Stimulus untuk Bisnis Korporat, Rakyat Miskin Makin Melarat

Oleh: Iin Eka Setiawati (Pengamat Kebijakan Politik)

MuslimahNews.com, FOKUS – Di tengah pandemi yang belum berakhir, rezim semakin menampakkan kezalimannya kepada rakyat dengan menggelontorkan anggaran stimulus kepada korporasi, khususnya sektor properti untuk mempertahankan bisnisnya.

Mirisnya rakyat miskin justru semakin melarat, sudah miskin, ekonominya pun terdampak pandemi. Semakin sulit pula memiliki rumah untuk berlindung dari terpapar Covid-19 yang mewabah.

Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok menyebutkan, sektor properti selama pandemi Covid-19 terkontraksi sangat dalam. Berdasarkan pemaparannya, hanya segmen rumah subsidi yang masih bertahan hingga saat ini.

Segmen rumah subsidi masih bertahan karena ada anggaran stimulus Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) yang sudah dikucurkan sebesar Rp1,5 triliun, sehingga rumah subsidi masih bisa bertahan dan diminati masyarakat.[1]

Sungguh pernyataan tersebut sangat menyakitkan hati. Jika saja mereka memahami stimulus itu sebenarnya menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada korporasi, bukan kepada rakyat apalagi rakyat miskin.

Faktanya, masih sangat banyak penduduk Indonesia yang tidak memiliki rumah dan memerlukan perhatian pemerintah. Pada 2014 saja, sebanyak 20,5 persen penduduk Indonesia tidak memiliki rumah. Boleh jadi sebanyak 50 juta penduduk Indonesia belum memiliki rumah.[2]

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan, diperkirakan ada 81 juta milenial di Indonesia yang belum memiliki hunian.[3] Tunawisma pun masih banyak.

Sayangnya, tidak ada data terbaru tentang jumlah tunawisma. Survei terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) terhadap tunawisma pada 2000 (20 tahun yang lalu) menyebutkan jumlah tunawisma di Indonesia sekitar 3 juta orang. Adapun jumlah penduduk miskin di tanah air berdasarkan hasil sensus BPS pada Maret 2020 sebanyak 26,42 juta jiwa.[4]

Kemiskinan pun makin bertambah sebagai dampak pandemi, antara lain karena ada 3,06 juta jiwa harus mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Angka itu merupakan data per 27/5/2020.[5] Apalagi di kuartal ke-3 ini Indonesia dikabarkan mengalami resesi akibat pandemi. Dipastikan kesulitan hidup rakyat semakin bertambah-tambah.

Baca juga:  UU Ciptaker Zalimi Buruh, Khilafah Sejahterakan Buruh

Alih-alih menyelesaikan pandemi dan memberikan rumah gratis untuk rakyat miskin, pemerintah malah memberikan anggaran kepada korporasi dengan diksi sebagai stimulus yang akan mendorong kebangkitan properti. Kebijakan pragmatis ini jelas menzalimi rakyat!

Kapitalisme Sumber Petaka

Bila ditelaah secara mendalam, kezaliman pemerintah berpangkal dari penerapan sistem kapitalisme di dalam kehidupan. Kapitalisme melahirkan neoliberalisme yaitu paham yang memberikan kebebasan dalam melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi.[6]

Pemerintah hanya berperan sebagai regulator yang melayani korporasi. Akibatnya, arah kebijakan ekonomi tidak lagi berkiblat kepada kesejahteraan rakyat. Sehingga, tidak aneh jika negara mengeluarkan kebijakan pemberian anggaran stimulus kepada korporasi.

Paham ini juga membenarkan dan melegalkan pemerintah berlepas tanggung jawab. Dalam hal ini memenuhi kebutuhan rumah bagi rakyat miskin, berupa penyerahan tanggung jawabnya kepada operator korporat, baik pengembang properti maupun bank penyalur.

Sementara itu, jelas orientasi utama para korporasi sebagai operator adalah mencari keuntungan, bukan pelayanan. Di sisi lain, konsep neoliberalisme telah memandulkan kemampuan negara, terutama yang berkaitan dengan pendanaan.

Konsep neoliberalisme yang menerapkan anggaran berbasis kinerja hanya menfasilitasi korporasi mengomersialkan rumah/hunian yang dibutuhkan publik. Harga rumah pun menjadi tak terjangkau rakyat miskin, walaupun propaganda penjualan rumah ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah/miskin.

Oleh sebab itu, sumber petaka ini harus segera dihilangkan. Kebijakan zalim neoliberalisme harus segera diganti, agar rakyat miskin terbebas dari himpitan kesulitan hidup dan segera memiliki hunian layak. Lebih-lebih di masa pandemi begini, rumah sangat dibutuhkan untuk berlindung.

Khilafah Menjamin Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Rakyat

Islam adalah agama sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman, “… Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu…” (QS Al-Maidah [5]: 3)

Baca juga:  Ada Korporasi di Balik Arus Pelangi

Islam juga memiliki sejumlah konsep sahih yang menjadi prinsip pengelolaan perumahan. Islam yang diterapkan secara kaffah dalam bingkai Khilafah meniscayakan solusi, sehingga dapat memenuhi salah satu kebutuhan pokok rakyat miskin, yaitu rumah sebagai tempat tinggal.

Adapun konsep dan prinsip sahih Islam yang terpenting, adalah:

Pertama, negara/pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab langsung dan sepenuhnya menjamin pemenuhan kebutuhan rumah rakyat miskin yang jelas-jelas tidak memiliki kemampuan ekonomi. Rumah yang dibangun untuk rakyat miskin harus memenuhi prasyarat: layak huni (pantas dihuni manusia) serta nyaman (memenuhi aspek kesehatan).

Pemerintah tidak dibenarkan hanya berperan sebagai regulator, sebab Rasulullah Shallahu A’laihi Wa-sallam bersabda, “Imam (Khalifah) adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas (urusan) rakyatnya.” (HR Al Bukhari).

Pemerintah tidak dibenarkan mengalihkan tanggung jawabnya kepada operator, baik kepada badan usaha, pengembang properti, maupun bank pelaksana. Karena ini akan menghilangkan kewenangan pemerintah yang begitu penting dalam fungsinya sebagai pelayan publik.

Kedua, pembiayaan pembangunan perumahan berbasis baitulmal dan bersifat mutlak. Sumber-sumber pemasukan dan pintu-pintu pengeluaran sepenuhnya berdasarkan ketentuan syariat.

Pemerintah tidak dibenarkan menggunakan konsep anggaran berbasis kinerja. Sehingga, tidak ada peluang untuk mengejar keuntungan atau mengkomersialkan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok perumahan.

Bagi rakyat miskin yang memiliki rumah namun tidak layak huni dan mengharuskan direnovasi, maka negara harus melakukan renovasi langsung dan segera, tanpa melalui operator dan tanpa syarat rumit, sehingga hasilnya bisa langsung dirasakan rakyat miskin.

Ketiga, lahan-lahan yang dimiliki negara bisa langsung dibangunkan rumah untuk rakyat miskin, atau negara memberikan tanah miliknya kepada rakyat miskin secara gratis untuk membangun rumah. Hal ini dibenarkan selama bertujuan untuk kemaslahatan kaum muslim.

Di samping itu, negara juga harus melarang penguasaan tanah oleh korporasi, karena hal itu akan menghalangi negara dalam proses penjaminan ketersediaan lahan untuk perumahan.

Baca juga:  Kisruh Program Organisasi Penggerak, KGMI: Negara Abaikan Sistem Pendidikan Nasional Demi Korporasi

Keempat, pengelolaan industri bahan bangunan bersumber dari bahan tambang berlimpah. Negaralah yang harus mengolah barang tambang untuk menghasilkan semen, besi, aluminium, tembaga, dan lain-lain menjadi bahan bangunan yang siap pakai. Dengan demikian, individu rakyat mudah menggunakannya, baik secara gratis maupun membeli dengan harga terjangkau (murah).

Tidak Ada Solusi Lain Selain Islam

Begitu sempurnanya prinsip pengelolaan perumahan dalam Islam, sehingga meniscayakan terpenuhinya kebutuhan pokok berupa rumah untuk rakyat miskin.

Peradaban Islam pernah mencapai kegemilangannya. Saat itu, masyarakat dalam kondisi makmur. Kesaksian dari Umar bin Usaid tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyebutkan, sebelum beliau (Khalifah Umar) wafat, masyarakatnya dalam kondisi makmur sejahtera.

Demikian sejahteranya, hingga tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat, karena Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah membuat mereka sejahtera yang meliputi terpenuhinya kebutuhan pokok rumah yang layak huni bagi rakyatnya.[7]

Jelas tidak ada solusi lain. Pemerintah harus segera mengubah kebijakannya yang berasaskan prinsip batil kapitalisme (yang telah gagal memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan perumahan bagi rakyat miskin), menjadi kebijakan yang berdasarkan pada prinsip Islam yang sahih (yang telah terbukti berhasil menyejahterakan rakyat selama berabad-abad).

Pemerintah juga harus segera mengubah kebijakannya yang terus menggelontorkan anggaran stimulus untuk para korporasi, menjadi anggaran yang langsung diberikan kepada rakyat miskin untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan perumahan rakyat miskin yang sangat dibutuhkan terutama di masa pandemi. Semua ini hanya bisa direalisasikan dengan penerapan syariat Islam secara kaffah dalam bingkai Khilafah. [MNews/Gz]


[1] https://jabar.tribunnews.com/2020/10/02/rei-sebut-hanya-segmen-rumah-bersubsidi-yang-masih-bertahan-saat-pandemi

[2] https://www.beritasatu.com/feri-awan-hidayat/archive/208034/205-penduduk-indonesia-tidak-memiliki-rumah

[3] https://finance.detik.com/properti/d-4591720/duh-81-juta-generasi-milenial-masih-belum-punya-rumah

[4] https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html

[5] https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200720114203-92-526610/pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-akibat-corona-capai-305-juta

[6] Abadi, Ikhsan, Drs. MEI. Neoliberalisme Dalam Timbangan Ekonomi Islam. Salam Media. Jakarta. 2015

[7] As-Suyuthi, Imam. Tarikh Khulafa (Terjemah). Pustaka Al-Kautsar Jakarta. 2003. Hal. 279.

6 thoughts on “Stimulus untuk Bisnis Korporat, Rakyat Miskin Makin Melarat

  • 18 Oktober 2020 pada 23:20
    Permalink

    Kami Rindu Islam dlm naungan KHILAFAH

    Balas
  • 17 Oktober 2020 pada 22:45
    Permalink

    Sisyem Islam menjamin kemaslahatan rakyatnya

    Balas
  • 17 Oktober 2020 pada 17:17
    Permalink

    Subhanallah inilah Islam mampu mengatasi pemahaman kehidupan

    Balas
  • 17 Oktober 2020 pada 15:57
    Permalink

    Hanya dlm sistem Islam kaffah diterapkan dlm bingkai Khilafah yg dpt menyejahterakan rakyatnya dlm sgl aspek kehidupan tak terkecuali masalah kepemilikan rumah bagi rakyat miskin..

    Balas
  • 17 Oktober 2020 pada 15:25
    Permalink

    Masyaalloh, luar biasa penanganan khilafah terhadap penyediaan tempat tinggal ( rumah) bagi warganya secara gratis. Sangat berbeda jauh dg sistem demokrasi kapitalisme yg nyata2 telah gagal mberikan rumah bagi warganya terutama warga miskin.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *