Misi AS di Balik Pencoretan Indonesia dari Daftar Negara Berkembang

Oleh: Ragil Rahayu, S.E.

MuslimahNews.com, OPINI – Di tengah kondisi ekonomi dalam negeri yang lesu, Indonesia ditetapkan sebagai negara maju. Amerika Serikat (AS) lewat Kantor Perwakilan Perdagangan (USTR) di Organisasi Perdagangan Dunia ( WTO) mengeluarkan Indonesia dari daftar negara-negara berkembang. Artinya, Indonesia dimasukkan ke daftar negara maju.

Padahal faktanya, sebagai rakyat Indonesia, kita merasakan sendiri beban ekonomi yang kian berat. Utang luar negeri menggunung, aneka subsidi dicabut, biaya hidup meningkat, sementara lapangan kerja kian sempit karena badai PHK melanda banyak perusahaan. Kondisi Indonesia saat ini tak mencerminkan gambaran negara maju.

Penetapan Indonesia sebagai negara maju merupakan kebijakan sepihak AS. WTO sendiri tidak memiliki definisi resmi untuk mengategorikan sebuah negara sebagai negara maju atau berkembang. Di dalam aturan WTO, penentuan sebagai negara maju atau berkembang ditentukan sendiri oleh negara bersangkutan. Namun, tak serta merta disetujui oleh semua negara-negara anggota WTO.

Dalam praktiknya, negara pemberi preferensilah (negara besar) yang bisa memutuskan apakah negara berkembang akan mendapatkan manfaat dari preferensi tersebut. Maka sikap AS menunjukkan kuatnya dominasi Negeri Paman Sam ini di WTO. Sudah menjadi rahasia umum bahwa keberadaan organisasi-organisasi internasional seperti PBB dan semua sayapnya merupakan alat bagi AS untuk menguasai dunia dan mengaturnya.

Lantas, apa yang diinginkan Amerika Serikat dari pencoretan Indonesia dari negara berkembang?

Bagian dari Perang Dagang?

Dengan pencoretan dari negara berkembang, Indonesia akan kehilangan beberapa fasilitas negara berkembang. Pertama, Indonesia tidak akan menerima fasilitas Official Development Assistance (ODA). Fasilitas ini merupakan alternatif pembiayaan dari eksternal untuk pembangunan sosial dan ekonomi dengan bunga rendah. Penghilangan fasilitas ini akan berdampak pada perdagangan karena Indonesia akan menjadi subjek pengenaan tarif lebih tinggi.

Baca juga:  Amerika Tidak Hentinya Memusuhi Islam dan Kaum Muslim

Kedua, Indonesia akan kehilangan Generalized System of Preferences (GSP). GSP adalah fasilitas bea masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima yang diberikan oleh negara maju demi membantu ekonomi negara berkembang. Saat ini terdapat 3.544 produk Indonesia yang menikmati fasilitas GSP (cnnindonesia.com, 24/02/2020).

Ketika tidak menikmati GSP, Indonesia akan kehilangan daya saing pada ribuan jenis produk. Ekspor tujuan AS terancam turun. Ujung-ujungnya, akan memperlebar defisit neraca dagang. Padahal Indonesia telah mencatat defisit neraca perdagangan pada Januari 2020 sebesar US$864 juta.

Merespons kebijakan AS ini, ekonom Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) Bhima Yudhistira memperkirakan Amerika Serikat (AS) sedang memberi sinyal ancaman perang dagang kepada Indonesia. Padahal sebelum era Trump, AS tidak pernah mengotak-atik fasilitas tersebut kepada Indonesia (detik.com, 23/02/2020).

Melalui kebijakan ini AS hendak menekan defisit perdagangannya dengan Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) defisit perdagangan AS terhadap Indonesia pada Januari 2020 sebesar 1,01 miliar dollar AS. Kebijakan ini akan menguntungkan AS karena memperbaiki neraca perdagangannya. Namun bagi Indonesia, kebijakan ini akan membuat ekspor turun dan perdagangan Indonesia rugi.

Jangan Terjebak Labeling Negara Barat

Indonesia merasa bangga ditetapkan sebagai negara maju oleh AS. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan AS terbaru itu merupakan suatu hal yang membanggakan (CNBC, 24/02/2020). Kebanggaan ini sungguh tak tepat, karena kebijakan AS tersebut akan membuat perdagangan Indonesia buntung dan bunga utang membengkak.

Baca juga:  Amerika Serikat; Ini Bukan Masalah Negaranya, tapi Sistemnya

Kita patut waspada terhadap kebijakan AS ini. Selama ini AS sering menggunakan politik labeling pada negeri muslim. Hal ini dimaksudkan untuk mengarahkan opini dunia mendukung Amerika. Termasuk dalam hal ini adalah labeling negara maju dan berkembang.

Dalam pertimbangan yang digunakannya, USTR hanya menggunakan indikator GNI, pangsa perdagangan global dan faktor-faktor tambahan seperti keanggotaan Uni Eropa (UE), keanggotaan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), serta keanggotaan G20.

USTR mengabaikan indikator negara berkembang lainnya, seperti angka kematian bayi, angka buta huruf orang dewasa, dan harapan hidup saat lahir. Ini menunjukkan bahwa labeling sebagai negara maju atau berkembang adalah alat politik AS untuk meningkatkan pemasukan negaranya dari perdagangan luar negeri.

Sejalan dengan AS, Asian Development Bank (ADB) juga mendukung Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Direktur Jenderal ADB Ramesh Subraniam menilai, Indonesia bisa menggapai cita-cita tersebut jika mampu meningkatkan produktivitas hingga mendongkrak daya saing (liputan6.com, 5/12/2019).

Politik labeling tersebut berorientasi pada keuntungan politik dan ekonomi AS, bukan kemaslahatan seluruh negara di dunia. Kita bisa melihat saat ini bahwa kebijakan AS selalu hanya untuk kepentingan mereka. Indonesia diposisikan oleh AS sebagai negara yang bisa dimanfaatkan secara ekonomi untuk mendukung kepentingan mereka. Lantas, mengapa pemerintah merasa bangga dengan kebijakan AS ini?

Baca juga:  Tipu-tipu Status “Negara Maju”

Defisit perdagangan Indonesia sudah di depan mata akibat ulah licik AS. Lantas, apa yang diinginkan negara ini dengan terus mendukung AS habis-habisan? Tidak cukupkah kejadian ini membuktikan bahwa AS tidak mengayomi Indonesia, dan bahkan “mencekik” kita?

Mengapa para penguasa masih terus mengelukan AS? Apakah AS dianggap sebagai bos besar bagi para penguasa? Jika demikian, mereka berkuasa untuk siapa, untuk rakyat atau untuk AS. Jika penguasa terus diam terhadap muslihat AS ini, jangan kaget jika rakyat tak lagi mempercayainya.

Jika ingin menjadi negara maju yang hakiki, Indonesia bersama negeri muslim lainnya harus menerapkan ideologi yang sahih yakni Islam. Yaitu dengan mewujudkan negara yang menerapkan ideologi Islam yakni khilafah. Khilafah akan mengayomi kita, bukan mengeksploitasi sebagaimana AS.

Itulah sebabnya, di masa khilafah, wilayah Afrika yang biasanya identik dengan kemiskinan bisa menjadi sangat kaya dan maju. Tinggal keputusan ada di tangan kita, mau menjadi negara maju hakiki di bawah khilafah atau negara maju kaleng-kaleng ala AS. [MNews]

Bagaimana menurut Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *