[News] Proyek Ibu Kota Baru Berlanjut, untuk Pemulihan Ekonomi Rakyat?

MuslimahNews.com, EKONOMI — Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terkontraksi sangat butuh investasi berjumlah besar. Bappenas memproyeksikan setidaknya butuh pertumbuhan ekonomi 5,0 persen untuk mengembalikan status Indonesia menjadi upper middle income country pada 2022.

Dalam konferensi persnya (9/2/2021), Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Manoarfa menyatakan untuk mencapai hal itu, pada 2021 ini diperlukan investasi di bidang ekonomi sekitar Rp5.817,3—Rp5.912,1 triliun.

Sumbernya dari investasi pemerintah (5,0—7,1%), investasi BUMN (4,9—8,1%), dan terbesar dari investasi swasta (84,7—90,1%).

“Namun, dengan realisasi investasi pada 2020 hanya sebesar Rp4.897,78 triliun, dibutuhkan tambahan investasi sebesar Rp919,52—1.014,32 triliun lagi,” ujarnya.

Salah satu opsi mendorong investasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi adalah melalui pembangunan sarana perumahan dan perkantoran Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan. “Kalau IKN dapat dijadikan sebuah pilihan dalam rangka mendorong investasi, mengapa tidak?” tambahnya.

Namun syaratnya, pandemi bisa dikendalikan yaitu dengan mencapai herd immunity. Targetnya September 2021 pertambahan laju kasus bisa menurun hingga 0,9 sehingga ekonomi bisa kembali.

Ia menjelaskan, pembangunan IKN rencananya dilakukan dengan proses build-lease/build-lease-transfer. Swasta diberikan kesempatan untuk berinvestasi, misal dalam pengerjaan sarana perumahan dan perkantoran IKN.

Pemerintah juga bisa menghemat APBN karena tidak perlu mengeluarkan anggaran besar langsung ratusan triliun, tetapi cukup menyewa rumah dan kantor yang dibangun investor swasta tersebut dengan alokasi bayar cicil tahunan.

Baca juga:  Isu Pulihnya Ekonomi Amerika, Ancaman bagi Ekonomi Indonesia?

“Dengan demikian, jika perumahan dan perkantoran bisa dibangun swasta, setidaknya terjadi backward linkage (keterkaitan ke belakang kepada sektor input –red.). Industri akan bergerak lagi, seperti semen, interior, dan yang lainnya, serta akan menyerap tenaga kerja,” paparnya.

Bappenas sendiri telah membuat skenario agar pembangunan IKN tidak memberatkan APBN, yakni dengan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada swasta.

Secara keseluruhan, untuk membangun IKN hingga 2024 diperkirakan sekitar Rp500 triliun yang bisa ditawarkan ke swasta. Pemerintah bisa menyewa dengan opsi skema 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Sedangkan bagi swasta, pembiayaannya bisa melalui SWF atau bisa juga memanfaatkan dana pihak ketiga.

“BI memiliki dana pihak ketiga yang besar tetapi belum di-landing-kan (digunakan –red.), dan ini bisa melalui pembangunan IKN,” ucapnya.

Menteri Suharso juga menyampaikan pembangunan rumah dan kantor di IKN akan menambah laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,2% basis poin rata-rata per tahun, dan menambah laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur sebesar 2,1 persen basis poin rata-rata per tahun.

“Selain itu akan mendorong penyerapan tenaga kerja sekitar 1,2–1,3 juta orang sekaligus mewujudkan pemerataan pembangunan dan investasi,” katanya.

Mekanisme “build lease and transfer” sendiri merupakan bentuk perjanjian kerja sama antara pemerintah dan swasta.

Baca juga:  Pemindahan Ibu Kota Negara, Solusi atau Dalih?

Swasta akan membangun proyek infrastruktur termasuk menanggung pembiayaannya. Setelah pembangunan proyek selesai, fasilitas tersebut disewakan kepada pemerintah dalam bentuk sewa sesuai jangka waktu yang disepakati. Pada akhir perjanjian kerja sama, fasilitas infrastruktur tersebut diserahkan kembali kepada pemerintah.

Lalu, benarkah memaksakan pembangunan IKN dengan memberi kesempatan luas kepada swasta—di tengah ketidakmampuan negara—akan memulihkan ekonomi rakyat secara riil? [MNews/Ruh-Gz]

One thought on “[News] Proyek Ibu Kota Baru Berlanjut, untuk Pemulihan Ekonomi Rakyat?

  • 14 Februari 2021 pada 06:28
    Permalink

    Karena pemikiran nya sudah ada dalam bingkai kapitalisme sekulerisme sehingga solusi yang di ambil nya berputar putar disana.bukan menyelesaikan malah menambah masalah..sitem kapitalisme ini sudah tidak layak di jadikan pondasi negara.sadarlah..hanya Islam solusi tuntas

Tinggalkan Balasan