Celah Sertifikasi Halal

Oleh: Retno Sukmaningrum

MuslimahNews.com, FOKUS — Satu lagi lembaga pemeriksa halal (LPH) hadir di Indonesia. Adalah PT Surveyor Indonesia (Persero) yang kini telah memiliki LPH berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama tentang Penerbitan Surat Keterangan Akreditasi LPH PT Surveyor Indonesia.

Sebelumnya, PT Sucofindo (Persero) juga memperoleh SK resmi menjadi LPH yang akan membantu memeriksa produk halal. Kepastian PT Sucofindo menjadi LPH itu berdasarkan Surat Keputusan No. 117/2020 tentang Penetapan PT Sucofindo (Persero) sebagai LPH dari BPJPH.

Ke depannya, sepertinya bakal banyak BUMN yang akan mendirikan LPH, sebagaimana PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia, karena Undang-Undang No. 33/2014 tentang JPH mewadahi memungkinkannya BUMN menjadi LPH.

Dari MUI ke BPJH

Sebagaimana diketahui, sebelum dibentuk BPJH, pemberian sertifikasi halal diberikan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam sejarahnya, pembentukan LPPOM MUI didasarkan atas mandat pemerintah/negara agar MUI berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia pada 1988.

LPPOM MUI didirikan pada 6/1/1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI dalam menjalankan fungsi sertifikasi halal, pada 1996 ditandatangani nota kesepakatan kerja sama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI.

Nota kesepakatan tersebut kemudian disusul penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.

Dalam perjalanannya, per 17/10/2019, penyelenggaraan JPH memasuki babak baru. JPH mulai diselenggarakan pemerintah, dalam pelaksanaannya dilakukan BPJPH Kementerian Agama didasarkan pada UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH. Dengan demikian, MUI tak lagi mengeluarkan sertifikat halal.

UU No. 33 Tahun 2014 menyebutkan, setiap institusi pemerintah yang memiliki kesempatan yang sama berhak mengeluarkan LPH dalam membantu BPJPH.

LPH bertugas melakukan pemeriksaan kehalalan suatu produk sebagai salah satu syarat mendapatkan sertifikat dari pemerintah. Hasil pemeriksaan LPH menjadi bahan bagi MUI untuk memfatwakan kehalalan. Selanjutnya, atas dasar fatwa MUI tersebut, suatu produk bisa mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH.

Posisi MUI sama dengan LPH bentukan berbagai institusi pemerintah lainnya. Hanya saja, sebagaimana tertera dalam UU no. 33 tersebut, MUI mempunyai kewenangan mengaudit calon auditor dari setiap LPH. Karena setiap LPH disyaratkan mempunyai minimal tiga auditor halal untuk bisa beroperasi.

Operasi LPH ini sepertinya bakal terhambat. Saat ini terdapat 266 calon auditor yang sudah diberi pendidikan oleh BPJPH untuk menempati 77 LPH. Namun, hak itu terbentur belum dilakukannya uji kompetensi yang hanya bisa dilakukan MUI sesuai UU 33/2014. Mengapa? Karena MUI sampai saat ini tengah melayangkan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) atas UU JPH tersebut.

Lembaga Sertifikat Halal Untuk Siapa

Perebutan kewenangan lembaga pemberi sertifikat halal, sebenarnya untuk siapa? Jika beralasan dibentuknya UU No. 33 karena adanya perubahan pengadaan sertifikasi halal, yang dulu didasarkan atas sukarela, sekarang diwajibkan.

Lalu mengapa perlu memindahkan amanah lembaga yang berwenang? Cukup mengumumkan kepada pihak produsen untuk wajib mendapatkan sertifikat halal bagi produk yang akan diedarkannya. Jika dilanggar, produk bisa ditarik hingga dibekukan usahanya. Begitu pula, jika dirasa lemah dalam pelaksanaannya, atau dirasa kurang tegas, tinggal perlu dikuatkan.

Sering kali sweeping makanan minuman kedaluwarsa di toko-toko atau supermarket, hanya dilakukan oleh Dinkes atau BPOM tanpa diiringi petugas keamanan. Walhasil sweeping yang dilakukan macam harimau ompong di siang bolong.

Jika pemberian sertifikasi halal yang selama ini ditangani MUI, sekarang langsung ditangani Kemenag, mungkin masih bisa dipahami. Persoalannya, ternyata BPJH Kemenag justru memberi ruang besar bagi perusahaan BUMN untuk membuat LPH, layaknya MUI selama ini.

Dalam UU No. 33 disebutkan, setiap institusi pemerintah yang memiliki kesempatan yang sama berhak mengeluarkan LPH dalam membantu BPJPH sesuai dengan syarat berikut: (1). Memiliki kantor dan peralatan, (2). Telah diakreditasi oleh BPJPH, (3). Memiliki setidaknya tiga orang halal auditor (4). Memiliki laboratorium atau memiliki perjanjian dengan institusi lain yang memiliki laboratorium yang terakreditasi.

Pemerataan pemberian peluang ini seolah menyamaratakan pemberian kesempatan pendidikan bagi setiap warga negara, terkait persamaan hak, jika sekolah terkait dengan hak pendidikan. Kalau sertifikasi, terkait hak apa? Tampaknya ada kue besar yang harus dibagi. Apa itu?

Halal adalah Pasar Besar

Jumlah penduduk muslim di Indonesia menduduki peringkat pertama, sekitar 87,2%. Dalam pandangan kapitalisme yang hari menguasai sistem dunia, jumlah besar tersebut adalah potensi pasar.

Jaminan halal terhadap hasil produksi menjadi syarat utama terserapnya produk di pasar yang didominasi kaum muslimin. Produsen pun akan berupaya memenuhi persyaratan sertifikasi halal agar produk mereka makin laku di pasaran. Terlebih, hari ini pemerintah mewajibkan dan bukan sekadar imbauan.

Sampai di titik ini, mungkin kaum muslimin merasa lega. Namun, begitu melihat semakin banyaknya lembaga yang berdiri untuk melakukan audit kehalalan produk/jasa, inilah yang membuat umat layak khawatir.

Bukankah dengan banyaknya lembaga audit dan produsen dibebaskan memilih lembaga auditornya, justru akan memperbesar celah lolosnya produk/jasa yang haram?

Dengan diperkenankannya perusahaan/jasa memilih atau melakukan kerja sama dengan LPH mana pun, peluang terjadinya kongkalikong antarpihak perusahaan dengan LPH cukup besar. Sebagaimana yang terjadi pada audit pajak di perusahaan-perusahaan selama ini. Sudah jamak diketahui, kerja sama auditor pajak dengan perusahaan adalah untuk menghindari pajak selangit.

Begitu pula, untuk mendatangkan auditor tentunya perusahaan harus mengeluarkan dana tambahan, demi memperoleh sertifikat halal. Bisa terbayang nantinya akan adanya persaingan di antara LPH untuk mendapatkan klien perusahaan yang butuh sertifikasi halal. Tampaknya inilah kue besarnya.

Ditengarai perkara sertifikasi halal ini akan makin rumit dan runyam. Hingga hari ini saja, baru 18 auditor halal yang lolos terseleksi MUI dari sekitar 400-an pendaftar.

Padahal, setiap LPH minimal harus mempunyai 3 orang auditor. Ternyata 18 auditor yang terseleksi tersebut pun menyisakan permasalahan, yakni MUI belum melakukan perjanjian kerja sama terkait penetapan Sucofindo sebagai LPH.

Konsekuensi hukumnya, Sucofindo tidak berwenang melakukan pemeriksaan atas produk pelaku usaha yang dimohonkan kepadanya. Dan nyatanya, BPJH—sejak dibentuk setahun yang lalu—belum melakukan aktivitas apa pun. Lalu apa urgensi perubahan ini bagi kepentingan kaum muslimin?

Sistem Kapitalisme Tak Peduli Kehalalan

Dalam sistem kapitalisme yang menaungi dunia hari ini, impossible jika peduli dengan kepentingan Islam dan kaum muslimin, termasuk dalam kehalalan yang mereka konsumsi.

Bagi kapitalis dunia, jumlah kaum muslim yang besar hanyalah dipandang sebagai potensi pasar yang besar. Di setiap wilayah hegemoninya, kapitalis dunia menciptakan masyarakat yang konsumtif melalui iklan, hingga menjadikan masyarakat seakan-akan menjadi “sapi perahan” bagi kaum kapitalis.

Hambatan terserapnya produk di pasar, berupaya mereka hilangkan. Bagi negeri muslim, hambatannya adalah tuntutan produk/jasa halal yang beredar di pasar.

Di tingkat internasional, mereka mengopinikan bahwa sertifikasi halal yang diterbitkan suatu negara berpotensi menjadi hambatan nontarif di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Bagi negara pengekor kapitalisme global seperti Indonesia, tuduhan tersebut membuat ciut nyali. Oleh karenanya, “wajar” jika pihak pemerintah merombak berbagai tatanan yang melindungi mayoritas warganya yang muslim, demi tunduk pada majikannya.

Karut-marut lembaga berwenang pemberi sertifikat halal bukan menjadi bukti pedulinya rezim akan keselamatan kaum muslimin. Justru sebaliknya, rezim gagal menciptakan ketenangan dan keamanan kaum muslimin dalam kehalalan konsumsi mereka. Inilah realitas kaum muslimin dalam kehidupan kapitalisme sekuler.

Jauh berbeda dengan kondisi kaum muslimin saat hidup dalam naungan daulah Khilafah Islamiah. Sanksi akan diberlakukan secara tegas terhadap pihak yang mengedarkan makanan dan minuman haram.

Paulina Lewicka dalam bukunya Food and Foodways of Medieval Cairenes: Aspects of Life in an Islamic Metropolis of the Eastern Mediterranean menulis, pemberlakuan sanksi, baik moral maupun fisik, juga diterapkan.

Begitu pula Ali ibn Raashid ad-Dubayyaan dalam artikelnya Alcoholic Beverages: Legal Punishment and Detrimental Effects mengungkapkan, hukuman orang yang mengonsumsi minuman keras diberlakukan selama 28 tahun masa kekhalifahan empat sahabat Rasulullah Saw..

Masih banyak lagi bukti sejarah yang menunjukkan terjaganya kaum muslimin akan makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Dalam sistem Khilafah, makanan dan minuman bukan sekadar mengenyangkan, namun menjadi bahan untuk tenaga beribadah dan menghamba kepada Allah azza wajalla.

Jika sekadar kenyang, apalah beda dengan binatang? Sistem yang memuliakan manusia inilah yang patut mengatur manusia. Bukan sistem kapitalisme yang hina dan menghinakan. [MNews/Gz]

5 thoughts on “Celah Sertifikasi Halal

  • 18 Januari 2021 pada 17:58
    Permalink

    Makin liberal, makin tidak peduli dgn kehalalan. Semua demi kelancaran produk beredar di pasaran, lembaga non latar belakang agama pun dilibatkan.
    Sertifikat halal diragukan jaminan halalnya.

  • 12 Januari 2021 pada 22:41
    Permalink

    Kapitalisme meniadakan nilai ruhiyah, akhlak dan insaniyah. Hanya menyisakan nilai materi sebagai faktor pendorong orang untuk beramal.
    Agar laku produknya, dengan cara bayar mahal, untuk mendapatkan sertifikat halal cara ini pun bisa ditempuh.
    Belum terasakah sengsaranya hidup di sistem kapitalistik?

Tinggalkan Balasan