Utopis Berantas Pungli dan Suap dalam Demokrasi


Penulis: Rindyanti Septiana, S.H.I.


MuslimahNews.com, OPINI — Jauh panggang dari api, begitulah pengibaratan upaya pemberantasan pungutan liar (pungli) dan suap di Indonesia. Praktik pungli dan suap hingga kini tak terlepas dari stigma “sudah menjadi rahasia umum”.

Indonesia, masih menempati posisi ke-102 dari 108 negara yang dipersepsikan bersih dari korupsi. Artinya, Indonesia belum beranjak dari salah satu negara terkorup di dunia. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengakui masih ada praktik pungli dan suap di jajaran pemerintahan Presiden Jokowi.[1]

Di samping itu, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2020 mengalami penurunan berdasarkan survei Transparency International Indonesia (TII). IPK Indonesia 2020 berada di skor 37, turun 3 poin ketimbang IPK 2019 di angka 40. Ini menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah menutup celah korupsi secara sistemis.

Ketakberdayaan sistem demokrasi menghadapi maraknya pungli dan suap terus menjadi sorotan publik. Apakah hanya disebabkan oleh kesalahan oknum pejabat pemerintah? Atau memang adanya kesempatan dan menjadi “budaya” masyarakat dalam sistem demokrasi? Mengingat, dalam demokrasi, semua cara dianggap benar dan halal ditempuh demi kepentingan tertentu.

Tutup Celah Korupsi, Seruan Berulang Tak Berdampak

Banyak “mantra” pencegahan korupsi yang telah diserukan penggawa negara, tetapi tak satu pun berdampak di tengah masyarakat. Praktik pungli dan suap masih terus berlangsung “aman”, bahkan dilakukan oknum pejabatnya.

Kepala negara sering berkata, “Jangan korupsi apa pun atas hak rakyat, jangan salah gunakan kewenangan, jangan mau disuap, serta jangan melakukan pungli karena akhirnya rakyat jadi korbannya.” Ironisnya, semua perkataan yang berulang-ulang itu seolah tak sejalan dengan kesungguhan pemberantasannya.

Terpeliharanya praktik pungli dan suap, salah satunya dalam layanan publik, menjadikan publik sulit percaya dengan berbagai aturan administrasi pemerintah. Padahal, praktik pungli melanggar hukum positif di Indonesia.

Baca juga:  Dampak Revisi UU Permasyarakatan, Menjadikan Negara Rawan Kriminal

Pasal 368 KUHP melarang pungli yang dilakukan swasta, sementara pasal 423 KUHP melarang pegawai negara untuk melakukan pungli. Bahkan, praktik ini termasuk dalam delik korupsi yang tertera dalam pasal 12 UU No. 20/2001.

Meskipun pemerintah melakukan reformasi dalam sistem birokrasi dan memajukan penegakan hukum, nyatanya tidak menghasilkan efek jera. Oknum pejabat hingga jajarannya tidak berhenti melakukan pungli dan suap. Terbukti dengan adanya oknum pejabat yang silih berganti tertangkap KPK.

Memang, publik tidak perlu berharap banyak dari penerapan sistem demokrasi. Para pemimpinnya terus berorasi menyampaikan janji pemberantasan korupsi, tetapi faktanya, para pejabatnya pula yang selalu mengingkari janji dan masuk jeruji besi karena korupsi.

Pungli dan Suap, Perbuatan Menzalimi dan Berujung Dosa

Allah Swt. berfirman, “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS Al-Baqarah: 188)

Setiap muslim dilarang mencari harta dengan jalan batil. Allah telah menurunkan syariat-Nya untuk ditaati, termasuk tidak melakukan pungli juga suap. Imam Adz-Dzahabi mengategorikan pungli sebagai dosa besar. Dikutip dari buku Pungutan Liar termasuk Dosa Besar karya Muhammad Abduh Tuasikal dinyatakan, pungli termasuk dalam al-kabair.

Allah Swt. berfirman, “Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.” (QS Asy-Syura: 42)

Baca juga:  Korupsi dalam Kubangan Lumpur Demokrasi

Imam Adz-Dzahabi juga mengatakan bahwa orang yang melakukan pungli mirip dengan perampok jalanan yang lebih jahat daripada pencuri. Ia menzalimi orang lain karena berulang kali memungut upeti. Orang yang mengambil pungli, pencatat, dan pemungutnya, semuanya bersekutu dalam dosa, mereka sama-sama pemakan harta haram.

Hal senada dinyatakan Imam Nawawi bahwa pungli adalah sejelek-jeleknya dosa karena menyusahkan dan menzalimi orang lain. Sementara, suap/rasuah (rasywah) ialah pemberian dari seseorang kepada orang lain dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil. Pemberinya disebut rasyi, sementara penerimanya disebut ra’isy. (Ibnu Katsir, An-Nihayah fi Gharib al-Hadits wal al-Atsar, II)

Nabi saw. melaknat para pelakunya, baik yang menerima maupun yang memberi suap. “Rasulullah saw. telah melaknat penyuap dan penerima suap.” (HR at-Tirmidzi dan Abu Dawud)

Belajar dari Khalifah Umar dalam Pencegahan Korupsi

Khalifah Umar bin Khaththab ra. selalu mengawasi harta yang diperoleh bawahannya secara ketat. Beberapa kali Umar mencopot jabatan atau menyita harta bawahannya hanya karena hartanya bertambah setelah menjabat. Terlebih lagi jika diketahui bahwa hartanya bukan didapat dari gaji yang diberikan negara.

Umar pernah mencopot Abu Hurairah ra. dari jabatannya sebagai gubernur di Bahrain. Ia diketahui memiliki banyak harta setelah menjabat. Setelah dihitung, Umar kemudian menyita sebagian hartanya. Namun, Abu Hurairah ra. menegaskan kepada Umar bahwa hartanya yang bertambah bukan hasil korupsi.

Umar ra. berkata kepada Abu Hurairah, “Saya mengamanahkanmu menjabat di Bahrain. Waktu itu engkau hanya mengenakan sepasang sandal jepit. Setelah menjabat, saya mendapat laporan engkau sudah bisa membeli kuda-kuda sebesar 1.600 dinar.”

“Wahai Amirul Mukminin, sebelumnya kami memiliki kuda. Kemudian kami jadikan usaha, kami kembang biakkan. Selain itu, ada juga dari hasil pemberian orang,” jelas Abu Hurairah.

Baca juga:  Demokrasi, Lahan Subur Tumbuhnya Korupsi

Khalifah Umar ra. kembali mengatakan, “Semestinya harta dan kekayaanmu dihasilkan dari usaha yang tepat dan untuk berbuat taat. Engkau datang jauh-jauh dari Bahrain tidak karena Allah, tidak pula karena kaum muslimin. Saya tidak hanya menyuruhmu pulang untuk kembali kepada ibumu, tetapi juga rakyat Al-Humur!” (Yahya bin Yazid al-Hukmi al-Faifi, Sang Legenda Umar bin Khaththab)

Inilah bentuk ketegasan seorang kepala negara dalam menindak pejabatnya yang berbuat salah. Meski ini bukan bentuk korupsi dari Abu Hurairah ra., tapi Umar bin Khaththab menunjukkan sistem pembuktian terbalik bahwa Umar selalu mengawasi harta yang diperoleh para pejabatnya.

Coba kita bandingkan dengan penegakan sanksi atas oknum pejabat yang korupsi dalam demokrasi. Sungguh jauh berbeda penyikapannya, bukan?

Khatimah

Dalam Islam, pelaku pungli, suap, korupsi, atau penerima gratifikasi diberi sanksi penjara hingga hukuman mati sesuai keputusan kadi, sebagai ta’zir dalam sistem pidana Islam. Sementara, dalam sistem demokrasi, hukuman untuk para koruptor dan upaya penindakannya bisa diubah sesuai kepentingan. Sanksi mereka bisa diringankan atau mendapat hadiah remisi dan bebas dari hukuman penjara.

Dapat dipastikan, sistem birokrasi yang bersih serta para pejabat yang amanah dan bertanggung jawab hanya ada dalam sistem Islam. Masyaallah. [MNews/Gz]


Referensi:

[1] Hal itu diungkapkan Moeldoko saat menyampaikan capaian strategi nasional (Stranas) pencegahan korupsi (PK) tahun 2019—2020, sekaligus merilis strategi untuk 2021—2022 bersama Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas OK) yang terdiri dari KPK, Kemendagri, KemenPANRB, Bappenas dan KSP. (tirto.id, 13/4/2021)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *