Penjajahan Berkedok Penelitian

Oleh: Permadina Kanah Arieska

MuslimahNews.com, FOKUS – Indonesia merupakan sebuah negara dengan kekayaan alam, keanekaragaman hayati, dan juga budaya yang sangat variatif dan tersebar di 16.056 pulau di Indonesia.

Kekayaan ini menjadi daya tarik peneliti asing untuk melakukan penelitian di Indonesia. Penelitian yang dilakukan peneliti asing diklaim sebagai wujud diplomasi yang baik dari Indonesia terhadap dunia internasional. Benarkah demikian?

Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2006 menyatakan, penelitian yang dilakukan Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing, harus sesuai koridor hukum yang ditetapkan.

Mekanisme perizinannya pun dibuat secara virtual di mana peneliti asing dapat mengunggah semua persyaratan yang diwajibkan kementerian RistekBrin. (ristekbrin.go.id, 20/04/2020)

Lantas, apa manfaat yang didapat dari adanya Peneliti Asing ini di Indonesia? Apakah penelitian yang dilakukan oleh asing ini berkorelasi dengan tercapainya kesejahteraan masyarakat?

Motif Penjajahan Ekonomi

Fakta membuktikan, penelitian yang dilakukan peneliti asing banyak yang bermotif penjajahan ekonomi. Pernyataan ini bukanlah sebuah isapan jempol belaka.

Negara-negara Barat mengetahui data kekayaan alam di berbagai negara melalui kecanggihan satelitnya. Gunung Grasberg di Papua oleh PT Freeport, Cadangan Minyak Blok Cepu di Bojonegoro oleh Exxon Mobil, dan masih banyak contoh lainnya; menunjukkan Indonesia memang jadi incaran negara Barat (Baca: Amerika) untuk dikeruk sebesar mungkin hingga tak tersisa.

Baca juga:  Pandemi, Momentum Membingkai Transformasi Digital Menjadi Instrumen Ketakwaan

Bagaimana cara masuknya? Barat menggunakan alasan penelitian biodiversitas, keanekaragaman hayati, atau berkaitan dengan kelestarian lingkungan.

Selama masa pelaksanaan penelitiannya, mereka menemukan kandungan-kandungan sumber daya alam (SDA) di banyak pulau di Indonesia. Walhasil, buntut dari hasil penelitian adalah eksplorasi kekayaan alam Indonesia.

Berlabel Investasi

Sebagaimana halnya penelitian pada umumnya, senantiasa memberikan kesimpulan dan rekomendasi.

Pertanyaannya, siapa yang akan mengeksplorasi SDA ketika pemerintah tak mau serius menggarapnya dengan alasan minim SDM dan teknologi? Tentu perusahaan asing akan datang bak pahlawan dengan memberikan penawaran berlabel Investasi.

Investasi asing ini kemudian menjadi penjajahan tahap selanjutnya. Investasi asing diharapkan akan menciptakan perusahaan-perusahaan baru, memperluas pasar, atau merangsang penelitian dan pengembangan teknologi.

Namun kenyataannya, investasi asing malah lebih interest membeli perusahaan-perusahaan BUMN yang sehat, lalu melakukan privatisasi hingga berakhir pada penguasaan pasar.

Investasi asing juga diklaim dapat meningkatkan daya saing industri ekspor dan akan merangsang ekonomi lokal.

Namun, realitas menunjukkan investor asing lebih tertarik menginvestasikan modalnya ke sektor-sektor pertambangan yang sangat menguntungkan dan kemudian mengekspornya dalam bentuk barang mentah atau semimentah.

Jika sudah demikian, maka rakyat tak mendapatkan keuntungan sama sekali, selain hanya kesengsaraan hidup akibat penguasaan SDA oleh asing.

Baca juga:  Mimpi Kebangkitan Teknologi

Khilafah Islam dan Kemandirian Teknologi

Klaim bahwa negara-negara dunia ketiga belum memiliki modal, teknologi, dan SDM yang mumpuni untuk membangun kemandirian teknologi, merupakan mitos yang harus didobrak bangsa ini.

Selama ini, SDA Indonesia tak pernah dimasukkan dalam hitungan modal, sebab pengelolaannya dilakukan Asing. Kalaupun ada, maka itu hanya menyumbang sedikit saja dari keseluruhan porsi APBN Indonesia, sebagian besarnya dari memalak pajak.

Dari sisi SDM, Indonesia dan juga negara dunia ketiga lainnya sebenarnya tak kalah saing dengan negara lain yang terbilang lebih maju. Potensi ini memberikan peluang bagi kita untuk bisa meningkatkan kemandirian dalam bidang teknologi.

Permasalahannya, kebijakan politik yang dibuat belum mendukung hal ini. Mudahnya penelitian asing dengan alasan kolaborasi dan investasi masih menjadi tren dalam dunia akademisi.

Arus ini mengakar di dunia pendidikan tinggi, di mana ide penelitian akan terkesan memiliki value lebih jika mitra risetnya dari luar negeri, kolaborasi peneliti asing, hingga komersialisasi hasil riset dengan industri sebagai investornya.

Kebijakan Politik yang Kuat

Kondisi ini menuntut adanya sebuah kebijakan politik kuat yang berefek positif bagi dunia pendidikan dan penelitian.

Khilafah Islam merupakan institusi politik yang memastikan kebijakan terkait dengan penelitian, memang hanya ditujukan untuk kemaslahatan rakyatnya.

Baca juga:  Bagaimana Khilafah menjadi Negara Pertama dalam Sains dan Teknologi

Khilafah Islam akan melakukan support penuh dalam penelitian yang menunjang problem solving atas masalah yang ada di masyarakat. Pendanaan, fasilitas, training hingga skill yang menunjang terlasksananya penelitian yang valid, akan dilakukan Khilafah Islam.

Masa Khilafah Abbasiyah membuktikan, betapa agung buah karya ilmuwan muslim hingga bisa dinikmati tak hanya muslim, tapi juga seluruh umat manusia.

Karya-karya fenomenal ilmuwan muslim bahkan menjadi saksi sejarah bahwa keilmuan Islam dan Khilafah Islam berperan besar membangun peradaban dunia.

Bukankah kita sangat merindukannya? [MNews]

Referensi:

https://frp.ristekbrin.go.id/index.php/guidance

4 thoughts on “Penjajahan Berkedok Penelitian

  • 21 September 2020 pada 07:24
    Permalink

    Terapkan Islam kaffah

    Balas
  • 21 September 2020 pada 05:52
    Permalink

    Umat harus semakin sadar dan berpaling dari sistem kufur yang menyengsarakan

    Balas
  • 20 September 2020 pada 17:49
    Permalink

    Segala aspek jadi objek penjajahan

    Balas
  • 20 September 2020 pada 16:37
    Permalink

    MasyaAllah Hanya Islam solusi HAKIKI untuk semua problematika umat.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *