Ironi Hak Asasi di Negara Demokrasi

Oleh: Retno Sukmaningrum

MuslimahNews.com, FOKUS — NEGARA GAGAL! Bukan sekadar gagal melindungi hak-hak warga negara, lebih parah lagi, negara justru merenggut hak-hak warga negara.

Sebagaimana disampaikan Komisioner HAM PBB Michelle Bachelet, kegagalan banyak negara untuk menangani virus ini—yang harusnya serius dan bertindak cepat mencegah penyebarannya—, telah merongrong banyak masalah HAM di seluruh dunia, termasuk ekonomi, hak-hak sipil, dan politik.[i]

Untuk Indonesia, merujuk Laporan Catatan Hari HAM KontraS, sepanjang Desember 2019-November 2020, terjadi 300 peristiwa pelanggaran, pembatasan, ataupun serangan terhadap hak atas kebebasan berekspresi.

Dari seluruh peristiwa tersebut, Divisi Riset dan Dokumentasi KontraS, Danu Pratama menyatakan dua isu utama yang paling sensitif dan banyak menimbulkan korban kriminalisasi adalah legislasi UU Cipta Kerja dan penanganan Covid-19.[ii]

Dan nyatanya benar. Pandemi melahirkan berbagai kebijakan dan tindak represif rezim terhadap rakyat dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Covid-19.

Instruksi Mendagri tersebut mengantarkan ditetapkannya H4b1b R1zieq Shihab (HR5) sebagai tersangka dalam kasus pidana pengumpulan massa selama acara akad nikah anaknya, yang dianggap melanggar protokol kesehatan Covid-19.

Polisi menyatakan HRS dan lima orang lainnya disangka melanggar UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan pasal 160 serta pasal 216 KUHP. [iii]

Meski Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan, masyarakat yang melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tentang virus corona tidak bisa dipidana, namun tetap saja penahanan HRS dilakukan.

Tak cukup dengan itu, rezim dengan aparatnya—kepolisian—melakukan tindakan brutal dengan membantai enam laskar FPI yang melintas di tol Cikampek yang tengah mengawal HRS yang isunya masih bergulir hingga kini.

Pelanggaran Hak Asasi Secara Struktural

Sejak 2017, pelanggaran hak asasi yang terjadi di Indonesia 47% bersifat struktural. Artinya, pihak penguasalah yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi warga masyarakat. Jika pelanggaran bersifat struktural, wajar ketika rezim belum berganti, jumlah pelanggaran hak asasi akan semakin meninggi.

Menurut Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawat, ada tiga unsur Orde Baru yang membuat pelanggaran HAM semakin banyak terjadi pada masa pemerintahan Jokowi.

Pertama adalah proyek mercusuar, yang mana berbagai proyek strategis nasional pemerintah saat ini menimbulkan berbagai konflik dengan masyarakat.

Baca juga:  Khilafah: Pembebas Pandemi, Paradigma Baru Kepemimpinan Global Abad Ini

Pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD soal tidak adanya pelanggaran HAM di era Jokowi menuai kritik. Kepala Riset Penelitian KontraS, Rivanlee Anandar menilai pernyataan Mahfud menyesatkan.

Pasalnya, sejak pemerintahan Jokowi, Komnas HAM mengaku menerima banyak aduan masyarakat mengenai konflik sumber daya alam, terutama berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang semakin gencar.

Dari penelusuran yang dilakukan, tampak mulai dari bentrokan yang terjadi di proyek Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat pada 17/11/2016 silam.

Bentrokan antara ratusan warga Sukamulya yang menolak pengukuran lahan untuk Bandara Kertajati dengan 1.500 personel aparat ini menyebabkan puluhan orang terluka dan tiga orang warga ditahan.

Kemudian pembangunan bandara baru New Yogya International Airport, Kulon Progo, DIY, juga mendapat perlawanan dari para warga dan petani.

Pada 5/12/2017, aksi penolakan petani bahkan mendapat balasan yang represif oleh aparat. Sebelumnya, pembangunan pabrik semen milik PT Semen Indonesia di pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang diprotes petani.

Pada 2016 dan 2017, petani mengecor kaki mereka dengan semen di depan Istana Negara untuk meminta Jokowi menghentikan proyek. Belum lagi proyek pindah ibu kota. Entah berapa rakyat yang jadi korban untuk mengangkat citra rezim di mata nasional dan dunia

Kedua, adalah stabilitas keamanan, di mana pemerintah menggunakan aparat penegak hukum seperti kepolisian untuk melindungi keberlangsungan megaproyek yang cenderung menguntungkan industri ketimbang rakyat.

Kepolisian yang berslogan “melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat” justru paling banyak dilaporkan masyarakat ke Komnas HAM sebagai pelanggar slogan tersebut.

Sungguh ironis. Kepolisian bukan lagi sebagai pengayom rakyat, namun sebagai alat politik. Realitas inilah yang kuat terbaca pada penangkapan HRS.

Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar mengatakan, penetapan tersangka HRS oleh Polda Metro Jaya bernuansa politis. Menurutnya, siapa pun saat ini berpotensi dicari kesalahan pidana, terutama kelompok yang dianggap berseberangan dengan rezim.

Di sisi lain, Kepolisian memiliki anggaran terbesar ketiga setelah Kementerian Pertahanan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Besar anggaran itu Rp94,3 triliun pada 2019 dan Rp104,3 triliun tahun ini.

Kekuasaan polisi juga sangat luas. Kepolisian kini menikmati demokrasi dan supremasi sipil yang dipadukan dengan kekuasaan dalam politik-keamanan. Polisi pun semakin eksesif.

Alih-alih menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, polisi malah menjadi bagian dari mesin kekuasaan. Laporan adanya kriminalisasi dan penyalahgunaan prosedur merupakan resultan dari kekuasaan besar yang dilimpahkan kepada polisi setelah reformasi.[iv]

Baca juga:  Demokrasi Menyamakan Suara Kaum Cendikia dengan Pengidap Gangguan Jiwa

Ketiga, adalah pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejarah masih mengingat kasus Cicak vs. Buaya yang sempat menghebohkan pada 2009 silam, dan rentetan hal lainnya termasuk sejumlah aksi teror yang diduga sebagai usaha menggembosi KPK.

Istilah “Cicak dan Buaya” sendiri dikutip dari kata-kata Susno Duadji—mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (2008-2009)—yakni “Cicak kok mau melawan buaya”, yang segera viral melalui jejaring media sosial.

Kata ”cicak” diasosiasikan sebagai KPK, sedangkan “buaya” adalah kepolisian. Lembaga kepolisian sendiri dianggap paling korup di urutan keempat dalam survei Transparency International Indonesia 2017. Oleh karena itu publik, tidak lagi terkejut terhadap upaya pelemahan terhadap lembaga antirasuah tersebut.

Wajah Asli Demokrasi

Inilah wajah demokrasi. Penegasan rezim yang berkomitmen menegakkan HAM, justru dinodai perilaku rezim sendiri yang represif terhadap masyarakat. Hingga tak sungkan menjadikan pandemi sebagai legalitas tindakan tersebut.

Rezim sudah kalap. Mereka sudah tahu bahwa dengan sistem dan ideologi yang mereka emban hari ini, tidak akan mampu mengatasi dampak pandemi. Karena sebelum pandemi pun, sistem demokrasi kapitalis tengah di ambang kehancuran.

Saat masyarakat mulai sadar dan gelombang ketidakpercayaan terhadap rezim mulai menyebar, mereka pun membungkam dengan berbagai ancaman dan sanksi. Dengan berdalih menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat, mereka menciptakan berbagai aturan.

Pertanyaannya, rakyat yang mana? Buktinya rakyat bahagia menyambut ulamanya, bukan menyambut rezim yang tengah berkuasa atau para investor.

Kebijakan dan peraturan yang mereka buat, nyatanya bukanlah untuk menjamin hak hidup rakyat, namun untuk kepentingan para kapitalis. Mulut mereka sendiri mengakui pembangunan ekonomi ini butuh kepastian hukum dan butuh keteraturan, butuh ketertiban “supaya investasi datang”.

Apa pun akan dilakukan agar para kapitalis yang bernama investor dapat melenggang. Umat harus siap dibungkam dan dikorbankan. Hak Asasi hanyalah ilusi di negeri demokrasi.

Dalam sistem demokrasi, rakyat hanya dikibuli. Hak rakyat hanyalah memilih. Selanjutnya yang mereka pilih berhak berkuasa.

Dengan kekuasaannya mereka membuat kebijakan yang lahir dari pikirnya yang dangkal untuk rakyatnya. Yang nyatanya, kebijakan yang mereka buat mencabut hak-hak rakyat berupa hidup layak dan sejahtera, bisa makan, berpakaian, dan bertempat tinggal yang layak.

Baca juga:  Demokrasi Sistem Tanpa Solusi, Lahirkan Kontroversi

Mencabut hak bersuara, berpendapat, dan bersikap kritis. Mencabut hak untuk hidup aman tanpa rasa terteror dan terintimidasi, baik dari sesama warga atau penguasa sendiri

Hak dan Kewajiban Terjaga dalam Islam

Satu-satunya jalan mengembalikan hak rakyat seutuhnya, sekaligus menjaga kewajiban rakyat tertunaikan, hanyalah kembali dalam pangkuan Islam.

Islam mempunyai definisi yang jelas dengan pemaknaan menjaga hak asasi dan terealisasinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak asasi manusia adalah hak untuk menghamba kepada Allah SWT sepenuhnya. Akan terealisasi seutuhnya saat hukum Allah diterapkan secara kaffah.

Oleh karenanya, tak ada cerita dalam Islam manusia menghamba atau diperbudak manusia lainnya sebagaimana demokrasi hari. Saat manusia berhak membuat aturan dari akal pikirannya yang dangkal untuk mengatur kehidupan, saat itulah awal babak pembengarusan hak manusia lainnya atas nama undang-undang.

Sebaliknya, dalam Islam, ketika hukum Allah dijadikan sebagai panglima dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Allah akan menjamin semua kebutuhan dan hak manusia secara sempurna.

Warga negara, baik muslim maupun nonmuslim, laki-laki maupun perempuan, tua/muda, semua terpenuhi haknya dalam sistem Islam—Daulah Khilafah Islamiyah.

Bukan hanya jaminan untuk komunal, namun orang per orang menjadi perhatian. Hingga pencederaan terhadap satu jiwa saja berat perhitungannya dalam timbangan Islam.

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.(QS Al Maidah: 32).

Dengan diterapkannya syariat Allah dalam naungan Khilafah, dunia dan seisinya akan menikmati rahmat, sebagaimana yang Allah maktubkan risalah Islam ini kepada Rasul-Nya,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS Al Anbiya: 107)

Masih mau bertahan dengan demokrasi? Sejahtera tidak, malah nyawa yang bakal melayang. [MNews/Gz]


#BongkarBorokDemokrasi
#PerempuanRinduPerubahanHakiki
#PerempuanBicaraDemokrasi-Khilafah


[i] https://www.voaindonesia.com/a/pbb-pandemi-telah-rusak-ham-di-seluruh-dunia/5694447.

[ii] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201210175623-20-580640/catatan-hari-ham-kontras-kebebasan-berekspresi-diberangus

[iii] https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54969722

[iv] https://kolom.tempo.co/read/1352155/ironi-polisi-setelah-reformasi

One thought on “Ironi Hak Asasi di Negara Demokrasi

Tinggalkan Balasan