[News] Syariat Islam Kaffah Menyelesaikan Konflik Agraria

MuslimahNews.com, NASIONAL — Konsorsium Pembaruan Agraria ( KPA) mencatat terdapat 241 kasus konflik agraria yang terjadi di Indonesia sepanjang 2020. Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika menilai, jumlah ini sebagai anomali karena konflik terus terjadi di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan resesi serta membatasi pergerakan orang.

KPA juga mencatat jumlah konflik agraria di sektor perkebunan dan sektor kehutanan masing-masing justru meningkat 28 persen dan 100 persen dibanding 2019.

Menurut Dewi, perusahaan-perusahaan justru memanfaatkan pandemi untuk melakukan ekspansi bisnis di wilayah pedesaan karena kondisinya tidak separah di wilayah perkotaan yang lesu akibat pandemi.

“Konsekuensinya, perusahaan-perusahaan berbasis agraria masih leluasa dan makin leluasa bergerak, itulah menjadi sebab pedesaan di masa pandemi tetap menjadi sasaran masif perluasan investasi dan akumulasi kelompok badan usaha berskala besar,” kata Dewi. (kompas.com, 6/1/2021).

Menurut pengamat kebijakan publik, Emilda Tanjung, M.Si., konflik agraria menambah kompleksnya problem seputar lahan selain ketimpangan penguasaan lahan yang sangat tajam. Bahkan menurut Komnas HAM, setiap tahunnya konflik agraria merupakan jenis pengaduan pelanggaran HAM terbanyak yang dilaporkan.

Konflik lahan yang terjadi melibatkan warga masyarakat dengan beberapa pihak, seperti korporasi, pemerintah pusat/daerah, bahkan dengan aparat.

“Mirisnya, masyarakat miskin atau lemah adalah kelompok yang paling sering disalahkan dan dirugikan hingga tak jarang sampai jatuh korban nyawa,” katanya.

Ia menyebutkan ada sejumlah faktor pemicu terjadinya konflik ini.  Hasil kajian Cifor (2016) menyebutkan penyebab konflik di sektor perkebunan adalah karena perampasan lahan (land grabbing), pengabaian klaim hak adat, polusi, tidak memadainya kompensasi, pembagian manfaat, dan kegagalan perusahaan merealisasikan janji.

Sementara di sektor kehutanan pemicunya adalah pemberian izin lokasi oleh pemerintah dan penetapan kawasan hutan secara sepihak, sementara izin ini berada di atas tanah masyarakat.

“Begitu pula model kemitraan dengan pola inti plasma yang sering kali memasukkan tanah-tanah milik masyarakat dalam sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan,” cetusnya.

Ia menyatakan berlarut-larutnya konflik lahan dengan jumlah dan jenis yang terus bertambah setiap tahunnya menunjukkan upaya mengatasi konflik ini gagal, karena ada akar persoalan yang tak terselesaikan.

Apalagi dengan implementasi UU Cipta Kerja ke depannya yang diduga kuat semakin memperparah konflik yang ada. Sebab, jelas-jelas dalam UU ini hak dan kepentingan korporasi/kapitalis jauh lebih diakomodasi.

“Sebagai contoh tentang ketentuan tanah yang akan diinventarisasi oleh Bank Tanah dan model pendistribusiannya. Nyata terlihat bahwa hak-hak rakyat akan dimarginalisasikan dengan ketentuan ini,” kritiknya.

Pemicu Konflik

Ia juga menjelaskan faktor mendasar pemicu konflik, yakni pertama, berkaitan dengan tidak jelasnya penentuan status kepemilikan lahan.

Dalam konsep kapitalisme neoliberal hari ini, tidak ada pengaturan tentang mana lahan yang boleh dimiliki individu, lahan milik umum, dan lahan milik negara. Namun, semua lahan diklaim milik negara dan negara bisa mengalihkan pengelolaannya kepada swasta. Ditambah pula status kepemilikan yang harus mendasarkan pada legalitas formal seperti sertifikat.

“Faktanya tidak sedikit rakyat yang tinggal di suatu kawasan turun temurun dan mengelola lahan tersebut untuk penghidupan mereka sementara mereka tidak memiliki sertifikat. Kondisi inilah yang sering menimbulkan perampasan lahan dan penggusuran rakyat dari lahan yang sudah ditempatinya,” tegasnya.

Faktor kedua, kehadiran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator saja serta keberpihakan yang lebih kepada korporasi. Mandulnya negara dari tanggung jawabnya sebagai pelindung dan penanggung jawab rakyat menyebabkan konflik sering kali memenangkan pihak yang kuat. Sedang rakyat dipaksa mengalah.

“Berbagai regulasi yang hadir pun semakin mendukung penguasaan lahan oleh korporasi, atas nama investasi,” urainya.

Pengistimewaan yang diberikan kepada korporasi turut memicu terjadinya problem ikutan, seperti perusakan lingkungan, pengabaian janji-janji kepada rakyat dan sebagainya.

“Yang tak jarang terjadi, karakter aparat yang tidak amanah serta sering memanipulasi perizinan termasuk dalam pembuatan sertifikat, sehingga terjadinya konflik tak terhindarkan,” lanjutnya.

Konsep Islam Penyelesai Konflik

Untuk itu, Ustazah Emilda menekankan, mengakhiri konflik lahan tidak bisa dengan program reformasi agraria saja, sementara paradigma pengaturannya masih paradigma neoliberal yang batil.

Butuh perubahan mendasar pada konsep tata kelola lahan yang merupakan bagian dari sistem politik dan ekonomi negara.

“Satu-satunya konsep yang layak digunakan saat ini hanyalah syariat Islam yang dijalankan sistem politik Khilafah. Sebab kesahihan sistem ini telah dijamin Allah SWT dan bukti keberhasilannya sudah ditunjukkan Rasulullah dan para Khalifah setelah beliau saw.,” tegasnya.

Ia mengungkapkan ada dua konsep penting Islam mengakhiri konflik lahan. Yakni mengembalikan status kepemilikan lahan sesuai yang ditetapkan Allah SWT dan hadirnya fungsi negara secara benar sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya.

Dalam pandangan Islam, lahan memiliki tiga status kepemilikan, yaitu lahan yang boleh dimiliki individu seperti lahan pertanian, ladang, kebun dan sebagainya.

Lahan milik umum yaitu lahan yang di dalam atau di atasnya terdapat harta milik umum, seperti lahan hutan, tambang dan sebagainya. Terkait lahan milik umum ini, Islam melarang menguasakannya kepada swasta/korporasi yang menghalangi akses orang lain untuk memanfaatkannya atau memicu terjadinya konflik.

Kemudian lahan milik negara yaitu lahan yang tidak berpemilik dan yang di atasnya terdapat harta milik negara seperti bangunan milik negara. Berdasarkan pembagian ini, maka tidak dibolehkan bagi individu untuk memiliki lahan milik umum sekalipun diberikan konsesi/ijin oleh negara.

Yang tak kalah penting, kepemilikan lahan dalam Islam harus sejalan dengan pengelolaannya. Ketika ditemukan suatu lahan yang tidak tampak ada kepemilikan seseorang di sana, maka boleh dimiliki siapa pun asalkan lahan tersebut dikelolanya.

Sebaliknya, ketika suatu lahan yang sah dimiliki seseorang, namun ditelantarkan hingga tiga tahun, hak kepemilikan akan hilang darinya.

“Konsep seperti ini akan menjaga kepemilikan seseorang atas lahan sekalipun tidak memiliki sertifikat, bahkan memudahkan siapa pun untuk memiliki lahan asalkan sanggup mengelolanya,” paparnya.

Lalu mengenai hadirnya fungsi negara (Khilafah), maka Khilafah harus hadir di tengah rakyatnya sebagai raain (pelayan/pengurus) dan junnah (pelindung).

Keduanya dijalankan dengan menerapkan syariat Islam secara kaffah pada seluruh aspek. Karena fungsi dari pelaksanaan hukum syara adalah mencegah dan menyelesaikan seluruh potensi masalah serta konflik yang terjadi di tengah manusia dengan penyelesaian yang paling adil.

“Khilafah tidak boleh memberikan pengistimewaan kepada sebagian warganya (seperti perusahaan). Semua rakyat yang di bawah kekuasaannya wajib mendapat perlakuan yang sama. Karakter aparat dalam Khilafah adalah yang bertakwa kepada Allah, kompeten di bidangnya, dan ihsan melayani rakyatnya,” pungkasnya.

Dengan demikian, konflik lahan akan bisa diakhiri. [MNews/Ruh-Gz]

One thought on “[News] Syariat Islam Kaffah Menyelesaikan Konflik Agraria

Tinggalkan Balasan