Otak-atik Istilah, PPKM Selesaikan Wabah atau Tambah Masalah?

Oleh: Kanti Rahmillah, M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI — Hampir satu tahun Indonesia “membersamai” pandemi. Bukannya hilang, wabah malah semakin menjadi dan tak terkendali. Penambahan kasus yang diiringi dengan problem ekonomi terus menuju keterpurukannya. Sedangkan pemerintah masih saja dinilai gagap dalam menanggulanginya.

Kali ini, lonjakan kasus positif Covid-19 di akhir tahun, dijawab pemerintah dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali. Aturan PPKM tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Covid-19.

PPKM memuat enam poin mulai dari perkantoran dengan menerapkan kerja dari rumah (WFH) sebesar 75 persen, sekolah daring, sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi dengan protokol kesehatan, begitu pun izin kegiatan konstruksi 100%, pembatasan ibadah hingga 50 persen, hingga pengaturan pemberlakuan pada jam operasi pusat perbelanjaan, dll.. Nyaris tak ada beda dengan PSBB kecuali persentasenya saja yang diubah-ubah. (kompas.com, 11/01/2021)

Kebijakan ini dimulai 11 hingga 25/1/2021 di sejumlah daerah provinsi Jawa dan Bali dengan pertimbangan dalam mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 pada libur akhir tahun. Karena berdasarkan pengalaman, habis libur besar terjadi kenaikan kasus 25% sampai 30%.

Kebijakan Pencitraan

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio melihat pergantian istilah itu hanya sekadar bentuk pencitraan. Ia menilai akar masalahnya adalah ketiadaan kebijakan konkret dari pemerintah dalam menangani pandemi. (cnnindonesia.com, 9/1/2021)

Seperti kebijakan pembatasan total atau karantina wilayah yang telah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Juga tes Covid-19 yang melebihi batas minimal dari WHO, yakni 1 orang per 1.000 penduduk per pekan. Kedua kebijakan krusial ini tak dilakukan pemerintah.

Otak-atik istilah penanganan pandemi, selain tak memberikan hasil, juga akan membingungkan warga. Yang pada gilirannya akan membuat warga semakin malas untuk mengikuti kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Apalagi disertai dengan implementasinya yang acak-acakan. Maka, tak berlebihan jika mengatakan bahwa tak selesainya kasus Covid-19 justru digawangi pemerintah itu sendiri.

Pemerintah dianggap mati suri menyelesaikan permasalahan pandemi, mulai dari kebijakan hingga implementasinya memuat segudang kontroversi. Apalagi pendanaannya yang dari utang, lagi-lagi membebankan pada rakyat.

Kebijakan Gagap, Lahir dari Sistem Ekonomi Kapitalisme

Pemerintah di awal kebijakannya bersikukuh tidak akan menerapkan lockdown total pada daerah yang terjangkiti wabah. Padahal, pada Maret 2020 lalu, orang yang terjangkit virus masih dalam hitungan jari dan belum menyebar ke mana-mana. Jika saja kebijakan awal pemerintah tepat, tentu lonjakan kasus dan penyebarannya yang sudah tak terkendali ini bisa diatasi.

Sayangnya, begitulah realitasnya, pemerintah malah memberlakukan PSBB, PSBM, dilanjut dengan new normal kala wabah sedang tinggi. Taruhlah kebijakan awal telanjur buruk karena pemerintah masih gagap menangani pandemi.

Tapi, enggannya pemerintah dalam mengadakan tes massal yang sesuai standar WHO saat ini, menjadi tanda tanya besar. Masa sudah satu tahun, pemerintah masih gagap? Padahal tes massal dalam kondisi saat ini sangat dibutuhkan agar cepat bisa dipisahakan mana orang yang terjangkit dan mana yang sehat.

Keengganan pemerintah memberlakukan dua kebijakan strategis di atas, tidak lain adalah motif ekonomi. Pemerintah tidak memiliki cukup dana untuk melaksanakan karantina wilayah, karena dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa jika diberlakukan, kebutuhan pokok rakyat ditanggung negara. Begitu pun tes massal, dengan alasan dana tak bisa dilakukan.

Mengapa pemerintah tak memiliki dana? Jangankan untuk membiayai pandemi, untuk menyelenggarakan negara setiap tahun tanpa adanya pandemi pun, APBN negara kita selalu defisit. Mengapa APBN defisit, padahal kekayaan alam kita melimpah ruah? Karena sumber APBN bertumpu pada pajak dan utang.

Mengapa bertumpu pada pajak dan utang? Jika kita cermati, semua ini adalah ulah sistem kapitalisme yang telah melegalkan kepemilikan SDA oleh swasta atau asing. Deregulasi, liberalisasi, dan privatisasi menjadi jalan mulus dikeruknya SDA, tanpa menyisakan kemaslahatan sedikit pun bagi rakyat Indonesia.

Akhirnya pendanaan wabah bertumpu pada utang. Karena penerimaan pajak kian melemah lantaran ekonomi masyarakat semakin susah. Jangankan pajak, untuk makan pun rakyat tak punya. Bahkan yang teranyar, kini utang Indonesia berada pada peringkat atas dunia dengan kategori negara miskin yang memiliki utang tinggi, sungguh memalukan.

Utang dengan bunga yang tinggi, bukan hanya berbahaya pada keuangan negara saja. Tapi ada bahaya yang lebih besar dari itu, yakni dikte asing yang semakin mencengkeram kebijakan negara ini.

Jebakan utang yang diberikan pada negara ini, menjadi jalan bagi negara makmur untuk semakin mengeksploitasi SDA dan memanfaatkan masyarakat sebagai pasar buat produk mereka.

Implementasi Buruk Lahir dari Karakter pemimpin yang Tidak amanah

Selain kebijakan yang buruk, implementasinya pun kacau balau. Penambahan utang yang begitu besar, malah direcoki dengan kasus korupsi. Dari level RT hingga menteri terlibat pencurian dana bansos, yang seharusnya diperuntukkan bagi warga miskin.

Misalnya saja kasus korupsi mantan Mensos Jualiari bisa memboyong Rp12 miliar dari dana bansos, padahal kekayaannya setelah dihitung tidak kurang dari Rp47 miliar.

Bahkan menurut Agus Pambaigo, korupsi sudah diawali sejak pembahasan anggaran di DPR hingga pelaksanaan di lapangan dengan jumlah yang fantastis. Jadi jangan heran jika patut diduga APBN kita masih bocor 20% -30% per tahun anggaran.

Ini baru di level pusat, bagaimana di level daerah, yang jumlahnya tak bisa dihitung oleh jari? Pastilah semakin banyak dana bansos yang bocor.

Selain korupsi, polemik data pun berbuntut pada permasalahan yang tak kalah pelik. Baku hantam warga karena data yang amburadul, seolah menjadi hal yang biasa. Sehingga manfaat dana bansos tak bisa dirasakan masyarakat seutuhnya.

Begitulah karakter penguasa yang dilahirkan dari sistem ini. Tidak amanah dan terkesan asal-asalan dalam melaksanakan kebijakannya.

Kebijakan Khilafah dan Pemimpin yang Amanah

Sungguh, kebijakan Khalifah atas pandemi telah terbukti mampu mengatasi seluruh wabah yang pernah terjadi di masa Kekhilafahan. Jika terjadi wabah, Khalifah dengan segera menutup daerah yang terkena wabah, sehingga daerah yang tidak terjangkiti bisa beraktivitas normal dan daerah yang terkena wabah cepat tertangani. Begitu pun tes massal, akan masif dilakukan agar segera berpisah antara yang sakit dan sehat.

Seperti apa yang dilakukan Khalifah Umar bin Khaththab saat terjadi wabah Tha’un di Syam pada 18 H. Khalifah Umar memerintahkan untuk me-lockdown daerah yang terkena wabah dan langsung membuat posko-posko bantuan agar kebutuhan pokok rakyat yang terkena wabah terpenuhi.

Khalifah Umar pun mendengarkan Amar bin Ash sebagai pakar dalam menghadapi pandemi dan menginstruksikan pada rakyatnya yang ada di Syam untuk mengikuti kebijakan Amar bin Ash dengan maksimal.

Amr bin Ash berkata, “Wahai manusia sesungguhnya wabah ini seperti api yang menyala-nyala dan manusia yang berkumpul ini bahan bakarnya. Kayunya semakin berkumpul (manusia) maka semakin keras, dan cara mematikan api ini harus dipisah. Maka berpencarlah ke gunung-gunung.”

Khalifah tidak pernah bermain istilah hingga membingungkan rakyatnya. Khalifah pun akan amanah dalam menjalankan setiap kebijakannya, sehingga polemik yang pelik dalam mengimplementasikan kebijakan tak akan terjadi. Karena Khalifah akan dibantu pula oleh pejabat-pejabat pemerintah yang amanah dan bervisi menyelesaikan permasalahan umat. [MNews/Gz]

2 thoughts on “Otak-atik Istilah, PPKM Selesaikan Wabah atau Tambah Masalah?

Tinggalkan Balasan