Asap Kapitalisme Karhutla Membekap Nafas Negeri Paru-paru Dunia

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih berlangsung di Sumatra dan Kalimantan. Sejumlah kota dilanda kabut asap. Di Pekanbaru, nafas lega adalah barang mahal dan langka. Di kota Tarakan, kabut asap semakin parah hingga mengakibatkan sejumlah penerbangan tertunda. Di Palembang, bahkan telah memakan korban jiwa. Ini hanya secuil dari kota-kota yang belakangan ini memiliki kualitas udara berbahaya akibat kabut asap yang berhulu dari kebakaran hutan dan lahan.


Oleh: Nindira Aryudhani, S.Pi, M.Si. (Koordinator LENTERA)

MuslimahNews.com, OPINI – Senasib dengan ibu kota Riau, adalah Kabupaten Siak di sebelah timur. Dua kawasan tersebut mencatat rekor indeks standar pencemar udara (ISPU) terburuk dengan skala 500 hingga 800 PSI (pollutant standards index). Padahal, ISPU lebih dari 300 saja sudah dinyatakan hitam alias berbahaya bagi kesehatan siapa saja. Tak kenal usia atau jenis kelamin.

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup, 49.266 hektare hutan dan lahan terbakar di Riau pada periode Januari sampai Agustus tahun ini. Ada enam provinsi lain yang ribuan hektare hutan dan lahannya mengalami petaka serupa. Tapi, Riau yang terparah. Laporan harian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan data yang kian mencengangkan. Indeks PM (partikel mikron/semakin banyak partikel ini, semakin buruk kualitas udara) 2.5 udara Pekanbaru menyentuh angka dramatis: 331 alias berbahaya.

Sumber: https://www.bmkg.go.id/

Mengutip Riau Pos, mulai awal tahun ini tercatat 281.626 orang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). Khusus September saja, sampai pekan kedua, jumlahnya menembus 4.306 orang.

Namun, yang tak kalah menyesakkan nafas di dada sekaligus membuat berang, di sebuah media diberitakan bahwa tiga pembakar hutan di Riau mengaku dibayar pengusaha. Memang, musim kemarau seperti saat ini kerap dimanfaatkan untuk membuka ladang baru. Sayangnya, cara yang ditempuh merugikan banyak pihak, yakni dengan membakar hutan.

Polresta Barelang Batam berhasil menangkap tiga pelaku pembakaran hutan. Ketiganya diringkus, saat hendak membuka lahan di Bukit Bismilah Galang. Menurut pengakuan mereka, ada pengusaha Batam yang memberi uang untuk melakukan hal itu.

Sementara di media yang lain, diperoleh berita yang menguatkan fakta ini. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menduga ada perusahaan asing yang terlibat dalam kasus karhutla yang terjadi di Sumatra dan Kalimantan. Perusahaan asing itu berasal dari Singapura dan Malaysia.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho mengatakan ada 43 perusahaan yang disegel karena terlibat kasus karhutla. Dari 42 perusahaan itu, beberapa di antaranya diketahui memiliki modal dari luar negeri. Ridho juga menyebut terdapat 4 perusahaan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka karhutla. KLHK akan bersikap tegas dan serius dalam memberi hukuman ke pihak-pihak yang melakukan pembakaran hutan.

Meski demikian, menurut pantauan melalui helikopter, dari sekian ribu hektare luas lahan yang terbakar, tidak satu pun melahap lahan perkebunan sawit dan tanaman industri lainnya.

Jadi semakin jelas, bahwa kasus karhutla ini menunjukkan adanya praktik ‘land clearing’ dengan mudah dan murah memanfaatkan musim kemarau. Atas temuan itu, Kapolri menganggap masalah karhutla ini murni karena ulah manusia dan pelakunya adalah oknum yang sama.

Indonesia Paru-paru Dunia

Kasus karhutla ini sungguh ironis. Indonesia, sejak dulu telah dikenal sebagai paru-paru dunia. Kawasan hutan Indonesia mencapai 162 juta hektare dan lahan hutan terluas terdapat di Papua (32,36 juta hektare). Lokasi hutan Indonesia lainnya terdapat di Kalimantan (28,23 juta hektare), Sumatra (14,65 juta hektare), Sulawesi (8,87 juta hektare), Maluku dan Maluku Utara (4,02 juta hektare), Jawa (3,09 juta hektare), serta Bali dan Nusa Tenggara (2,7 juta hektare).

Hutan hujan tropis di Indonesia memiliki peranan penting bagi dunia. Hutan hujan tropika terbentuk di wilayah-wilayah beriklim tropis, dengan curah hujan tahunan minimum berkisar antara 1.750 milimeter (69 in) dan 2.000 milimeter (79 in). Sedangkan rata-rata temperatur bulanan berada di atas 18 °C (64 °F) di sepanjang tahun.

Hutan hujan tropika merupakan vegetasi yang paling kaya, baik dalam arti jumlah jenis makhluk hidup yang membentuknya, maupun dalam tingginya nilai sumber daya lahan (tanah, air, cahaya matahari) yang dimilikinya. Hutan dataran rendah ini didominasi oleh pepohonan besar yang membentuk tajuk berlapis-lapis (layering), sekurang-kurangnya tinggi tajuk teratas rata-rata adalah 45 m (paling tinggi dibandingkan rata-rata hutan lainnya), rapat, dan hijau sepanjang tahun.

Bahkan, Indonesia adalah pemilik hutan hujan tropis terluas ke-3 di dunia setelah Brasil dan Kongo. Keanekaragaman flora fauna pada hutan hujan tropis sangat bermanfaat bagi industri farmasi, kerajinan, pariwisata, dan ilmu pengetahuan.

Manfaat lainnya adalah menjaga fungsi tata air, menyerap dan menyimpan karbondioksida, sumber air bagi kebutuhan makhluk hidup, memperlambat pemanasan global, dan dapat mengurangi dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kita peduli akan kelestarian hutan.

Hutan Indonesia adalah salah satu paru-paru dunia yang sangat penting peranannya bagi kehidupan isi bumi. Selain dari luasan, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan hayati. Berbagai flora dan fauna endemik hadir di hutan Indonesia menjadi kekayaan Indonesia dan dunia.

Namun, Indonesia semakin menjadi perhatian dunia, karena kerusakan sumber daya hutan (deforestasi) yang benar-benar parah. Hijaunya alam Indonesia kian hari kian menyusut akibat pemanfaatan hutan tak terkendali.

Tahun 2007, Indonesia ditetapkan sebagai negara yang memiliki tingkat kehancuran hutan tercepat di antara negara-negara yang memiliki 90 persen dari sisa hutan di dunia dalam Guinness World Records.

Kemudian pada 2011, laju deforestasi hutan Indonesia mencapai 610.375,92 Ha per tahun dan tercatat sebagai tiga terbesar di dunia. Penyebabnya antara lain adalah sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan pesat, terutama industri pulp dan kertas, yang ternyata didirikan tanpa terlebih dahulu membangun Hutan Tanaman Industri (HTI). Rancangan ini sangat diperlukan untuk menjamin pengadaan pasokan kayu pulp.

Akibatnya, bahan baku dari industri ini mengandalkan pembukaan hutan alam secara besar-besaran, bahkan terkadang dilakukan secara ilegal. Kegiatan ini diyakini telah merusak hutan seluas lebih dari 10 juta hektare selama lebih dari 60 tahun terakhir dan telah menggunduli sebanyak 40% luas hutan Indonesia. Jika diumpamakan, Indonesia telah menghancurkan luas hutan setara 300 lapangan sepakbola setiap jamnya.

Forest Watch Indonesia pun mencatat kerusakan hutan di Indonesia dari tahun terus meningkat dan saat ini sudah mencapai dua juta hektare per tahun. Saat ini diperkirakan luas hutan alam yang tersisa hanya 28% dan jika tidak segera dihentikan, hutan yang tersisa akan segera musnah.

Belum lagi dengan berbagai kasus kebakaran hutan dan lahan. Maka bisa dikatakan bahwa negeri paru-paru dunia ini tengah sakit paru-paru. Sesak nafas akibat kabut asap.

Tak heran sebenarnya jika Juli 2019 lalu, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan. MA menguatkan vonis pengadilan negeri dan pengadilan tinggi Palangkaraya bahwa Presiden Jokowi dan kawan-kawan melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan itu bernomor perkara 3555 K/PDT/2018 diketok pada 16 Juli 2019.

Kebijakan Politik Pemerintah

Sampai di sini, sejatinya hal ini tak bisa dilepaskan dari sistem kebijakan yang menanungi negeri ini. Kondisi kebakaran hutan dan lahan yang berimbas ke ranah domestik hingga luar negeri menyebabkan pemerintah Indonesia terpojok. Lambatnya respon dan penanganan dari pemerintah pusat telah membuat korban kabut asap menjadi jengah.

Sejauh ini, ada dugaan korelasi kebijakan politik pemerintah daerah dengan izin penerbitan pembukaan lahan yang berpotensi memunculkan pembakaran hutan. Pola korelasi ini dinilai kian terlihat pascapemilu 2019. Pada 2015, Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) saat itu, Zenzi Suhadi pernah menyatakan dugaan tersebut.

Zenzi Suhadi | Tangkapan layar Berita Satu pada Oktober 2015

Ini misalnya terbukti pascapemilu 2009. Saat itu ada sekitar 14,7 Ha penerbitan lahan yang dibuka untuk sawit, tambang, industri, HPA. Ini dilakukan karena kepentingan politik. Zenzi menambahkan, setelah pemilu cenderung pembukaan lahan meningkat. Izin biasanya lebih mudah diterbitkan, setahun kemudian pembukaan lahan meningkat signifikan.

Begitu juga pascapemilu 2014. Setelah pemilu selesai, lahan yang dibuka untuk Sumatra dan Kalimantan meningkat drastis. Untuk Riau dan Kalimantan, per Agustus 2014 itu sudah satu juta hektare lebih yang dibuka. Menurutnya, daerah-daerah mestinya menguatkan pembentukan izin. Kalau tidak, sulit mengatasi pembakaran hutan.

Sejak itu, Zenzi melihat ada peningkatan dari tahun ke tahun. Frekuensi satu tahun pascapenerbitan izin, ekosistem dan lahan gambut juga menjadi rusak. Dan sekarang, pascapemilu 2019, karhutla dalam rangka pembukaan lahan memang meningkat.

Faktor Nonteknis Penyebab Karhutla

Musibah yang selalu berulang, bahkan semakin hari semakin parah, maka pasti ada faktor nonteknis yang terlibat. Dan kalau soal nonteknis itu ternyata terkait banyak hal; bisnis, sosial, budaya, hingga politis, maka pasti ada akar masalah yang lebih mendalam.

Inilah musibah sistemis ideologis. Dan ternyata akarnya memang ideologis. Yakni ideologi kapitalisme liberal yang meyakini bahwa distribusi barang dan jasa yang terbaik adalah yang menyerahkan semuanya pada mekanisme pasar.

Negara jadi regulator saja, jangan ikut jadi pemain. Inilah yang kemudian menjadikan hutan dikonsesikan ke swasta, lalu swasta itu tinggal bayar pajak. Tetapi swasta tentu saja akan lebih berpikir apa yang mendatangkan profit dalam masa konsesi miliknya. Selebihnya, swasta tidak akan berpikir soal lingkungan. Atau soal keselamatan penerbangan.

Masalahnya, para penguasa komprador yang dipilih melalui proses demokrasi, tentu saja akan ketakutan jika ditinggalkan para pengusaha. Siapa nanti yang akan membiayai kampanye, akan melobi anggota dewan, akan mengorbitkan para “pakar”, akan membayar pencitraan di media massa, dsb, jika bukan para pengusaha itu.

Jadi semestinya kita ingat sabda Rasul shallallahu’alaihi wasallam, “Ingatlah, setiap orang dari kalian adalah pemelihara dan setiap orang dari kalian bertanggung jawab atas pemeliharaannya. Pemimpin yang memimpin masyarakat ialah pemelihara dan dia bertanggung jawab atas rakyatnya…” (HR Bukhari).

Juga sabda Rasul Saw., “Sesungguhnya seorang pemimpin itu merupakan perisai, rakyat akan berperang di belakang serta berlindung dengannya. Bila ia memerintah untuk takwa kepada Allah azza wa jalla serta bertindak adil, maka ia akan memperoleh pahala. Namun bila ia memerintah dengan selainnya, maka ia akan mendapatkan akibatnya.” (HR Muslim). 

Islam Kafah Solusi Penyelesaian Karhutla

Sebagian musibah yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wata’ala terhadap manusia adalah akibat perbuatan manusia sendiri, termasuk bencana kabut asap. Musibah tersebut seharusnya menyadarkan manusia akan kesalahan mereka sehingga mereka segera kembali ke jalan yang benar. Allah SWT berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (TQS ar-Rum [30]: 41).

Penyebab kebakaran di Indonesia sudah banyak dikaji oleh para peneliti berbagai belahan dunia. Semua berkesimpulan bahwa ulah manusialah penyebab utama kebakaran hutan dan lahan. Pengelolaan lahan yang masih menjadikan api sebagai alat yang murah, mudah, dan cepat menjadi inti dari penyebab kebakaran.

Bencana akibat kebakaran lahan dan hutan sangat sulit atau bahkan mustahil diakhiri dalam sistem kapitalisme-demokrasi saat ini. Pasalnya, demi kepentingan ekonomi, jutaan hektare hutan dan lahan diberikan konsesinya kepada swasta. Padahal itulah yang menjadi salah satu akar masalahnya.

Bencana kebakaran hutan dan lahan hanya akan bisa diakhiri secara tuntas dengan sistem Islam melalui dua pendekatan: pendekatan tasyrî’i (hukum) dan ijrâ’i (praktis).

Secara tasyrî’i, Islam menetapkan bahwa hutan termasuk dalam kepemilikan umum (milik seluruh rakyat). Rasul saw. bersabda: “Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ahmad).

Sebagai milik umum, hutan haram dikonsesikan kepada swasta baik individu maupun perusahaan. Dengan ketentuan ini, akar masalah kasus kebakaran hutan dan lahan bisa dihilangkan. Dengan begitu kebakaran hutan dan lahan bisa dicegah sepenuhnya sejak awal.

Pengelolaan hutan sebagai milik umum harus dilakukan oleh negara untuk kemaslahatan rakyat, tentu harus secara lestari. Dengan dikelola penuh oleh negara, tentu mudah menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, kepentingan rakyat, dan kelestarian hutan. Negara juga harus mendidik dan membangun kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kelestarian hutan dan manfaatnya untuk generasi demi generasi.

Jika ternyata masih terjadi kebakaran hutan dan lahan, maka wajib segera ditangani oleh pemerintah karena pemerintah wajib memperhatikan urusan rakyatnya dan memelihara kemaslahatan mereka.

Pemerintah akan dimintai pertanggungjawaban atas hal itu di dunia maupun di akhirat.

Adapun secara ijrâ’i, pemerintah harus melakukan langkah-langkah, manajemen, dan kebijakan tertentu; dengan menggunakan iptek mutakhir serta memberdayakan para ahli dan masyarakat umum dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan dampak kebakaran yang terjadi.

Semua ini hanya bisa diwujudkan dengan penerapan syariah Islam secara menyeluruh. Yakni melalui penerapan syariah Islam dalam sistem Khilafah Rasyidah yang mengikuti manhaj kenabian.[MN]


Apa komentar Anda?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *