Benang Kusut Problem Pendidikan, Khilafah Format Pendidikan Masa Depan

Oleh: Chusnatul Jannah

MuslimahNews.com, OPINI – Mengenyam pendidikan di perguruan tinggi adalah impian setiap anak. Merasakan duduk di bangku kuliah adalah harapan anak dan orang tua. Hanya saja, tak semua anak bisa merasakan pendidikan tinggi. Fakta itu diperkuat pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat berpidato dalam acara Wisuda PKN STAN angkatan ke-31 secara virtual, Rabu (14/10/2020).

Sri Mulyani mengatakan hanya 9% masyarakat Indonesia yang mampu dan beruntung meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi. Ini berarti, hanya 24,3 juta orang yang mampu mengecap bangku kuliah dari total penduduk Indonesia yang tercatat sebanyak 270 juta.

“Kalian harus paham bahwa kalian bagian kecil masyarakat ndonesia yang beruntung untuk mengecap perguruan tinggi. Sebagai masyarakat yang beruntung, muncul tanggung besar,” ungkapnya, seperti dilansir CNNIndonesia, 14/10/2020.

Benang Kusut Problem Pendidikan

Banyak upaya dilakukan negeri ini agar pendidikan di Indonesia berkembang dan maju. Namun bagai menggantang asap, kualitas pendidikan masih jalan di tempat.

Berganti 11 kali, kurikulum tak juga menemukan resep manjur untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Karena seringnya berubah kurikulum, sampai ada ungkapan “Ganti menteri, ganti kurikulum.”

Berbagai program telah banyak diluncurkan. Negeri ini juga sudah mencoba beraneka solusi. Namun, hanya sekadar solusi tambal sulam. Dari program wajib belajar hingga merdeka belajar.

Program wajib belajar pertama kali digagas era Soeharto, lalu berlanjut hingga 2015 yang mewajibkan belajar selama 12 tahun (SMA). Sayangnya, belum pernah ada program wajib belajar di perguruan tinggi.

Demi meningkatkan kualitas guru, digagaslah program SM3T (Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar, dan tertinggal) pada 2011. Program ini disebut solusi sementara untuk mengatasi permasalahan penyelenggaraan pendidikan, yaitu minimnya jumlah pendidik di daerah 3T, kurangnya kompetensi pendidik, dan distribusi pendidik yang tidak merata.

Ada pula sistem zonasi sebagai solusi pemerataan pendidikan, berujung pada polemik. Protes orang tua dan depresi siswa akibat tak lolos seleksi mewarnai kebijakan ini. Konsep pendidikan karakter yang digagas pemerintahan Jokowi juga tak menuai hasil berarti. Revolusi mental pada akhirnya mental karena karakter dan moral generasi kian brutal.

Baca juga:  Nasib Horor Guru Honorer di Bawah Naungan Rezim Sekuler

Terakhir, kebijakan dihapusnya Ujian Nasional tahun 2021. Entah harus senang atau gembira, hanya saja kita patut bertanya, mengapa benang kusut problem pendidikan tak kunjung terurai? Apa penyebabnya?

Akar Masalah Pendidikan

Ungkapan Sri Mulyani yang menyebut hanya 9% masyarakat yang mampu kuliah, sejatinya mengonfirmasi gagalnya sistem pendidikan hari ini. Kesenjangan pendidikan begitu terasa. Mau sekolah, biayanya mahal. Mau kuliah, harus cukup modal. Program beasiswa pun hanya menyentuh setitik pelajar. Bagi pelajar yang kurang beruntung, asa mengenyam pendidikan pupus di tengah jalan.

Sistem pendidikan yang dibangun dengan asas sekuler, gagal membentuk manusia berkarakter baik. Kegagalan membentuk manusia sesuai dengan visi misi penciptaannya merupakan indikator utama kelemahan paradigma dari sistem pendidikan yang ada.

Hal ini berpangkal pada dua hal. Pertama, kesalahan paradigma pendidikan. Sistem yang diterapkan saat ini adalah sekuler, maka nilai dasar penyelenggaraan pendidikan juga berasas sekuler. Sudah tentu tujuan pendidikannya juga pasti sekuler, yaitu sekadar membentuk manusia-manusia materialis dan serba individalis.

Kedua, kelemahan fungsional pada tiga unsur pelaksana pendidikan, yaitu (1) lembaga pendidikan yang tercermin dalam kacaunya kurikulum, disfungsi guru, dan lingkungan sekolah; (2) keluarga tidak mendukung; dan (3) masyarakat yang tidak kondusif.

Keunggulan Sistem Pendidikan Negara Khilafah

Setiap kebijakan negara tak bisa dilepaskan dari sistem yang menaunginya. Dalam kapitalisme, pendidikan merupakan salah satu sektor jasa yang masuk dalam perjanjian GATS (General Agreement on Trade in Services).

Konsekuensinya, pendidikan merupakan jasa yang diperdagangkan layaknya bisnis. Komersialisasi pendidikan terangkum dalam kebijakan negara di dunia pendidikan.

Dalam Islam, pendidikan adalah hak rakyat yang wajib dipenuhi negara. Sistem pendidikan Islam memiliki sejumlah keunggulan.

Baca juga:  Homeschooling dan Islamofobia

Pertama, dibangun atas dasar paradigma Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk kepribadian Islam, menguasai tsaqafah Islam, dan ilmu-ilmu kehidupan (iptek dan keterampilan).

Sementara sistem pendidikan sekuler, meski membentuk manusia terampil dan berpengetahuan, namun karakternya tak terbentuk dengan benar. Sebab, sekularisme menjauhkan manusia dari agama. Tak jarang kita jumpai ada manusia cerdas, tapi rendah moral. Ada lulusan terbaik, namun perilakunya menyimpang.

Kedua, kurikulumnya berbasis akidah Islam. Kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Di dalamnya berisi perangkat pembelajaran secara menyeluruh. Dalam Islam, kurikulum yang disusun harus berbasis akidah Islam. Tidak ada dikotomi antara agama dan ilmu kehidupan.

Dengan paradigma ini, pendidikan berjalan secara berkesinambungan pada seluruh jenjang pendidikan. Baik dari perangkat materi pelajaran, metode pembelajaran, strategi belajar, dan evaluasi belajar.

Ketiga, fasilitas pendidikan yang memadai. Semua jenjang pendidikan harus memiliki fasilitas yang sama. Agar semua peserta didik di setiap wilayah dapat menikmati fasilitas pendidikan. Semua itu menjadi tanggung jawab negara selaku penyelenggara pendidikan.

Negara Khilafah wajib menyediakan infrastruktur pendidikan yang cukup dan memadai seperti gedung-gedung sekolah, laboratorium, balai-balai penelitian, buku-buku pelajaran, dan lain sebagainya.

Tidak perlu ada sistem zonasi dan akses pendidikan pun mudah dan murah. Sebab, pendidikan tak dikomersialisasi sebagaimana dalam kapitalisme.

Keempat, pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab negara. Seluruh pembiayaan pendidikan di negara Khilafah diambil dari baitulmal, yakni dari pos fai’ dan kharaj, serta pos milkiyyah ‘amah.

Seluruh pemasukan negara Khilafah, baik yang dimasukkan di dalam pos fai’ dan kharaj, serta pos milkiyyah ‘amah, boleh diambil untuk membiayai sektor pendidikan.

Jika pembiayaan dari dua pos tersebut mencukupi, negara tidak akan menarik pungutan apa pun dari rakyat. Jika harta di baitulmal habis atau tidak cukup untuk menutupi pembiayaan pendidikan, maka negara Khilafah meminta sumbangan sukarela dari kaum muslim.

Baca juga:  Peran Muslimah Dalam Pendidikan

Kelima, guru dan tenaga pengajar profesional. Negara khilafah berkewajiban menyediakan tenaga-tenaga pengajar yang ahli di bidangnya, sekaligus memberikan gaji yang cukup bagi guru dan pegawai yang bekerja di kantor pendidikan.

Khalifah Umar bin Khaththab ra. pernah menggaji guru-guru yang mengajar anak-anak kecil di Madinah sebanyak 15 dinar (setara Rp45 juta) tiap bulan. Gaji ini beliau ambil dari baitulmal.

Sementara dalam sistem kapitalisme, gaji guru bahkan tak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Meski jasanya besar, namun gajinya jauh dari kelayakan. Dalam Islam, guru bisa sejahtera, amanah, kafa’ah, dan menjadi qudwah bagi anak didiknya.

Keenam, sistem Islam kafah akan membentuk keluarga bertakwa. Peran ayah sebagai pencari nafkah tak akan susah. Negara menyediakan lapangan pekerjaan bagi para aya, sSementara para ibu fokus mendidik putra putri mereka dengan cara Islam.

Dalam sistem sekuler, peran ini justru terbolak-balik. Ibu tak lagi menjadi madrasatul ula, ayah tak optimal menjadi tulang punggung keluarga tersebab sulitnya mencari pekerjaan. Pada akhirnya, faktor ekonomi menjadi penghalang keduanya memaksimalkan diri mendidik anak.

Ketujuh, suasana lingkungan dan masyarakat yang kondusif. Khilafah tidak menolerir segala bentuk pemikiran dan tsaqafah asing yang merusak. Suasana yang dibangun adalah masyarakat yang terbiasa berdakwah. Merekalah kontrol sosial sesungguhnya di tengah masyarakat.

Kedelapan, negara Khilafah membolehkan  individu atau swasta menyelenggarakan pendidikan secara mandiri. Hanya saja, kurikulum dan satuan pelajaran yang disusun tak boleh menyalahi dan menyimpang dari syariat Islam. negara akan melakukan pengawasan dan menindak tegas setiap hal yang menyalahi syariat Islam.

Itulah di antara keunggulan sistem pendidikan di negara Khilafah. Jika dalam kapitalisme hanya 9% yang mampu sekolah tinggi, maka dalam Islam lebih dari 90% masyarakat bisa menempuh pendidikan tinggi. Hal itu hanya terwujud manakala negara menerapkan Islam secara menyeluruh dalam kehidupan. [MNews/Gz]

4 thoughts on “Benang Kusut Problem Pendidikan, Khilafah Format Pendidikan Masa Depan

  • 19 Oktober 2020 pada 13:59
    Permalink

    Langkah perbaikan awal dimulai dari pendidikan. Bukan hanya sistem, namun ada SDM yang harus memiliki jiwa khidmat.

    Balas
  • 18 Oktober 2020 pada 23:51
    Permalink

    Khilafah harapan umat

    Balas
  • 18 Oktober 2020 pada 23:01
    Permalink

    Islam sebagai solusi

    Balas
  • 18 Oktober 2020 pada 20:16
    Permalink

    walaupun kurikulumnya terus berganti tapi asas dan tujuan pendidikannya tidak jelas maka akan sulit menghasilkan perubahan yang signifikan

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *