Editorial: Menanti Vaksin Gratis atau Murah untuk Rakyat

MuslimahNews.com, EDITORIAL – Hingga hari ini, berbagai negara sedang berlomba menemukan vaksin Covid-19. Namun, persaingan sengit tersebut hanya mengerucut pada tiga negara adidaya saja yakni Amerika, Cina, dan Rusia.

AS sendiri telah meluncurkan program Operation Warp Speed pada April lalu dengan target mempercepat penemuan vaksin Covid-19. Beberapa vaksin yang didanai program ini di antaranya Moderna dan Pfizer.

Adapun Cina, diketahui memiliki empat vaksin eksperimental yang sudah masuk uji klinis tahap akhir. Di antaranya Sinovac Biotech dan Sinopharm Wuhan Institute of Biological Products dan Sinopharm yang uji klinisnya dilakukan di Indonesia, Bangladesh, dan UEA.

Sementara itu, Rusia tengah membuat vaksin yang digawangi Gamaleya Research Institute. Vaksin bernama Sputnik V ini sudah memasuki uji klinis fase tiga yang diuji kepada relawan di Rusia dan beberapa negara lainnya.

Untuk menjamin kesetaraan akses secara global terhadap vaksin ini, WHO bersama aliansi vaksin (GAVI) dan Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI) telah menginisiasi program COVAX (Covid Vaccine Global Effort) sejak awal tahun ini.

Setidaknya, sudah ada 168 negara yang bergabung dengan COVAX, 76 di antaranya adalah negara berpenghasilan menengah hingga tinggi.

Hanya saja, meski semua negara ini berkomitmen saling berbagi, tidak menjamin ketika vaksin ini benar-benar ditemukan, akan terjadi pemerataan distribusi sebagaimana diharapkan. Nasionalisme dan kapitalisasi vaksin yang berdampak pada penimbunan suatu negara sangat mungkin terjadi.

Terlebih negara-negara yang menjadi produsen vaksin tadi, yakni Amerika dan Rusia, hingga saat ini masih menolak untuk bergabung dengan COVAX. Sementara Cina yang awalnya menolak akhirnya memilih bergabung dalam gerakan melawan nasionalisme vaksin melalui COVAX.


Tak dipungkiri jika aroma kepentingan bisnis di balik program COVAX ini sangatlah kental. Hal ini tampak dari pernyataan kepala eksekutif aliansi vaksin GAVI Seth Berkley kepada Reuters, saat merespons bergabungnya negara-negara berpenghasilan tinggi dalam program ini. (kontan.co.id, 3/9/2020).

“Ini kabar baik. Ini menunjukkan bahwa fasilitas COVAX terbuka untuk bisnis dan menarik minat di seluruh dunia seperti yang kami harapkan,” ujarnya.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus saat pengarahan rutin di markas besar WHO di Jenewa Agustus lalu, terkait upayanya menarik negara-negara kaya dalam program COVAX.

Dia menyebut, apabila negara-negara itu mencurahkan miliaran dolar untuk merangsang perekonomian mereka guna membuat ekonomi mereka bangkit dan berjalan kembali, COVAX justru memberi tingkat pengembalian investasi yang sangat besar. (suara.com, 25/8/2020).

Baca juga:  Vaksin Covid-19: Perspektif Fiqih Islam (Bagian 2/2)

Bagaimana tak menggiurkan? Angka permintaan akan vaksin secara global dan dalam waktu bersamaan luar biasa besar. Hal ini sejalan dengan jumlah positif yang juga terus membesar. Dalam hitungan WHO dan Johns Hopkins University, lebih dari 35 juta orang di seluruh dunia sudah positif Covid-19.

Pakar utama Keadaan Darurat WHO Mike Ryan memproyeksikan, dengan karakter virus yang sangat mudah menyebar, 1 dari 10 orang di dunia mungkin telah terinfeksi Covid-19. Sehingga, jika populasi dunia saat ini sekitar 7,6 miliar orang, berarti ada 760 juta yang terinfeksi. (kompas.com, 6/10/2020)

Atas dasar itulah, WHO memperkirakan setidaknya harus ada 2 miliar vaksin yang ampuh dan aman di tahun depan. Jumlah ini menjadi target melalui program COVAX Facility. Yang tentu saja bagi negara kapitalis, ini adalah peluang bisnis yang menggiurkan.


Masalahnya, tak semua negara memiliki uang untuk membeli vaksin yang dibutuhkan, apalagi dalam jumlah sangat besar. Sehingga hal ini sangat membuka peluang bagi negara-negara miskin tersebut jadi sasaran empuk jebakan utang dan balas budi yang diberikan negara-negara besar.

Sikap negara adidaya produsen vaksin yang masih enggan bergabung dalam COVAX pun memberi peluang menjadikan vaksin ini sebagai alat politik mereka untuk menarik loyalitas negara-negara lain di dunia.

Maklum, negara-negara tadi tak hanya dikenal dengan watak pedagang, tapi juga dikenal sebagai negara ideologis yang terus berambisi melakukan penjajahan.

Lantas bagaimana dengan nasib rakyat Indonesia? Ketua Penanggung Jawab Tim Pengembangan Vaksin Covid-19 Bambang Brodjonegoro sempat memprediksi Indonesia sendiri butuh sekira 570 juta vaksin. Mengingat penelitian menunjukkan pemberian vaksin tak cukup satu kali dilakukan (tirto.id, 09/10/2020).

Tentu ini adalah jumlah yang sangat besar. Maka, untuk mendapatkan akses terhadap fasilitas vaksin global yang sedang dikembangkan, Indonesia pun buru-buru bergabung dalam program COVAX Facility. Bahkan sudah membayar dana untuk Down Payment (DP) pembelian vaksin sebesar Rp3,3 triliun dari Rp37 triliun dana yang disiapkan pada September lalu kepada WHO.

Di luar itu, pemerintah melakukan pembicaraan khusus dengan CEPI untuk menggagas kerja sama kelembagaan. Mengingat CEPI sudah mengakui keberadaan Bio Farma sebagai perusahaan pelat merah yang layak menjadi produsen vaksin Covid-19.

Baca juga:  Vaksinasi ala Menteri Investasi, Solusi atau Tragedi?

Selain dengan CEPI, pemerintah melalui Bio Farma pun diketahui bekerja sama dengan Sinovac Biotech Cina, serta Kalbe Farma dengan perusahaan Genexine Korea Selatan. (VoA Indonesia).

Dan kemarin, pemerintah diberitakan bernegosiasi terkait vaksin asal Inggris buatan AstraZeneca dan Oxford of University, bahkan siap membayar 3,6 triliun sebagai DP pembelian vaksinnya. (liputan6.com, 12/10/2020).

Memang, besarnya kebutuhan negara atas vaksin ini membuat pemerintah Indonesia mau tidak mau membuka opsi pelibatan pihak swasta, termasuk pengadaan Vaksin Merah Putih yang sedang dikembangkan Indonesia.

Menurut Bambang, begitu bibit vaksin lolos uji klinis dan dinyatakan aman oleh BPOM, Bio Farma akan memproduksi 250 juta vaksin. Namun, pemerintah harus melibatkan pihak swasta agar memenuhi target tersebut. (tirto.id). Alhasil, aroma bisnis pun tampak nyata.


Dalam situasi ekonomi Indonesia dan dunia yang morat-marit, berharap bisa mandiri mengadakan vaksin secara gratis atau murah memang seperti mimpi di siang hari. Pemerintah bahkan mewanti-wanti, rakyat yang (tergolong) mampu diharapkan bisa membeli vaksin secara mandiri. Meski definisi “mampu” hari ini kian ambigu.

“Perhitungan awal kami, vaksin ini harganya 25 dolar AS (Rp365 ribu) hingga 30 dolar AS (Rp438 ribu) per orang. Namun Bio Farma sedang menghitung ulang berapa harganya. Nantinya satu orang akan disuntik dua kali dengan jeda 2 minggu,” demikian pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Erick Tohir (rmco.id, 7/9/2020)

Alih-alih bisa menggratiskan, keuangan negara kian hari faktanya kian memprihatinkan. Republika bahkan melansir data (12/10/2020), untuk menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan dari dampak Covid-19, melalui Perpres No. 54/2020, defisit anggaran kian melonjak drastis dari Rp307 triliun (1,76 persen dari PDB) menjadi Rp853 triliun (5,07 persen dari PDB), dengan pembiayaan utang menembus Rp1.000 triliun!

Sungguh benar-benar ironis. Semenjak dunia dikooptasi sistem sekuler kapitalisme neoliberal, kemanusiaan memang kian hilang. Mereka yang punya kekuatan malah berlomba mencari keuntungan besar meskipun di atas penderitaan orang.

Potret berbeda tampak pada negara miskin dan pengekor seperti Indonesia. Meski dikenal sebagai negara superkaya, namun Indonesia dan negeri-negeri muslim lainnya nampak tak berdaya. Mereka begitu bergantung pada negara-negara adidaya. Hingga tanpa malu, mengais-ngais iba dari mereka.

Baca juga:  Vaksin Covid-19: Perspektif Fiqih Islam (Bagian 1/2)

Dalam konteks hubungan dengan rakyatnya, negara juga makin abai mengurus mereka. Karakter oligarki korporatokrasi makin kental sejalan dengan kuatnya pengaruh kekuatan modal di berbagai kebijakan yang ada.

Sementara di sisi lain, rakyat berjibaku sendirian melawan kemiskinan akut yang diproduksi sistem kapitalis neoliberal. Seraya berharap, siapa tahu ada keajaiban.


Kondisi hari ini sangat berbeda jauh dengan kondisi masyarakat saat ideologi Islam menaungi kehidupan. Dunia betul-betul dilingkupi keberkahan dan kedamaian tersebab penerapan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan.

Saat itu, negara Islam (Khilafah) betul-betul hadir memfungsikan diri sebagai pengurus dan pengayom rakyat sebagaimana perintah syariat: menjamin kebutuhan mereka dengan sebaik-baiknya, mulai dari kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, keamanan, hingga kesehatan.

Semuanya diberikan dengan layanan terbaik dan prima karena terkait  eksistensi kehidupan manusia dalam fungsinya sebagai Khalifah dan hamba.

Terkhusus di bidang jaminan kesehatan, negara tak hanya bicara tentang layanan dasar seperti penyediaan tenaga medis yang mumpuni, faskes, dan obat-obatan yang memadai, aman, dan membantu kesembuhan (kuratif); tapi juga bicara soal ketahanan pangan, kecukupan gizi, kesehatan lingkungan, mitigasi bencana atau wabah, riset saintek, dan lain-lain (prefentif, promotif).

Dari mana dananya? Hebatnya, Khilafah punya sumber-sumber keuangan yang sustainable dan luar biasa besar yang dikelola lembaga keuangan bernama baitulmal. Khususnya berasal dari kekayaan milik umat berupa sumber daya alam yang depositnya tak terbatas, yang dianugerahkan Allah Ta’ala pada negeri-negeri Islam, termasuk Indonesia.

Sumber-sumber kekayaan milik umat dan sumber kekayaan lainnya ini wajib dikelola negara dan dikembalikan untuk kepentingan umat, dalam bentuk layanan dasar dan publik yang murah bahkan gratis.

Jadi, bukan seperti dalam sistem kapitalisme hari ini, di mana sumber-sumber kekayaan milik umat ini justru dikuasai individu, swasta, bahkan asing. Sementara rakyat harus membeli dengan mahal apa yang sejatinya merupakan hak mereka.

Walhasil, dunia hari ini memang membutuhkan Khilafah. Agar penderitaan umat manusia segera hilang dan hegemoni kapitalisme oligarki korporatokrasi yang mengintrodusir kerusakan segera terhapus dalam kehidupan umat manusia. Karena terbukti hanya menimbulkan kesengsaraan dan berbagai kezaliman. Wallaahu a’lam. [MNews/SNA]

8 thoughts on “Editorial: Menanti Vaksin Gratis atau Murah untuk Rakyat

  • 15 Oktober 2020 pada 11:52
    Permalink

    Memang sudah saatnya khilafah kembali diterapkan. Agar benar-benar tercipta alam kesejahteraan yang nyata.

    Balas
  • 14 Oktober 2020 pada 10:37
    Permalink

    Astaghfirullah, sedih sekali potret dunia tanpa adanya islam

    Balas
  • 14 Oktober 2020 pada 05:29
    Permalink

    Oemerintah wajib menjamin kesehatan rakyat baik tanpa berbayar maupun murah. Begitu pula dg vaksin.

    Balas
  • 14 Oktober 2020 pada 04:44
    Permalink

    Yang ada di benak para kapitalis hanya keuntungan dan keuntungan. Bagi negara pengemban kapitalisme selain keuntungan materi juga mentarget domonasi atas negara . Tidak ada yang tulus mengurus rakyat banyak selain khilafah..

    Balas
  • 13 Oktober 2020 pada 22:11
    Permalink

    Tidak ada solusi terbaik selain Islam. Sistem apa pun ketika itu bukan Islam tidak akan pernah memihak kepada rakyat

    Balas
  • 13 Oktober 2020 pada 21:28
    Permalink

    Umat butuh Khilafah..agar umat tidak sengsara ,.menjadi sejahtera lagi karena Khalifah akan meriayah umatnya dlm sgl aspek kehidupan manusia dgn sistem Islam kaffah..

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *