Fenomena Pekerja Anak, di Mana Peran Negara?

Oleh: Kanti Rahmillah, M.Si.

MuslimahNews.com, OPINI – Kegagalan pemerintah dalam menangani wabah Covid-19 menjadikan masa pandemi tak terkendali. Karut marutnya problematik ekonomi, telah merenggut hak anak untuk bisa bebas belajar dan bermain di usianya yang belia. Mereka terpaksa putus sekolah demi membantu ekonomi keluarga.

Fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia. ILO memprediksi akan ada jutaan anak di dunia yang berpotensi menjadi pekerja anak semasa pandemi. Apa penyebabnya dan bagaimana Islam menyelesaikan permasalahan tersebut?

Fenomena Pekerja Anak di Dunia, Lahir dari Kemiskinan

Sejak ditutupnya sekolah pada Maret 2020, jumlah pekerja anak di Kenya meningkat. Mereka terpaksa atau dipaksa melakukan pekerjaan berat untuk membantu mencari uang (detik.com,  22/10/2020)

Nasib anak di negara lain seperti di India, tak jauh beda. Pernikahan anak perempuan dan pekerja anak laki-laki semakin tinggi setelah sekolah ditutup. Walaupun India menerapkan sanksi pidana bagi perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur, namun berdasarkan sensus nasional tahun 2011 saja, terdapat 10 juta dari total 260 juta anak di India berstatus pekerja anak (bbc.com, 19/09/2020)

Begitu pun apa yang terjadi di Indonesia. Kemiskinan yang semakin tinggi menyebabkan anak-anak rentan putus sekolah. Mayoritas anak yang putus sekolah ditemukan di wilayah timur Indonesia seperti Kepulauan Nusa Tenggara dan Papua.

Kondisi ekonomi yang semakin buruk serta kehidupan sosial yang juga menunjukkan tren yang sama. Seperti KDRT dan perceraian yang tinggi telah menghantarkan sekitar 11 juta anak-anak Indonesia menjadi rentan tereksploitasi secara ekonomi sebagai pekerja anak.

Menurut BPS, pada 2017 terdapat 1,2 juta pekerja anak, yaitu yang berusia 10-17 tahun. pada 2019 meningkat menjadi 1,6 juta anak. Dan yang mendominasi adalah pekerja anak laki-laki sebesar 63 persen dibandingkan anak perempuan. Itu artinya, tren kenaikan angka pekerja anak sudah tinggi, jauh dari sebelum adanya pandemi.

Solusi Tambal Sulam

Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak beserta kementerian ketenagakerjaan, dengan dukungan dari lembaga masyarakat sipil, forum anak, dan ILO, menyerukan berbagai upaya intensif melalui penguatan kolaborasi dan koordinasi untuk mencegah dan memerangi meningkatnya eksploitasi anak untuk kegiatan ekonomi selama pandemi. (ilo.org, 3/08/2020)

Baca juga:  Peran Perempuan di Era Digital, Bukan untuk Kapitalisasi

Upaya yang dilakukan adalah penarikan anak dari pekerjaan dan juga menyelenggarakan program pelatihan bagi mantan pekerja anak. Juga program kewirausahaan bagi keluarga pekerja anak sebagai upaya memotong siklus setan kemiskinan dan fenomena pekerja anak.

Realitasnya, penarikan anak dari pekerjaan sangatlah tidak mudah. Terpuruknya ekonomi telah menjadikan seluruh anggota keluarga dipaksa turut mencari nafkah. Ibu dan anak pun menjadi tumpuan penyambung nafas keluarga. Lantas, jika anak dilarang bekerja, mereka keluarga miskin mengisi perut dengan apa?

Begitu pun pelatihan-pelatihan yang diberikan pada anak dan juga anggota keluarga adalah upaya tambal sulam dalam memutus siklus kemiskinan. Karena pada realitasnya, keterampilan mereka dalam berwirausaha bukanlah problem utama atas kemiskinan di negeri ini. Sesungguhnya, problem utamanya terletak dari lepasnya tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Kegagalan Negara Kapitalisme dalam Melindungi Anak

Pandemi bukanlah penyebab meningkatnya fenomena pekerja anak. Karena sebelum terjadi pandemi pun fenomena ini telah marak dan semakin tinggi. Fenomena pekerja anak yang semakin memprihatinkan lahir saat ekonomi kapitalisme menghegemoni perekonomian dunia.

Sistem demokrasi kapitalisme yang berorientasi pada materi dan bukan kesejahteraan masyarakat, telah melahirkan kebijakan-kebijakan yang berputar pada kemaslahatan korporasi. Akhirnya, kemiskinan meningkat secara struktural. Inilah yang menyebabkan eksploitasi anak, termasuk pekerja anak meningkat.

Sistem kapitalisme menjadikan SDA yang merupakan milik umat, malah diprivatisasi oleh sejumlah korporasi. Sistem demokrasi yang menjadi pijakan negeri ini, telah menjadikan pemerintah sebatas regulator. Mereka melepaskan tanggung jawab mengurusi umat dengan menyerahkannya pada pihak swasta. Inilah yang menjadi jalan mulus dikuasainya SDA oleh korporasi.

Lihat bagaimana Omnibus law UU Cipta Kerja tetap disahkan, walau mayoritas warganya protes karena undang-undang tersebut pro korporasi. Pemerintah seolah tutup mata dan telinga di hadapan rakyat dan membuka lebar di hadapan korporasi. Akibatnya, SDA seperti air, minyak bumi dan gas, dan sektor publik lainnya hanya bisa dinikmati segelintir orang.

Baca juga:  Upaya Kapitalisasi Zakat melalui "World Zakat Forum"

Khilafah Menghilangkan Fenomena Pekerja Anak

Tingginya pekerja anak tak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi kapitalis yang menyengsarakan umat. Hingga anak yang seharusnya belajar dan bermain, dijadikan tumpuan keluarga dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi keluarga.

Seluruh problematik ini hanya bisa diselesaikan jika negara mengganti sistem ekonominya menjadi sistem ekonomi Islam. Penggantian sistem ekonomi kapitalis menjadi ekonomi Islam, hanya akan terwujud jika sistem pemerintahan negeri ini berasaskan Islam.

Sistem pemerintahan Islam, yaitu Khilafah akan memosisikan negara sebagai pengurus urusan umat. Bukan hanya sekeder regulator, seperti sistem pemerintahan demokrasi kapitalisme.

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

Dalam politik ekonomi Khilafah, negara menjamin seluruh warganya mendapatkan kebutuhan dasar individunya berupa sandang, pangan dan papan. Juga kebutuhan dasar masyarakat yaitu pendidikan, keamanan dan kesehatan.

Adapun Indikator kesejahteraan rakyat diukur dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan per individunya. Tidak seperti sistem saat ini yang menghitung kesejahteraan dari reta-rata penduduk. Dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, Khilafah mempunyai mekanisme yang rinci,

Pertama, syariat telah memerintahkan laki-laki untuk mencari nafkah. Beban ini tidak diberikan pada anak ataupun istri. Sehingga, dari kebijakan ini pun akan menghilangkan fenomena pekerja anak. Karena anak sebagai generasi memiliki hak pendidikan yang dijamin negara.

Dari sana akan terlahir pengaturan pendidikan yang sedemikian rupa, agar seluruh masyarakat dapat mengenyam pendidikan dengan layak. Karena secara politis, anak adalah aset dalam menjaga keberlangsungan sebuah negara. Anak yang cerdas dan bermanfaat buat masyarakat, adalah modal yang akan menghantarkan kehidupan peradaban yang mulia.

Kedua, negara wajib menciptakan lapangan pekerjaan. Sistem ekonomi yang berlandaskan Islam, mengharamkan privatisasi SDA milik rakyat. Maka negara pun akan mengelola SDA-nya secara mandiri. Kemandirian inilah yang menghilangkan intervensi asing. Negara dengan leluasa akan mampu memberikan kebijakan yang sepenuhnya untuk kemaslahatan umat.

Maka secara teknis, negara bisa mengelola infrastruktur, SDA dan sektor publik lainnya dengan pengelolaan yang padat karya. Dari sana akan dibutuhkan tenaga ahli hingga buruh yang akan menyerap banyak angkatan kerja. Tanpa ada intervensi kebijakan TKA.

Baca juga:  Perempuan Mesin Ekonomi, Ekses “Point of View” Kapitalisme

Ketiga, jika individu masih saja kesulitan untuk memenuhi hajat hidupnya, misal karena cacat atau selainnya. Maka syariat mewajibkan pada kerabatnya yang mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Begitu pun janda dan anak-anak, jika mereka kehilangan suami dan ayahnya. Mereka tak dibiarkan berjuang sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena yang wajib memenuhi adalah kerabatnya yang mampu.

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Baqarah 233)

Keempat, jika tak ada satu pun dari kerabatnya yang mampu, maka tanggung jawab tersebut jatuh pada negara. Baitul mal sebagai lembaga keuangan akan menanggung nafkah mereka. Islam dengan ajarannya yang paripurna telah membuktikan bahwa ajarannya jika diterapkan dengan sempurna akan membawa keberkahan hidup umat manusia.

Seperti apa yang ditorehkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Walaupun hanya memerintah selama 3 tahun, tapi pemerintahannya mampu menjadikan rakyatnya sejahtera. Terbukti pada masa itu, tak ditemukan orang yang berhak mendapatkan zakat.

Lebih lanjut, pada masa itu, anak-anak mendapatkan haknya yaitu belajar, baik dari keluarga, lingkungan masyarakat dan juga lembaga pendidikan yang berasaskan Islam. Maka, dari sanalah akan terlahir pribadi-pribadi unggul yang ber-syaksiyyah Islam. Dan mereka siap membangun peradaban mulia yang berasaskan Islam. [MNews/Gz]

2 komentar pada “Fenomena Pekerja Anak, di Mana Peran Negara?

  • 4 November 2020 pada 16:02
    Permalink

    Karena penerapan sistem yang salah yaitu kapitalisme sekulerisme dan tidak adanya seorang pemimpin /Kholifah yang mampu meri’ayah rakyatnya sebagaimana Nabi dan para sahabatnya dulu memimpin dan mengurusi umatdengan penerapan hukum syariah Islam dalam negara khilafah

Tinggalkan Balasan