Rezim Omnibus Law, Asal-asalan Tentukan Halal-Haram, Peran Ulama Disepelekan

Oleh: Rindyanti Septiana, S.H.I.

MuslimahNews.com, OPINI – Susahnya hidup dalam sistem demokrasi kapitalis, semua serba dihargai dengan uang. Segala rupa dibisniskan demi meraup untung besar. Apalagi setelah disahkan UU Omnibus Law Cilaka yang kini diganti menjadi Ciptaker, aturan makin ruwet, rakyat makin mumet.

Semua bidang terdampak karena Omnibus Law. Para kapitalis siap menanti mengalirnya fulus. Sertifikasi halal pun ikut diutak-atik lewat UU Cipta Kerja (Ciptaker).

Di pasal 35 A ayat 2, berdampak mengubah regulasi penerbitan sertifikasi halal. Aturan pada UU tersebut memberikan alternatif sertifikasi halal kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) apabila Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak dapat memenuhi dalam batas waktu yang ditetapkan. (republika.co.id, 12/10/2020)

Alasan pemerintah memuluskan asal 35 A ayat 2 itu tidak lain demi kelancaran UMKM untuk mendapatkan sertifikasi BPOM dan sertifikasi halal. Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki menilai UU Omnibus dapat mempermudah UMKM untuk mengembangkan produknya tanpa dibebankan dengan sertifikasi halal lagi. Intinya jangan dibuat ruwet proses sertifikasi halal suatu produk. (nasional.kompas.com, 18/2/2020)

Jika di lapangan ada hal yang menyulitkan UMKM mendapat sertifikasi halal dari MUI, maka akan ada BPJPH yang siap membantu untuk memudahkannya. Lalu apa standardisasi halal-haram suatu produk dalam BPJPH? Jangan sampai demi untung dan uang, UMKM dimudahkan, namun halal-haram dipermainkan.

Demokrasi Permainkan Halal-Haram

Sudah ke sekian kalinya sistem demokrasi kapitalis menyengsarakan rakyat. Apalagi memang sistem ini tidak didesain untuk kepentingan Islam. Wajar jika ditemukan para pejabat negara ramai-ramai mendukung produk demokrasi yang dihasilkan. Salah satunya Menteri Agama Fachrul Razi.

Sebelum Omnibus Law disahkan, Fahcrul Razi menyampaikan dukungannya agar klaster JPH digolkan. Menurutnya, sertifikasi halal sebuah produk akan jadi lebih cepat dengan melibatkan pihak selain MUI. Namun, hal itu menuai kritikan dari Wakil Ketua Dewan Halal Nasional Nadra Hosen.

Nadra mengatakan justru akan menimbulkan ketidakpastian, umat jadi ragu terkait putusan halal dari MUI atau BPJPH. Karena ketika ada masalah mengenai hasil halal-haram yang dibuat BPJPH, MUI tidak bertanggung jawab. Ia pun menilai penentuan halal-haram pada suatu produk lebih aman dilakukan ulama melalui LPPOM MUI. (republika.co.id, 12/10/2020)

Baca juga:  UU Ciptaker Ibarat Kanker, Merusak Lingkungan, Menyulut Konflik Lahan

Pemerintah memang mengeluarkan aturan yang membingungkan. Terkesan asal-asalan dalam proses penentuannya. Padahal, butuh pihak yang kompeten untuk menentukan suatu produk yang dikonsumsi umat Islam, agar tidak terjadi pelanggaran atas syariat-Nya.

Meskipun Wakil Ketua Dewan Halal, Nadra menegaskan masalah hukum agama jangan dipermainkan, tetapi faktanya demokrasi bukan hanya mempermainkan, melainkan mencampakkan hukum agama. Jika pun ada hukum agama yang diambil, hanya dilihat dari sisi manfaat bukan karena harus terikat dengan syariat.

Dalam demokrasi, yang menguntungkan bagi manusia di atas segalanya daripada ketaatan pada syariat-Nya. Harusnya MUI sadar bahwa demokrasi telah lama memandulkan peran ulama. Hanya ditempatkan sebagai badan legislasi sertifikasi halal, namun tidak sebagai penentu arah kebijakan negara agar sesuai hukum syariat.

Omnibus “Cilaka” Law, Peran Ulama Celaka

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah menilai Pasal 35 A ayat 2 UU Ciptaker klaster JPH menyepelekan peran ulama. Pasal tersebut menegaskan, yang apabila MUI tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, maka BPJPH dapat menerbitkan sertifikat halal.

“Ini dapat dikatakan kekuasaan negara mengooptasi kewenangan ulama,” kata Ikhsan Abdullah, (ihram.co.id, 9/10/2020). Ia juga menambahkan, pasal Jaminan Halal menjadikan peran ulama disepelekan kekuasaan negara.

Tidak hanya menyepelekan peran ulama, tetapi membuat ulama celaka. Fatwa ulama akan digunakan jika dianggap menguntungkan rezim bukan sebagai rujukan untuk menjadi solusi masalah negeri. Tsaqafah Islam yang ada dalam akal dan hati ulama tak pernah diperjuangkan untuk diterapkan dalam pemerintahan.

Kali ini, Omnibus Law memanfaatkan ulama tak lebih untuk kepentingan penguasa dan kapitalis. Ulama sebagai penerus dari para Nabi pun hanya dipandang sebelah mata.

Imam Ghazali berkata, “Sesungguhnya, kerusakan rakyat disebabkan oleh kerusakan para penguasanya, dan kerusakan penguasa disebabkan oleh kerusakan ulama, dan kerusakan ulama disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan, dan barang siapa dikuasai oleh ambisi duniawi ia tidak akan mampu mengurus rakyat kecil, apalagi penguasanya. Allahlah tempat meminta segala persoalan.” (Ihya’ Ulumuddin II hal. 381).

Baca juga:  Editorial: Demokrasi, Sistem yang Melegitimasi Kezaliman

Demokrasi kapitalis telah merusak rakyat, penguasa, juga ulama, sebab sejatinya sistem kufur ini terus menghasilkan kerusakan selama diterapkan negara.

Mengurai Persoalan Sertifikasi Halal

Dalam Islam, persoalan halal-haram bukan perkara main-main karena menyangkut barang yang dikonsumsi ratusan juta muslim di negeri ini.

Untuk menyelesaikan persoalan sertifikasi halal, dapat ditempuh langkah berikut:

Pertama, membangun kesadaran umat Islam akan pentingnya memproduksi dan mengonsumsi produk halal.

Sertifikasi halal tak bermanfaat jika umat Islam sendiri tidak peduli dengan kehalalan produk yang dikonsumsi. Produsen akan berpikir apa untungnya mempertimbangkan bahan baku halal atau tidak dalam produk yang dijualnya? Apalagi menggunakan bahan baku haram saat ini jauh lebih murah harganya dan laku juga dalam penjualan.

Demokrasi sekuler yang telah menancap ke dalam jantung umat telah membuat kaum muslim tidak peduli lagi dengan halal atau haram barang yang digunakan. Akhirnya, produsen berpikir mencari untung, bukan keselamatan konsumen apalagi kehalalannya. Mengerikan bukan?

Sebagaimana hadis Rasul, “Akan datang kepada manusia satu zaman di mana orang tidak lagi peduli apa yang ia ambil apakah dari yang halal atau dari yang haram.(HR Bukhari).

Kedua, dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi kehalalan berbagai produk yang beredar di masyarakat.

Yakni dengan mendirikan lembaga pengkajian mutu membantu pemerintah dan publik mengontrol mutu juga kehalalan berbagai produk. Hasil penelitian mereka bisa direkomendasikan kepada pemerintah untuk dijadikan acuan kehalalan suatu produk.

Ketiga, hal ini merupakan hajat publik yang vital maka negara harus mengambil peran sentral dalam pengawasan mutu dan kehalalan barang.

Negara harus memberikan sanksi kepada kalangan industri yang menggunakan cara dan zat haram serta memproduksi barang haram. Negara juga memberikan sanksi para pedagang yang memperjualbelikan barang haram kepada kaum muslimin.

Kaum muslimin yang mengonsumsi barang haram juga dikenai sanksi sesuai nas syariat. Misalnya, peminum khamr dikenakan sanksi jilid 40 atau 80 kali. Muslim yang mengonsumsi makanan haram mengandung unsur babi dikenakan pidana ta’zir oleh pengadilan.

Baca juga:  UU Ciptaker Zalimi Buruh, Khilafah Sejahterakan Buruh

Di samping itu, proses sertifikasi kehalalan wajib dilakukan secara cuma-Cuma, bukan dijadikan ajang bisnis. Negara wajib melindungi kepentingan rakyat dan tidak boleh mengambil pungutan dalam melayani masyarakat.

Proses sertifikasi halal saat ini yang menyulitkan UMKM, akibat mindset-nya kapitalisme ‘selama bisa mendatangkan uang’. Pelayanan publik dikomersialkan, produsen tidak mau mengurus sertifikat halal, dan akibatnya konsumen (kaum muslimin) menjadi korban.

Tolak Omnibus Law, Perjuangkan Khilafah

Para penggagas Omnibus Law, baik dari pemerintah ataupun partai-partai pendukung UU tersebut, hanya melihat angka, pertumbuhan, rupiah, dan peluang bisnis. Mereka minim empati dan tidak memihak rakyat, bahkan menjual martabat dan kehidupan bangsa.

Mengharapkan perbaikan kondisi di saat penanganan wabah yang semakin menunjukkan “buruk muka”, yang terjadi justru kegagalan dalam mengelola negara. Hak-hak konstitusional gagal dipenuhi lewat Omnibus Law.

UU ini sangat gamblang menunjukkan niat jahat operasi jual diri dengan bungkusan hukum. Segala asupan dan suara publik tak didengar, bahkan ulama diremehkan dalam prosedur penerbitan sertifikat halal.

Dari sini dapat dipahami, rakyat begitu membutuhkan peran negara yang mampu melindungi mereka dari segala bentuk keharaman. Baik keharaman dalam aturan yang diterapkan, juga barang dan makanan yang dikonsumsi. Butuh sanksi tegas kepada siapa saja yang bermain-main dengan urusan yang haram.

Sudah semestinya umat memperjuangkan tegaknya Khilafah. Khilafah adalah junnah bagi umat Islam dan rakyat pada umumnya. Meniscayakan pemimpin yang kuat, berani, dan terdepan, bukan pengecut dan lemah. Kekuatan itu dibangun dari fondasi pribadi dan negaranya yang sama yaitu akidah Islam.

Berharap hal itu ada pada penguasa hari ini bagaikan menggantang asap. Apakah mereka pantas menempati posisi sebagai junnah? Penguasa yang penuh ketundukan pada asing dan kapitalis atas nama Omnibus Law, mengayakan penguasa dan pengusaha, namun membuat rakyatnya sendiri melarat.

Maka, kebutuhan atas Khilafah menjadi sesuatu yang mendesak hari ini, agar rakyat terlayani keperluannya, terjaga dari segala keharaman, dan terlindungi jiwa raganya. [MNews/Gz]

2 thoughts on “Rezim Omnibus Law, Asal-asalan Tentukan Halal-Haram, Peran Ulama Disepelekan

  • 16 Oktober 2020 pada 21:57
    Permalink

    Hanya sistem Islam yang menjamin halal dan haram

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *