Bubarkan Ormas, Rezim ini Memang Represif dan Otoriter

Oleh: Juanmartin, S.Si., M.Kes.

MuslimahNews.com, OPINI — Kebencian rezim terhadap kelompok kritis kian menjadi-jadi. Narasi jahat dibarengi regulasi yang membekap suara-suara kritis terus dilancarkan.

Tak puas dengan UU ITE yang membungkam kebebasan berpendapat, rezim juga secara represif dan otoriter membubarkan ormas kritis yang selama ini tak mampu disasar berdasarkan kebijakan yang ada.

Kebenaran seolah hanya milik penguasa. Pihak-pihak yang berseberangan dengan penguasa dipersepsikan sebagai kelompok radikal, berbahaya dan mengancam keutuhan negeri. Mengutip apa yang diungkapkan Rocky Gerung, apa yang terjadi saat ini sesungguhnya didasarkan atas dikte sang “Bung besar”.

Ya, penguasa orwellian yang otoriter ini sedang bekerja. Penguasalah yang mendefinisikan kebenaran secara sepihak, sedang kelompok kontra rezim adalah pihak yang salah.

George Orwell yang namanya diambil untuk menyebut sifat penguasa otoriter sebagai Sang Orwellian, menerbitkan novel berjudul Nineteen Eighty-Four (disingkat 1984). 1984 sendiri merupakan novel distopia atau satire antiutopia.

Novel ini terbit sekitar empat tahun setelah perang dunia kedua dan tepat pada permulaan perang dingin yang berkisah bagaimana negara mengawasi dan melakukan kontrol terhadap masyarakat melalui berbagai propaganda brutal.

Meski Orwell adalah seorang sosialis dan sasaran kritik Orwell yang paling utama ditujukan kepada komunisme Uni Soviet rezim Joseph Stalin yang berkuasa pada saat itu, namun karyanya menginspirasi munculnya istilah Orwellian yang menggambarkan situasi atau kondisi yang merusak kesejahteraan masyarakat yang bebas dan terbuka.

Dalam 1984, dikisahkan bagaimana berita dan propaganda yang bertujuan untuk membentuk opini dan cara berpikir masyarakat disesuaikan dengan keinginan penguasa seraya membolak-balik realitas dengan mengubah dan membentuk kebenaran sesuai kehendak partai dan rezim yang berkuasa.

Jika kita mengkomparasikan kisah tersebut dengan kondisi yang terjadi saat ini, jelas terlihat adanya ancaman pemberangusan kelompok kritis maupun oposisi. Sebaliknya, sederet kegagalan rezim dalam mengemban amanah rakyat diberitakan seapik mungkin hingga publik menerimanya sebagai sebuah kesuksesan.

Baca juga:  [Editorial] Rezim Represif Telah Kembali

Realitas menjadi kabur, masyarakat tidak mengetahui lagi mana yang benar mana yang salah, mana yang nyata mana yang bohong, serta mana kebebasan berpendapat dan mana narasi kebencian, mana penyelamat dan mana pengkhianat negeri.

UU ITE yang disahkan secara prematur menjadi tools untuk membungkam lawan, sementara media mainstream menjadi corong berita yang berpihak pada rezim bahkan turut serta “menggebuk” ormas dan kelompok kritis dalam narasi dan framing yang menjijikkan.

Kasus pembubaran sejumlah ormas adalah bukti nyata betapa sikap otoriter penguasa dengan sendirinya telah membunuh nilai demokrasi yang mereka agung-agungkan. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa demokrasi hanyalah ide ilusi yang tak layak dipertahankan.

Bubarkan Ormas, Langkah Brutal Rezim Represif

Sebagaimana ramai diberitakan, pemerintah akhirnya memutuskan untuk membubarkan organisasi massa yang dipimpin seorang Habib dan melarang segala aktivitas yang dilakukannya.

Pembubaran itu dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Dalam narasi sepihaknya, pemerintah mengatakan bahwa sejumlah aktivitas anggota ormas yang dibubarkan itu bertentangan dengan hukum yang ada. Bahkan dikatakan bahwa ada puluhan pengurus dan anggotanya yang terlibat tindak pidana terorisme.

Pemerintah juga membuat opini busuk bahwa ormas ini kerap kali melanggar ketentuan hukum lantaran melakukan berbagai tindakan razia atau sweeping di tengah masyarakat. Padahal, ada ormas yang juga kerap melakukan sweeping bahkan bertindak layaknya pihak berwajib membubarkan pengajian sejumlah ustaz, namun tak dianggap sebagai tindakan melanggar hukum. Muka dua rezim tiran ini sekali lagi menunjukkan betapa munafiknya penguasa kita.

Baca juga:  Mengakhiri Kutukan Demokrasi di Indonesia

Membunuh Kebebasan Berpendapat

Dalam kitab karya Syekh Abdul Qadim Zallum berjudul Ad-Dimuqrathiyah Nizham Kufr : Yahrumu Akhdzuha aw Tathbiquha aw Ad-Da’watu Ilaiha (Demokrasi Sistem Kufur : Haram Mengambilnya, Menerapkannya, dan Mempropagandakannya) secara gamblang dijelaskan bagaimana demokrasi adalah ide ilusi.

Demokrasi dalam pengertiannya yang asli adalah ide khayaliyah, bahkan setelah ditarik definisi tentangnya, pun tetap kita dapati ketidaksesuaian definisi dengan fakta yang ada.

Kebebasan berpendapat dan berserikat/berkumpul yang katanya diberi ruang dalam sistem demokrasi hanyalah bualan para pengusungnya.

Faktanya, kebebasan berpendapat hanya untuk ide-ide liberal yang ‘menyerang’ Islam. Namun saat umat islam mengeluarkan pendapat, justru dibekap dan dilarang.

Untuk menghalangi kebebasan berpendapat, penguasa bahkan rela mengacaukan bahasa indonesia dengan diksi-diksi yang multitafsir, mengeluarkan istilah-istilah yang membingungkan dan multimakna, serta narasi yang hanya bisa ditafsirkan secara sepihak oleh negara.

Menjadi sosok yang pancasilais, misalnya. Terkesan absurd dan rawan digunakan sebagai senjata untuk membungkam lawan politik. Rezim bisa saja memutuskan siapa yang pancasilais, siapa yang radikalis.

Pada akhirnya, kebohongan demi kebohongan yang dilancarkan rezim, membuat masyarakat lupa akan kebenaran. Kelompok yang berupaya menyelamatkan negeri dari cengkeraman penjajah, dipersepsi antipancasila, sebaliknya penggarong SDA negeri disanjung bak pahlawan penyelamat bangsa.

Era Kekuasaan yang Memaksa

Jauh sebelumnya, Rasulullah saw telah menggambarkan kondisi yang akan dilalui umatnya. Hadis Hudzaifah al-Yaman yang diriwayatkan Imam Ahmad menceritakan lima fase kekuasaan yang akan dilalui umat islam: Fase Kenabian, fase Khilafah ‘ala Minhja Nubuwwah, fase Mulkan ‘Adhan, fase Mulkan Jabariyah, fase Khilafah ‘ala Minhaj Nubuwwah.

Konotasi “Mulkan Jabari” (kekuasaan yang memaksa) adalah fase kekuasaan yang tidak menerapkan akidah dan hukum Islam yang diyakini oleh umat Islam. Karena itu mereka memaksa umat untuk menerapkannya sebagaimana saat ini.

Baca juga:  Kekuasaan Represif dari Rahim Demokrasi

Akan hadirnya masa di mana masyarakat menganggap penguasa khianat sebagai penguasa amanah pun telah Rasulullah gambarkan. Dalam kitab, al-Mustadrak ‘ala as-Sahihain, al-Hakim mengeluarkan hadis:

» سَيَأْتِيَ عَلَى الناَّسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ يُصَدَّقُ فِيْهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيْهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيْهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيْهَا الأَمِيْنُ وَيَنْطِقُ فِيْهَا الرُّوَيْبِضَةُ قِيْلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ قَالَ الرَّجُلُ التَّافِهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ» [رواه الحاكم في المستدرك، ج 5/465]

“Akan tiba pada manusia tahun-tahun penuh kebohongan. Saat itu, orang bohong dianggap jujur. Orang jujur dianggap bohong. Pengkhianat dianggap amanah. Orang amanah dianggap pengkhianat. Ketika itu, orang Ruwaibidhah berbicara. Ada yang bertanya, “Siapa Ruwaibidhah itu?” Nabi menjawab, “Orang bodoh yang mengurusi urusan orang umum.” (HR. al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala as-Shahihain, V/465).

Mengenai hadis ini, al-Hakim berkomentar, “Ini adalah hadis dengan isnad sahih, meski al-Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya. Imam ad-Dzahabi menyetujuinya.” Jadi, hadis ini adalah hadis sahih, yang dinyatakan sahih oleh al-Hakim dan ad-Dzahabi.

Sedangkan Imam as-Syathibi menjelaskan, “Mereka mengatakan, bahwa dia adalah orang bodoh yang lemah, yang membicarakan urusan umum. Dia bukan ahlinya untuk berbicara tentang urusan khalayak ramai, tetapi tetap saja dia menyatakannya.” (As-Syathibi, al-I’tisham, II/681).

Betapa pun penguasa berupaya melakukan kamuflase dan berkilah atas nama demokrasi dan penyelamatan negeri, namun akan tiba saatnya kebohongan dan kemunafikan mereka akan terungkap dan kebenaran akan menemukan jalannya. [MNews/Gz]

5 thoughts on “Bubarkan Ormas, Rezim ini Memang Represif dan Otoriter

Tinggalkan Balasan