Benarkah ada Kepentingan di Balik Kebijakan Bantuan Kuota?

Oleh: Asy Syifa Ummu Sidiq

MuslimahNews.com, OPINI – Siapa yang tak senang dapat kuota gratis? Di zaman serba canggih saat ini, semua serba online. Kuota internet pun menjadi salah satu kebutuhan utama bagi masyarakat. Tak punya internet, bakal ketinggalan informasi dan kemajuan teknologi.

Termasuk dalam dunia pendidikan. Mewabahnya virus Covid-19 membuat kegiatan belajar mengajar terganggu. Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) memberikan konsekuensi pelajaran tanpa tatap muka. Memang, meski terbilang “kaku” semua dilakukan demi memutus rantai penyebaran virus ini.

Banyaknya kesulitan yang muncul akibat kebijakan PJJ, menyebabkan pemerintah menginisiasikan alokasi dana pendidikan untuk memperlancar belajar di rumah. Tak tanggung-tanggung, dana 7,2 triliun digelontorkan berupa program kuota gratis yang ditujukan untuk siswa, guru, mahasiswa, hingga dosen. Besarannya variatif hingga 50 GB.

Tak Tepat Sasaran

Kenyataannya, tak semua civitas akademik mendapatkan bantuan kuota gratis. Prosedur administrasi yang panjang membuat para pelajar dan pengajar kesulitan mengaktivasi paket ini meski banyak yang sangat membutuhkan.

Tak hanya itu, ketiadaan smartphone atau tinggal di daerah yang miskin sinyal membuat bantuan itu tak ada gunanya. Seperti terjadi di salah satu kabupaten di Sulawesi Utara, Bolaang Bolmong (Bolmong), tak semua siswa dapat memanfaatkan kuota gratis. Kondisi topografi yang berbukit-bukit dan pegunungan, menjadi penyebab sinyal terkendala.

Pengamat Pendidikan Donal Tungkagi menyatakan, program bagi-bagi kuota gratis dari Kemendikbud untuk PJJ ini bak program simalakama. Dampaknya ada dua, positif dan negatif. Positifnya, dengan kuota gratis siswa dapat belajar lebih maksimal di rumah tanpa memikirkan kuota internet. Negatifnya, program rawan tidak tepat sasaran sebab yang bakal dapat kuota hanya mereka yang memiliki smartphone saja.

Baca juga:  [Editorial] Home Learning, kok Bikin Pusing?!

Bagaimana dengan mereka yang hidup sebagai rakyat miskin? Jangankan untuk beli ponsel, untuk makan sehari-hari saja susah. Pernyataan ini dikuatkan Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan (Disdik) Bolmong, Abdulrivai Mokoagow. Setelah melakukan pendataan, ternyata tidak semua siswa dapat bantuan akibat mereka tidak punya ponsel android. (totabuan[dot]news, 2/9/2020)

Tentu tak hanya Bolmong yang mengalami kasus semacam ini. Wilayah lain pun bisa saja sama mengingat kesamaan wilayah topografi ataupun kondisi penduduknya. Kita tahu sendiri, kan? Topografi negeri yang berpulau-pulau, bergunung-gunung akan menyulitkan penyebaran sinyal, terutama daerah pegunungan.

Belum lagi angka kemiskinan di negeri ini per Maret 2020 tercatat naik menjadi 26,42 juta jiwa atau setara dengan 9,78% (tirto[dot]com, 15/7/20). Apalagi di masa pandemi dan resesi saat ini, daya beli masyarakat ikut turun, PHK juga membengkak. Walhasil, memiliki smartphone menjadi hal ke sekian. Lebih utama memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Lahan Subur Para Pebisnis

Program kuota gratis tak akan dapat sampai langsung ke masyarakat tanpa bantuan perusahaan telekomunikasi. Hal ini mengharuskan adanya kerja sama pemerintah dengan pihak perusahaan komunikasi. Sayangnya, di negeri ini perusahaan-perusahaan itu milik swasta. Sebut saja lima provider seluler yang beroperasi di negeri ini, semuanya milik perseorangan, bukan negara.

Baca juga:  Pakta Integritas Mahasiswa: Gagalnya Sistem Pendidikan Tinggi Berujung Otoriter

Bagi para pebisnis, tentu yang diutamakan adalah profit alias keuntungan. Dengan kerja sama ini, meski dalih utamanya tak raup keuntungan, tak akan mungkin mau merugi. Bermotif bantuan, beberapa provider membagikan kartu gratis ke seluruh siswa dengan harapan nomor itulah yang nanti didaftarkan untuk dapat bantuan kuota.

Padahal, tidak semua wilayah memiliki sinyal bagus untuk kartu tertentu, dan tidak semua siswa mau ganti nomor. Bahkan tidak semua murid juga memiliki smartphone. Bisa kita bayangkan berapa persen uang yang terbuang percuma tak terpakai?

Saat ini saja dari 24,7 juta nomor yang didaftarkan, ada 42,7% nomor yang tidak aktif. Atas hal ini, Pengamat dan Praktisi Pendidikan Indra Charismiadji menyampaikan, “Sebetulnya itu tanda tanya juga, kenapa harus pulsa semua, jangan-jangan dari Rp7,2 triliun itu nanti ada cashback dari perusahaan telkom 2 persen. Kalo iya, kan miliaran itu. Kemungkinan itu ada dan sangat mungkin. Itu belum bisa dibuktikan, untuk tidak muncul su’udzon buat kebijakan yang tepat sasaran dan caranya itu komunikasi,” terangnya.

Artinya, meski memang belum ada bukti yang nyata, peran korporatokrasi telah mengakar di berbagai kebijakan. Tidak menutup kemungkinan dalam kebijakan ini ada kerja sama yang saling menguntungkan antara korporasi dan pejabat di birokrasi.

Baca juga:  Menimbang Program Guru Penggerak (PGP), Mampukah Meningkatkan Kompetensi Guru?

Islam sebagai Sistem Paripurna

Sebagai mukmin, menjadi kewajiban bagi kita mengambil aturan Islam bagi penyelesaian seluruh masalah, termasuk masalah pendidikan. Islam itu komprehensif dan memiliki solusi pendidikan yang sempurna.

Dalam Islam, pendidikan adalah hak setiap warga negara, baik muslim atau nonmuslim, semua tak ada bedanya. Karena ini adalah kebutuhan utama, maka Islam memberikan pendidikan gratis dan berkualitas. Apa pun kesulitannya, rakyat tak boleh dibebani. Terlebih dalam suasana pandemi seperti ini.

Meski demikian, harus dipahami, aturan tidak dapat berjalan sendiri. Butuh aturan lainnya untuk melengkapi. Maka Islam dengan sistem pemerintahannya (Khilafah), akan membangun infrastruktur mulai jalan, sekolah, hingga sarana telekomunikasi di seluruh wilayah dan menjamin pembangunan yang merata. Tidak ada bedanya antara kota dan desa, dataran rendah maupun dataran tinggi.

Kebutuhan dana yang besar untuk menjamin terlaksananya program di atas, diatur Khilafah dengan banyaknya pos penerimaan dalam baitulmal tanpa mengandalkan pajak.

Pun halnya amanah jabatan. Khilafah memiliki aturan berlandaskan syariat, berdasar Alquran dan Sunah. Setiap pejabat terikat dengan aturan yang ada. Jika terbukti ada yang memanfaatkan kepentingan atas mengurusi rakyat, Khilafah akan menindak tegas. Tidak akan ada kesempatan kongkalikong antara pejabat dan pengusaha, karena Khalifah dipilih bukan oleh pengusaha tapi ahlul halli wal aqdhi yang berdasar kriteria syar’i. Wallahu’alam bishowab. [MNews/Gz]

2 thoughts on “Benarkah ada Kepentingan di Balik Kebijakan Bantuan Kuota?

  • 2 Oktober 2020 pada 20:30
    Permalink

    Setiap kebijakan dalam sistem kapitalis pasti terselip kepentingan para elit dan penguasa, berbeda dengan islam yang mengurusi rakyat tanpa ada kepentingan..

Tinggalkan Balasan