Penetapan Hukum Berdasar Maslahah Mursalah: Lemah!

Oleh: Najmah Saiidah

MuslimahNews.com, FOKUS TSAQAFAH Seiring perkembangan kemajuan peradaban, maka kehidupan manusia akan semakin kompleks dan beragam, apalagi dalam konteks perekonomian. Sebagai umat muslim yang memegang teguh Islam, kita membutuhkan kepastian hukum apakah model dan produk perekonomian saat ini boleh diterapkan.

Persoalan-persoalan ekonomi kontemporer banyak yang tidak bisa diselesaikan dengan mengandalkan pendekatan metode lama yang dilakukan oleh ulama terdahulu. Hal ini mungkin terjadi karena ulama kesulitan mendapat nas dalam persoalan tertentu, maka dengan kondisi demikian proses penetapan hukum dengan maslahah mursalah dapat menjadi salah satu alternatif (Harakatuna.com).

Mashalih mursalah atau maslahah mursalah memang diakui oleh beberapa ulama sebagai, salah satu jalan untuk mengambil hukum, itu pun dengan syarat-syarat tertentu.

Hanya saja jika kita perhatikan, dalam sistem kapitalis seperti negeri kita, justru sering kali kebablasan. Manfaat justru yang dijadikan sebagai alasan utama, sehingga setiap kebijakan yang dilkeluarkan penguasa lebih banyak didasarkan pada manfaat bukan pada ketentuan syara’.

Beginilah sistem sekuler kapitalis yang memang segala sesuatu diukur berdasarkan sebesar-besarnya manfaat. Karena asasnya memang manfaat. Contoh yang sangat jelas terkait penggunaan harta zakat yang boleh digunakan untuk penyediaan infrastruktur atau penyediaan air bersih, padahal terkait zakat sudah sangat jelas distribusinya kepada delapan ashnaf sebagaimana dalam QS Al-Taubah: 60).

Dan yang baru-baru ini terjadi tentang penolakan RUU Larangan Minuman Beralkohol oleh beberapa pihak, karena masih adanya manfaat pada minol, padahal telah sangat jelas keharamannya.

Sangat berbeda dengan Islam, din sekaligus ideologi yang sempurna yang datang dari Sang Khalik Al-Mudabbir, mampu menyelesaikan berbagai permasalahan manusia hingga kapanpun.

Istimewanya lagi aturan Islam tidak akan pernah berubah sampai kapan pun dan mampu menjawab berbagai permasalahan yang menimpa manusia dengan mekanisme tertentu yang telah ditetapkan Islam. Mekanisme ini pula yang harus dijadikan pegangan bagi umat Islam dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya.

Mashlahah Mursalah Bukan Dalil Syara’

Para ulama penganut mashalihul mursalah mendefinisikan dengan kemaslahatan yang tidak dijelaskan oleh dalil khusus yang mengakuinya dan mencampakkannya. Kemudian kemaslahatan tersebut diambil, padahal tidak ada nas yang mengakuinya, dengan syarat ketika diambil berakibat tertolaknya suatu kesulitan. (Kitab Taysir al Wushul ilal Ushul hal. 111).

Sedangkan ulama lainnya menjelaskan bahwa Maslahah mursalah adalah suatu maslahah yang tidak ada nas yang memerintahkan maupun mengingkarinya. Karena itulah disebut mursalah. Maslahah yang dimaksud bisa jadi mendatangkan manfaat, menolak mafsadat, atau kedua-duanya, yang merupakan maksud dari pensyariatan (tasyri’).

Dari sisi keselarasan dengan syariat, maslahah secara umum bisa dibedakan menjadi dua: 1) maslahah mu’tabarah, dan inilah yang dimaksud dengan maslahah mursalah, yakni maslahah yang selaras dengan maksud-maksud syariat (maqashid syariah) dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan hukum-hukum syariat yang sudah jelas, dan 2) maslahah mulghaah, yakni maslahah yang diingkari oleh syariat, misalnya menyamakan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hak waris.

Argumentasi dari mereka yang menyetujui kehujahan maslahah mursalah adalah bahwa kemaslahatan manusia itu senantiasa berkembang dan berubah, tidak pernah berhenti. Jika kita membatasi pada maslahah yang ada nas-nya saja, terputuslah kemaslahatan manusia seiring dengan berkembangnya zaman, selain itu didasarkan pada praktik dari para sahabat, tabiin, dan para imam mujtahid menunjukkan mereka menggunakan maslahah mursalah. Mereka mengambil contoh pengumpulkan Al-Qur’an di masa Abu Bakar, pembukuan dan penyatuan mushaf Al-Qur’an di masa Utsman.

Dalam kitab Taysir Al Wushul ilal Ushul, Syekh Atha’ bin Khalil menjelaskan bahwa mashalihul mursalah dikategorikan kepada salah satu dari empat perkara yang diduga dalil padahal bukan dalil.

Demikian halnya ustaz Hafidz Abdurrahman mengategorikannya kepada dalil-dalil spekulatif, jadi bukan dalil syara’ secara hakiki. Mengapa? Karena mashalih mursalah tidak dibangun berdasarkan dalil yang qath’iy. Karenanya, yang terkategori dalil syara’ hanya Al-Qur’an, As-Sunah (hadis), ijmak’ dan qiyas karena hanya keempat dalil ini sajalah yang dibangun berdasarkan dalil yang qath’iy.

Hanya saja menarik kesimpulan (istidlal) melalui apa yang diasumsikan sebagai dalil, yang di dalamnya masih terdapat syubhat dalil tetap dianggap sebagai penarikan kesimpulan secara syar’iy namun dalilnya zhanniy atau dalil yang tidak relevan dengan apa yang dibuktikan (Ushul Fiqih, Membangun Paradigma Berfikir Tasyri’i, drs. Hafidz Abdurrahmnan MA).

Hanya Islam Mampu Menjawab Semua Persoalan Manusia

Sesungguhnya jika kita perhatikan dengan seksama, memang tidak dapat dimungkiri, seiring dengan berjalannya waktu, terjadi perubahan bentuk kehidupan manusia, selanjutnya terjadi perubahan teknologi dan materi hasil buatan manusia, seiring itu pula muncul permasalahan-permasalahan kehidupan umat manusia yang baru, yang bisa jadi sebelumnya belum pernah ada.

Karakteristik hukum Islam sangat berbeda dengan hukum produk Kapitalisme maupun Sosialisme. Hukum Islam dibangun berdasarkan nas-nas syariat yang tetap.

Dalam Islam, nas-nas syariat adalah sumber hukum yang kemudian menghukumi realitas. Sebaliknya dalam Kapitalisme, misalnya, realitaslah yang menjadi pijakan hukum yang kemudian menghasilkan produk-produk hukum yang sesuai dengan (mengakomodasi) realitas dan biasanya manfaat atau kemaslahatan yang menjadi dasar.

Akibatnya, hukum produk kapitalisme ini berubah-ubah dari waktu ke waktu dan berbeda-beda antara satu tempat dan tempat lainnya. Ini adalah konsekuensi dari dijadikannya realitas—yang terus berubah dan berkembang—sebagai pijakan hukum.

Sesungguhnya produk hukum Islam yang dibenarkan Islam adalah digali dari nas-nas syariat, sementara pada saat yang sama nasnas tersebut tetap dan tidak pernah mengalami perubahan.

Karena itu, produk hukum tersebut harus selalu terikat dengan nas dan tunduk pada apa yang dinyatakan oleh dalalahnya (penunjukkannya). Pertimbangan atas dasar kemaslahatan atau kemudaratan tidak mempunyai nilai sama sekali di sini.

Perbedaan kultur, kebiasaan dan adat-istiadat masyarakat juga tidak boleh mempengaruhi hukum Islam. Pasalnya, kultur, kebiasaan dan adat-istiadat bukanlah motif diberlakukannya hukum dan bukan sumber hukum.

Bahkan kultur, kebiasaan dan adat-istiadat acapkali banyak yang bertentangan dengan syariat. Namun demikian, jika kultur, kebiasaan dan adat-istiadat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, ia dibolehkan (mubah). Hanya saja, kebolehannya bukan karena pertimbangan apa-apa kecuali memang dibolehkan oleh nas-nas syariat.

Haruslah kita pahami, syariat Islam adalah tidak pernah berubah. Yang halal akan tetap halal dan yang haram akan tetap haram, selamanya begitu hingga hari Kiamat, karena wahyu Allah SWT telah terputus dan syariat Islam telah sempurna. Hanya saja Islam telah memberikan mekanisme yang sangat jelas apa yang harus dilakukan ketika kaum muslimin menemui persoalan.

Hal ini pernah dicontohkan di masa Rasulullah saw., ketika beliau mengutus Muadz bin Jabal menjadi wali di Yaman. Hadits yang diriwayatkan oleh Al Baqhawi:“Dari Mu’adz sesungguhnya Rasulullah saw. ketika mengutus Muadz bin Jabal keYaman, Rasulullah saw. bersabda: ‘Bagaimana engkau memutuskan perkara apabila diserahkan kepadamu suatu perkara?’ Muadz berkata ‘Aku akan memutuskan dengan kitabullah’, Rasulullah bersabda: ‘Maka jika tidak ada dalam kitabullah?’ Muadz pun berkata ‘Maka dengan Sunah Rasulullah saw.’ Rasulullah bersabda: ‘Maka jika tidak ada dalam sunah Rasulullah?’ Muadz pun berkata ‘Aku berijtihad dengan pendapatku’ kata Mu’adz. Lalu Rasulullah memukul dadanya sambil bersabda: ‘Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyetujui utusan Rasulullah dengan apa yang diridai Rasulullah saw’.” (HR. Abu Daud) (Syekh Taqiyyudin An-Nabhani, Asysyakhshiyah Islamiyyah juz 1).

Dalam kitab Asysyakhshiyah Islamiyyah juz 1, Syekh Taqiyyudin An-Nabhani menjelaskan di masa kegemilangan Islam, masyarakat umum biasa bertanya dan meminta fatwa kepada para mujtahid dan ulama ketika mereka menemui persoalan yang mereka hadapi, yang mereka tidak mampu pecahkan.

Beliau pun menambahkan bahwa di masa itu, umat Islam terbiasa mempelajari syariat dan terbiasa pula menyampaikan serta mengajarkan hukum syara kepada umat, sehingga umat mengetahui dan memahami hukum syara’ serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan tathbiq ahkam (menerapkan hukum) dalam pengertian mengkaji fakta yang akan disikapi (tahqiiqul manath), kemudian menerapkan hukum-hukum berdasarkan nas syara terhadap fakta yang ditemui.

Demikian halnya para mujtahid yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan berijtihad akan melakukan ijtihad terhadap permasalahan baru yang dihadapi. Dengan demikian setiap muslim akan tetap terjaga dalam penerapan hukum-hukum syara, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah saw.

Apa yang Harus Dilakukan Umat Islam Saat ini?

Dari pembahasan sebelumnya, dapat kita pahami bahwa mengetahui hukum Islam yang diperlukan seorang muslim dalam mengatur kehidupannya adalah fardhu ‘ain. Karena dalam setiap aktivitas kita harus terikat dengan hukum syara’, maka setiap muslim harus mengetahui hukum syara’ terlebih dahulu tentang aktivitas tersebut sebelum seorang muslim melakukan sesuatu.

Di sinilah sebenarnya pentingnya umat Islam untuk belajar hukum-hukum Islam dan tsaqafah Islam, terus belajar Islam tanpa henti.

Sehingga umat Islam paham Islam dan seluruh aturan-aturan kehidupan dan dengan bekal inilah sesungguhnya umat Islam akan mampu menyelesaikan berbagai masalah kehidupan yang dihadapinya, tidak akan terbawa arus pemikiran kapitalis sekuler yang menjadikan manfaat sebagai landasan dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

Terlebih lagi dengan belajar Islam dan tsaqafah Islam dengan sungguh-sungguh dan terus menerus, akan lahir para mujtahid dan mujtahidah yang handal di masa mendatang.

Keberadaan mujtahid inilah yang dibutuhkan umat, yang akan mampu membantu umat menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapinya. Sehingga tidak ada satupun permasalahan umat yang tidak terselesaikan, baik masalah individual ataupun masalah umat secara keseluruhan.

Khatimah

Telah kita pahami bahwa pemgambilah hukum berdasarkan mashalih mursalah adalah zhanniy atau lemah, terlebih lagi kita tidak boleh menyandarkan kepada manfaat ketika menyelesaikan masalah.

Akan tetapi kita harus kembali kepada dalil-dalil syara yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, yaitu Al-Qur’an, Sunah, ijmak sahabat, dan qiyas.

Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang ketika situasi kita dalam keadaan bukan seorang mujtahid, ditambah keilmuan kita terhadap Islam belum mencukupi, padahal kita dituntut untuk menyelesaikan masalah kehidupan kita berdasarkan Islam?

Maka jalan yang harus kita tempuh adalah kita bertanya kepada para asatidz dan ustadzaat terpercaya, ulama yang lurus, para ulama yang fakih dan ikhlas terkait dengan permasalahan yang kita hadapi dan kita tidak paham hukumnya.

Di samping itu menjadi kewajiban kita untuk terus belajar Islam, baik hukum-hukumnya maupun tsaqafah Islam dengan sungguh-sungguh hingga kita pun menjadi orang-orang yang paham tentang Islam dan hukum-hukumnya. Semoga Allah memudahkan kita dan menuntun kita untuk istikamah dalam mengkaji Islam. Aamiin… [MNews/Juan]

3 thoughts on “Penetapan Hukum Berdasar Maslahah Mursalah: Lemah!

  • 13 Januari 2021 pada 03:48
    Permalink

    Alhamdulillah, tulisan ini sangat mencerdaskan, jika umat islam mau dan rajin membaca,akan banyak sekali manfaat baginya, tentunya baca yang mengandung ilmu pengetahuan Islam agar hidup menjadi lebih bermakna ketika kita tahu tentang diri kita dan utk apa ada kita didunia serta akan kemana setealah kehidupan ini?

Tinggalkan Balasan