Jangan Hanya Omnibus Law, Tolak Juga Sistem Demokrasi yang Melahirkannya

Oleh: Nida’ Alkhoir

MuslimahNews.com, OPINI – Mahasiswa telah turun ke jalan menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. Mereka bergabung dengan para buruh. Muncul juga kekuatan baru yaitu kalangan pelajar SMK dan para k-popers.

Dua kelompok terakhir ini merupakan fenomena baru dalam dunia politik Indonesia. Anak SMK yang selama ini identik dengan tawuran, kini ikut aksi demonstrasi demi membela nasib rakyat. Jika biasanya mereka rusuh tak jelas, kini mereka menyuarakan aspirasi wong cilik.

Sementara k-popers selama ini dipandang sebelah mata. Maklum predikat bucin sudah melekat dalam diri mereka. Namun di momen penolakan Omnibus Law ini mereka membuktikan bahwa kepentingan rakyat mengalahkan kecintaan pada oppa Korea.

Bersatu Melawan Kezaliman

Berbagai elemen masyarakat ini kompak bergabung menolak Omnibus Law. Wajar, karena UU ini sangat menzalimi para pekerja. UU Cipta Kerja dibuat untuk kepentingan kapitalis, bukan untuk kebaikan bersama.

Investasi telah dijadikan kedok oleh penguasa dan DPR untuk mendapat justifikasi atas ketok palu Omnibus Law. Seolah-olah pasca disahkannya UU Cipta Kerja investasi akan deras masuk Indonesia. Lalu jutaan lapangan kerja akan terbuka, pengangguran terserap dan buruh sejahtera.

Nyatanya, itu semua omong-kosong belaka. Besarnya investasi selama ini tidak berpengaruh pada pembukaan lapangan kerja.

Mengapa? Karena mayoritas investasi tersebut dilakukan di sector non-riil, sehingga tidak padat karya. Pengangguran tetap saja marak di negeri ini.

Baca juga:  Demokrasi Hipokrit

Bahkan poin-poin Omnibus Law justru merugikan pekerja. Karena kesejahteraan mereka makin  disunat. Padahal selama ini kalangan buruh sudah kesulitan untuk bisa hidup layak, apalagi di masa pandemi.

Perjuangan Jangan Padam

Melihat geliat perlawanan umat terhadap rezim zalim saat ini, kita patut menaruh harapan terhadap munculnya perubahan. Umat telah bergeliat. Ini merupakan ciri masyarakat yang hidup.

Jika sebuah masyarakat diam saja ketika dizalimi penguasa, mereka esensinya telah “mati”. Dengan bergerak dan bersuara, mereka telah menunjukkan kekuatannya, sehingga penguasa tak akan semena-mena.

Isu Omnibus Law memang sangat menyentuh hajat hidup rakyat. Yakni terkait pemenuhan kebutuhan ekonomi. Ini urusan perut, sehingga wajar semua elemen masyarakat peduli.

Namun rakyat  harus paham, bahwa menolak UU zalim ini tidak cukup dilakukan dengan aksi massa yang sifatnya temporer. Setelah itu, demo akan selesai, buruh kembali bekerja dan ditindas. Mahasiswa dan anak SMK akan kembali berjibaku dengan tugas, para k-popers akan kembali menekuni musik dan drama Korea.

Lalu perlawanan terhadap rezim akan selesai. Rakyat tetap dizalimi. Sementara penjajahan asing yang didukung antek lokal akan terus terjadi di negeri ini.

Lantas, sampai kapan kita akan diperlakukan begini? Bahkan sinetron di televisi saja endingnya bahagia, meski di awal harus banjir air mata. Apakah nasib bangsa kita akan lebih tragis dari drama di televisi?

Baca juga:  Khilafah: Pembebas Pandemi, Paradigma Baru Kepemimpinan Global Abad Ini

Sistem Demokrasi Kapitalisme Biang Masalah

UU Omnibus Law Cipta Kerja yang zalim bisa lahir karena proses demokrasi yang katanya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Meski nyatanya dari rakyat, oleh penguasa dan untuk kapitalis, UU produk demokrasi tetap dianggap sah di negeri ini.

Jika ingin menolak UU, rakyat harus mengikuti saluran yang telah digariskan demokrasi. Yaitu melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal faktanya, kebanyakan tuntutan kandas di MK.

Jelaslah bahwa rakyat tak bisa berharap perubahan hakiki jika masih berada di sistem demokrasi nan zalim ini. Rakyat harus mengubah dari luar sistem. Yakni mengubah sistem demokrasi menjadi sistem yang akan menyejahterakan rakyat.

Harapan itu hanya ada pada sistem Islam karena sistem sosialisme-komunisme telah gagal menegakkan tubuhnya. Setelah sempat bertahan beberapa dekade, sistem buatan manusia ini runtuh dengan sendirinya di tahun 1991. Menyisakan kerusakan, kemiskinan, kelaparan, kematian massal dan perang saudara.

Menuju Sistem Khilafah

Sementara sistem Islam yakni Khilafah telah berhasil menyejahterakan rakyat selama ribuan tahun. Yakni sejak tegaknya Daulah Islam di Madinah abad ke-7 M hingga runtuh tahun 1924 di Turki.

Selama itu, dunia dipenuhi dengan kesejahteraan dan kemuliaan. Tidak terjadi konflik antara kalangan pekerja dan pengusaha. Karena hukum terkait buruh (yakni ijarah) menempatkan pekerja dan pengusaha dalam posisi setara.

Baca juga:  Demokrasi Mencipta UU Kontroversi

Dalam sistem Islam, besaran upah harus sesuai dengan besaran jasa yang diberikan pekerja, jenis pekerjaan, waktu bekerja dan tempat bekerja. Tidak dikaitkan dengan standar hidup mininum masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat menjadi tanggung jawab penguasa, bukan pengusaha. Negara wajib memenuhi kebutuhan dasar kolektif rakyat seperti kesehatan, pendidikan dan keamanan. Negara juga memudahkan rakyat untuk bekerja memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Pengusaha tidak dibebani untuk menanggung hajat hidup pekerja. Namun, pengusaha wajib memenuhi hak upah pekerja secara makruf.

Perusahaan wajib memberikan upah dan hak-hak buruh sebagaimana akad yang telah disepakati, baik terkait besarannya maupun jadwal pembayarannya. Majikan/perusahaan haram  mengurangi hak buruh, mengubah kontrak kerja secara sepihak, atau menunda-nunda pembayaran upah. Semua ini termasuk kezaliman yang akan diselesaikan negara dengan sanksi yang menjerakan.

Saat terjadi perselisihan antara pekerja dengan pengusaha, negara wajib menyelesaikan secara adil dengan syariat Islam. Negara tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak. Dengan penerapan syariat Islam, buruh akan sejahtera dan pengusaha akan nyaman berbisnis.

Sudah selayaknya gerakan rakyat diarahkan pada perubahan sistem dari demokrasi menuju Khilafah. Sehingga kesejahteraan yang diidamkan selama inni bisa terwujud sempurna. Bukan hanya retorika dan mimpi belaka. Wallahu a’lam bishshawab. [MNews/Rgl]

3 thoughts on “Jangan Hanya Omnibus Law, Tolak Juga Sistem Demokrasi yang Melahirkannya

  • 13 Oktober 2020 pada 12:28
    Permalink

    Karena yg seharusnya dibenahi itu sistem, yg dari akarnya aja udah salah. Percuma batangnya dibuang, wong akarnya masih ada. Masih bisa tumbuh batang lagi hmmm

    Balas
  • 13 Oktober 2020 pada 02:41
    Permalink

    Ummat harus memiliki solusi hakiki

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *