Disintegrasi, Kegagalan Demokrasi

 

Oleh: Ustazah Rezkiana Rahmayanti

MuslimahNews.com, ANALISIS — Papua Barat mendeklarasikan kemerdekaan mereka tepat pada perayaan hari lahirnya embrio negara Papua Barat, Selasa 1 Desember 2020. Pernyataan sepihak ini dibuat oleh Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), (jabar.suara.com, 2/12/2020).

Benny Wenda selaku Ketua ULMWP eksil Inggris, mendeklarasikan “pemerintahan sementara” dan menyatakan per 1 Desember 2020, “Kami memiliki konstitusi kami sendiri, hukum kami sendiri, dan pemerintahan kami sendiri”.

Dalam deklarasi yang dirilis di laman resmi ULMWP, Wenda juga mengatakan kehadiran Indonesia di West Papua adalah ilegal dan oleh karenanya mereka menolak hukum apa pun yang berasal dari Jakarta. (tirto.id, 5/12/2020).

Deklarasi Kemerdekaan Papua Bentuk Disintegrasi Nyata

Upaya nyata disintegrasi Papua dari Indonesia, dilakukan kelompok yang dipimpin orang-orang yang tidak tinggal di Indonesia. Jelas mereka tidak melakukan secara mandiri, mereka berani melakukan karena ada dukungan asing.

Menurut pakar resolusi konflik dari Universitas Parahyangan, Bandung, I Nyoman Sudira, ada tiga tokoh besar ULMWP yang berada di luar negeri: Benny Wenda yang tinggal di London, dua lainnya Octavianus Mote di New York, ada Rex Rumakiek yang di Australia. (kabar24.bisnis.com/4/12/20).

Bagaimana bisa ada keberanian pengumuman tindakan makar terhadap NKRI terjadi di luar negeri atas nama rakyat Papua?

I Nyoman melanjutkan analisisnya, “Perjuangan mereka adalah dari sisi apa yang dilakukan selama ini mencari dukungan internasional, paling tidak memberikan dukungan terhadap perjuangan mereka untuk memisahkan diri dari Indonesia,” (kabar24.bisnis.com, 4/12/20).

Upaya Papua melepaskan diri dari NKRI bukanlah upaya dadakan dan insidental, namun sudah berlangsung sekian lama.

Sejak 1961, muncul keinginan membentuk negara Papua Barat terlepas dari Indonesia, lalu terbentuknya Organisasi Papua Merdeka (OPM) tahun 1965 sebagai organisasi yang mencoba memisahkan diri dari RI. Pada 1 Juli 1971, Seth Jafet Rumkorem memproklamasikan pemerintahan Papua Barat.

Yorris Raweyai mencatat ada sekitar 14 pemberontakan OPM sepanjang 1965 hingga 1995, di antaranya yang terjadi di Pos Makbon, Irai, Erambo, Sausapor, Manokwari, Ubrub, Enarotali, Jayawijaya, hingga Timika.

Ada indikasi pembiaran masalah, bahkan menganggapnya sebagai masalah yang tidak serius. Sikap pemerintah ini menjadi pertanyaan besar, saat mereka secara “tegas” mengatakan NKRI harga mati!

Disintegrasi ada di depan mata negara yang mengagungkan demokrasi. Masih melekat dalam ingatan bangsa Indonesia, bagaimana Timor Timur lepas dari genggaman RI pada 30/10/1999, kemudian resmi menjadi negara merdeka dengan nama Timor Leste pada 20/5/2002.

Lepasnya Timor Timur dari Indonesia dipelopori negara lain, yaitu John Howard, Perdana Menteri Australia yang mengusulkan agar pemerintah RI meninjau ulang pelaksanaan hak dan menentukan nasib sendiri bagi masyarakat Timor Timur.

Bagaimana bisa negara yang merdeka, diintervensi negara lain untuk melepaskan salah satu wilayahnya? Mana gaung NKRI harga mati?

Demokrasi Gagal Menjaga Kesatuan

Tuntutan dan ambisi politik separatisme untuk merdeka bukan sekadar karena kekecewaan terhadap ketidakadilan pemerintah pusat. Ini adalah konsekuensi logis tuntutan demokratisasi secara global dan penerapan liberalisasi politik.

Anthony Giddens dalam bukunya Runaway World (1999) mengatakan, globalisasi menjadi alasan bagi kebangkitan kembali identitas budaya lokal di berbagai belahan dunia. Nasionalisme lokal merebak sebagai respons terhadap kecenderungan globalisasi seiring dengan melemahnya negara-negara lama.

Baca juga:  "Nasionalisme Vaksin" dan Rapuhnya Ikatan Nasionalisme

John Naisbitt dalam bukunya yang monumental Global Paradox (1994), bahwa suatu saat akan terjadi penyebaran demokrasi global. Menurut Naisbitt, berkembangnya demokrasi justru membentuk sejarah baru, berpecah belahnya negara bangsa menjadi unit-unit kecil.

Demokrasi di mata Naisbitt justru membesarkan dan melipatgandakan keasertifan (penegasan) suku. Naisbitt pun meramalkan, jika pada 2000 ada 300 negara, pada masa yang akan datang akan membengkak menjadi 1.000 negara baru. Maka, tumbuh suburnya unit-unit (negara) kecil dalam konteks ini tak dapat dielakkan. Tak terkecuali ketika kita melihat kasus tuntutan Papua untuk merdeka.

Dengan kata lain, tuntutan Papua untuk merdeka adalah sesuatu yang “wajar” dan konsekuensi logis dari Demokrasi Liberal. Solusi untuk memberikan otonomi khusus tetap perlu diwaspadai. Hakikatnya demokrasi saat memberi penghormatan dan penghargaan kemerdekaan tiap individu maupun kelompok dalam mengekspresikan dirinya, baik secara ekonomi maupun politik, secara nyata membuka peluang untuk disintegrasi atas nama “hak” melalui liberalisasi politik, memberikan potensi munculnya kerawanan politik di daerah.

Beberapa tahun yang lalu, Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) mencatat sejumlah ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Salah satu ancaman yang cukup jelas adalah otonomi daerah.

“Bangsa Indonesia sebagai bangsa demokratis memiliki ancaman yakni otonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat tapi tak dipungkiri juga menimbulkan kedaerahan,” ujar Sekretaris Menko Polhukam Letjen TNI Langgeng Sulistiyono dalam acara Sarasehan Nasional Komitmen Kebangsaan di Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, (news.detik.com, 28/11/2013).

Alhasil, demokrasi melalui otonomi daerah, otonomi khusus, atau otonomi lainnya merupakan benih-benih separatisme dan disintegrasi di negeri ini dan menjadi “bara dalam sekam”. Sewaktu-waktu bisa berubah menjadi kilatan api yang tidak dapat dipadamkan.

Tidakkah ini dianggap berbahaya bagi kesatuan suatu bangsa dan negara, serta mengancam slogan NKRI Harga Mati? Mengapa demokrasi tidak segera ditinggalkan?

Peran Barat Penjajah Atas Upaya Disintegrasi dan Separatisme

Kaum kafir penjajah akan terus berusaha menghancurkan kesatuan suatu negara. Salah satunya adalah melalui upaya pecah belah (disintegrasi). Sebelum disintegrasi terjadi, kaum kafir penjajah biasanya senantiasa menanamkan pemahaman baru dalam rangka brain washing (cuci otak) terhadap nilai-nilai yang berkembang di tengah masyarakat.

Pemikiran-pemikiran yang menonjol dalam hal ini adalah nasionalisme, patriotisme, kedaerahan, dan kesukuan. Penanaman pemikiran itu, misalnya kepada masyarakat Papua, dikatakan akan lebih baik berdiri sendiri karena secara fisik dan sejarah sangat berbeda dengan saudara-saudaranya di wilayah lain di Indonesia.

Kepada rakyat Timor Timur dulu ditanamkan semangat membebaskan diri dan pemahaman bahwa integrasi Timtim dengan Indonesia merupakan rekayasa Indonesia. Lalu kepada rakyat Indonesia ditanamkan pemikiran yang menekankan pentingnya Timtim dilepas dari Indonesia karena hanya menjadi “duri dalam daging” dan terus membebani Indonesia karena Timtim provinsi yang miskin.

Proses serupa pernah dilakukan Barat ketika ingin memecah belah Daulah Khilafah Utsmaniyah yang berpusat di Turki. Akhir abad ke-19, Barat penjajah mengagitasi pemuda Turki dengan mempropagandakan bahwa Turki memikul beban berat bangsa-bangsa yang bukan bangsa Turki. Turki harus membebaskan diri dari bangsa-bangsa yang bukan Turki.

Baca juga:  Solusi Total Atasi Kemiskinan Massal

Sebaliknya, slogan-slogan nasionalisme Arab juga disebarkan ke kalangan pemuda Arab, seperti “Turki adalah negara penjajah”, “Kinilah saatnya bagi bangsa Arab untuk membebaskan diri dari penjajahan Turki”, dll.

Untuk tujuan itu kemudian orang-orang Arab membuat partai politik sendiri. Pemecahbelahan pun terjadi. Daulah Khilafah Islamiyah akhirnya hancur berkeping-keping. Terpecah menjadi puluhan negara hingga kini.

Selanjutnya, secara politik Barat akan langsung melakukan intervensi. Saat OPM terus melancarkan berbagai serangan kendati secara sporadis, upaya menumpas pemberontakan tersebut terus disorot Barat dan dianggap melanggar HAM. Akhirnya, konflik tak kunjung usai.

Bahkan beberapa tahun lalu, dua anggota Kongres AS, Eni Fa’aua’a Hunkin Faleomavaega asal Samoa dan Donald Milford Payne asal Newark, New Jersey, berhasil menggolkan RUU mengenai Papua Barat yang isinya mempertanyakan keabsahan proses masuknya Papua ke Indonesia. Ini membuktikan pihak asing seperti AS memiliki kepentingan dengan Papua.

Islam dengan Khilafah Menyatukan, Bukan Memecah Belah

Disintegrasi adalah salah satu jalan yang memungkinkan kafir penjajah untuk menguasai kita. Hal ini haram berdasarkan firman Allah SWT,

وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً

“Allah tidak akan pernah memberikan jalan kepada kaum kafir untuk memusnahkan kaum mukmin.” (QS an-Nisa [4]: 141).

Persatuan dan kesatuan negara dijaga Islam, antara lain dengan ditetapkannya larangan melakukan makar (bughat) dan memisahkan diri dari Kekhilafahan. Nabi saw. bersabda, “Siapa saja mencabut ketaatan (kepada imam/khalifah), maka dia akan menghadap Allah tanpa hujah (yang bisa mendukungnya).” (HR Muslim).

Tuduhan Khilafah sebagai pemecah belah bangsa pernah dilontarkan petinggi sebuah ormas Islam yang mengatakan, “Kalau kita teruskan pandangan yang menganggap Khilafah sebagai cita-cita, ini semua harus dibubarkan. Bukan hanya NKRI, tapi Malaysia, Brunai, Saudi bubar, dijadikan satu Khilafah. Ini akan menimbulkan bencana kiamat bagi seluruh dunia.” (cnnindonesia.com, 28/10/2020).

Sungguh ini adalah tuduhan menyakitkan bagi kaum muslimin dan bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan fakta sejarah.

Khilafah adalah negara Islam yang dinyatakan oleh Allah, juga dinyatakan dan dipraktikkan Nabi saw. selama 24 jam x 365 hari x 10 tahun, kemudian dilanjutkan para Sahabat turun-temurun, hingga dihancurkan konspirasi kaum kafir—Inggris, Prancis, dan Yahudi—14 abad kemudian.

Jadi, Khilafah bukan hanya hukum Islam yang wajib, tetapi juga qath’i, baik dari sisi hukum maupun fakta.

Allah SWT telah berfirman,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

“Berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali (agama) Allah dan janganlah bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah atas kalian saat dulu kalian saling bermusuhan, lalu Allah menyatukan kalbu-kalbu kalian. Dengan nikmat itu kalian menjadi bersaudara. (Ingat pula) saat kalian ada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kalian. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya agar kalian mendapatkan petunjuk.” (QS Ali ‘Imran [3]: 103).

Khilafah terbukti mampu menyatukan seluruh kaum muslimin dan memberikan hak yang sama terhadap kaum kafir dzimmi (orang kafir yang hidup di bawah naungan Khilafah).

Baca juga:  Rezim Demokrasi Kian Mematikan Potensi Generasi

Kita tentu tahu Islam pernah berjaya selama kurang lebih 14 abad dan mampu menguasai hampir 2/3 dunia di tiga benua dalam satu komando yakni Daulah Khilafah Islamiyah.

Di bawah naungan Khilafah, ribuan bahkan ratusan ribu suku dan kabilah hidup dengan damai, rukun, dengan toleransi yang luar biasa. Belum pernah ada dalam sejarah peradaban mana pun, saat semuanya bersatu, kecuali di bawah naungan Khilafah.

Pengakuan tidak hanya datang dari kaum muslimin, bahkan muncul dari kalangan Barat. Carleton dalam Technology, Business, and Our Way of Life: What Next mengatakan, “Peradaban Islam merupakan peradaban terbesar di dunia. Peradaban Islam sanggup menciptakan negara adidaya dunia (superstate) terbentang dari satu samudra ke samudra yang lain, dari iklim utara hingga tropis dengan ratusan juta orang di dalamnya, dengan perbedaan kepercayaan dan suku.”

Salah seorang penulis Barat, Will Durant yang dengan jelas mengatakan, “Para Khalifah telah memberikan keamanan kepada manusia hingga batas yang luar biasa besarnya bagi kehidupan dan usaha keras mereka. Para Khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang bagi siapa pun yang memerlukannya dan memberikan kesejahteraan selama berabad-abad dalam keluasan wilayah yang belum pernah tercatat lagi fenomena seperti itu setelah masa mereka. Kegigihan dan kerja keras mereka menjadikan pendidikan menyebar luas sehingga berbagai ilmu, sastra, falsafah dan seni mengalami kejayaan luar biasa; yang menjadikan Asia Barat sebagai bagian dunia yang paling maju peradabannya selama lima abad”, (Will Durant, The Story of Civilization).

“Agama Islam telah menguasai hati ratusan bangsa di negeri-negeri yang terbentang mulai dari Cina, Indonesia, India hingga Persia, Syam, Jazirah Arab, Mesir bahkan hingga Maroko dan Spanyol. Islam pun telah memiliki cita-cita mereka, menguasai akhlaknya, membentuk kehidupannya, dan membangkitkan harapan di tengah-tengah mereka, yang meringankan urusan kehidupan maupun kesusahan mereka. Islam telah mewujudkan kejayaan dan kemuliaan bagi mereka, sehingga jumlah orang yang memeluknya dan berpegang teguh padanya pada saat ini [1926] sekitar 350 juta jiwa. Agama Islam telah menyatukan mereka dan melunakkan hatinya walaupun ada perbedaan pendapat maupun latar belakang politik di antara mereka.” (Will Durant, The Story of Civilization).

Alih-alih memecah belah, sejatinya negeri-negeri Muslim dipersatukan, bahkan rakyat yang bukan beragama Islam pun merasakan kebahagiaan, kesejahteraan, dan memperoleh keamanan tanpa ada diskriminasi. Benarlah firman Allah SWT,

«وَ ما اَرْسَلْناکَ اِلاَّ رَحْمَهً لِلْعالَمِینَ»

“Dan tiadalah Kami mengutusmu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS Al-Anbiya [21]: 107).

Saat Islam nyata diterapkan dalam kehidupan, maka akan berbondong-bondonglah manusia untuk memeluknya, sebagaimana firman Allah SWT,

اِذَا جَاۤءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُۙ
وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًاۙ
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُۗ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا

“Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima tobat.” (QS An-Nashr: 1-3). [MNews/Gz]

*Artikel ini adalah artikel Diskusi Online WhatsApp Group Muslimah News ID pada Ahad, 13/12/2020)


#BongkarBorokDemokrasi
#PerempuanRinduPerubahanHakiki
#PerempuanBicaraDemokrasi-Khilafah

6 thoughts on “Disintegrasi, Kegagalan Demokrasi

Tinggalkan Balasan