[News] Islamofobia Muncul Saat Mewacanakan Islam dalam Sistem Kenegaraan

MuslimahNews.com, NASIONAL — Pada 2019, pemerintah sedang belajar menjadi otoriter. Kemudian selama 2020 hingga awal 2021 ini, bandul pemerintahan sudah jauh bergerak dari sistem demokrasi menuju otoritarianisme.

“Para aktivis demokrasi tentu sangat pesimis dan mencemaskan kondisi pemerintahan sekarang,” ujar pakar politik pemerintahan, Drs. Wahyudi Al Maroky, M.Si., pada Live FGD Indonesia Outlook 2021 “Menyemai Harapan Menjawab Tantangan” di kanal Rayah TV (31/1/2021).

Meski demikian, ia mendorong agar tetap bersikap optimis akan adanya perubahan. Dengan sikap pemerintah yang semakin otoriter, publik akan semakin berpikir keras bagaimana cara memperbaikinya. Sehingga muncullah forum-forum diskusi untuk membangun kesadaran baru.

“Positifnya adalah tumbuhnya kesadaran dan pemahaman masyarakat bahwa kondisi saat ini semakin otoriter dan ini harus diubah. Hanya saja, perubahannya seperti apa masih menjadi perdebatan. Ada yang ingin ke arah mempertahankan demokrasi, dan ada pula yang mengajak ke penerapan Islam saja,” urainya.

Ia menjelaskan, dalam sistem autokrasi, benar-salah dan halal-haram diserahkan kepada satu orang saja yaitu tiran atau raja, sedangkan demokrasi mengoreksinya dengan harus diserahkan kepada banyak orang atau manusia.

“Sedangkan Islam mengoreksinya melalui sistem Khilafah, bahwa benar-salah dan halal-haram tidak boleh distandarkan oleh manusia, melainkan oleh hukum Allah SWT,” tegasnya.

Baca juga:  Islam Radikal: Propaganda Menjegal Islam Kaffah

Letak otoriternya pemerintah bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan yang muncul. Contohnya UU Omnibus Law yang disebutnya merupakan bentuk ugal-ugalan membuat hukum. Semua aspirasi tidak didengar, yang didahulukan adalah kepentingan kaum oligarki.

Indikasi lain adalah Perpres No. 7 tahun 2021 tentang RAN-PE. Menurutnya, ini adalah kebijakan yang sangat ekstrem di masa pandemi karena kebijakan ini tidak ada relevansi dengan persoalan utama yang dihadapi bangsa yaitu krisis ekonomi, krisis kesehatan, dan krisis kepercayaan.

“Kebijakan yang dibuat justru mempersoalkan radikalisme, ekstremisme, terorisme. Jadi jauh dari persoalan utama dan tidak solutif,” kritiknya.

Kemudian, kebijakan pengaktifan kembali Pam Swakarsa menandakan negara mengakui kondisi keamanan sedang rawan, jadi merasa perlu melibatkan masyarakat dan pihak-pihak lain.

“Paradigmanya, kalau suatu daerah itu aman, maka tidak perlu menggaji aparat yang bertugas. Namun sebaliknya, jika daerah itu rawan keamanannya, butuh melibatkan masyarakat atau petugas dari luar untuk mengamankannya,” jelasnya.

Ia menyatakan, mestinya negara hadir saat menciptakan aparat yang banyak sekaligus menciptakan suasana kondusif dan menjamin keamanan.

“Bukan justru memproduksi kebijakan yang bisa memicu terjadinya distrust di tengah masyarakat, memicu rawan keamanan, dan memicu konflik,” tukasnya.

Dikeluarkannya Perpres 7/2021 dan kebijakan Pam Swakarsa tentu akan menimbulkan potensi konflik di tengah masyarakat.

Baca juga:  Peliknya Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Kapitalisme

“Runtuhlah modal sosial suatu bangsa, karena seharusnya sesama anak bangsa saling bahu-membahu memikul berbagai persoalan sekaligus mengembangkan potensi kemandirian. Kalau itu diciptakan tentu akan menghemat biaya keamanan yang besar,” katanya.

Persoalan yang krusial juga adalah korupsi di negeri ini. Sebagai peringkat ke-3 se-Asia (tingkat korupsinya), tentu merupakan sebuah prestasi negatif. Ini bentuk keprihatinan di mana korupsi makin menggejala, tumbuh, dan berkembang.

Untuk itu, harus diberikan kesadaran kepada publik, sebab dampak buruk korupsi membuat tidak tercapainya kesejahteraan dan ketimpangan yang semakin jauh.

“Selain itu menimbulkan pesimistis manakala di tengah pemerintahan yang korup akan tercipta tingkat peradaban masyarakat yang korup pula,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, perlu ada paradigma-paradigma perbaikan dan salah satunya dengan menawarkan solusi Islam. Hanya saja, saat membicarakan Islam dalam sistem kenegaraan, sudah ada sikap islamofobia.

Padahal, ketika berbicara Gerakan Wakaf [tidak fobia]. Maka, sebenarnya bisa dijadikan kesadaran bersama bahwa Islam bisa digunakan untuk mengurus urusan negara dan menyelesaikan problematik yang ada.

“Jangan hanya wakaf saja yang dipakai. Harusnya hukum korupsi, hukum pencurian, dan hukum Islam yang lain itu bisa digunakan. Hingga sampai pada wacana perlu adanya penerapan sistem Islam,” tandasnya.

Baca juga:  [News] Swiss Kembali Mengeluarkan Larangan Cadar, Pengamat: Kebebasan Cuma Slogan Omong Kosong!

Sehingga, ia menegaskan, Islam rahmatan lil ‘alamin tidak sekadar di teks, tidak hanya di slogan, dan tidak cuma harapan, tetapi bisa diwujudkan. [MNews/Ruh-Gz]

One thought on “[News] Islamofobia Muncul Saat Mewacanakan Islam dalam Sistem Kenegaraan

  • 4 Februari 2021 pada 15:00
    Permalink

    Tdk akn ada kedamaian dlm sistem sekuler hanya sistem Islam scra Kaffah dtrapkn dlm aspek kehidupan aturan Allah SWT sdh Sempurna tdk akn ada kesenjangan Solusi Tuntas yg mbuat aturan yg Maha pengatur Alam semesta berikut isinya

Tinggalkan Balasan