[Editorial] Indonesia Hebat dengan Pendidikan Vokasi?

MuslimahNews.com, EDITORIAL — Dalam sambutan Webinar bertajuk “Anak Vokasi Zaman Now – Mengenal Vokasi Lebih Dekat” yang disiarkan CNBC Indonesia TV (24/1/2021), Nadiem Makarim membeberkan rencana besar Kemendikbud dalam mengembangkan vokasi tanah air.

Mulai tahun ini, Kemendikbud akan merevitalisasi program pendidikan vokasi di 900 SMK yang berbasis industri 4.0. Juga berencana melakukan dukungan dan percepatan link and match dan kemitraan dengan 5.690 orang dan 250 dunia usaha dan industri.

Sementara di level perguruan tinggi, berencana memperkuat pendidikan tinggi vokasi di 200 program studi, melakukan sertifikasi kompetensi kepada 300 dosen, melakukan penguatan pendidikan PNBP dan BLU pada 75 PTN, serta penguatan sarana dan prasarana di 8 perguruan tinggi (CNBC Indonesia, 24/1/2021).


PENDIDIKAN vokasional memang sedang terus diaruskan di tengah krisis multidimensi yang tiada henti. Skema pendidikan ini tampaknya benar-benar dipercaya bisa menjadi jurus jitu memperkuat daya saing SDM Indonesia yang dipandang masih lemah. Terutama dalam menghadapi besarnya tantangan masa depan Indonesia, di tengah era bonus demografi dan pasar bebas.

Tercatat, pada periode tahun 2017-2018 kemampuan daya saing SDM Indonesia masih berada di peringkat 36 dari 137 negara yang diukur. Sementara pada periode tahun 2020-2030, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia melonjak naik dari kisaran 268 juta hingga 293 juta orang. Sebanyak 70 persen di antaranya masuk dalam kelompok usia produktif.

Ini berarti di masa mendatang akan banyak persoalan yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah persaingan di dunia kerja yang makin ketat. Tak hanya di antara tenaga kerja lokal, tapi juga persaingan dengan tenaga asing yang makin deras masuk ke tanah air.

Apalagi saat ini UU Cipta Kerja sudah diketok palu. Sementara isinya jelas-jelas memberi karpet merah bagi tenaga kerja asing untuk melenggang masuk ke pasar kerja Indonesia. Padahal, rata-rata kompetensi mereka jauh di atas rata-rata tenaga kerja lokal.


SEBAGAIMANA diketahui, pada akhir periode pertama pemerintahannya, Presiden Jokowi pernah menyampaikan pidato tentang visi besar Indonesia setelah satu abad merdeka di tahun 2045 nanti. Yakni menjadi negara yang maju, berdaulat, adil, dan makmur.

Ia menyebut, pada 2045, Indonesia harus bisa menjadi negara maju dan menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi dunia dengan kualitas manusia yang unggul serta menguasai iptek, kesejahteraan rakyat yang jauh lebih baik dan merata, serta ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan yang kuat dan berwibawa.

Baca juga:  Quo Vadis Program Pendidikan Vokasi?

Visi ini kemudian di-breakdown oleh pemerintahan Jokowi di periode berikutnya dalam lima langkah prioritas pembangunan 2019-2024. Yakni melanjutkan pembangunan infrastruktur, memperkuat SDM, mengundang investasi seluas-luasnya, melanjutkan reformasi birokrasi, serta menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran.

Maka kita bisa melihat, sejalan dengan pembangunan infrastruktur yang jor-joran dilakukan dan pintu investasi asing berbasis utang atau dengan skema pembiayaan PPP (public private partnership) dan SWF (sovereign wealth fund) alias swastanisasi pembiayaan yang dibuka lebar-lebar, serta di tengah penataan birokrasi yang kian ramah dan bebas hambatan bagi proyek-proyek investasi tadi, pendidikan vokasi pun terus diaruskan dan digencarkan.

Bahkan untuk mengawal ketat pelaksanaannya, Kemendikbud sengaja membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) baru bernama Ditjen Pendidikan Vokasi yang membawahi Direktorat SMK, Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Kursus dan Pelatihan serta Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

Sejalan dengan itu, pemerintah pun kian serius menggandeng pihak industri untuk mensukseskan proyek ini. Konsep link and match atau skema ABC (Academy, Business and Corporate) atau triple helix makin mendapat tempat. Lembaga pendidikan, pemerintah, dan industri didorong bekerjasama dalam kolaborasi ideal yang dipandang saling menguntungkan.

Keterlibatan perusahaan atau dunia industri dalam pendidikan bahkan sudah dipandang sebagai bagian dari investasi itu sendiri. Karenanya, industri terus didorong turut terlibat dalam merancang kurikulum berbasis kompetensi, memberikan fasilitas pembelajaran, beasiswa, atau laboratorium. Juga melakukan penelitian bersama atau membiayai penelitian, hingga komitmen kuat menyerap lulusan SMK dan kampus vokasi tadi.

Alhasil, semua hal yang dianggap sebagai  hambatan dan tantangan untuk mencapai visi Indonesia Hebat di masa depan optimis bisa teratasi. Karena dengan pendidikan vokasi, diharapkan akan muncul talenta-talenta yang terampil dengan penguasaan hard skill dan soft skill yang dibutuhkan di era persaingan global yang kian ketat dan perubahan-perubahan yang kian cepat.

Pertanyaannya, mampukah Indonesia memenangi pertarungan sebagaimana yang diimpikan?


TAK bisa dinafikan, bahwa negeri kaya raya bernama Indonesia ini sejatinya bukanlah negeri yang benar-benar bebas merdeka. Sekalipun secara de jure Indonesia sudah lepas dari imperialisme Jepang dan Belanda, secara de facto, negeri ini masih terjajah di berbagai bidang kehidupan.

Baca juga:  Generasi Korban Kebijakan Industri

Secara politik, kita tak lagi memiliki kemandirian, mudah didikte asing, terjerat berbagai peraturan internasional yang jelas-jelas merugikan dan mencederai kedaulatan. Faktanya, PBB, IMF, WTO, WB, lembaga-lembaga donor dan semua kesepakatan yang dibuat atas inisiasi lembaga dan negara-negara besar itu hanyalah alat penjajahan.

Secara ekonomi, terlebih-lebih lagi. Penjajahan negara-negara kapitalis begitu telanjang dalam bentuk jeratan utang dan investasi. Sementara penguasa seolah tak mampu keluar dari kedua jebakan ini. Bahkan membalik logika kebenaran, hingga utang dan investasi dipandang sebagai sebuah prestasi.

Mereka seolah tak sadar, bahwa masa depan bangsanya telah tergadai oleh utang ribawi atas nama investasi. Sementara anak-anak generasi mereka diposisikan sebagai kacung asing. Yang disiapkan hanya sebagai pemutar mesin industrialisasi yang menjadi nyawa bagi langgengnya dominasi sistem kapitalisme.

Secara sosial dan budaya, bangsa ini pun sudah dirusak. Paham sekularisme dan liberalisme yang dijadikan asas bernegara benar-benar telah mencerabut karakter umat sebagai umat mulia, mandiri dan bermartabat, menjadi umat pengekor, pragmatis, individualis, dan hanya berorientasi pada nilai-nilai materi. Bahkan paham-paham inilah yang lebih dalam mengukuhkan penjajahan di bidang-bidang yang lainnya.

Maka bagaimana bisa, Indonesia berharap bisa hebat dengan masuk dalam jebakan negara-negara penjajah?  Lalu membiarkan generasi calon pemimpin masa depan bangsanya terdidik dengan skenario yang mereka buat?


SEJATINYA, Indonesia Hebat hanya akan terwujud manakala bangsa ini memiliki kemandirian di segala bidang kehidupan. Dan itu membutuhkan kepemimpinan dan tuntunan berpikir yang berbasis ideologi yang mampu melawan dominasi penjajahan. Itulah ideologi Islam.

Ideologi Islam ini tegak di atas asas yang sahih, yakni keimanan akan keberadaan Allah sebagai pencipta manusia, alam, dan kehidupan, serta kemutlakan-Nya dalam pengaturan kehidupan. Sehingga, dari keimanan ini lahirlah seperangkat aturan hidup yang sangat sempurna dan dipastikan akan mampu mewujudkan tujuan hidup yang diinginkan oleh individu dan sebuah bangsa. Yakni kehidupan yang sejahtera, adil, bermartabat, dan penuh berkah.

Baca juga:  Rekomendasi RNPK: Solusi atau Masalah?

Karenanya, ideologi Islam harus menjadi asas bagi tegaknya bernegara. Termasuk menjadi asas bagi sistem politik, ekonomi, sosial, hukum, dan hankam, tak terkecuali dalam aspek pendidikan. Negara ideologis seperti ini dijamin akan mampu tegak berdiri di hadapan negara penjajah dengan penuh marwah. Itulah khilafah.

Khilafah akan menerapkan sistem pendidikan yang berbasis Ideologi Islam, yang dipastikan tak hanya berorientasi menghasilkan SDM yang sekadar punya skill, tapi juga SDM yang memiliki kepribadian Islam.

Yakni SDM yang paham bahwa mereka hidup diciptakan oleh Sang Pemilik Kehidupan, sebagai hamba yang wajib tunduk kepada-Nya, sekaligus menjadi pengurus alam semesta yang taat pada aturan-Nya dan karenanya wajib memiliki skill untuk menjalankan misi hidupnya.

Visi pendidikan inilah yang akan menjiwai arah dan tujuan sistem pendidikan Islam. Juga menjadi nyawa bagi kurikulum dan metode pembelajaran yang diterapkan. Hingga akan terlahir dari sistem ini profil generasi yang berkarakter pemimpin dengan kualitas ketakwaan yang tinggi dan siap menjadi problem solver bagi masalah-masalah keumatan.

Tentu back up khilafah atas keberlangsungan sistem pendidikan ini begitu optimal. Mulai dari penyediaan sarana prasarana, dukungan maksimal pada para guru, dukungan terhadap riset, insentif yang besar dan tak terbatas pada peserta didik, dan lain-lain. Termasuk pengkondisian situasi sosial dan politik yang memastikan arah dan tujuan pendidikan bisa terealisasi.

Dengan demikian, bukan seperti output pendidikan hari ini, yang disiapkan hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja, sebagaimana robot yang siap didikte oleh operatornya. Melainkan profil generasi kreatif dan inovatif yang dengan ilmunya siap berkontribusi terhadap peradaban umat Islam di masa yang akan datang.

Profil sistem pendidikan ideal Islam dalam format khilafah ini bukan cuma ada dalam dongeng, tapi tercatat dalam buku-buku sejarah emas peradaban Islam di masa lalu. Hingga di masa itu dunia Barat pun tertarik untuk berbondong-bondong mengirimkan pemuda-pemudinya demi mencicipi kehebatan universitas-universitas Islam.

Dari sistem ini telah lahir nama-nama besar ilmuwan Islam peletak dasar ilmu-ilmu modern. Bahkan tak hanya itu, ketinggian peradaban yang diikuti oleh kemajuan teknologi umat Islam telah menjadikan khilafah sebagai negara trend setter dan adidaya yang disegani bangsa-bangsa di dunia. [MNews/SNA]

6 thoughts on “[Editorial] Indonesia Hebat dengan Pendidikan Vokasi?

  • 26 Januari 2021 pada 08:17
    Permalink

    Tak ada sistem atau solusi yg lebih baik dari Islam itu sendiri Karena Merujuk kepada Al-Qur’an Dan As-Sunnah beda halnya yg manusia yg mereka terapkan saat ini sistem kapitalisme yg dimna memisahkan agama Dan kehidupan Manusia sungguh sombong ingin membandingkan drinya dgn Allah dgn membuat sistem yg sungguh lemah dibuat oleh manusia sedangkan kita tau manusia itu adalah makhluk yg paling lemah mereka lebih memilih itu disbanding menerapkan Aturan yg jelas2 dari Allah sudah ada…

  • 26 Januari 2021 pada 07:44
    Permalink

    Selama yg diterapkan adalah sistem kapitalis yg sarat kepentingan para pmilik modal maka kebijakan apapun dibidang apapun tdk akan pro rakyat, tdk akan solutif, bahkan mnimbulkan banyak masalah baru. Sdh saatnya balik ke sistem lslam kaffah dlm bingkai khilafah

  • 26 Januari 2021 pada 07:11
    Permalink

    Sehebat apapun orang dan sepintar apapun orang pabila tidak didasari aqidah yang kuat dengan keimanan yang kuat kepada Allah SWT apa yang kita punya tidak akan menjadi suatu kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain apalagi negara

Tinggalkan Balasan