bagi BUMN karya gali lubang tutup lubang. Utang di tahun-tahun sebelumnya yang belum terlunasi, akhirnya menumpuk saat ini. Alhasil, demi mengurangi besaran tanggungannya terpaksa menjual aset negara. Kalau hal ini terus terjadi? Sampai kapan akan terwujud negara berdikari?

Selain itu, masalah pengelolaan juga dapat dinisbahkan pada pemimpinnya. Apakah selama ini komisarisnya sudah dipegang oleh orang-orang yang tepat? Sudah menjadi rahasia umum jika BUMN disinyalir dijadikan ajang bagi-bagi kursi balas budi. Seperti beberapa waktu lalu, komisaris beberapa BUMN diserahkan pada musisi atau yang lainnya. Padahal masih banyak ahli manajemen sesuai bidang di negeri ini.

Tanggung Jawab Islam Menjaga Aset Negara

Cara pengelolaan BUMN seperti ini sangat berbeda dengan Islam. Islam menjadikan landasan hukum syara sebagai penentu keputusan atau kebijakan. Contohnya, menyerahkan tonggak kepemimpinan pada ahlinya. Sebagaimana Rasulullah saw saat ditanya tentang cara menanam kurma. Beliau meminta sahabat untuk bertanya kepada petani kurma.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Ada seorang sahabat bertanya; ‘bagaimana maksud amanat disia-siakan?’ Nabi menjawab; “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” Hadits Bukhari Nomor 6015.

Kemudian masalah modal pembangunan. Islam memiliki pemasukan yang tetap. Salah satunya dari pengelolaan sumber daya alam (SDA). Kas yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan milik umum ini bisa dipakai sebagai modal membangun sarana umum, seperti transportasi.

Jadi, dalam konteks harta milik umum, Islam tidak membiarkannya  dikuasai oleh asing. SDA itu akan dikelola sendiri. Hasilnya juga akan diberikan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

Dengan demikian, BUMN tidak perlu utang ke mana-mana. Apalagi sampai utang pada asing. Pastinya tidak ada makan siang gratis bagi mereka. Di samping itu kedaulatan negara juga terganggu. Karena sebelum memberi utang, pasti ada syarat-syarat tertentu yang diajukan. Biasanya dapat mempengaruhi kebijakan.

Jika modal sudah mandiri, pemimpin pun diberikan pada yang paling ahli, maka Islam akan mampu mempertahankan aset negeri. Kondisi semacam ini tidak akan pernah terjadi pada kebijakan yang bersumber dari demokrasi. Karena sistem ini hanya akan melahirkan kebijakan sesuai kepentingan. Oleh sebab itu hanya sistem Islam yang dapat mewujudkannya. Karena Islam bukan dipimpin oleh kepentingan, tapi dilandaskan pada hukum syariat. [MNews]

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *