[News] Pertumbuhan Ekonomi Masih Terkontraksi, Gagal Tangani Pandemi?

MuslimahNews.com, EKONOMI — Badan Pusat Statistik dalam rilis virtual, Jumat (5/2/2021), memaparkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 terkontraksi sebesar -2,07%.

Kontraksi ekonomi ini dirasakan oleh sebagian besar negara di dunia akibat pandemi global, hanya Cina dan Vietnam yang mengalami pertumbuhan ekonomi positif.

Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan IV (q to q) masih terkontraksi sebesar -0,42%, dan jika dibandingkan dengan tahun 2020, angkanya terkontraksi senilai -2,19%.

“Meski membaik dari sebelumnya, tetapi masih bergerak lambat,” ujar Kepala BPS, Dr. Suhariyanto.

Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam siaran persnya (5/2/2021) menyatakan angka ini menunjukkan pemulihan ekonomi Indonesia sudah on track. Perbaikan kondisi ini tentu saja tidak terlepas dari intervensi yang dilakukan oleh pemerintah.

Untuk memastikan hal ini, ujarnya, pemerintah telah mempersiapkan beberapa strategi utama sebagai Game Changer, antara lain mempertahankan daya beli masyarakat menengah ke bawah dengan melanjutkan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Program perlinsos difokuskan kepada masyarakat menengah ke bawah dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Pra Kerja dan di saat yang sama, pemerintah berkomitmen untuk tetap menjaga keberlanjutan dunia usaha dengan dukungan kepada UMKM dan korporasi sebagai program prioritas.

“Consumer confidence dari kelompok menengah ke atas juga didorong dengan upaya Percepatan Penanganan Covid-19 agar kelompok tersebut kembali berbelanja,” jelasnya.

Baca juga:  Rezim Tergagap Corona, Fungsi Negara ke Mana?

Vaksinasi untuk masyarakat yang ditargetkan mencapai herd immunity 181,55 juta penduduk juga dilakukan untuk mendukung consumer confidence seluruh tingkatan masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan terhadap sektor penunjang kesehatan, seperti penyediaan APD, sarana prasarana, dan alat kesehatan.

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang bersifat mikro atau lokal akan diterapkan sebagai bentuk pengetatan dari kebijakan 3M serta mengefektifkan 3T untuk mencegah dan memitigasi kasus Covid-19. Kebijakan ini akan melibatkan secara aktif satgas pusat-daerah yang terdiri dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, Operasi Yustisi TNI-Polri.

Selanjutnya, tentang Percepatan Implementasi UU Cipta Kerja, akan dilakukan sebagai bagian dari upaya mengatasi berbagai tantangan pembangunan nasional seperti penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, reformasi regulasi, pembangunan SWF/ LPI, serta kemudahan dalam berusaha. Saat ini, 2 PP telah diundangkan dan 52 aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja (47 RPP dan 5 RPerpres) akan segera ditetapkan.

“Penerapan UU Cipta Kerja akan menjadi jembatan antara program mitigasi Covid-19 dan reformasi struktural jangka panjang,” katanya.

Ada beberapa hal yang disiapkan sebagai langkah kelanjutan percepatan implementasi UU Cipta Kerja. Dari segi regulasi, Kementerian akan segera membuat standar atau pedoman pelaksanaan internal paling lambat 2 bulan setelah PP dan Perpres ditetapkan.

Baca juga:  Incar Dana Wakaf Demi Ekonomi Negara

Dalam hal komunikasi kepada publik, kementerian/lembaga juga diharuskan mengadakan sosialisasi secara intensif. Terkait infrastruktur dan supporting system, OSS dan supporting system terkait telah siap dioperasikan pada Juni 2021.

“Kesiapan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah juga diperhatikan dengan serius dalam menyediakan jaringan, perangkat, ruang konsultasi beserta sumber daya manusia dalam hal ini operator dan pengawas OSS,” ujarnya.

Gagal Menangani Pandemi

Namun, pendapat berbeda disampaikan Ekonom Institut for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira. Dilansir dari indef.or.id  (5/2/2021), Bhima mengatakan ekonomi minus ini menunjukkan kegagalan menangani pandemi.

“Kegagalan pemerintah menangani pandemi, sehingga masyarakat masih menahan untuk berbelanja,” ujarnya.

Bhima menjelaskan, kelompok pengeluaran menengah dan atas berperan hingga 83% dari total konsumsi nasional. “Untuk memulihkan permintaan kelompok ini kuncinya adalah penanganan pandemi, hal ini yang tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintah,” katanya.

Menurutnya, meskipun vaksinasi mulai mengangkat optimisme pelaku usaha dan konsumen di akhir 2020, tapi timbul pesimisme terkait jenis yang digunakan. Selain itu ada masalah kecepatan distribusi vaksin yang butuh waktu tidak sebentar dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jilid I menggerus kepercayaan konsumen lebih dalam.

Baca juga:  Indonesia Terjungkal Resesi Teknikal, Perempuan Jadi Korban

“Jadi optimisme pemulihan ekonomi yang lebih cepat, dipangkas sendiri oleh kebijakan pemerintah,” tukasnya.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Indef Tauhid Ahmad mengatakan, dilihat dari data yang ada, kenaikan persentase kuartal IV/2020 ke kuartal III/2020 tak sebagus kenaikan di kuartal sebelumnya. Pemulihannya melambat.

Masih dari laman indef.or.id (5/2/2021), ia menjelaskan triwulan II/2020 minus 5,52 persen dan triwulan III/2020 minus 4,05 persen ini ada perbaikan sekitar 1,40 persen. Tapi dari triwulan III/2020 ke triwulan IV/2020 perbaikannya lebih kecil, yaitu sekitar 0,4 persen.

“Jadi ini lebih buruk,” tegasnya.

Tauhid menjelaskan bahwa angka ini bisa turun karena hampir seluruh pengeluaran rumah tangga negatif. Bahkan, yang paling parah adalah untuk makanan dan minuman. Padahal, sektor tersebut kontribusinya paling besar.

“Artinya, masyarakat tidak bisa lagi mempertahankan kebutuhan hidupnya untuk makan dan minum. Artinya, daya beli turun drastis,” jelasnya.

Ini menunjukkan tidak berpengaruhnya stimulus yang diberikan negara. Padahal, tahun lalu belanja pemerintah yang besar diharapkan menjadi pengungkit konsumsi publik.

Menurutnya, ada yang salah dari bantuan pemerintah. Entah apakah itu sasarannya yang tidak tepat atau jumlahnya tidak memadai sehingga tak mampu mendorong konsumsi. [MNews/Ruh-Gz]

2 komentar pada “[News] Pertumbuhan Ekonomi Masih Terkontraksi, Gagal Tangani Pandemi?

  • 13 Februari 2021 pada 03:15
    Permalink

    Sistem yang salah sudah jelas kebijakannya pun akan salah

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *