[Lensa Daerah] Demo Pekerja Tambang di Konawe Sultra, Buah Kebijakan Kapitalistik

MuslimahNews.com, LENSA DAERAH – Pekerja di smelter nikel milik PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, melakukan aksi unjuk rasa di area sekitar pabrik.

Aksi unjuk rasa yang rencananya akan dilakukan selama tiga hari itu, diprakarsai oleh Serikat dan Perlindungan Tenaga Kerja (SPTK) Kabupaten Konawe dan Afiliasinya Dewan Pengurus Wilayah Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (DPW F-KSPN) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan dokumen surat pemberitahuan aksi unjuk rasa dari DPW FKSPN Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Kapolres Konawe tertanggal 11/12/2020, aksi unjuk rasa dilakukan karena saat perundingan antara pihak serikat pekerja dan pihak perusahaan PT VDNI, pihak perusahaan menolak dua poin tuntutan serikat pekerja.

Dengan demikian, perundingan dinyatakan gagal dan tidak terjadi kesepakatan di antara kedua pelah pihak.

Adapun tuntutan dari serikat pekerja antara lain:

  1. Mempertanyakan kejelasan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pekerja/ karyawan PT VDNI karena banyaknya pekerja/ buruh yang ada di PT VDNI yang jangka waktu bekerjanya lebih dari 36 bulan (3 tahun) dan belum ada kejelasan statusnya menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
  2. Menuntut kenaikan upah bagi pekerja/ buruh yang sudah lebih dari 1 tahun bekerja, “karena kami lihat sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.78 tahun 2015 Pasal 42,” seperti ditulis dalam surat tersebut.
Baca juga:  Pemerintah Memberi Lapangan Pekerjaan untuk siapa?

Dalam dokumen terpisah, perundingan kedua belah pihak itu dilakukan pada Rabu (2/12/2020) yang dimediasi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe.

Perundingan ini dilakukan sebagai upaya menangani aksi mogok kerja di PT VDNI pada 27-30 November 2020 lalu. Namun, pihak perusahaan menolak perundingan tersebut.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Konawe Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Yudi Kristanto menjelaskan kronologi demo ricuh hingga berakhir pembakaran fasilitas pabrik pemurnian nikel di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe tersebut.

Ia menyebut peristiwa ini berawal dari demonstrasi sejumlah massa dari luar pabrik, Senin (14/12) pagi. Mereka mendesak perusahaan agar buruh yang sudah bekerja di atas tiga tahun diangkat sebagai pegawai tetap.

Dalam aksi yang digawangi SPTK ini, massa menuntut pekerja yang sudah bekerja lebih dari 1,8 tahun kerja harusnya statusnya sudah menjadi karyawan tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Bahkan, yang sebagian karyawan VDNI sudah ada yang bekerja empat tahun lamanya tapi masih berstatus pegawai kontrak.

Selain itu, serikat pekerja juga menuntut kenaikan upah karyawan yang telah bekerja lebih dari satu tahun lamanya. Pasalnya, tenaga kerja lokal (TKL) diupah sebesar Rp2,7 juta sedangkan untuk tenaga kerja asing (TKA) upahnya mencapai Rp10 juta per bulan.

Demi Investor

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang angkat bicara terkait kasus pembakaran sejumlah fasilitas di smelter nikel milik PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Ia menyayangkan kejadian tersebut. Pasalnya, industri nikel sangat penting bagi hilirisasi industri dan penguatan struktur industri.

Baca juga:  Pemerintah Memberi Lapangan Pekerjaan untuk siapa?

“Saya sangat menyesalkan terjadinya pembakaran pabrik Virtue Dragon Nickel Industry. Saat ini pemerintah sedang bekerja keras membawa investasi ke Indonesia yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha bagi masyarakat,” ujar Agus dalam keterangan resmi dikutip Rabu (16/12/2020) malam.

Investasi memang merupakan fokus kebijakan rezim Jokowi. Wajar saja jika proses administrasi yang berbelit serta kebijakan yang berpotensi menghambat masuknya investor pun dipangkas melalui pemberlakuan UU Omnibus Law.

Di sisi lain, kebijakan yang sarat kepentingan korporasi asing, aseng, dan asong ini pada akhirnya menggeser kepentingan masyarakat. Konflik sosial antara pekerja lokal dengan tenaga kerja asing bukan hanya terjadi di satu tempat, tapi nyaris di semua wilayah.

Ini tak lain merupakan sinyal kekecewaan masyarakat atas kebijakan pemerintah yang cenderung berpihak pada tenaga kerja asing.

Di Sulawesi Tenggara sendiri, tenaga kerja asing asal Cina membanjiri lahan-lahan tambang. Penolakan demi penolakan melalui unjuk rasa yang dilakukan masyarakat seolah menemui jalan buntu. Kongkalikong pemerintah pusat dan daerah telah berhasil meloloskan ribuan TKA ke Sultra.

Lihat saja, ratusan TKA asal Cina yang didatangkan beberapa waktu lalu. Di tengah pandemi, pemerintah Sultra yang sebelumnya menolak kehadiran TKA, pada akhirnya melunak dan mengizinkan TKA masuk secara bergelombang dengan alasan pemerintah pusat telah memberi izin kerja para TKA tersebut. Penolakan masyarakat lokal sama sekali tak direspons.

Ketergantungan pemerintah pusat maupun daerah terhadap investor pada akhirnya telah membuat pemerintah lupa untuk siapa pengelolaan SDA yang melimpah di negeri ini. Rakyat yang seharusnya menikmati hasil pengelolaan SDA justru menjadi buruh yang diupah murah di negeri sendiri.

Parahnya, para perampok SDA ini difasilitasi pemerintah mereka sendiri. Sungguh malang rakyat Indonesia, saat negeri yang berjuluk gemah ripah loh jinawi ini sudah tergadai, rakyatnya harus bertaruh dengan pekerja asing yang justru diupah mahal.

Baca juga:  Pemerintah Memberi Lapangan Pekerjaan untuk siapa?

Tidak adanya tenaga ahli dalam negeri yang menjadi alasan didatangkannya para TKA hanyalah akal-akalan. Begitu banyak tenaga ahli yang bisa dioptimalkan pemerintah agar mandiri dalam mengelola SDA negeri. Sayangnya, pemerintah yang kapitalistik saat ini telah memosisikan dirinya hanya sebagai regulator, bukan pengurus rakyat.

Alih-alih mengandalkan ahli dalam negeri, pemerintah justru bangga menghadirkan tenaga kerja asing. Jadilah peran mereka sebagai pengurus rakyat diserahkan kepada korporasi. Kerja pemerintah hanya merumuskan regulasi yang berpihak pada korporasi.

Alhasil, nyaris seluruh SDA negeri ini tergadaikan, sementara rakyat harus mengemis dan menengadahkan tangan pada korporasi. Sungguh menyedihkan! [MNews/Juan]

Tinggalkan Balasan