Normalisasi Hubungan dengan Israel, Babak Baru Pengkhianatan Penguasa Arab

Oleh: Pratma Julia Sunjandari

MuslimahNews.com, ANALISIS – Barat mengerti betul, potensi kebangkitan Islam di Timur Tengah –“tanah air” bagi muslim sedunia dan pusat kekhilafahan– amat kuat. Untuk mencegah kebangkitan muslim bergulir bagai bola salju ke seluruh dunia, sejak awal kelahiran negara-negara nasionalis, Barat telah menanam antek-anteknya di lini kekuasaan. Karena itu mayoritas penguasa Arab sejak dahulu adalah pengkhianat atas Islam.

Perusakan dunia Arab telah dilakukan Barat jauh sebelum Khilafah diruntuhkan. Inggris berhasil memprovokasi penjaga Haramain, penguasa Najd dan Hijaz, untuk melepaskan diri dari Khilafah Utsmaniyyah (1915-1918). Inggris memanfaatkan betul keserakahan Sharif Hussein dan Bani Saud untuk menjadi penguasa di Tanah Arab, hingga berani bughat, membangkang dari Khalifah di Turki.

Ketika masa berlalu, tabiat hubbus siyadah para penguasa Arab tetap terpelihara. Mereka biasa mesra dengan kafir sekaligus menutup mata atas penderitaan Palestina. Turki menjadi negara pertama yang mengakui Israel (1949). Disusul Mesir pada masa Anwar Sadat yang mengikat hubungan diplomatik (1979) usai melawan Israel di perang Yom Kippur (1973).

Berikutnya, Raja Yordania, Hussein dan PM Israel Yitzhak Rabin sepakat mendeklarasikan perdamaian di Gedung Putih (1994). Tak ketinggalan, Arab Saudi pada tahun 2002 menginisiasi Arab Peace Initiative (Inisiatif Perdamaian Arab) sebagai isyarat normalisasi Arab-Israel.

Karena itu, saat Uni Emirat dan Bahrain menandatangani Abraham Accords sebagai tanda normalisasi hubungan dengan Israel (13/8/20), dunia tak lagi heran. Keduanya diikuti Sudan (23/10/20) dan Maroko (10/12/20).

Tidak mustahil pula jika langkah ketiga negara itu diikuti Qatar, Oman, Pakistan, ataupun Indonesia. Ambisi Donald Trump untuk meninggalkan jejak kepemimpinannya yang cukup singkat, kiranya menuai hasil. Dunia Islam mulai terang-terangan membuka hati untuk Israel.

Kapitalisme: Sumber Pengkhianatan Arab

Selain tumpul dari ruh Islam, negara-negara yang menjalin hubungan dengan Israel memang terjebak jerat Kapitalisme. Penjajah kafir telah mengancam mereka untuk tidak memberi ruang bagi kebangkitan Khilafah. Karena itu Hizbut Tahrir, yang berjuang untuk menegakkan Khilafah kembali, menjadi parpol terlarang di beberapa negeri Arab.

Sebagai gantinya, Barat menyodorkan kapitalisme. Sistem pemerintahan beracun, yang sanggup memperkaya para penguasa antek, asal memberikan konsesi yang amat luas bagi Barat, sekaligus menyerahkan “tumbal” saudara-saudara muslim berikut cita-cita mereka ke altar persembahan kaum kuffar.

Lihat saja Sudan. Demi imbalan materialistis, Barat menuntut kesediaan Sudan menjadi pelayan Kapitalisme. Setelah rezim Omar al-Bashir yang diidentikkan sebagai “Garda Terdepan Negara Islam”, berhasil dilengserkan April 2019 lalu, AS berhasil “mengganti arah” negara itu menjadi sekuler demokratis, termasuk melakukan manuver frontal: membuka diplomasi dengan Israel.

Baca juga:  Resmi Akui "Israel", Negara Muslim Tikam Palestina dari Belakang

Imbalannya, AS dan beberapa negara akan meringankan utang luar negeri Sudan yang lebih dari USD60 miliar atau Rp880 triliun. PM Israel, Benjamin Netanyahu, mengirim gandum senilai USD5 juta untuk membantu masa transisi.

Tumbalnya, AS dan Israel akan menyetir pemerintahan transisi PM Abdalla Hamdok dengan dalih konsolidasi demokrasi, meningkatkan ketahanan pangan dan memerangi terorisme. Karena itu Trump secara resmi memberitahu Kongres AS membatalkan Khartoum dalam daftar pemberi sponsor teroris. Hamdok sendiri adalah ekonom yang telah malang melintang di PBB.

Lihat pula Qatar. Meskipun belum menormalisasi hubungannya dengan Israel, tapi di Qatar telah ada kantor perdagangan Israel sejak 1996. Hubungan ekonomi memang menjadi penarik hati negeri-negeri petrodolar, di mana mereka hidup dan menghidupi korporasi minyak milik Barat. Melalui mentoring AS, bersama Israel, ketiganya membentuk hubungan tripartit. Qatar bahkan mencoba membina pendukung pro-Israel sejak 2017.

Oman pun telah membuka diri pada Israel. Jauh sebelum kesepakatan normalisasi, Oktober 2018, Netanyahu mengunjungi Oman untuk bertemu Sultan Qaboos bin Said. Sebagaimana negeri-negeri Arab lainnya, Oman mengalami penurunan ekonomi yang amat tajam dan berkelanjutan akibat jatuhnya harga minyak dunia sejak pertengahan tahun 2014, sehingga mencapai defisit anggaran USD 9.1 milyar.

Sementara Pakistan, menyangkal langkah menuju normalisasi dengan Israel. Namun dalam wawancara eksklusif dengan saluran TV lokal, PM Imran Khan mengungkapkan bahwa dia “di bawah tekanan” beberapa “negara sahabat” untuk mengakui Israel.

Bukti lainnya, media Israel memberitakan saat Netanyahu dan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MBS) bertemu diam-diam di kota Neom, Saudi, jet bisnis militer Pakistan berada di Amman ketika para pemimpin itu bertemu di resor Laut Merah. Pakistan dan Israel menggunakan staf diplomatik mereka di Ankara dan Istanbul untuk menjadi medium dan bertukar informasi tentang masalah pertahanan dan terorisme[1].

Dan ujungnya adalah Arab Saudi, negeri paling hipokrit. Peresmian hubungannya dengan Israel hanya menunggu waktu. Dubes AS untuk PBB, Kelly Craft pada sidang DK PBB tentang status perdamaian di Timur Tengah (26/10/2020) menegaskan bahwa Inisiatif Perdamaian Arab 2002 tidak lagi diperlukan karena kebijakan baru Trump atas Israel.

Sebelumnya, inisiatif itu menjadi dasar untuk memastikan penarikan penuh pendudukan Israel dari tanah Palestina sejak perang 1967, termasuk Dataran Tinggi Golan, Jerusalem Timur dan Tepi Barat. Inisiatif tersebut didukung kembali selama bertahun-tahun oleh Liga Arab tetapi tidak pernah dilaksanakan, karena Israel melanjutkan pendudukan dan perluasan permukimannya di Tepi Barat.

Baca juga:  Normalisasi dalam Islam

Fenomena yang terjadi di Arab berhembus jauh ke Far Eastern (Timur Jauh). Tandanya, Indonesia dianggap mulai berani terang-terangan berhubungan dengan Israel melalui pemberlakuan calling visa bagi Israel (23/11/20) yang tertera di laman resmi Kemlu.

Anggota Komisi I DPR RI, Tb Hasanuddin berpendapat, kebijakan calling visa bagi Israel tujuannya untuk menarik investor asing masuk ke Indonesia, sekalipun Kemenkumham berkilah kebijakan terhadap WNA Israel telah diberikan sejak 2012 berdasarkan Permenkumham Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012.

Teror bagi Palestina

Bagaimana Palestina menyikapi semua hiruk pikuk itu? Presiden Palestina Mahmoud Abbas jelas menganggap normalisasi dengan Israel sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina untuk merdeka. Hamas, Jihad Islam, serta Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP) mengecam keputusan itu karena hanya membuat Israel semakin bersikap agresif terhadap penduduk Palestina dan semakin giat memperluas pemukiman. Tapi bagaimanapun juga, Palestina tidak memiliki kekuatan untuk menolak teror yang telah disusun Barat.

Perundingan demi perundingan harus mereka lalui, tanpa ada harapan penyelesaian. Palestina akan dipaksa kembali ke meja perundingan dengan Israel di bawah naungan kuartet -AS, PBB, Rusia, dan Uni Eropa- berdasar resolusi PBB tentang konflik Israel-Arab. Deretan penguasa muslim pengkhianat bertambah dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi yang bertekad untuk melihat Palestina dan Israel kembali ke meja perundingan dalam beberapa minggu mendatang [2].

Jebakan perundingan itu juga dilakukan Spanyol, hingga Palestina berterima kasih kepada Spanyol atas dukungannya untuk mencapai perdamaian dalam Konferensi Madrid (1991) yang disponsori AS dan Uni Soviet, sekaligus memberikan bantuan darurat sebesar USD5 juta kepada Badan Bantuan dan Kerja PBB untuk Pengungsi Palestina (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA).

Demikianlah taktik negara kafir di bawah pimpinan AS. Mereka boleh bertikai pada banyak hal, tetapi untuk meneror kaum muslimin sekaligus merusak ukhuwah Islamiyah, musuh-musuh Allah itu saling bersatu.

Negeri-negeri muslim itu kian buta untuk memetakan siapa sesungguhnya lawan mereka. Padahal, mereka sedang dipermainkan AS untuk membayar utangnya pada Israel sekaligus mewadahi mereka untuk melawan Iran, saudara sendiri.

Maroko dan negara Teluk lainnya dipaksa mendukung Arab Saudi –antek utama AS di kawasan Arab- untuk melawan Teheran. Barat telah lama menjadikan konflik Sunni-Syiah untuk mengadu domba Saudi dan Iran.

Baca juga:  Arab Saudi-AS-Israel, Politik “Cinta Segitiga”?

Normalisasi Arab dengan Israel kian mengerucutkan tuduhan Iran bahwa Arab Saudi tidak memperhatikan nasib warga Palestina dan hanya mewakili kepentingan Barat. Tentu saja normalisasi itu haram, sekaligus kesia-sian bagi rakyat Palestina. Karena, beberapa pekan setelah penandatanganan Abraham Accord, Israel menyetujui pembangunan hampir lima ribu perumahan baru di Tepi Barat[3].

Israel Hanya Paham Bahasa Jihad

Israel adalah kafir harbiy fi’lan, negara yang terang-terangan bertujuan memusnahkan bangsa Palestina, pemilik asli bumi Syams. Syekh Taqiyuddin An Nabhani dalam Kitab Asy Syakhshiyyah Islamiyyah jilid II menyampaikan bahwa negara kafir harbiy yang sedang berperang riil dengan kaum muslimin, tidak boleh diadakan perjanjian sebelum berdamai, dan tidak diberikan jaminan keamanan bagi rakyatnya kecuali mereka masuk Islam atau menjadi dzimmi.

Maka, jihad adalah jawaban atas kejahatan Israel, bukan menormalisasi hubungan. Sungguh konyol jika para penguasa Arab percaya Israel akan bersedia mundur dari rencana aneksasi tanah Palestina di Tepi Barat. Padahal Allah SWT telah menggambarkan tabiat Yahudi dalam Al-Qur’an sebagai kaum yang ingkar, tamak, pendengki, zalim, hingga gemar membunuh para Nabi.

Rasulullah saw. telah mencontohkan tindakan tegas atas pengkhianatan Yahudi. Atas percobaan pembunuhan pada Rasulullah saw., beliau mengusir Bani Nadhir dari Madinah. Yahudi Bani Qainuqa’ juga mengalami nasib yang sama, karena pengingkarannya terhadap piagam Madinah, pelecehan seorang muslimah di pasar mereka, pengeroyokan dan pembunuhan seorang muslim yang membela muslimah tersebut dan berbagai keonaran yang mereka lakukan.

Bahkan usai perang Ahzab, Rasulullah saw. menyerahkan putusan hukuman atas pengkhianatan Yahudi Bani Quraizah kepada Sa’ad bin Mu’adz. Nabi saw. menyetujui keputusan Sa’ad untuk menghukum mati para lelaki Yahudi dan memerintahkan eksekusinya. Sa’ad menggiring mereka ke sebuah pasar di Madinah, memenggal leher-leher mereka, dan menguburkannya di parit-parit yang mereka gali.

Tentu saja para penguasa Arab tidak akan sanggup melakukan teladan Rasulullah saw. itu karena kecintaan mereka akan Beliau saw. dan syariat Islam telah tercabut pada diri mereka.

Karena itu, menuntaskan permasalahan Palestina atau menghentikan semua teror yang menimpa kaum muslimin hanya bisa dilakukan kekuasaan yang berani menerapkan jihad sebagai ajaran Islam, meneladani petunjuk Rasulullah saw., dan mencintai sesama muslim.

Bukan negara budak kapitalisme yang mampu melakukannya, namun hanya Khilafah yang mampu menghentikan pengkhianatan semua penguasa dunia Islam sekaligus membebaskan semua tanah kaum muslimin. [MNews/Gz]


[1] https://www.matamatapolitik.com/pakistan-akan-normalisasi-hubungan-dengan-israel-kenapa-in-depth/

[2] https://www.matamatapolitik.com/setelah-sekian-lama-palestina-siap-lanjutkan-perundingan-damai-dengan-israel-news/

[3] https://www.cnnindonesia.com/internasional/20201211145602-120-580977/normalisasi-israel-arab-terobosan-hingga-pengkhianatan


 

2 thoughts on “Normalisasi Hubungan dengan Israel, Babak Baru Pengkhianatan Penguasa Arab

  • 15 Desember 2020 pada 20:51
    Permalink

    Ya Allah jgn biarkan saudara” muslim kami menjadi buta karena harta, lindungi lah para ulama&pendakwah” yg sedang berjuang untuk menegakkan keadilan&mewujudkan khilafah aamiin ya Allah yra

Tinggalkan Balasan